Mari: Kinerja ekspor sesuai target

JAKARTA: Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu optimistis kinerja ekspor nonmigas akan sejalan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, yakni hanya mengalami koreksi 10%-15% pada 2009 dan tumbuh 5% pada tahun depan.

"Dilihat dari kinerja ekspor saat ini, di mana sudah mulai terlihat ada kenaikan, saya kira ekspor sampai akhir tahun akan mengalami koreksi seperti target kita sebelumnya yakni hanya 10%-15%. Saya rasa ini cukup baik untuk kita," kata Mari melalui sambungan telepon dari Jenewa, Swiss, Rabu.

Seperti diketahui, data yang dirilis BPS menyebutkan ekspor nonmigas Oktober 2009 mencapai US$10,16 miliar, naik 25,54% dibandingkan dengan September 2009. Apabila dibandingkan dengan Oktober 2008, nilai ekspor meningkat 14,10%. Secara kumulatif, nilai ekspor nonmigas Januari-Oktober 2009 mencapai US$78,24 miliar atau menurun 15,13% dari periode sama tahun lalu.

Secara terpisah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perdagangan Muchtar mengatakan membaiknya kinerja ekspor dari bulan ke bulan juga mengikuti situasi pasar ekspor di negara tujuan ekspor utama Indonesia.

Dia mengatakan hampir semua negara tujuan ekspor Indonesia mencatat peningkatan nilai. Di kelompok Asean, misalnya, ekspor ke Thailand mencatat peningkatan tertinggi 35% dibandingkan ke negara anggota Asean lainnya.

Di antara negara Uni Eropa, ekspor ke Prancis mencatat peningkatan 41% sementara Jepang dan Korea Selatan memimpin peningkatan ekspor sebesar 57% di antara negara utama tujuan ekspor lainnya.

"Semuanya positif, bahkan di tiga negara seperti AS, Jepang, dan Uni Eropa yang sebelumnya menyumbang penurunan ekspor bagi kita," kata Muchtar. Amerika sendiri menyumbang kenaikan nilai ekspor 17% sementara Eropa sebesar 17%.

Dampak Dubai

Mukhtar menambahkan kinerja ekspor tujuan Timur Tengah khususnya ke Dubai, Uni Emirat, Arab, hingga saat ini belum terganggu terkait dengan krisis Dubai World.

Dia mengatakan kalau yang terkait dengan perdagangan ekspor-impor tidak terlalu banyak berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia.

"Pasti ada [dampak Dubai World], tetapi tidak terlalu banyak, karena itu hanya terjadi di Dubai, bukan di keseluruhan negara-negara di wilayah Timur Tengah," ujarnya kepada Bisnis, kemarin. (Sepudin Zuhri)

Oleh Maria Y. BenyaminJAKARTA: Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu optimistis kinerja ekspor nonmigas akan sejalan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, yakni hanya mengalami koreksi 10%-15% pada 2009 dan tumbuh 5% pada tahun depan.

"Dilihat dari kinerja ekspor saat ini, di mana sudah mulai terlihat ada kenaikan, saya kira ekspor sampai akhir tahun akan mengalami koreksi seperti target kita sebelumnya yakni hanya 10%-15%. Saya rasa ini cukup baik untuk kita," kata Mari melalui sambungan telepon dari Jenewa, Swiss, Rabu.

Seperti diketahui, data yang dirilis BPS menyebutkan ekspor nonmigas Oktober 2009 mencapai US$10,16 miliar, naik 25,54% dibandingkan dengan September 2009. Apabila dibandingkan dengan Oktober 2008, nilai ekspor meningkat 14,10%. Secara kumulatif, nilai ekspor nonmigas Januari-Oktober 2009 mencapai US$78,24 miliar atau menurun 15,13% dari periode sama tahun lalu.

Secara terpisah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perdagangan Muchtar mengatakan membaiknya kinerja ekspor dari bulan ke bulan juga mengikuti situasi pasar ekspor di negara tujuan ekspor utama Indonesia.

Dia mengatakan hampir semua negara tujuan ekspor Indonesia mencatat peningkatan nilai. Di kelompok Asean, misalnya, ekspor ke Thailand mencatat peningkatan tertinggi 35% dibandingkan ke negara anggota Asean lainnya.

Di antara negara Uni Eropa, ekspor ke Prancis mencatat peningkatan 41% sementara Jepang dan Korea Selatan memimpin peningkatan ekspor sebesar 57% di antara negara utama tujuan ekspor lainnya.

"Semuanya positif, bahkan di tiga negara seperti AS, Jepang, dan Uni Eropa yang sebelumnya menyumbang penurunan ekspor bagi kita," kata Muchtar. Amerika sendiri menyumbang kenaikan nilai ekspor 17% sementara Eropa sebesar 17%.

Dampak Dubai

Mukhtar menambahkan kinerja ekspor tujuan Timur Tengah khususnya ke Dubai, Uni Emirat, Arab, hingga saat ini belum terganggu terkait dengan krisis Dubai World.

Dia mengatakan kalau yang terkait dengan perdagangan ekspor-impor tidak terlalu banyak berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia.

"Pasti ada [dampak Dubai World], tetapi tidak terlalu banyak, karena itu hanya terjadi di Dubai, bukan di keseluruhan negara-negara di wilayah Timur Tengah," ujarnya kepada Bisnis, kemarin. (Sepudin Zuhri/Maria Y. Benyamin/Bisnis Indonesia)

Boediono : FTA China-Asean bisa direvisi

JAKARTA: Wakil Presiden Boediono melihat terdapat pasal dalam Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang dapat digunakan untuk melakukan negosiasi ulang.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Airlangga Hartarto seusai diterima oleh Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden, kemarin.

Pengurus Pusat PII bertemu dengan Boediono untuk membicarakan persiapan Kongres PII di Manado pada 7-8 Desember 2009.

Airlangga, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR, mengatakan penandatanganan ACFTA dilakukan tanpa asumsi akan adanya gejolak perekonomian pada 2008.

"Jadi dalam kondisi vakum pada waktu itu ditandatangani sampai sekarang itu bisa siap. Namun dengan adanya gejolak ekonomi 2008, dunia mengalami krisis. Dan krisis ini kan belum berakhir," ujarnya seusai pertemuan itu.

Dibandingkan dengan negara-negara lain, lanjutnya, kondisi perekonomian China berada dalam kondisi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari sektor keuangan, nilai cadangan devisa yang tinggi, sampai pasar domestik yang besar.

Dia melihat sejumlah sektor nonmigas belum siap menghadapi pelaksanaan ACFTA mulai 1 Januari 2010. Oleh Ratna Ariyanti/Bisnis Indonesia

'Evaluasi kebijakan impor' Banyak kemudahan impor produk jadi ketimbang bahan baku

JAKARTA: Kadin Indonesia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi setiap kebijakan impor yang telah dibuat dalam rangka menyelaraskan upaya proteksi terhadap industri dalam negeri.

Rachmat Gobel, Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan, Industri dan Tekhnologi Kadin, mengatakan banyak kebijakan impor saat ini yang mengarah pada kemudahan impor barang jadi dibandingkan dengan bahan baku.

Hal tersebut menyebabkan impor barang jadi membanjiri pasar domestik dan selanjutnya menyebabkan penguasaan pangsa pasar produk dalam negeri makin tergerus.

"Yang seperti itu harus dievaluasi oleh pemerintah. Bisa-bisa nanti importir memilih untuk mengimpor barang jadi semua, karena barang jadi lebih murah dibandingkan dengan mengimpor bahan baku," katanya di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2009, kemarin.

Dia menegaskan pemerintah harus tetap berkomitmen tinggi untuk melindungi pasar domestik. Kebijakan yang ada sekarang, menurutnya, tidak selaras antara keinginan untuk menekan angka impor yang masuk dan upaya meningkatkan nilai tambah bagi industri dalam negeri menuju peningkatan penguasaan produk domestik.

Kondisi tersebut, sambungnya, akan makin diperparah lagi pada saat pemberlakuan tarif nol persen terhadap produk China terkait kesepakatan perdagangan FTA Asean-China, jika tidak diimbangi langkah tegas pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri.

Rachmat menambahkan sejauh ini kebijakan pemerintah untuk melindungi pasar domestik-salah satunya melalui Permendag No.56/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu-telah efektif menekan angka impor ilegal produk yang diatur dan di sisi lain meningkatkan produksi industri yang bersangkutan.

Dia mencontohkan produk elektronik. Rachmat yang juga pemilik kelompok usaha Panasonic-Gobel menuturkan permendag tersebut telah berimbas positif pada kenaikan produksi elektronik yang diperkirakan berlanjut terus selama 1-2 tahun ke depan hingga mencapai 200%.

Sejak diberlakukan, sambungnya, permendag tersebut juga ikut menekan impor ilegal sebanyak 10% dibandingkan dengan sebelumnya.

Namun ditegaskan dia, kebijakan tersebut harus diikuti oleh kebijakan-kebijakan lainnya, salah satunya adalah pemberlakuan SNI wajib sebagai salah satu cara untuk mendukung pertumbuhan industri domestik ketika pasar bebas dimulai.

Kalangan pelaku usaha, katanya, juga mendorong pemerintah untuk membuat program nyata agar dapat menarik investasi produk komponen. Hal ini diperlukan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai salah satu basis produksi yang memiliki potensial tinggi khususnya untuk produk komponen.

Tidak relevan

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan secara terpisah mengatakan dengan pemberlakuan tarif nol persen pada 2010 terkait berlakunya FTA Asean-China, maka beberapa kebijakan harus dikaji ulang untuk selanjutnya disesuaikan dengan kondisi yang baru.

Kendati mendukung sepenuhnya implementasi FTA Asean-China, Thomas menilai pembebasan tarif nol persen itu akan menimbulkan konsekuensi baru yang harus ditanggung di mana beberapa kebijakan akan menjadi tidak relevan lagi dengan situasi yang ada. Oleh Maria Y. Benyamin/Bisnis Indonesia

Pelayaran minta kelonggaran usia kapal impor

JAKARTA: Rencana pemerintah membatasi usia kapal impor menjadi 20 tahun dari sebelumnya 25 tahun mulai 2010 berpotensi menggagalkan target pengadaan armada lepas pantai (off shore) dan implementasi asas cabotage yang mewajibkan angkutan komoditas dalam negeri menggunakan kapal nasional.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mengatakan kelonggaran impor kapal dengan membatasi maksimal 25 tahun masih diperlukan hingga 1 Januari 2011.

Menurut dia, kapal-kapal lepas pantai berkapasitas angkut besar dan memerlukan investasi tinggi yang akan menggantikan armada berbendera asing memerlukan kelonggaran persyaratan impor, terutama batasan umur.

"Batasan kapal yang boleh diimpor berumur maksimal berumur 25 tahun masih diperlukan, terutama untuk mendukung pengadaan armada jenis floating storage and offloading [FSO] dan floating production storage and offloading [FPSO]," katanya kepada Bisnis kemarin.

Berdasarkan catatan Bisnis, enam kontrak kapal FSO dan FPSO akan berakhir pada 2010 sehingga sejumlah pelaku pelayaran nasional pada akhir tahun ini mulai menyiapkan rencana pengadaan armada guna menghadapi tender tahun depan.

Sebelumnya, Direktur Impor Direktorat Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Partogi mengatakan ketentuan usia impor kapal menjadi 20 tahun nantinya bergantung pada hasil pembahasan lintas departemen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi impor kapal dan struktur terapung selama Januari-Oktober 2009 mencapai US$2,34 miliar. Angka itu meroket tajam dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar US$780 juta. Tularji/Bisnis Indonesia

Sistem angkutan umum Jabodetabek dibenahi

JAKARTA: Departemen Perhubungan menyiapkan rencana induk pembenahan sistem angkutan umum di wilayah Jabodetabek, yang mencakup penyederhanaan trayek dan pemangkasan jumlah angkutan perkotaan (angkot).

Rencana induk yang dibahas bersama Kemenko Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan pemerintah daerah terkait itu akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres), sehingga dapat ditaati pemda yang terlibat.

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Ditjen Perhubungan Darat Dephub Elly Sinaga mengatakan selama ini DKI Jakarta dan kota sekitarnya belum mempunyai rencana induk pengembangan transportasi.

"Padahal sebagai kota besar, DKI dan kota-kota pendukungnya seharusnya mempunyai pegangan dalam mengembangkan transportasi, sehingga trayek angkutan umum tidak ruwet atau tumpang- tindih seperti sekarang," katanya dalam Focus Group Discussion bertema Upaya Menata Kembali Angkutan Umum di Jabodetabek Menuju Pembangunan Transportasi Yang Berkelanjutan, kemarin.

Acara itu antara lain dihadiri oleh Kepala Pusat Studi Transportasi Universitas Indonesia Alvinsyah, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, dan tenaga ahli dari Japan International Cooperation Agency (JICA) Sadayuki Yagi.

Elly memaparkan nantinya sejumlah trayek angkutan umum di dalam kota di Jabodetabek akan dihapus karena tumpang-tindih dan tidak efisien.

"Ada yang terhapus dan ada yang tidak. Yang jelas kami akan menata trayek-trayek menjadi lebih efisien. Ini sebagai salah satu upaya menghindari kemacetan total di Jakarta pada 2013," jelasnya.

Selain itu, Dephub juga akan memangkas jumlah angkot yang beredar, khususnya di DKI melalui program pertukaran armada. "Kami mengusulkan program pertukaran armada. Jadi, misalnya bagi pengusaha yang memiliki lima unit angkot bekas, bisa ditukar dengan dua angkot baru. Tapi, pembahasannya belum final."

Elly memaparkan sistem operasional angkot juga diubah, sehingga pengemudi akan menerima gaji setiap bulan. Strategi itu mungkin dilakukan bila pemerintah membeli pelayanan dari operator dengan perhitungan per kilometer.

Kepala Pusat Studi Transportasi UI Alvinsyah menuturkan sistem gaji untuk pengemudi bisa menjadi bumerang bagi pemerintah, karena ada kemungkinan sopir bermalas-malasan bekerja. Raydion Subiantoro/Bisnis Indonesia

Tarif lokal forwarding disepakati Pelanggar batas atas kena sanksi

Jumat, 04/12/2009

JAKARTA: Pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Priok akhirnya menyepakati batas atas biaya lokal jasa pengurusan transportasi (forwarding local charge) di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Bobby R. Mamahit mengatakan kesepakatan itu mencakup penetapan lima komponen forwarding impor dan tiga komponen forwarding ekspor.

Lima komponen impor terdiri dari biaya container freight station (CFS), biaya delivery order (DO), biaya agen, biaya dokumen, dan biaya administrasi. Adapun, komponen ekspor mencakup biaya CFS, biaya pengapalan, dan biaya bill of lading (B/L).

"Kesepakatan itu dibuat berlaku 6 bulan dan efektif mulai 1 Januari 2010," katanya seusai pertemuan dengan pengguna dan penyedia jasa pengurusan transportasi Pelabuhan Tanjung Priok kemarin.

Kesepakatan itu dibuat oleh Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik, dan Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gafeksi) DKI Jaya mewakili penyedia jasa dengan pengguna jasa yang terdiri dari Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), dan Ikatan Eksportir Importir Indonesia (IEI).

Bobby menjelaskan kesepakatan itu segera ditetapkan dalam keputusan Dirjen Perhubungan Laut Dephub dalam beberapa hari ke depan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

"Kesepakatan ini merupakan upaya bersama mendapatkan kepastian bagi pengguna jasa pelabuhan mengenai komponen dan besaran tarif batas atas biaya lokal jasa pengurusan transportasi," paparnya.

Kena sanksi

Dia menegaskan jika penyedia dan pengguna jasa melanggar kesepakatan itu, pihaknya akan mengenakan sanksi yang akan diatur dalam keputusan Dirjen Perhubungan Laut.

"Secara teknis akan ada sanksi yang akan kami atur dengan pelaksana sanksi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta," tutur Bobby.

Kepala Bidang Transportasi Laut dan Udara Dinas Perhubungan DKI Jakarta Turipno menegaskan pihaknya siap mengeluarkan sanksi jika penyedia dan pengguna jasa melanggar kesepakatan bersama itu.

"Izin forwarder kami yang mengeluarkan maka sanksi kami pelaksananya," katanya.

Ketua DPP IEI Amalia Achyar mengatakan pihaknya menerima kesepakatan bersama itu kendati besaran biaya lokal forwarding masih terlalu tinggi.

"Sebetulnya masih tinggi tetapi reasonable sehingga kami terima, toh nanti ada evaluasi per 6 bulan," ujarnya.

Dia mengharapkan pemerintah berani menertibkan forwarder nakal yang memungut biaya lokal jasa pengurusan transportasi melebihi tarif batas atas yang ditetapkan bersama.

"Selama ini kesepakatan bersama tarif selalu tidak berjalan efektif karena banyak forwarder baru yang tidak masuk dalam Gafeksi. Prinsipnya kami menginginkan ada kepastian hukum dan kepastian tarif," tutur Amalia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW Gafeksi DKI Jakarta Alfansuri menegaskan pihaknya menjamin kesepakatan itu akan diikuti oleh seluruh forwarder di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kami sudah rapat internal dan bertemu dengan forwarder nonanggota yang mendelegasikan kesepakatan dengan pengguna jasa kepada kami," tutur Alfansuri.

Dia menuturkan pihaknya akan menyampaikan kesepakatan bersama kepada seluruh forwarder di Pelabuhan Tanjung Priok baik anggota Gafeksi maupun non-Gafeksi.

Dia menegaskan pihaknya ingin melaksanakan kesepakatan bersama itu agar keberlangsungan usaha dapat terjamin. "Yang jelas, kalau pengguna jasa mati, kami sebagai penyedia jasa juga mati." Hendra Wibawa/ Bisnis Indonesia

Arus bongkar muat turun

SURABAYA: Kegiatan bongkar muat PT Terminal Peti Kemas (TPK) Surabaya selama November 2009 menurun dibandingkan dengan pencapaian pada bulan sebelumnya.

Humas PT TPK Surabaya Wara Djatmika mengatakan penurunan itu juga tampak pada September ketika para eksportir dan importir mengurangi kegiatannya untuk fokus memperingati Idulfitri.

"Selama September kinerja kami menurun, tetapi Oktober lalu kegiatan bongkar muat menggeliat. Pada November kegiatan arus barang internasional dan domestik kembali normal meskipun jumlahnya lebih rendah daripada Oktober," katanya kemarin.

Dia mengungkapkan selama Oktober 2009, arus bongkar muat barang yang dilayani oleh TPK Surabaya mencapai 105.256 TEUs yang terdiri dari 85.459 TEUs barang internasional dan 19.797 TEUs domestik. (Antara)

Izin Dumai Express disorot

PEKANBARU: Manajemen PT Lestari Indoma Bahari mempertanyakan pembekuan izin operasi oleh Departemen Perhubungan terhadap seluruh kapal Dumai Express menyusul tenggelamnya Dumai Express 10 di perairan Tekong Hiu, Tanjung Balai Karimun, pekan lalu.

"Kita masih mempertanyakan kejelasan dan sampai kapan pembekuan izin operasi seluruh kapal Dumai Express diberlakukan," kata Manajer Operasional PT Lestari Indoma Bahari, Jaelani, kemarin.

Menurut dia, perusahaan pelayaran antarpulau itu hingga kini belum menerima surat pembekuan izin operasi seluruh kapal Dumai Express dan kesempatan uji petik sebagaimana yang ramai diberitakan oleh media massa. Namun, Dephub menyatakan telah membekukan sementara izin beroperasi seluruh kapal Dumai Express dan memberikan kesempatan untuk dilakukan uji petik.

Selain itu, paparnya, operator kapal Dumai Express telah terikat kontrak kerja dengan Pemerintah Kabupaten Duri dan Dumai dalam pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam. (Antara)

Fasilitas parkir truk di Priok dibangun 2010

JAKARTA: Fasilitas lahan parkir bagi truk pengangkut peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok ditargetkan mulai dibangun pada 2010, menyusul komitmen bersama PT Pelabuhan Indonesia II, Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Organda Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) DKI Jakarta.

Ketua Organda Angsuspel DKI Sudirman mengatakan manajemen Pelindo II dan JICT sudah menyatakan komitmennya untuk mulai membangun lahan parkir seluas 3,5 hektare pada tahun depan guna mengurangi kepadatan lalu lintas truk pengangkut peti kemas dari dan ke pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

"Saat ini sudah disiapkan master plan-nya, kami merespons positif upaya pengelola pelabuhan atas keluhan pengusaha angkutan peti kemas yang dialami selama ini akibat tidak adanya lahan parkir itu," ujarnya saat meresmikan kantor Organda Angsuspel DKI Jakarta di Jl. Jempea, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin.

Sudirman mengungkapkan lahan parkir seluas 3,5 ha itu bisa menampung sekitar 1.500 armada pengangkut peti kemas, sehingga pengemudi truk tidak perlu lagi memarkir kendaraan di jalan raya Cilincing dan sekitarnya yang selama ini menimbulkan kemacetan.

Dia menambahkan selain masalah kemacetan, persoalan yang masih dihadapi pengusaha angkutan peti kemas menyangkut praktik pungutan liar oleh oknum petugas di jalan raya dan operator alat di dermaga konvensional.

Padahal, papar Sudirman, di tengah sepinya muatan ekspor impor ataupun antarpulau, saat ini tingkat isian muatan angkutan peti kemas tinggal 40% karena hanya bisa meraih order angkutan sebanyak dua rit dalam 3 hari kerja.

Tanpa antrean

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo II Richard J. Lino mengatakan lahan parkir di Pelabuhan Priok sangat mendesak untuk meningkatkan produktivitas dan kelancaran lalu lintas barang. "Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa direalisasikan," ujarnya.

Selain itu, paparnya, perusahaannya akan meningkatkan produktivitas bongkar muat menjadi dua kali lipat dari sekarang sehingga ditargetkan pada 2011 semua pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo II sudah menerapkan program zero waiting time (pelayanan kapal tanpa antrean).

Menurut Lino, untuk mencapai target pelayanan zero waiting time ada tiga persoalan yang harus dibenahi, yaitu peralatan, tenaga kerja bongkar muat, dan jam kerja pelayanan di pelabuhan.

"Mulai 2010 Pelindo II akan menambah investasi untuk alat produksi bongkar muat di sejumlah pelabuhan, terutama jenis gantry crane dan crane multipurpose karena umumnya sudah berusia tua dan tidak produktif lagi," katanya.

Dia memaparkan jika peralatan bongkar muat sudah dapat dilengkapi sesuai dengan kebutuhan, tetapi masih ditemui kendala di lapangan karena tidak didukung dengan kegiatan pelayanan 24 jam di luar pelabuhan, Pelindo II akan memasukkan barang ke gudang pelabuhan.

"Tindakan barang masuk gudang memang akan menimbulkan biaya tambahan bagi penerima barang. Yang penting bagi Pelindo II, pelayanan bongkar muat dan kapal jangan sampai terganggu." (k1/k47)