Petinggi Pelindo Teluk Bayur diusulkan digantiKadin desak pemda kelola pelabuhan

PADANG: Gubernur Sumatra Barat mengusulkan manajemen PT Pelindo II cabang Pelabuhan Teluk Bayur diganti, jika mereka tidak segera memperbaiki tiga crane yang rusak pekan lalu sehingga merugikan para pelaku usaha.Ancaman orang nomor satu di Sumbar itu tidak main-main karena dari laporan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Sumbar setidaknya 100 ton karet gagal diekspor.Bahkan, manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Teluk Bayur mengakui sedikitnya 300 TEUs peti kemas ekspor tertahan tidak bisa dikapalkan dari Padang. Peti kemas ekspor itu akan transshipment ke Pelabuhan Tanjung Priok berisi komoditas karet dan hasil perkebunan yang ditinggal karena sudah tidak bisa terhubung dengan jadwal pengapalan di Singapura pekan lalu."Saya mengerti kekesalan pelaku usaha atas kelalaian itu. Untuk itu saya bisa lapor ke pusat agar Pelindo memperbaiki pelayanannya. Kalau perlu diganti manajemen sehingga pelaku usaha tidak dirugikan," ungkap Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi dihubungi Bisnis kemarin.Dia sedang berada di Jakarta mengikuti acara evaluasi pemilu legislatif dan persiapan pemilu presiden bersama 31 gubernur lainnya.Gubernur Sumbar mengatakan kerusakan crane itu bisa saja menjadi langkah awal untuk mengambil alih pengelolaan dari Pelindo ke pemerintah daerah. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan secepatnya.Dia mengatakan dengan adanya UU No. 17/2008 memang memberi peluang bagi pemda untuk mengelola pelabuhan, tetapi peraturan pemerintah yang akan menjabarkan pelaksanaannya belum terbit.Asnawi Bahar, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), mengaku heran dengan kualitas infrastruktur di Pelabuhan Teluk Bayur sejak terjadinya kerusakan tiga crane secara serentak di pelabuhan itu.Dikelola pemdaDia menegaskan PT Pelindo II lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola Pelabuhan Teluk Bayur. Oleh karena itu, Kadin mendesak agar Teluk Bayur dikelola oleh pemda.Hal senada disampaikan Sekretaris Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) cabang Padang Djaswir Loewis. Pada saat kerusakan crane itu, ungkapnya, terdapat lebih dari 100 ton karet yang tertunda pengirimannya.Sementara itu, Humas Pelindo II Cabang Teluk Bayur Andi Agus Yahya mengakui perusahaan agak lamban dalam perbaikan crane itu. Dia menjelaskan masih ada satu crane jenis top loader yang dibeli pada 2002 yang bisa difungsikan. Adapun dua lagi jenis reach stacker yang dibeli pada 2005 masih dalam perbaikan."Kemungkinan perbaikan akan masih dilakukan dalam 1 pekan ke depan," ungkapnya ketika dikonfirmasi Bisnis pekan lalu, tanpa menjelaskan waktu pasti perbaikan itu akan selesai.Namun, dia menolak jika dinilai selama ini Pelindo tidak memberikan kontribusi apa pun kepada daerah.General Manager PT Pelindo II cabang Teluk Bayur Kusbiyantoro ketika dikonfirmasikan hal itu membenarkan alat bongkar muat peti kemas di pelabuhan itu mengalami kerusakan yakni dua unit reach stacker yang rusak sejak 16 April ."Tapi bongkar muat peti kemas terhenti hanya 3 hari karena satu unit alat sudah beroperasi normal," katanya.

(k6/Aidikar M. Saidi/Bambang Supriyanto)

(redaksi@bisnis. co.id)

Bisnis Indonesia

Pekerja JICT ancam mogok

JAKARTA: Pekerja Pelabuhan Tanjung Priok yang tergabung dalam Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP-JICT) dan SP Terminal Petikemas Koja mengancam melakukan mogok kerja pada 1-3 Mei 2009.Surat pemberitahuan mogok kerja karyawan JICT telah disampaikan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Meneg BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Adpel Tanjung Priok, Menteri Perhubungan, manajemen dan pemegang saham JICT, serta asosiasi penyedia dan pengguna jasa di Pelabuhan Priok."Aksi mogok akan melibatkan sekitar 1.000 orang untuk menuntut manajemen JICT melaksanakan perjanjian kerja bersama secara utuh dan konsisten," kata Ketua Umum SP-JICT Hazris Malsyah, kemarin.

(Bisnis/k1)

MULTIMODAArus penumpang turun 11%

JAKARTA: Arus penumpang pesawat di dunia selama Maret lalu merosot 11,1% di bawah level bulan yang sama 2008. Maskapai mengurangi kapasitas penumpang internasional 4,4% menjadikan tingkat isian pesawat rata-rata hanya 72,1%.Berdasarkan data International Air Transport Association (IATA), kondisi tersebut 5,4% poin di bawah rata-rata tingkat isian yang tercatat pada Maret 2008."Krisis ekonomi global terus memangkas permintaan terhadap angkutan udara internasional," kata Giovanni Bisignani, Direktur Jenderal & CEO IATA dalam siaran pers kemarin.

(Bisnis/hl)

'Kebijakan transportasi harus terintegrasi'

TANGERANG: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kebijakan transportasi jangka panjang harus terintegrasi dan disusun bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah."Sarana transportasi seharusnya dibangun dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat pada masa mendatang dan memperhatikan tren pertumbuhan ekonomi nasional serta kawasan," kata Kepala Negara dalam sambutan peresmian Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, kemarin.Transportasi nasional yang terintegrasi, kata Presiden, harus direncanakan dan ditata dari sekarang. "Jangan tambal sulam, jangan situasional, jangan mengejar tujuan jangka pendek. Kita memerlukan rencana strategis terintegrasi, perlu satu desain dan konsep yang tepat," ujarnya.Menurut dia, kerja sama dengan pihak swasta, terutama untuk pembangunan sarana transportasi yang bernilai komersial, menjadi salah satu hal penting.Presiden juga menilai penyediaan sarana transportasi juga harus memperhatikan kondisi geografis satu wilayah dan potensi ekonomi di wilayah tersebut.Kajian pembangunan infrastruktur transportasi di luar Jawa, misalnya, disarankan memperhatikan sejumlah sektor potensial, seperti energi, pariwisata, dan perkebunan.Para kepala daerah juga diminta terus berkoordinasi untuk menghindari pembangunan sarana transportasi yang tidak terhubung. "Integrasikan dalam satu roadmap. Jangan masing-masing gubernur bikin sendiri, akhirnya boros," ujarnya.Pada kesempatan itu, Presiden menyambut positif dimulainya pengoperasian Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Desain yang ramah lingkungan dan ketersediaan fasilitas untuk para penyandang cacat menjadi nilai lebih dari terminal baru ini.Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menyebutkan Terminal 3 direncanakan memiliki satu bangunan utama dan lima pier.Saat ini pier 1 sudah menjadi titik keberangkatan dan kedatangan dari maskapai Indonesia AirAsia dan Mandala. Terminal yang berdiri di lahan seluas 30.000 m2 dan menelan Rp285 miliar ini mampu menampung 4 juta penumpang.

Oleh Ratna Ariyanti

Bisnis Indonesia

Kapal riset berlayar ke Bitung

JAKARTA: Kapal ekspedisi World Ocean Conference (WOC) 2009 mulai bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, untuk melakukan riset dan pemetaan lingkungan perairan di Indonesia.Pelepasan ekspedisi WOC yang menggunakan kapal riset Baruna Jaya IV milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu dilakukan melalui dermaga arung samudra Pelabuhan Priok, kemarin.Kapal riset itu membawa sejumlah awak yang merupakan tenaga peneliti kelautan dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Universitas Riau, Sekolah Tinggi Perikanan, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sam Ratulangi.Kepala Balai Teknologi Kelautan BPPT Ridwan Jamaludin mengatakan kapal itu dijadwalkan singgah di Pelabuhan Bitung pada 11 Mei 2009 untuk melanjutkan kegiatan yang telah dicanangkan.Selain itu, paparnya, dalam perjalanan kapal itu juga akan melakukan survei pemetaan laut, transfer teknologi melalui pelatihan dan praktik survei kelautan di atas kapal, pemetaan potensi perikanan laut dalam, serta melakukan analisis pencemaran sedimen permukaan laut."Kapal Baruna Jaya IV merupakan kapal riset perikanan yang paling modern dan dilengkapi dengan alat penangkap jenis trawl," ujarnya di sela-sela pelepasan ekspedisi WOC 2009 di Pelabuhan Priok, kemarin.Ridwan menambahkan BPPT memiliki empat unit kapal riset yang semuanya dimanfaatkan untuk melakukan penelitian kelautan di seluruh perairan Indonesia, termasuk mendeteksi bahaya tsunami sedini mungkin.Sekretaris Menko Kesra Indroyono Susilo mengatakan selama ini sudah banyak temuan potensi sumber daya alam di lautan yang dilakukan oleh peneliti Indonesia, seperti kandungan mineral, emas, dan perak di dasar perairan Teluk Bone, Sulsel, tetapi belum ditindaklanjuti.

(k1)Bisnis Indonesia

Ratifikasi konvensi penahanan kapal terancam molor

JAKARTA: Ratifikasi konvensi internasional mengenai penahanan kapal (arrest of ship) terancam molor akibat adanya masa transisi pergantian anggota DPR kendati pemerintah mengharapkan bisa dipercepat.Juru bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan waktu penyelesaian proses ratifikasi konvensi internasional mengenai penahanan kapal bergantung pada pembahasan di DPR."Soal berapa lama waktu untuk menyelesaikannya bergantung pada DPR, sampai pada waktunya nanti diundangkan oleh pemerintah," katanya, kemarin.Pemerintah meratifikasi asas arrest of ship setelah konvensi internasional tentang hipotek atas kapal atau mortgage law diratifikasi. Arrest of ship merupakan ketentuan penahanan kapal yang disepakati dalam konvensi internasional 1999.Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada lembaga pembiayaan atau perbankan melakukan penahanan kapal milik debitur yang melanggar ketentuan atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.Sejauh ini, Departemen Perhubungan telah menyelesaikan naskah ratifikasi tersebut dan telah menyampaikannya kepada Deplu dengan harapan segera diproses.Ratifikasi arrest of ship dinilai akan memperkuat posisi perbankan atau lembaga pembiayaan dalam melakukan penahanan kapal jika debitur melanggar ketentuan peminjaman. "Draf ratifikasi itu selanjutnya akan diajukan ke DPR," kata Faizasyah.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Dephub Leon Muhammad mengungkapkan ratifikasi arrest of ship mendesak diselesaikan guna mendukung penerapan asas cabotage yang mewajibkan komoditas domestik diangkut kapal Indonesia.Dephub, lanjutnya, mempercepat ratifikasi arrest of ship agar peluang industri pelayaran nasional memperoleh pendanaan alternatif dari lembaga keuangan atau bank asing semakin terbuka."Kami berharap ratifikasi itu secepatnya selesai agar pembiayaan untuk pembelian kapal yang diajukan perusahaan pelayaran nasional bisa diperoleh dari lembaga keuangan asing," kata Leon.Wakil Ketua Umum Indonesian Ferry Association Companies (IFA) Bambang Haryo mengatakan pemberlakuan arrest of ship di Indonesia akan mendorong lembaga pembiayaan atau perbankan masuk ke sektor transportasi laut.

Oleh TularjiBisnis Indonesia

Pelabuhan perikanan terganjal

BENGKULU: Rencana Pemerintah Provinsi Bengkulu membangun pelabuhan perikanan nusantara di Pelabuhan Pulau Baai belum bisa diwujudkan karena terkendala status kawasan pelabuhan yang saat ini masih di bawah pengelolaan PT Pelindo II.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Maman Hermawan mengatakan realisasi proyek nasional yang juga diusulkan Provinsi Kalimantan Tengah itu bergantung pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu yang masih dalam proses penyusunan di Bappeda."Dari hasil ekspos di Departemen Kelautan dan Perikanan, mendapat sambutan dan respons sangat positif dan secara teknis sudah memenuhi syarat," katanya, kemarin. (Antara)

Sanksi bagi PFPD diusulkan

JAKARTA: Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gafeksi) menilai pemerintah seharusnya membuat aturan sanksi tegas bagi petugas fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) pada kantor Bea dan Cukai yang terbukti merugikan importir.Ketua Bidang Kepabeanan Gafeksi DKI Jakarta Widijanto mengatakan petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean yang berkaitan dengan penghitungan bea masuk telah tertuang dalam Perdirjen Bea dan Cukai No. P.01/BC/2007, tetapi memberikan kewenangan tak terbatas kepada petugas PFPD untuk menetapkan nilai bea masuk di pelabuhan."Akibatnya, petugas Bea Cukai itu tidak bisa dikontrol oleh pihak mana pun dalam menetapkan besaran nilai bea masuk. Aturan sanksi diperlukan agar pelaku usaha juga merasa dilindungi kalau dirugikan menyangkut besaran penetapan bea masuk," ujarnya kepada Bisnis, kemarin. (Bisnis/k1

Aturan impor kapal disoroti

JAKARTA: Indonesia National Shipowners' Association menolak pengetatan persyaratan impor kapal bekas yang diusulkan Ikatan Pengusaha Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo).Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA Paulis A. Djohan mengatakan pengetatan impor kapal belum tepat karena berpotensi menggagalkan kerja keras pelayaran nasional dalam rangka memenuhi tenggat penerapan asas cabotage secara penuh."Kalau pengetatan itu diatur dalam bentuk peraturan pemerintah, INSA menolak karena momentumnya tidak tepat apalagi kapasitas galangan domestik belum mampu memenuhi permintaan kapal yang dibutuhkan dalam rangka penerapan asas cabotage," katanya kemarin. (Bisnis/aji)

Tarif pergudangan di lini 2 Priok disepakati Dephub fasilitasi pertemuan pengguna dan penyedia jasa

JAKARTA: Penyedia jasa kepelabuhanan menyepakati delapan komponen tarif lini 2 di Pelabuhan Tanjung Priok untuk pergudangan barang dan peti kemas impor di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Departemen Perhubungan Leon Muhammad mengatakan kesepakatan baru komponen tarif lini 2 itu ditetapkan oleh tiga asosiasi pada awal pekan ini.Dia menyebutkan ketiga asoasiasi yang menyepakati komponen tarif lini 2 untuk pergudangan yakni Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi), Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (Aptesindo), dan Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan Indonesia (Apdepi)."Komponen tarif lini 2 Pelabuhan Priok sudah disepakati oleh penyedia jasa. Mereka [penyedia jasa] juga sudah menetapkan batas tarif atas," katanya, kemarin.Meski sudah disepakati, Leon mengatakan besaran tarif batas atas sebaiknya diumumkan setelah ada kesepakatan antara para penyedia dan pengguna jasa."Menhub [Jusman Syafii Djamal] ingin agar kaji ulang tarif lini 2 mendapat masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 1-2 hari ke depan kami akan mempertemukan penyedia dan pengguna jasa untuk membicarakan komponen dan besaran tarif yang telah disepakati itu."Pada 2 Mei 2007, komponen tarif lini 2 di Pelabuhan Tanjung Priok telah ditetapkan oleh Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Indonesian National Shipowner's Association (INSA) DKI Jakarta, dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).Ketua Umum Gafeksi Iskandar Zulkarnain menambahkan komponen tarif lini 2 untuk pergudangan yang disepakati pada 27 April 2009 mencakup biaya penerimaan barang (delivery), mekanik, cargo shifting, survei, penumpukan, pemeriksaan fisik barang (behandle), biaya tambahan (surcharge), dan administrasi gudang.Jasa forwarderDia mengungkapkan tarif jasa forwarder akan ditentukan setelah tarif pergudangan sudah disepakati dengan pengguna jasa. Dia mengharapkan komponen tarif jasa pergudangan dan batas atas yang telah disepakati itu bisa berlaku bagi semua penyedia jasa."Kami berharap nantinya tarif bisa berlaku ekuivalen, karena yang selama ini menerapkan praktik tarif tinggi adalah perusahaan forwarder yang bukan anggota Gafeksi. Ini akan menjadi pekerjaan rumah cukup besar bagi Kadin dan Gafeksi," tegasnya.Selain itu, Iskandar meminta para pengguna jasa bisa memahami aturan-aturan yang berlaku sehingga mendapatkan tarif lokal yang lebih murah."Sebaiknya Depalindo [Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia] melakukan edukasi terhadap seluruh anggotanya, seperti mengimpor barang dengan menggunakan TOS [term of shipment] dan CNF [cost and freight], bukan FOB [free on board]," katanya.

(22) (redaksi@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia