Pertumbuhan ekonomi 2009 diyakini capai 4%

JAKARTA (bisnis.com): Pemerintah menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi 2009 bisa mencapai 4% kendati IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2009 hanya bisa tumbuh 2,5%.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 2009 sebesar 4% pemerintah akan berusaha keras. "Kita coba agar at least pertumbuhan ekonomi kita 4%. Kuartal I-2009 terlihat capital inflow positif US$2,2 miliar, lalu cadangan devisa sekarang masih baik dan kuat, tapi ekspor nilainya minus 38%, impor non migas juga minus 32%," katanya dalam acara Musyawarah Nasional III Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta, hari ini.Sementara itu, untuk 2010, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5%-6%. Alasannya, pada 2010 ekonomi global diperkirakan sudah mulai pulih meski tidak seperti pada 2008."Perekonomian dunia baru 2010 recover, tapi tidak berarti kita akan mencapai posisi kembali di 2008 lagi. Dulu saja Indonesia waktu krisis 1998/1999 butuh waktu 5 tahun untuk recover," katanya.Dia menuturkan dalam forum G20 lalu, negara-negara anggota G20 sepakat untuk mengalokasikan dana sebesar US$5 triliun guna memulihkan kondisi perekonomian global.?"Dalam forum G20 telah disepakati ekspansi dana sebesar US$5 triliun, di mana US$1,1 triliun untuk rekapitalisasi perbankan di AS, US$1,4 triliun untuk penghapusan toxic asset perbankan, US$1,4 triliun untuk stimulus negara-negara G20 dan penambahan modal lembaga keuangan internasional US$1,1 triliun," jelasnya. (ln)


oleh : Achmad Aris & Agust Supriadi

Realisasi ekspor turun 28,87%

JAKARTA (bisnis.com): Realisasi nilai ekspor Indonesia pada Maret masih turun 28,87% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Namun bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, realisasi ekspor mengalami kenaikan US$8,54 miliar atau naik 20,64%.Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan peningkatan ekspor Maret 2009 disebabkan oleh meningkatnya ekspor nonmigas sebesar 20% yaitu dari US$6 juta menjadi US$7 juta."Ekspor migas juga mengalami peningkatan sebesar 23,93% dari US$1,02 juta menjadi US$1,2 juta," katanya kepada pers di kantornya hari ini.Rusman menuturkan kenaikan ekspor pada Maret sebagian besar ditopang oleh resource base yaitu pertanian dan pertambangan masing-masing 0,87% dan 10,74%."Pertambangan khususnya batu bara yang pada Maret volume ekspornya sangat tinggi. Jadi ekspor bulan Maret bukan ditopang industri melainkan pertanian dan pertambangan," tuturnya. (tw)

Impor naik 9,94% jadi US$6,53 miliar
JAKARTA (bisnis.com): Nilai impor Indonesia pada Maret mencapai US$6,53 miliar atau naik 9,94% dibandingkan Februari sebesar US$5,9 miliar.Selama Januari-Maret, nilai impor mencapai US$19 miliar atau turun 35,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan kenaikan nilai impor pada Maret disebabkan peningkatan impor nonmigas sebesar US$637,3 juta atau naik 12,81%. "Walaupun impor migas menurun US$47 juta atau turun 4,87%," katanya kepada pers di Jakarta hari ini. Menurut dia, penurunan impor migas disebabkan berkurangnya impor hasil minyak sebesar 7,17% menjadi US$539 juta dan impor gas turun sebesar 38,76% menjadi US$43,3 juta. "Sementara itu, impor minyak mentah meningkat sebesar 7,8% menjadi US$334 juta," tuturnya.Rusman menambahkan negara pemasok barang impor nonmigas terbesar ditempati oleh China dengan nilai US$2,85 miliar dengan pangsa 17,89%, diikuti Jepang US$2,13 miliar, dan Singapura US$1,89 miliar. "Sementara impor nonmigas dari Asean mencapai 22,37% dan Uni Eropa sebesar 11,80%". (tw)

Deflasi April tercatat 0,31%
JAKARTA (bisnis.com): BPS mencatat terjadi deflasi pada April sebesar 0,31% setelah mengalami inflasi dua bulan berturut-turut sejak Februari.Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks pada kelompok bahan makanan 1,33% dan kelompok sandang 1,70%."Sedangkan kelompok yang mengalami kenaikan indeks adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, listrik dan kontrakan," katanya kepada pers di kantornya hari ini.Dia menuturkan dari 66 kota yang dipantau BPS, sebanyak 50 kota mengalami deflasi, 16 kota inflasi. Deflasi tertinggi di Manado 1,32%, deflasi terendah di Surakarta 0,02%. Inflasi tertinggi terjadi di Palopo 0,99%, terendah di Palangkaraya 0,06%."Laju inflasi tahun kalender [Januari-April] 2009 sebesar 0,05%, sedangkan laju inflasi yoy sebesar 7,31%," jelasnya.Menurut Rusman, dampak penyelenggaraan pemilu legislatif sudah tidak lagi berpengaruh terhadap inflasi. "Kalau dikaitkan dengan belanja pemilu sudah tidak ada lagi sebab pemilu di awal bulan tapi sudah ada masa tenang dan tidak ada belanja sandang karena yang naik adalah pakaian pribadi," tambahnya. (tw)

oleh : Achmad Aris / Bisnis Indonesia

Koalisi di tengah anomali demokrasiPilpres menentukan wajah Indonesia 5 tahun mendatang

Minggu-minggu ini, semua partai politik disibukkan dengan agenda koalisi pemilihan presiden (pilpres). Sejumlah nama terus bergulir.Seusai deklarasi Jusuf Kalla sebagai calon presiden (capres) Partai Golkar, peta perpolitikan nasional tampak kian cair dan tak menentu.Semua pimpinan parpol tampak terus berupaya keras mencari 'peruntungan' koalisi. Maklum, salah langkah, nasib mereka dan parpolnya bisa jadi kian tak menentu pada 5 tahun mendatang.Dari berbagai arus koalisi, platform kebijakan politik tampak terus terabaikan. Koalisi menjadi arena 'transaksi politik' belaka.Mengapa pemilu sebagai mekanisme utama demokrasi di Indonesia belum mampu memberikan sistem yang menyejahterakan rakyat? Apakah hal ini merupakan kegagalan sistem demokrasi (structure) kita atau karena aktor dan institusi politik (agency) yang tidak mampu menjalankan mandat rakyat dalam sistem demokrasi kita?Kegagalan structure dan agency dalam menjalankan mandat rakyat antara lain disebabkan anomali demokrasi. Sejumlah anomali terus menyertai demokrasi kita.Pertama, anomali transisi demokrasi pascarezim otoriter. Idealnya, pasca-Orde Baru mampu melahirkan sistem baru yang me-refresh sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.Kenyataannya yang terjadi hingga saat ini adalah reorganizing powers, actors, and system warisan rezim Orde Baru (Hadiz, 2007). Reformasi sistem politik sekadar melahirkan daur ulang sistem dan aktor pelaku kekuasaan. Pemilu 2009 masih didominasi sekelompok 'mafia elite' yang berkuasa terus memetamorfosis dirinya melalui sejumlah institusi politik.Kedua, anomali pada dinamika citizenship di berbagai level. Idealnya, demokrasi mestinya melahirkan semangat kolektivisme dalam kewarganegaraan, sebagai entitas bersama, solidaritas kebangsaan, dan visi kenegaraan.Yang terjadi justru sebaliknya. Ego kelompok/parpol, aliran dan agama; ego kedaerahan; kesukuan menonjol. Seusai Orde Baru, yang terjadi justru sebaliknya. Citizenship tidak mampu terbentuk secara natural dalam proses demokrasi. Politisasi malah berlangsung pada level kelompok, aliran dan agama, kedaerahan, dan kesukuan pada setiap event pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada).Ketiga, anomali pada proses politik di berbagai lembaga kekuasaan level pusat dan daerah (eksekutif, legislatif, yudikatif). Di level eksekutif dan yudikatif, tampak penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan kelompok cenderung lebih dominan dibandingkan dengan agenda mewujudkan kepentingan publik (kesejahteraan rakyat).Keempat, anomali ketersediaan kapasitas dan integritas aktor politik yang mampu mengawal mandat rakyat. Rendahnya kapasitas dan integritas aktor politik dalam mengawal lembaga-lembaga politik juga masih cukup memprihatinkan.Kapasitas dan integritas aktor di sini tidak sekadar pada aspek kualitas pendidikan, gelar dan lain-lain, tetapi juga pada aspek moralitas dan kemampuan aktor dalam menjalankan mandat rakyat secara benar dalam keseluruhan institusi politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif).Kelima, anomali kinerja institusi dan sistem politik. Idealnya, institusi politik mestinya menjadi medium utama dalam menyerap, mengelolanya dan menjadikannya kepentingan publik sebagai dasar kebijakan dalam berbagai program pembangunan yang menyejahterakan rakyat. Fenomena yang terjadi justru 'autisme institusi politik' sehingga memisahkan mandat rakyat dari kapasitas kinerja sistem politik.Keenam, anomali kinerja institusi pemerintah. Idealnya, demokrasi pasca-Orde Baru mestinya mampu melahirkan pemerintahan yang kuat karena bersumber dari legitimasi mandat secara benar. Anehnya, hingga saat ini, pemerintahan yang kuat justru tidak pernah mampu diwujudkan.Pemerintahan pada level pusat dan daerah tampak menunjukkan berbagai kelemahannya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada level daerah, era otonomi daerah dan desentralisasi tampak juga belum menunjukkan sistem pemerintahan yang kuat yang dibuktikan dengan maksimalnya kinerja institusi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.Pintu masukPilpres merupakan pintu masuk yang menentukan wajah Indonesia 5 tahun mendatang. Oleh karena itu, pemanfaatan arena pilpres secara baik dan maksimal menjadi sangat penting. Pemilu akan berhasil jika dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip mandat dari nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat.Di tengah anomali demokrasi tersebut, Pilpres 2009 mendatang mestinya diiring dengan platform kebijakan koalisi politik baru yang lebih menjanjikan.Pertama, Pilpres 2009 mestinya harus mampu mengembalikan demokrasi pada substansinya. Oleh karena itu, pilpres harus dijalankan secara demokratis/tanpa kecurangan; melahirkan sistem kepartaian dan sistem pemilu yang mampu mengawal mandat publik/melalui caleg yang berkualitas, memiliki integritas dan moralitas; melahirkan sistem pemerintahan yang berdasarkan mandat rakyat dan kontrak/kesepakatan politik dengan rakyat.Selain itu disertai dengan agenda transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; penegakan sanksi/class action terhadap kegagalan sistem pemerintahan; dan juga pentingnya dilakukan 'audit mandat' dari proses pemilu dan pilpres.Kedua, menguatkan dan menumbuhkan nilai-nilai kewarganegaraan secara sehat. Kewarganegaraan yang sehat tentu saja jauh dari aspek politisasi kepentingan aliran, agama, suku dan etnistitas, dan ego kedaerahan.Ketiga, menyehatkan kembali proses politik: politik untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi (menumpuk kekayaan), akumulasi kekuasaan ekonomi (pada grup perusahaan masing-masing), dan akumulasi penguasaan institusi pemerintahan (terutama di kalangan dinasti politik).Keempat, meningkatkan kembali kualitas dan kapasitas aktor politik, baik kapasitas internal (pribadi masing-masing aktor) maupun eksternal (kemampuannya dalam menjalankan mandat kekuasaan).Kelima, meningkatkan kembali kapasitas kinerja institusi politik (parpol, DPR/DPRD, DPD dan eksekutif).Keenam, meningkatkan kembali kapasitas kinerja birokrasi/pemerintahan. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bagaimana birokrasi berjalan sesuai dengan mandat rakyat dan mampu melakukan agenda pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.Keenam agenda di atas tentu saja sangat bergantung pada kualitas, kapasitas dan integritas aktor dalam mengawal mandat rakyat. Harus diingat, mandat adalah 'surat kuasa' yang diberikan oleh rakyat kepada elite (caleg, capres dan cawapres) untuk 5 tahun mendatang.Mandat rakyat ini dapat ditagih sewaktu-waktu oleh para pemilih mereka pada daerah pemilihan masing-masing. Kita berharap, Pilpres 2009 bukan sekadar ritual demokrasi, tetapi juga cita-cita utama dari demokrasi di Indonesia: yaitu meningkatkan kesejahteraan dan hajat hidup rakyat. Semoga!

Oleh Ahmad NyarwiDosen Program Ilmu Komunikasi Politik,Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM

Outsourcing masih jadi isu utama

JAKARTA: Penggunaan tenaga alih daya (outsourcing) masih menjadi salah satu isu utama yang masuk dalam tuntutan serikat buruh. Tuntutan itu akan disampaikan lewat aksi demonstrasi, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional pada hari ini.Isu outsourcing tersebut bahkan akan dihubungkan dengan masalah politik, terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden pada Juli."Kami akan menyerukan boikot untuk calon presiden yang tidak punya program terhadap penghapusan outsourcing," ujar Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban kepada Bisnis, kemarin.Penggunaan tenaga kerja kontrak dinilai sebagai bentuk dari outsourcing manusia. "Kalau yang dialihdayakan itu adalah pekerjaannya, itu tidak masalah. Namun, yang terjadi adalah outsourcing manusia," katanya.Hal lain yang akan menjadi tuntutan dalam aksi memperingati Hari Buruh tersebut adalah meminta pemerintah untuk menindak polisi yang melakukan pemenjaraan atau kriminalisasi terhadap aktivis buruh. "Ini sering terjadi dengan menggunakan pasal penghasutan."Serikat buruh juga akan meminta pemerintah memberikan respons yang konkret terhadap buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK), akibat dampak dari krisis ekonomi global. Respons konkret tersebut seperti peningkatan pelatihan dan pemberian jaminan sosial untuk penganggur."Selain itu, kami juga meminta agar pengawasan ketenagakerjaan dilakukan secara tripartit, tidak hanya oleh pemerintah sendiri. Selama ini, semua laporan penyimpangan UU Ketenagakerjaan tidak ditindaklanjuti," kata Rekson.Terkait dengan outsourcing, KSBSI telah menyampaikan usulan dalam bentuk draf peraturan untuk pengaturan masalah sistem alih daya tersebut kepada pemerintah. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan lebih lanjut.Wakil Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar juga menilai masalah pekerja untuk waktu tertentu atau outsourcing merupakan masalah ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah."Tuntutan kami jelas, yakni agar pemerintah lebih peduli dengan nasib pekerja dan buruh, karena selama ini kami selalu terpojok oleh kebijakan yang ada," ujarnya.Dia menyebutkan 10.000 pekerja dan buruh, serta berbagai elemen masyarakat, akan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia dan akan melakukan salat Jumat di halaman gedung Indosat di Jalan Merdeka Barat, untuk selanjutnya menuju Istana Negara.Kegiatan produksiSementara itu, kalangan pengusaha mengkhawatirkan aksi unjuk sikap serikat pekerja/serikat buruh yang tidak terafiliasi dalam Tripartit Nasional dalam memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini, sehingga mengganggu proses produksi."Ada kekhawatiran pengusaha, karena pada tahun-tahun sebelumnya masih ada aksi sweeping pada buruh atau pekerja yang tidak mau ikut melakukan aksi demo memperingati Hari Buruh," ujar Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi B. Sukamdani.Dia berharap pemerintah mewaspadai hal tersebut karena akan mengganggu proses produksi dunia usaha.Haryadi menambahkan kalangan pengusaha memberikan izin kepada pekerja/buruh jika ingin memperingati Hari Buruh Internasional. Namun, harus sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu agar dapat dilakukan pengaturan jam kerja.Djimanto, Sekjen Apindo, juga menyebutkan masalah pengaturan waktu kerja dan kegiatan produksi, terkait dengan perayaan Hari Buruh Internasional, bergantu pada kebijakan masing-masing perusahaan."Apindo dan seluruh pengusaha menghormati adanya Hari Buruh Internasional. Untuk itu, kami menyerahkan kepada masing-masing perusahaan mengenai bagaimana cara menghormati itu. Jadi diatur saja antara manajemen dan pekerja di tingkat perusahaan. Sudah ada surat edaran dari Apindo soal itu," katanya.

(rochmad.fitriana@bisnis.co.id/yeni. simanjuntak@bisnis.co.id)Oleh R. Fitriana & Yeni H. SimanjuntakBisnis Indonesia

Pekerja JICT batal mogok

JAKARTA: Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT) membatalkan rencana mogok kerja, menyusul kesepakatan bersama antara organisasi pekerja itu dan manajemen JICT.Pembatalan mogok kerja itu tertuang dalam surat No. SP JICT/PBT/018/IV/2009 yang disampaikan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara tertanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Umum SP JICT Hazris Maisyah dan Sekjen Muji Wajyudi.

(Bisnis/jha)

Badan pengelola prasarana KA tergantung Menkeu & Meneg BUMN

JAKARTA: Pembentukan badan pengelola prasarana perkeretaapian masih harus melalui proses panjang, di antaranya meminta persetujuan dari Departemen Keuangan dan Kementerian BUMN.Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan Tundjung Inderawan mengatakan saat ini pihaknya baru mengajukan pembahasan tentang aset perkeretaapian."Belum bisa diperkirakan kapan terbentuknya [badan pengelola prasarana kereta api], semakin cepat lebih baik. Prosesnya masih bergantung pada Menkeu dan Meneg BUMN. Dalam pembicaraan itu nanti juga akan melibatkan Dephub," katanya kemarin.Dia menuturkan surat resmi kepada Menkeu akan disampaikan dalam waktu dekat, meski inventarisasi aset masih dilakukan. "Entah apa pun itu bentuknya, baik UPT [unit pelayanan teknis] atau BLT [badan layanan umum], yang jelas pelayanan tidak boleh lebih jelek, kalau bisa lebih bagus dari sekarang," ujarnya.Menurut Tundjung, pembentukan badan baru itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap pengembangan infrastruktur, tetapi hanya akan membuat proses pembangunan lebih sederhana."Yang jelas revitalisasi tetap berjalan. Revitalisasi kan termasuk kelembagaan, legalitas, dan SDM," jelasnya.Tundjung sebelumnya mengungkapkan Dephub berencana mengambil alih pengelolaan prasarana perkeretaapian dengan membentuk BLU. Hal itu dinilai sejalan dengan penerapan Undang-Undang No. 23/2007 tentang Perkeretaapian yang mengamanatkan pemisahan fungsi antara regulator dan operator kereta api.Bambang Susantono, Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mengatakan pengalihan pengelolaan prasarana dari PT Kereta Api hanya akan menyederhanakan proses pembangunan perkeretaapian."Pengembangan infrastruktur tidak akan berubah banyak karena selama ini Departemen Perhubungan juga ikut membangun. Bedanya, kalau sudah transisi, mungkin bisa langsung [mengelola], tidak melalui PT KA lagi," katanya, Rabu.Dia mengatakan perubahan akan lebih banyak terjadi dalam bentuk pelayanan kepada publik, sebab akan terjadi kompetisi yang ketat di antara operator seiring dengan masuknya perusahaan swasta ke jasa angkutan kereta api.

(22/Tularji)Bisnis Indonesia

Menhub: Buka isi black box langgar UU Penerbangan

TANGERANG: Penggunaan kotak hitam pesawat sebagai alat bukti persidangan dinilai tidak tepat. Selain dilarang UU No.1/2009 tentang Penerbangan, penggunaan kotak hitam di persidangan juga tidak sejalan dengan ketentuan International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 13 tentang investigasi kecelakaan.Hal itu diungkapkan Menhub Jusman Syafii Djamal menanggapi penggunaan kotak hitam Boeing 737-400 milik PT Garuda Indonesia yang terbakar di Bandara Adisutipto, Yogyakarta, pada 7 Maret 2007.Pilot pesawat dengan nomor penerbangan GA 200 itu Marwoto Komar divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, karena dinilai lalai sehingga menyebabkan kematian orang lain.Menurut Menhub, kotak hitam yang berisi cockpit voice recorder (CVR) dan flight data recorder (FDR), termasuk segala temuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), tidak bisa dijadikan barang bukti di persidangan.Jusman mengharapkan hakim mematuhi kedua ketentuan itu karena Indonesia merupakan anggota ICAO. "Kotak hitam yang dipakai sebagai alat bukti untuk vonis Marwoto tidak tepat. Seharusnya itu bisa vonis bebas," kata Jusman seusai meresmikan Sarana Pembentukan Mental di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, Tangerang, kemarin.Menhub juga mendorong pengacara pilot Garuda tersebut mengupayakan vonis bebas di tingkat banding pengadilan tinggi dan kasasi menggunakan UU Penerbangan yang melarang kotak hitam dijadikan barang bukti di pengadilan.Majelis profesiDia mengatakan polisi tidak bisa serta-merta membawa pilot menjadi tersangka pidana karena UU Penerbangan mengamanatkan yang menangani pilot adalah Majelsi Profesi Penerbangan. "Baru bila ada indikasi kriminal, KNKT harus menyerahkannya ke polisi."Saat ini, rancangan peraturan pemerintah tentang Majelis Profesi Penerbangan masih digodok Dephub.Marwoto divonis 2 tahun potong masa tahanan pada 6 April 2009. Vonis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa 4 tahun penjara. Dalam persidangan itu, kotak hitam dijadikan barang bukti.Marwoto dinilai lalai sehingga menyebabkan pesawat Garuda GA 200 mengalami kecelakaan di Bandara Adi Sucipto dan menimbulkan korban jiwa. "Mudah-mudahan ini jadi kasus pertama dan terakhir, kecuali nanti ada hal-hal di luar itu. Kalau kecelakaan semata diharapkan diselesaikan KNKT," ungkap Jusman.Komunitas penerbangan sebelumnya mengancam mogok kerja dalam waktu dekat.

Oleh Hendra WibawaBisnis Indonesia

Tarif resmi lini 2 Tanjung Priok berlaku JuniPerusahaan tally independen setop operasi

JAKARTA: Pemerintah menetapkan batas atas tarif jasa forwarding dan pergudangan di lini 2 Pelabuhan Tanjung Priok yang mulai berlaku pada 1 Juni 2009 lebih rendah 70%-300% daripada biaya tidak resmi yang dipungut saat ini.Sekjen Asosiasi Pengusaha Depo dan Pergudangan (Apdepi) Handy Sucitra mengatakan dengan adanya batas atas diharapkan tarif pergudangan barang dan peti kemas impor di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu tidak membubung tinggi seperti yang terjadi saat ini."Perbedaan antara batas atas tarif dan yang berlaku pada umumnya mencapai 300%. Kami akan mengikuti kesepakatan ini karena untuk mencegah besarnya biaya importasi," ujarnya, kemarin.Tarif batas atas dari delapan komponen tarif itu disepakati pada 29April 2009 oleh penyedia dan pengguna jasa kepelabuhanan, di antaranya (Gabungan Forwarder, Logistik, dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia(GPEI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia(GINSI), Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara(Aptesindo), Indonesian National Shipowners' Association (INSA), dan Apdepi.Kedelapan komponen tarif itu mencakup biaya penerimaan barang (delivery), mekanik, cargo shifting, survei, penumpukan, pemeriksaan fisik barang (behandle), biaya tambahan (surcharge), dan administrasi gudang.Handy mengungkapkan dengan penurunan biaya importir seiring dengan adanya tarif batas atas, batas atas tarif, harga jual barang impor akan ikut terkoreksi."Sekarang pemerintah mencanangkan ekonomi kerakyatan, kalau biaya impor tinggi bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan. Batas atas tarif ini diharapkan semakin membuat harga barang di pasar turun," tegasnya.Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menuturkan dengan adanya kesepakatan tarif itu, pungutan tidak resmi atau tidak terdefinisi dalam penentuan tarif bisa dihilangkan."Yang penting kesepakatan batas atas tarif lini 2 bisa akuntabel dan transparan. Dalam waktu dekat akan dikeluarkan surat keputusan, termasuk sanksi-sanksi apabila ada yang melanggar," tutur Menhub.Tarif tallyJusman menambahkan setelah kaji ulang tarif lini 2 selesai, Dephub segera membahas penerapan tarif untuk jasa pencatatan keluar masuk barang atau tally di pelabuhan.Sejak awal pekan ini, kegiatan tally mandiri di Pelabuhan Priok terhenti setelah 19 perusahaan tally independen di pelabuhan itu tidak lagi melakukan penghitungan dan pencatatan keluar masuk barang ataupun peti kemas.Kegiatan itu dihentikan karena proses penagihan jasa tally hingga kini belum berjalan sebagaimana yang telah disepakati oleh sejumlah asosiasi penyedia dan pengguna jasa di Pelabuhan Priok, beberapa waktu lalu.Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (APTMI) Syafrizal B.K. mengatakan seluruh anggotanya mengeluh karena biaya jasa atas pekerjaan tally yang telah dilakukan ternyata sulit ditagihkan kepada pemilik barang."Anggota kami terus mengalami kerugian karena biaya jasa tally tidak bisa ditagihkan. Kami sedang menyusun kembali rumusan mekanisme pembayaran jasa tally tersebut," ujarnya kepada Bisnis.Dia memaparkan rumusan pembayaran jasa tally juga akan disampaikan kepada Dirjen Perhubungan Laut Dephub.

(22/ k1/ Hendra Wibawa) (redaksi@bisnis.co.id)Bisnis Indonesia

Kajian penyatuan Pelindo & Rukindo rampung Juli

MAKASSAR: Pemerintah menargetkan kajian akhir mengenai pembentukan induk perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I-IV dan PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) diselesaikan paling lambat akhir Juli 2009.Studi integrasi yang dilakukan tim yang dibentuk oleh pemerintah pada pertengahan bulan lalu telah diteruskan kepada konsultan eksternal yang akan bekerja selama 2,5 bulan. Pemerintah menunjuk PT Danareksa (Persero) selaku konsultan.Sekretaris Tim Bersama Holding BUMN Pelabuhan Mulyono mengatakan jika Danareksa merekomendasikan proyek itu layak, proposal kajian akan langsung diserahkan kepada Menteri Keuangan."Keputusan akhir apakah holding [induk perusahaan] jadi dibentuk atau tidak, dan kapan akan dilakukan, ada di tangan Menteri Keuangan," kata Mulyono pekan ini.Tim Bersama Hoding BUMN Pelabuhan juga telah bertemu dengan Danareksa di Jakarta, pekan ini, guna membicarakan perkembangan terbaru kajian Danareksa yang telah berlangsung sekitar 2 minggu.Studi integrasi itu meliputi kelaikan proyek, struktur organisasi, proyeksi keuangan, potensi bisnis, strategi, dan aspek hukum.Mulyono menuturkan penilaian konsultan eksternal diperlukan untuk memperdalam dan mengkritisi hasil kajian tim bersama yang sudah dipaparkan kepada Menteri Negara BUMN.Menurut dia, tim bersama meyakini pembentukan induk perusahaan positif bagi perkembangan BUMN pelabuhan, bahkan Indonesia berpeluang menjadi pemain penting dalam lalu lintas pelayaran dunia di Asia Tenggara menyaingi Singapura.Lebih kuatDia memaparkan integrasi Pelindo dan Rukindo untuk memperkuat BUMN terkait dari sisi permodalan dan skala usaha. Dengan bergabung di bawah satu atap, satu perusahaan dapat menjaring modal dari perusahaan lain yang memiliki kelebihan. Selain itu, kemampuan menggali sumber dana eksternal bisa lebih besar.Sementara itu, dari segi skala usaha, holding diharapkan mampu merealisasikan Indonesia sebagai pelabuhan berlevel internasional untuk ekspor dan impor. Adapun, induk perusahaan BUMN jasa kepelabuhanan dan pengerukan tersebut diusulkan menggunakan nama Indonesia Port Holding.Saat ini, PT Pelindo I bermarkas di Belawan (Medan), Pelindo II di Tanjung Priok (Jakarta), Pelindo III di Tanjung Perak (Surabaya), dan Pelindo IV di Makassar.Keempat perusahaan itu menggeluti bisnis jasa kepelabuhanan, seperti terminal peti kemas dan penumpang, pemanduan kapal, galangan kapal, serta gudang.Adapun, Rukindo bergerak dalam usaha pengerukan serta reklamasi pelabuhan dan pantai.

Oleh Kwan Men Yon

Bisnis Indonesia