Gubernur desak jalan tol Tanjung Priok tuntas 2011

JAKARTA: Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meminta penyelesaian proyek jalan tol Tanjung Priok dirampungkan pada 2011, menyusul rencana Pemprov DKI membangun pelabuhan internasional di Marunda Jakarta Utara serta terjadinya penundaan dari target operasional tahun ini.Dia meminta BUMN yang memiliki aset tanah yang akan dilewati jalan tol sepanjang 12 km dengan rute Rorotan-Tanjung Priok segera melepaskan aset lahan mereka sehingga proses pembebasan lahan dan pembangunan fisik bisa segera dilaksanakan."Saat ini posisi kami masih menunggu keputusan BUMN yang memiliki lahan di sana untuk melepaskan tanahnya untuk dibangun sarana umum ini. karena ini demi kepentingan bersama," ujarnya pekan lalu.Dia menuturkan keberadaan jalan tol Priok saat ini sangat dibutuhkan, bukan hanya sebagai akses utama ke pelabuhan internasional nantinya, melainkan juga untuk mengurangi kemacetan yang tinggi di kawasan tersebut.Selain itu, sambungnya, akibat macet yang berkepanjangan kerusakan jalan juga tidak bisa dihindari. Dengan dibangunnya jalan tol itu, menurut Gubernur, akan ada pemisahan jalur lalu lintas untuk lokal dan yang menuju pelabuhan.Pembangunan fisikSementara itu, Ketua Tim Pelaksana Akses Tol Priok PT Jakarta Propertindo Suyuda Utama mengatakan saat ini proses pembangunan jalan tol Priok memasuki tahap pembangunan fisik paket kesatu dari lima paket yang direncanakan. Sejak pembangunan pada Januari 2009, sekitar 10% pembangunan kini dirampungkan.Menurut dia, pembangunan fisik dilakukan untuk lahan-lahan yang telah dibebaskan oleh Departemen Pekerjaan Umum sejak tahun 1980-an.Adapun, proses pembangunan fisik lainnya akan dilaksanakan bertahap berbarengan dengan proses pembebasan lahan yang masih belum terselesaikan.Untuk pembebasan lahan milik Pelindo, Pertamina, dan TNI AL yang ada di jalur itu, katanya, pada prinsipnya mereka sudah siap melepaskan asetnya.Namun, saat ini proses pembebasan lahan masih menunggu perhitungan ganti rugi yang kewenangannya diserahkan kepada Meneg BUMN sebagai induk perusahaan dan Depkeu sebagai bendahara negara. Untuk lahan milik Pelindo, akan diselesaikan antara Pelindo dan Departemen Pekerjaan Umum.Menurut Suyuda, uang ganti rugi pada warga pemilik lahan pun belum dibayarkan sampai saat ini, karena prosesnya masih menunggu seluruh proses pembebasan lahan selesai, agar pembayaran bisa dilakukan sekaligus.Dia menuturkan departemen PU sendiri menargetkan proses pembangunan fisik jalan tol hingga mencapai Yos Sudarso rampung pada 2013, sedangkan untuk pembangunan hingga menembus pelabuhan diprediksi bisa terealisasi pada 2012. (Mia Chitra Dinisari/bisnis.com).

DKI kurangi alokasi penyertaan modal KBN dapat Rp200 miliar & MRT Rp35 miliar

JAKARTA: Alokasi anggaran penyertaan modal daerah Pemprov DKI dalam APBD 2010 turun 1,47% menjadi Rp235 miliar dibandingkan dengan anggaran penyertaan modal dalam APBD-P 2009 sebesar Rp238,46 miliar.Pada tahun depan Pemprov DKI akan mengalokasikan penyertaan modal untuk dua BUMD, yakni PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT MRT Jakarta. Untuk PT KBN Rp200 miliar dan untuk PT MRT Jakarta Rp35 miliar."Penambahan modal sebesar Rp200 miliar untuk PT KBN sudah disesuaikan dengan rencana akuisisi Pemprov DKI untuk menjadi pemegang saham mayoritas. Hal itu sebagai upaya pengembangan kawasan KBN menjadi kawasan ekonomi khusus di Jakarta," ungkap Gubernur DKI Fauzi Bowo, pekan lalu.Dalam APBD-P 2009 Pemprov DKI mengalokasikan suntikan modal untuk empat BUMD, yakni Bank DKI Rp10,83 miliar, PT KBN Rp175 miliar, PT MRT Rp35 miliar, dan PT Jakarta Tourisindo Rp2,63 miliar.Berdasarkan rencana, Pemprov DKI akan menambah saham di PT KBN hingga 2011, sedangkan komposisi anggaran yang disiapkan, yakni Rp281 miliar pada 2008, Rp175 miliar 2009, dan masing-masing Rp200 miliar pada 2010 dan 2011. Artinya, total anggaran yang akan dikucurkan untuk PT KBN sebesar Rp856 miliar selama masa anggaran 4 tahun itu.Dihubungi terpisah, Anggota Komisi D DPRD DKI Nurmansjah Lubis, mengatakan DPRD akan menyetujui rencana penambahan modal untuk KBN. Sebelumnya sudah disepakati untuk menambah nilai saham di perusahaan yang dikuasai oleh Pemprov DKI dan pemerintah pusat itu."Sesuai dengan kesepakatan, kami akan mendukung penguasaan saham di KBN menjadi mayoritas karena mempunyai prospek bisnis yang cerah. Apalagi dengan diundangkan RUU kawasan ekonomi khusus (KEK) rospek bisnis di bidang pelabuhan dan kaitannya dengan siklus ekspor impor menjadi daya tarik sendiri," ujarnya kemarin.Kewajiban pemprovTerkait dengan penyertaan modal pemprov pada PT MRT senilai Rp35 miliar, Gubernur DKI mengatakan anggarannya akan dialokasikan dari APBD murni Rp25 miliar sebagai pemenuhan kewajiban Pemprov DKI dan hibah Rp10 miliar untuk konsultasi kegiatan pengadaan.Sementara itu, Direktur Fungsi Koorporasi PT MRT Edi Santosa membenarkan alokasi modal untuk PT MRT senilai Rp35 miliar terdiri dari Rp25 miliar merupakan dana tunai murni dari APBD, dan sisanya atau Rp10 miliar dari penerusan hibah loan IP-536 untuk pekerjaan pengadaan konsultan tender assistance desain dasar MRT."Untuk kegiatan pendukung yang dilakukan di DKI disediakan anggaran Rp176 miliar dalam APBD 2010. Sedangkan dana yang ada di PT MRT akan digunakan untuk operasional, training, investasi pendukung yg harus dilakukan MRT diluar konstruksi yang sepenuhnya dibiayai loan dari JICA," ujarnya.Terkait rencana pengadaan prequalification (PQ) konsultan pendamping kontraktor desain dasar yang telah ditetapkan Departemen Perhubungan, PT MRT akan membuka lelang secara terbuka melalui surat kabar mulai November 209.Secara total, dalam APBD 2010 Pemprov DKI rencana pembiayaan yang dialokasikan Rp259,7 miliar, yang dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah Rp235 miliar, dan Rp24,70 miliar untuk pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo.Adapun, untuk sumber penerimaan daerah tahun depan diperhitungkan senilai Rp2,22 triliun yang berasal dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2009. (mia citra/bisnis. com)

'Perlu terobosan benahi distribusi'

JAKARTA: Departemen Perdagangan harus membuat program terobosan untuk membenahi sistem distribusi di dalam negeri guna memperlancar arus barang, sehingga menjadi lebih efisien dan mampu bersaing di pasar internasional ataupun di dalam pasar domestik.Pemerhati kebijakan sektor perdagangan yang juga Dirut PT Kencana Gula Manis Hatanto Reksodipoetro mengatakan untuk dapat membuat program gebrakan, Departemen Perdagangan harus mulai menilai hasil apa saja yang telah dicapai selama 5 tahun terakhir yang telah dilakukan departemen tersebut. Setelah itu, kemudian menilai apa saja yang belum berhasil untuk menentukan program yang akan diambil dalam 5 tahun ke depan."Kalau hanya soal bagaimana menurunkan impor, maka Departemen Perdagangan dapat dengan mudah mengelak dengan menggunakan alasan ketentuan WTO [Organisasi Perdagangan Dunia] mengharuskan membuka pasar," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.Menurut Hatanto yang juga mantan Sekjen Departemen Perdagangan, nilai strategis dari kebijakan perdagangan adalah kelancaran arus barang baik antarnegara, antarpulau maupun antarprovinsi."Lancarnya arus barang itu kunci dari efisiensi. Pertanyaannya, apakah Depdag selama 5 tahun terakhir sudah membereskan soal kelancaran arus barang?" ujarnya.Dia menilai permasalahan kelancaran arus lalu lintas barang sebaiknya tidak diangkat kembali menjadi program Departemen Perdagangan periode 2009-2014, karena Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II seharusnya ke depan tinggal mengapitalisasi hasil 5 tahun sebelumnya.Kelancaran arus barang, lanjutnya, akan terwujud jika sektor usaha distribusi dapat berkembang. Sektor distribusi yang maju, kata dia, akan mengambil alih sebagian peran industri untuk menyalurkan barang produksi, sehingga faktor produksi dapat difokuskan untuk menghasilkan produk yang berkualitas.Menurut dia, nilai tambah dari produk yang berkualitas akan menghasilkan harga yang lebih baik dan mampu bersaing dengan produk impor.Dia menjelaskan selain operator ekonomi yakni perusahaan jasa distribusi, maka diperlukan infrastruktur yakni pasar.Menurut Hatanto, jika ada sistem pasar nasional yang baik, niscaya perbedaan harga barang produk dari Sabang sampai Merauke tidak akan terlampau tinggi seperti saat ini, sehingga akan membantu menstabilkan harga. ( Sepudin Zuhri/Bisnis Indonesia).

PP Pelabuhan dorong peran swasta, Daya saing pelabuhan masih rendah

JAKARTA: Pemerintah diminta menggenjot daya saing pelabuhan di Indonesia dengan memperbaiki infrastruktur kepelabuhanan dan menuntaskan terbitnya peraturan pemerintah (PP) tentang pelabuhan.Peringkat daya saing infrastruktur pelabuhan di Tanah Air terus menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Global Competitiveness Report 2008-2009, Indonesia menduduki peringkat ke 104 dari 134 negara.Dalam dokumen Rekomendasi Arah Pembangunan di Bidang Transportasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang disampaikan pada National Summit 2009, daya saing infrastruktur pelabuhan Indonesia dinilai lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asean.Kadin mencatat kelemahan pelabuhan di Indonesia terutama pada kualitas infrastruktur dan suprastruktur, produktivitas bongkar muat, kondisi kongesti, serta lamanya pengurusan dokumen kepabeanan.Karena itu, kata Sekretaris Masyarakat Pemerhati Pelayaran, Pelabuhan dan Lingkungan Maritim (Mappel) Maman Permana, pemerintah perlu segera menuntaskan PP Pelabuhan guna memberikan kepastian bagi swasta untuk masuk ke sektor pelabuhan.Masuknya swasta di sektor kepelabuhanan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan mendongkrak daya saing. "Seharusnya PP itu sudah terbit dalam 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II," katanya kepada Bisnis pekan lalu.Menurut dia, infrastruktur pelabuhan di Indonesia masih memprihatinkan sehingga sering terjadi stagnasi, alat bongkar muat sering rusak, kondisi jalan akses pelabuhan memprihatinkan, dan area penumpukan peti kemas saat masa puncak sulit menampung arus impor dan ekspor.Dia menyoroti produktivitas bongkar muat peti kemas di Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia. Di Tanjung Pelepas, tuturnya, pelayanan peti kemas mampu mencapai 40-50 boks per jam, tetapi di Pelabuhan Priok baru 20 boks per jam.Belum efisienKetua Harian Mappel Elly R. Sudibjo menjelaskan pelayanan bongkar muat barang di pelabuhan Indonesia belum efisien sehingga biaya yang dikeluarkan operator pelayaran menjadi tidak kompetitif.Belum lagi soal fasilitas bongkar muat yang sering rusak dan kapasitas bongkar pada sebagian besar pelabuhan di Indonesia juga sangat terbatas. "Masih banyak yang idle di pelabuhan," katanya.Elly menambahkan masuknya swasta ke sektor kepelabuhanan setelah landasan hukumnya keluar, yakni PP Pelabuhan, bakal memicu persaingan yang sehat sehingga mendorong perbaikan pelayanan.Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Bobby R. Mamahit sebelumnya telah memastikan RPP Kepelabuhanan rampung dibahas lintas departemen."Saat ini tinggal disahkan saja oleh Presiden," katanya.Bobby menuturkan RPP itu semakin mempertegas pemisahan antara operator pelabuhan dan regulator, seperti yang diamanatkan di dalam UU No. 17/ 2008 tentang Pelayaran. "Pemisahan regulator dan operator semakin tegas dalam RPP itu."Sementara itu, Ketua Komisi Tetap Perhubungan Laut Kadin Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan pihaknya menunggu langkah-langkah pemerintah dalam mengimplementasikan UU Pelayaran, termasuk perbaikan di sektor kepelabuhanan.Menurut dia, Kadin terus mengawal aturan turunan UU Pelayaran seperti PP Pelabuhan dan sejumlah peraturan pemerintah lainnya guna memastikan kepentingan pengusaha nasional terjaga. (tularji/bisnis.com)

Penolakan penghapusan THC dipertanyakan

JAKARTA: Kalangan pengguna jasa angkutan laut mempertanyakan sikap manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang menolak penghapusan terminal handling charge (THC) terhadap jasa pelayanan bongkar muat peti kemas di pelabuhan.Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan persoalan THC bukan domain operator pelabuhan, melainkan menyangkut urusan bussines to bussines antara perusahaan pelayaran dan pemilik muatan."Karena itu, THC harus dimasukkan ke dalam ocean freight [ongkos angkut]," ujarnya kepada Bisnis akhir pekan lalu.Dia mengatakan selama ini operator pelabuhan telah menerima jasa pelayanan bongkar muat peti kemas atau container handling charge (CHC) berpola individual port, yang sangat bergantung pada tingkat pelayanan yang diberikan.Adapun, THC dipungut oleh perusahaan pelayaran yang melayani angkutan ekspor impor dari dan ke pelabuhan Indonesia. "Saya rasa manajemen Pelindo II kurang memahami THC dan CHC. Kalau menolak penghapusan THC, sama saja berhadapan dengan pemilik barang," paparnya.Menurut Toto, setelah beralihnya angkutan kargo curah ke peti kemas, semestinya biaya stevedoring (bongkar muat) yang diakumulasikan dalam ongkos angkut sudah termasuk pelayanan dari container yard to container yard (CY-CY)."Jadi semestinya tidak ada lagi istilah THC, karena itu harus dihapus karena termasuk pungutan liar dengan mengatasnamakan surcharge [biaya tambahan]," tandasnya.Dirut Pelindo II R. J. Lino mengatakan desakan penghapusan THC tidak dapat dipenuhi karena terkait dengan pendapatan perseroan.Bahkan, lanjut Lino, munculnya surcharge dalam THC sangat terkait dengan kinerja pelayanan di pelabuhan. Dia mengatakan THC yang terdiri atas CHC dan surcharge itu sulit dihapuskan karena hampir semua pelabuhan di dunia menerapkan hal tersebut."Surcharge itu menyangkut kinerja pelabuhan. Di pelabuhan mana pun ada surcharge. Di Pelabuhan Tanjung Priok surcharge-nya kan rendah," ujarnya. (Bisnis, 29 Oktober)Sesuai dengan KM Menhub No. PR.302/3/18-PHB 2008 perihal pelaksanaan THC, CHC, dan Surcharge di Pelabuhan, THC di Tanjung Priok untuk peti kemas 20 kaki dengan kondisi full container load (FCL) ditetapkan US$95 per boks dengan rincian CHC US$83 ditambah surcharge US$12.Adapun, THC untuk peti kemas 40 kaki ditetapkan US$145 per boks yang terdiri dari CHC US$124 dan surcharge US$21.Toto mengharapkan biaya penanganan peti kemas yang dimasukkan ke dalam ocean freight diakomodasi dalam program 100 hari Menko Perekonomian dan Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II.Apalagi, katanya, Tanjung Priok merupakan salah satu pelabuhan yang direkomendasikan dalam National Summit sebagai pelabuhan pengumpul (hub) berstandar pelayanan internasional. (k1)BISNIS INDONESIA

'Jembatan Selat Sunda matikan penyeberangan'

JAKARTA: Pemerintah diminta mengkaji kembali rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda karena permintaan terhadap angkutan penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni masih mampu dipenuhi oleh kapal penyeberangan.Wakil Ketua Indonesia Ferry Companies Association (IFA) Bambang Haryo mengatakan 33 kapal yang beroperasi di lintasan tersebut mampu menampung pertumbuhan permintaan.Menurut dia, saat ini baru 50% kapal yang beroperasi di lintasan tersibuk di Indonesia itu dengan rata-rata tingkat isian (load factor) 50%-60% karena keterbatasan dermaga. "Kalau semua kapal beroperasi, rata-rata load factor tidak lebih dari 30%," katanya kepada Bisnis pekan lalu.Berdasarkan catatan IFA, pertumbuhan permintaan penyeberangan di Selat Sunda tidak lebih dari 10% per tahun sehingga dengan jumlah kapasitas kapal yang ada masih mampu menampung kendaraan dan penumpang hingga 8 tahun ke depan.Dia mengatakan alasan lain yang menyebabkan Jembatan Selat Sunda tidak ekonomis yakni hilangnya fungsi infrastruktur penyeberangan yang menyerap 25.000 tenaga kerja. "Dampak ekonomi di daerah sekitar pelabuhan juga akan terhenti," ujarnya.Dia menilai angkutan penyeberangan jauh lebih andal dibandingkan dengan jembatan sebab jika terjadi kerusakan atau force majeure dari salah satu atau beberapa kapal, masih ada kapal-kapal pengganti yang siap beroperasi.Sebaliknya, bila terjadi kerusakan pada jembatan akibat force majeure akan memicu stagnasi karena tidak ada jembatan lain yang bisa menggantikannya.Selat Sunda sendiri merupakan jalur strategis yang sangat padat untuk kapal internasional, karena merupakan ALKI I (Alur Laut Kepulauan Indonesia).Biaya untuk membangun infrastruktur penyeberangan juga jauh lebih murah daripada jembatan dengan perkiraan 1 berbanding 400. "Biaya itu bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal."Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Jembatan Selat Sunda.Menurut dia, pembangunan jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatra itu akan menjadi pertimbangan serius guna menjaga agar komoditas Indonesia di Sumatra tidak lari ke Malaysia. (Tularji/Bisnis.com/rs)