Ditjen Perhubungan Laut Diminta Realisasikan Indonesian Coast Guard

Prioritas utama Dirjen perhubungan laut yang baru dilantik pekan lalu, adalah merealisasikan Indonesian Coast Guard.“Kedepan tugas utama Dirjen Hubla, adalah melakukan koordinasi antar sektor untuk mewujudkan penegakan hukum di laut, melalui satu institusi yakni Indonesian Coast Guard,” kata Menteri Perhubungan Djusman S. Djamal, dalam sambutannya, pada pelantikan Sunaryo sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut pekan lalu.

Dijelaskan, dengan Indonesian Coast Guard, maka keamanan laut, keamanan pelayaran dan keamanan pelabuhan akan terwujud. “Kita harus melindungi industri maritime dari berbagai Pungli (pungutan liar) yang terjadi selama ini,” kata Djusman.

Menurut Djusman, pembentukan Indonesian Coast Guard, tidak lain sebagai upaya menjalankan amanah Undang-undang No. 17/2008 tentang pelayaran. “Selain juga menjalankan amanah SOLAS tahun 1974 dan UNCLOS 1982. Kita (Indonesia-red) hingga saat ini, dikecam kalangan maritime dunia, karena belum bisa merealisasikan Indonesian coast guard,”kata Djusman.

Tugas Dirjen Hubla lainnya, lanjut Djusman, adalah meneruskan road map transportasi nasional yang telah ditetapkan dalam blue print Depatemen Perhubungan. “Implementasi road-map itu, salah satunya mewujudkan asaz cabotage pada 2011 mendatang. Dan terkait dengan itu, harus ditingkatkan adanya pelayaran perintis yang menjangkau berbagai pelosok terpencil di nusantara. Dan jangan lupa pengawasan bagi kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan,” kata Djusman Syafi’i.

Dalam kesempatan itu, Djusman juga menegaskan, meski Dirjen Hubla dari kalangan angkatan laut, namun Sunaryo telah melepaskan jabatan sebagai perwira TNI angkatan laut sebelum kemudian menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Laut. “Untuk itu, tidak ada dwifungsi pada diri Sunaryo, karena dia telah menjadi sipil biasa saat ini. Dengan demikian kita percaya tidak akan terjadi conflict interest di kemudian hari,”kata Djusman Syafi’i.

Diakui juga, pengangkatan Sunaryo murni inisiatif dari Djusman Syafi’i. “Saya melihat persoalan sektor perhubungan laut cukup kompleks yang meliputi antar sektor. Sehingga saya berinisiatif meminta salah satu perwira terbaik angkatan laut untuk menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Laut,” kata Djusman S. Djamal.

Sementara, Sunaryo, usai dilantik, kepada wartawan mengungkapkan, dirinya siap melaksanakan tugas merealisasikan Indonesian Coast Guard. “Kita akan realisasikan Indonesian Coast Guard sebagai amanah Undang-undang pelayaran. Namun tentunya kita harus menunggu atau menyelesaikan dulu PP (peraturan pemerintah) tentang Coast Guard itu sendiri,” kata Sunaryo.Dijelaskan, dalam PP tersebut akan ditentukan bagaimana formula atau format dari Indonesian Coast Guard itu sendiri.

“Dan tentunya kita akan koordinasi antar sektor bagaimana formula yang tepat untuk Indonesian coast guard tersebutm,”kata Sunaryo.Berkenaan dengan kapan target pembentukan Indonesian Coast Guard itu, menurut Menteri Djusman S. Djamal, setidaknya akan terealisasi pada akhir tahun 2009. “Kita targetkan akhir tahun 2009, Indonesian Coast Guard sudah terbentuk,”kata Djusman S. Djamal.

46 Pelabuhan Liar

Dalam kesempatan pelantikan itu, Jusman S. Djamal, mengungkapkan pihaknya saat telah menemukan 46 pelabuhan tanpa izin (pelabuhan liar) yang disinyalir menjadi pintu masuk barang selundupan dari luar negeri. Meski demikian, Djusman, tidak menjelaskan secara rinci daftar nama pelabuhan yang dimaksud. “Sebagian besar pelabuhan liar terletak di daerah Kepulauan Riau dan Batam. Dan kita sudah terima datanya, " ujar Jusman.

Dikatakan data tersebut didapat setelah berkoordinasi dengan administrator pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar. Jusman menolak menjelaskan kapan puluhan pelabuhan tersebut akan ditutup. "Akan kami beritahu lebih lanjut," katanya.

Tidak ada toleransi kepada pelabuhan namun Jusman mengaku ada beberapa pertimbangan yang dilakukan sebelum penutupan. “Pelabuhan yang dikelola Pemda itu kan sudah mengeluarkan investasi. Jadi, kami harus pertimbangkan pengorbanan Pemda membangun pelabuhan tersebut,” ujarnya. Kasus pelabuhan liar itu sendiri, berawal dari keluhan Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan yang menyatakan negara mengalami kerugian akibat penyelundupan barang impor melalui ratusan pelabuhan liar.

Dirjen Bea dan Cukai Anwar Supriadi bulan lalu menyebutkan terdapat puluhan pelabuhan tikus di sekitar Batam yang menjadi pusat aksi penyelundupan. Akibatnya negara dirugikan hingga Rp 60 miliar per tahun. (SA).

Target Ekspor Indonesia 12.5 Persen

Meski terjadi krisis global dalam 2 bulan terakhir namun target ekspor nasional untuk tahun 2008 masih tetap optimis lampau target di atas 12,5 persen. Demikian dinyatakan Tri Mardjoko, direktur pusat pelayanan informasi ekspor, Departemen Perdagangan, saat ditemui Pers, pekan lalu.

Menurutnya, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari – Agustus 2008 mencapai US $ 95,4 miliar atau meningkat 29,9 persen disbanding periode yang sama tahun 2007, sedangkan ekspor nonmigas mencapai US $ 73,5 miliar atau meningkat 22,4 persen.Dikatakan, Mardjoko, angka pertumbuhan itu melebihi dari yang ditargetkan sebesar 12,5 persen untuk tahun 2008. Pertumbuhan itu di picu kepercayaan buyer.

“Misalnya, ada sejumlah buyer di India, yang melakukan kontrak pembelian dengan eksportir kita, sehingga pertumbuhan ekspor tujuan India naik dari 3,4 persen menjadi 6,5 persen per Agustus 2008,” ujarnya.Namun begitu, pertumbuhan ekspor menurun drastis terkena dampak krisis ekonomi global. “Pada 2 (dua) bulan terakhir, pertumbuhan ekspor menurun. Dan saya belum bisa memastikan angka terakhir dari penurunan itu,“ kata Mardjoko.

Dijelaskan, pangsa ekspor ke Eropa cenderung menurun dari 17,1 persen pada 2003 menjadi 13,9 persen pada pertengahan tahun 2008. “Demikian juga, ke Amerika Serikat dari 14,7 persen menjadi 11,6 persen. ke Jepang tercatat dari 14,4 persen menjadi 12,5 persen, Ke RRT dari 5,9 persen menjadi 7,6 persen, dan ekspor ke Singapure turun dari 10,1 persen menjadi 9.8 persen,” kata Mardjoko.Meski demikian, lanjutnya, pihaknya optimis, target pertumbuhan ekspor pada Desember 2008 mendatang tercapai.

“Bahkan kami yakin, angka pertumbuhan ekspor nasional di atas 12,5 persen, sekalipun perekonomian AS melemah. Sebab apa, kinerja ekspor kita diperkuat dengan intra-industry trade di Asia Timur yang sudah intens,” kata Mardjoko.

2 Strategi

Terkait dengan pertanyaannya yang kerap muncul dimasyarakat, yakni bagaimana kinerja BPEN (Badan Pengembangan Ekspor Nasional), untuk meningkatkan kineja ekspor nasional? Menurut Mardjoko, ada 2 (dua) strategi yang dilakukan BPEN, strategi pertama BPEN menggarap pasar non tradisional di luar negeri. Sedangkan strategi kedua, kata Mardjoko, BPEN mengawal pasar dalam negeri, jangan sampai eksportir luar negeri mencari pasar di Indonesia. “Upaya menggarap pasar non tradisional di luar negeri adalah melalui pendirian atau pembukaan kantor ITPC (Indonesia trade promotion center) disejumlah Negara tujuan ekspor,” kata Mardjoko.

Dijelaskan, ITPC pada intinya merupakan kantor di luar negeri untuk mempromosikan produk ekspor Indonesia di luar negeri atau Negara-negara tujuan ekspor dari Indonesia. “Dan di tahun ini kita baru saja membangun 11 unit ITPC, sehingga secara keseluruhan kita telah memiliki 20 unit yang tersebar di sejumlah Negara tujuan pasar ekspor Indonesia, seperti di Eropa, Amerika, Timur Tengah, Jepang dan lainnya,” kata Mardjoko.

Sedangkan, upaya pengawalan pasar dalam negeri, kata Madjoko, adalah melalui pembentukan P3ED atau pusat promosi dan pelatihan ekspor daerah. “Saat ini kita telah memiliki 5 P3ED yang berada di 5 Kota besar di seluruh Indonesia, yakni di Medan, Banjarmasin, Makasar, Malang dan Surabaya,” kata Mardjoko.

Dijelaskan, dari P3ED itu, oleh BPEN dihubungkan kepada ITPC yang menjadi tujuan pasar ekspornya. “Misalnya, P3ED Surabaya ingin mencari pasar di Eropa, maka BPEN menghubungkan P3ED kepada ITPC Eropa. Bahkan melalui mekanisme tersebut antara eksportir dan buyer bisa kami pertemukan langsung melalui teleconference,” kata Mardjoko.

Planning 2009

Lebih jauh, Mardjoko menjelaskan, untuk tahun 2009, BPEN diperkirakan masih akan menetapkan target pertumbuhan ekspor sebesar 12,5 persen. “Sam,pai saat inui belum ada target pertumbuhan ekspor secara resmi, namun prediksi saya, target itu masih 12,5. Hal ini dilakukan atas pertimbangan belum menentunya pasar global,” kata Mardjoko.Meski demikian, BPEN akan terus memacu pertumbuhan ekspor Indonesia dengan lebih mengintensifkan berbagai strategi. “Sejak September lalu, kita sebenarnya telah melaunching dua strategi baru untuk memacu kinerja ekspor nasional, yakni buyer reception desk (BRD) dan sistem inquiry otomatis (SIO),” kata Mardjoko.Dijelaskan, untuk BRD, BPEN menyediakan penerimaan langsung terhadap buyer yang datang ke Indonesia. “BPEN menempatkan orang di Bandara untuk menjemput buyer luar negeri yang kemudian diantar ke pasar ekspor dalam negeri. Setelah bertemu eksportir, buyer tadi kembali diantar oleh petugas BPEN ke Bandara. Dengan strategi ini, maka keamanan buyer akan lebih terjamin, sehingga buyer yang akan dating ke Indonesia tidak perlu ragu, karena takut dengan calo yang ada di Bandara,” kata Mardjoko.Kemudian, lanjutnya, untuk tahun 2009 BPEN juga mengintensifkan strategi SIO. “Yakni BPEN mempertemukan secara langsung antara eksportir dengan buyer di luar negeri, tanpa melalui ITPC atau P3ED,” kata Mardjoko.

Dukung NSW

Meski begitu, pengawalan pasar dalam negeri dan peningkatan kinerja ekspor nasional tergantung kepada dukungan kegiatan pabean di pelabuhan. “Apabila pabean di pelabuhan lemah atau maka bisa terjadi manipulasi angka impor bahan baku atau terhadap angka ekspor produk Indonesia. Hal itu selama ini kerap terjadi,” kata Mardjoko.

Dikemukakan dengan pemberlakukan NSW (National Single Window) pada akhi tahun 2008 menjadi solusi bagi keakuratan nilai ekspor nasional. “Dengan NSW, mekanisme ekspor dan impor lebih banyak dilakukan secara online. Sehingga hampir sama sekali tidak terjadi kontak person antara eksportir atai importer dengan petugas Bea dan Cukai. Semua terjadi secara online atau mesin computer yang menjawab,” Kata Mardjoko.Untuk itu, pihaknya (BPEN-red) berharap agar NSW bisa dilaksanakan dengan baik di seluruh pelabuhan utama di Indonesia. “Kita berharap NSW dapat berjalan dengan baik di Pelabuhan Belawan, Tg. Priok, Tanjung Perak dan Makasar. Sebab NSW telah menjadi keputusan nasional untuk dilaksanakan di seluruh wilayah pabean di Indonesia. Maka tak ada alasan untuk tidak menjalakan NSW sekitar Januri 2009,”ujar Mardjoko. (SA).

Semua Pihak Diminta Dukung Tally Mandiri

Segenap penyedia dan pengguna jasa pelabuhan diminta kontribusi yang nyata dalam rangka perbaikan pelayanan jasa transportasi laut, salah satunya dengan mendukung kegiatan tally mandiri.

----

Hal itu dikemukakan Dzulkarnain Oeyoeb, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dalam acara halal bihalal dan sosialisasi tally mandiri, yang diselenggarakan APTMI (Asosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia), pekan lalu di Jakarta. Menurut Oeyoeb, kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usaha tally mandiri telah diatur dalam UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, yang merupakan revisi dari UU No. 21 tahun 1992.

“Dalam UU itu dijelaskan, bahwa usaha kegiatan tally adalah bagian dari kegiatan angkutan di perairan, sehingga nantinya pemerintah akan menerbitkan RPP tentang angkutan di perairan, yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di Departamen Perhubungan,” kata Oeyoeb.

Dikatakan, sebelumnya kegiatan tally di pelabuhan juga telah diamanahkan dalam Peraturan Menteri No. 15 tahun 2007, sehingga diharapkan kegiatan tally di pelabuhan yang dilakukan perusahaan tally mandiri diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, lebih efisien dan secara profesional.

“Dan tentunya kita secara terus menerus kita lakukan sosialisasi berkenaan dengan kegiatan tally mandiri, dimana untuk tahap awal kita lakukan di Jakarta, Pelabuhan Priok. Namun demikian dalam waktu dekat, kita harapkan kegiatan tally mandiri juga akan dilaksanakan oleh semua pelabuhan utama di seluruh Indonesia,” ujar Oeyoeb.

Dengan sosialisasi, kata Oeyoeb, diharapkan akan terjadi satu bahasa, satu cara yang sama untuk semua. “Sehingga hal-hal yang masih belum adanya satu kesamaan (di antara semua penyedia dan pengguna jasa pelabuhan-red), dapat secara pelan-pelan kita lakukan secara lebih baik,”kata Oeyoeb.

Bukan Hal Baru

Sementara Sjafrizal, menegaskan, kegiatan tally mandiri bukanlah kegiatan yang baru. “Dulu sudah dilaksanakan di dalam kegiatan bongkar muat barang, akan tetapi sesuai dengan Permen (peraturan menteri) No. 15 tahun 2007 tentang penyelenggaraan tally di pelabuhan itu diatur secara tersendiri, hal itu untuk mendapatkan pelaporan yang lebih efektif sesuai dengan tuntutan bangsa kita, “ kata Sjafrizal.Kemudian mengenai pembiayaan, dulu juga sudah ada dalam tarif bongkar muat. “Jadi hal ini bukan suatu hal yang baru, atau tambahan komponen, dan lain sebagainya, hal ini yang perlu kita pahami bersama, “kata Sjafrizal.Berkenaan dengan SDM (sumber daya manusia), sebanyak 753 Tally-Man, juga didasarkan pada standar kompetensi, sehingga semuanya telah siap bekerja. “Dan sebagai informasi di Lombok, telah melaksanakan kegiatan tally, meski pelabuhannya terbilang kecil. Di Jawa Tengah dan Kalimantan Timur saat ini tengah dalam tahap persiapan untuk melakukan kegiatan tally mandiri,” kata Sjafrizal.Untuk itu, ATMI mohon dukungan dari perbagai pihak, pemangku berbagai kegiatan di Pelabuhan Priok Khususnya. “Dan saya laporkan perusahaan-perusahaan tally telah siap melakukan kegiatan tally, sehingga bila tuhan mengijinkan, dan juga se-ijin Ditjen Perhubungan Laut, tanggal 15 (November-red) kita mulai operasi,” kata Sjafrizal.Ditambahkan Sjafrizal, kalaupun masih ada hal-hal yang perlu disosialisasikan lebih lanjut, secara terus-menerus pihak APTMI akan men-sosialisasikan. “Secara profesional kita sosialisasikan, supaya pemahaman-pemahaman ini bisa kita pahami bersama, sehingga mencapai tujuan dan sasarannya, Dan tentunya kami sangat terbuka dengan semua pihak-pihak terkait di dunia usaha, dengan maksud dan tujuan demi pembangunan di sektor angkutan laut,” kata Ajafrizal. (SA).

Perusahaan Forwarder Semarang Banyak Nganggur

Sekitar 40 hingga 50 % perusahaan forwarder di Semarang, kini kehilangan pekerjaan (nganggur), akibat adanya stop ekspor-impor terutama dari buyer Amerika

.----

Hal itu dikemukakan, Suyanto, ketua DPW Gafeksi Semarang, saat dikonfirmasi Pers pekan lalu. Menurutnya, stop ekspor itu terjadi sebagai dampak terjadinya krisis global. “Sehingga komoditi ekspor seperti tekstil dan furniture Jawa Tengah, untuk tujuan Amerika banyak yang di-pending (ditunda),” kata Suyanto.Dikatakan, penundaan atau stop ekspor itu, tidak bisa dipastikan sampai kapan akan berlangsung. “Itu terserah buyer (pembeli) disana. Dan untuk pasar Amerika, kita (perusahan forwarder Jawa tengah) hanya bisa menunggu,” kata Suyanto.Meski begitu, tambahnya, forwarder Semarang, secara terus-menerus tetap melakukan komunikasi dengan para pengusaha (ekportir dan importir) domestik. “Sebab yang kami ikuti, hingga saat ini, para ekportir di Jawa Tengah berupaya mencari akses pasar baru, seperti membidik pasar Timur Tengah,” kata Suyanto. (SA).

Freihgt Luar Negeri Anjlok

Anjloknya harga minyak mentah dunia kembali menuai dampak, salah satunya pada sektor pelayaran, saat ini freight (tariff angkut) luar negeri, turun hingga 50 persen.
----------
Hal itu dikemukakan, Capt. Asmari Herry, ketua bidang angkutan kontainer DPP (Dewan Pengurus Pusat) INSA (Indonesia National Shipowner Association). Menurutnya, penurunan freight bukan hanya terjadi pada angkuitan domestic yang turun antara 10 hingga 20 %. “Freight luar negeri juga ikut turun bahkan cukup signifikan turunnya hingga 50 %,” kata Asmari.
Dikatakan, freight ke Eropa misalnya yang awalnya US $ 1000,- per container ukuran 20 feet, saat ini hanya US $ 500,-. “Demikian juga untuk freight ke Amerika juga sama dengan freight ke Eropa,” kata Asmari.

Penurunan freight itu, menurut Asmari, disebabkan semata-mata disebabkan karena mekanisme pasar. “Kalau marketnya turun maka freight ikut turun, sebaliknya kalau marketnya naik maka freight ikut naik juga,” kata Asmari.
Saat ini, seiring denga melemahnya harga minyak mentah dunia yang mencapai US $70 per barrel berpengaruh pada semua sektor. “Jumlah barang turun, angkutan turun, harga bahan bakar turun, maka freight juga turun,” kata Asmari.
Situasi ini (anjloknya freight) kata Asmari bisa berlangsung lama. “Bisa sampai tahun depan, dan saya tidak bisa memprediksi pastinya sampai kapan, sebab ini betul-betul tergantung pada mekaisme pasar global,: kata Asmari.
Apa ada satu solusi terhadap situasi ini? Menurut Asmari, solusinya tidak lain adalah langkah efisiensi. “Mungkin jumlah kapal dikurangi, bahan bakar dihemat, biaya-biaya yang tidak perlu dihindari, tapi di Indonesia ada paradoks, yakni adanya biaya-biaya yang mestinya tidak terjadi, seperti adanya tally di Priok,” kata Asmari.

INSA Menolak
Terkait dengan Tally Independent, menurut Asmari, INSA menolak. “Alasannya, pertama, keberadaan tally independent manfaatnya diragukan, apa manfaatnya saya tidak tahu, karena selama ini kita (pelayaran) sudah punya tally,” kata Asmari.
Kedua, lanjutnya, tidak ada sosialisasi untuk apa tally independent dan apa manfaatnya. “Sehingga kami (kalangan pelayaran) merasa keberatan dengan keberadaan tally independent,”kata Asmari.
Asmari menambahkan, pihak INSA telah menyampaikan penolakan atas Tally Independent kepada pemerintah dalam hal ini Ditjen Hubla (Perhubungan Laut). “Setelah sebelumnya kami DPP INSA telah melakukan Rapat Pleno membicarakan tentang Tally Independent,” kata Asmari. (SA).

Lapangan penumpukan peti kemas di Tanjung Priok diperluas, Pelindo II alih fungsikan 15 lahan kantor

JAKARTA: PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II segera mengalihfungsikan 15 lokasi lahan yang selama ini dimanfaatkan untuk perkantoran oleh perusahaan swasta atau penyewa di Pelabuhan Tanjung Priok.
Lahan itu akan digunakan oleh Pelindo II Cabang Tanjung Priok sebagai lapangan penumpukan seluas 15.459 m2 dengan kapasitas tampung peti kemas 1.407 TEUs (twenty-foot equivalent units).
Lokasi yang akan dialihfungsikan itu hingga kini masih digunakan sebagai perkantoran oleh Hidrografi TNI AL, PT Pelayaran Pulau Laut, Dwipahasta Utama Duta, Gesury Lloyd, Admiral Line, Organda DKI Jakarta, Balok Mas Indah, Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), PT Jala Bakti Yasbhum, Tiga Lima Empat, Tangguh Samudera Jaya, Veem Sabindo, dan Kantin Sahabat.
Juru bicara Pelindo II Hendra Budhi, saat dikonfirmasi Bisnis mengenai rencana itu, mengatakan alih fungsi lahan perkantoran menjadi lapangan penumpukan peti kemas merupakan program jangka menengah perseroan, seiring dengan penataan Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengantisipasi peningkatan arus peti kemas pada masa mendatang.
"Ini bagian dari penataan seiring dengan komitmen Pelindo II menjadi operating port sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran," ujarnya kemarin.
Namun, Hendra tidak bersedia menyebutkan waktu alih fungsi lahan itu dengan alasan semua yang menyangkut persiapan teknis masih dibahas bersama antara Pelindo II dan pengguna lahan di Pelabuhan Tanjung Priok.
Penghentian izinSekretaris Angkutan Khusus Pelabuhan Organda DKI Jakarta Maradang Rasjid mengatakan pihaknya telah memperoleh pemberitahuan dari manajemen Pelindo II Tanjung Priok perihal penghentian perpanjangan izin sewa lahan kantor organisasi pengusaha truk pengangkut peti kemas di pelabuhan tersebut.
Pada September lalu, manajemen PT Djakarta Lloyd cabang Pelabuhan Tanjung Priok juga telah merelokasi perkantorannya ke luar pelabuhan, karena lahan yang ditempati perusahaan pelayaran nasional itu dialihfungsikan menjadi lapangan penumpukan peti kemas.
Selain pengalihfungsian 15 lahan perkantoran tersebut, pada 2009 Pelindo II Tanjung Priok juga berencana membangun 10 lokasi lapangan baru dengan luas 60.607 m2 sebagai tempat penimbunan sementara (TPS).
Lapangan itu memiliki daya tampung peti kemas sebanyak 5.515 TEUs, atau berambah 100% dari kapasitas lahan penumpukan yang telah dioperasikan sebelumnya, yakni 64.319 m2 dengan kapasitas 5.853 TEUs.
Lapangan baru itu hingga kini juga masih dimanfaatkan oleh pengguna (penyewa), yakni lapangan Varuna Tirta Prakasya (VTP) berkapasitas 632 TEUs, Wali Jasa Pertama (935 TEUs), Rama Agung (540 TEUs), United Cargo Line (168 TEUs), PT Pelni (1.063 TEUs), Gudang Bulog (409 TEUs), Darma Lautan Nusantara (188 TEUs), Djakarta Lloyd (407 TEUs), Lapangan RA 33-35 (392 TEUs), dan lapangan 207X Utara (781 TEUs). (k1) (redaksi@bisnis. co.id)
Bisnis Indonesia

Pengusaha depo kaji dampak penurunan harga minyak

Pengusaha depo kontainer akan mengkaji dampak penurunan harga minyak mentah dunia terhadap tarif pelayanan bongkar muat peti kemas bagi pelayaran dan pengguna jasa langsung.
Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) Muslan A.R. mengatakan penurunan harga minyak dunia tidak serta-merta berpengaruh terhadap tarif pelayanan bongkar muat karena ada beberapa komponen lain yang memengaruhi besaran tarif itu.
"Terlebih lagi sejauh ini pemerintah juga menurunkan harga BBM di Tanah Air. Terkait dengan harga minyak itu, pada 1 November pengurus Asdeki di seluruh Indonesia akan membahas dampaknya terhadap tarif yang berlaku saat ini," ujarnya kepada Bisnis kemarin.
Menurut dia, meskipun nantinya pemerintah secara resmi menurunkan harga BBM belum tentu tarif pelayanan bongkar muat peti kemas bagi pelayaran dan pengguna langsung ikut turun karena beberapa komponen lainnya tidak turun.
Dia mengungkapkan komponen BBM memiliki kontribusi 30%-37% terhadap penetapan tarif bongkar muat, sedangkan suku cadang dan ban menguasai 47% dari formulasi tarif itu.
"Sebagai komponen terbesar dalam penentuan tarif bongkar muat, harga spare part dan ban masih tinggi sehingga pengusaha juga tidak bisa langsung menurunkan tarif. Kami masih akan mengkaji dan menganalisis sejauh dampak penurunan harga minyak."
Muslan menegaskan tarif pelayanan bongkar muat peti kemas tidak bisa dievaluasi setiap bulan karena terdapat beberapa komponen yang terkait dengan jasa pelayanan itu. "Pengusaha depo kontainer biasanya melakukan evaluasi tarif pelayanan setiap 3 bulan atau 6 bulan."
Dia memaparkan setelah kenaikan BBM pada Mei lalu, harga sejumlah komponen yang digunakan oleh pengusaha depo kontainer melonjak cukup tinggi. Dia mencontohkan harga suku cadang naik 40%, harga ban naik 48%, dan biaya perbaikan melonjak 60%.
Pada 23 Agustus 2008, pengusaha depo kontainer dan perusahaan pelayaran telah menyepakati penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas. Awalnya, Asdeki mengusulkan struktur tarif baru untuk tarif pelayanan bongkar muat peti kemas untuk pelayaran minimal naik sebesar 25%.
Adapun, biaya penyimpanan diusulkan naik 20%, pencucian kontainer naik 20%, biaya tenaga kerja per jam naik 20%, serta biaya perawatan an perbaikan naik 30%.
Berdasarkan kesepakatan antara pengusaha depo dan perusahaan pelayaran, persentasi kenaikan tarif diturunkan antara 2,5% dan 5% bergantung pada hasil negoasiasi dari tiap-tiap perusahaan.
"Persentasenya masih berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Asdeki, yakni lebih rendah antara 2,5% dan 5% dari kenaikan tarif yang diajukan oleh Asdeki.".
Dengan adanya toleransi penurunan maksimal sebesar 5%, tarif pelayanan bongkar muat peti kemas untuk pelayaran hanya naik sebesar 20%, biaya penyimpanan naik 15%, pencucian kontainer naik 15%, biaya tenaga kerja per jam naik 15%, serta biaya perawatan dan perbaikan naik 25%. (Bisnis Indonesia)

Segara di Tata Eselon I Dephub

Sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan akan dirombak seiring program mutasi pimpinan tertinggi di Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli Menteri.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang S. Ervan menyatakan perombakan pejabat itu merupakan penyegaran organisasi di lingkungan eselon I.
"Dalam waktu dekat ini akan diumumkan setelah keluar keputusan dari TPA (Tim Penilai Akhir)," katanya kemarin.
Bambang enggan mengungkapkan siapa saja pejabat eselon I yang akan diganti dan pejabat eselon II yang akan mendapatkan promosi. Dia menyatakan keputusan itu masih menunggu TPA.
Sumber resmi di Dephub menyebutkan pejabat eselon I yang akan diganti antara lain Direktur Jenderal Perhubungan Darat Iskandar Abubakar, Plt Dirjen Perhubungan laut Zulkarnaen Oeyoeb, dan Sekjen H. Harijogi. (Bisnis/hwi)