Gurita Lintas garap angkutan migas

JAKARTA: PT Gurita Lintas Samudera berencana menggarap bisnis pengangkutan minyak dan gas bumi (migas) dengan membeli satu kapal tanker ukuran 20.000 DWT senilai US$25 juta.Direktur Utama PT Gurita Lintas Samudera Soenarto mengatakan pembelian kapal tanker itu menyusul ancaman kelangkaan armada angkutan migas berbendera Indonesia mulai 2010."Kami baru rencana membeli kapal tanker setelah Pertamina memberikan peluang kapal berbendera Indonesia mengambil alih muatan migas mulai tahun depan," katanya kemarin.Menurut dia, Gurita menargetkan pembelian kapal tanker dilaksanakan pada tahun ini atau tahun depan guna memperoleh kontrak awal pengangkutan migas dari PT Pertamina.Sampai saat ini, papar Soenarto, pihaknya telah memperoleh komitmen pinjaman dari perbankan nasional untuk mendanai pembelian kapal tanker itu, antara lain dari BII, Bank Mandiri, dan Bank Ekspor Indonesia."Namun, komitmen pinjaman itu masih menunggu kepastian kontrak migas dari Pertamina," katanya.Saat ini, tuturnya, pihaknya masih berusaha meyakinkan Pertamina agar kontrak kapal tanker asing dialihkan ke kapal berbendera Indonesia guna mengimplementasikan asas cabotage.Sesuai dengan Inpres No.5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan Undang-Undang No.17/2008 tentang Pelayaran, penerapan asas cabotage mewajibkan muatan migas domestik diangkut oleh kapal berbendera Indonesia.Soenarto mengungkapkan tren angkutan migas di dalam negeri akan meningkat seiring dengan pelaksanaan asas cabotage secara penuh mulai 1 Januari 2010."Sekarang trennya muatan adalah migas, bukan batu bara. Untuk angkutan batu bara armadanya sudah berlebih," ujarnya.Dia menambahkan perusahaannya saat ini mengoperasikan empat unit kapal bulk carrier tipe handymax untuk melayani pengangkutan muatan curah cair di dalam negeri.Menurut dia, selain melayani pengangkutan batu bara untuk memenuhi pasokan PLTU Suralaya, Gurita juga memperoleh kontrak pengangkutan hasil tambang dari Papua (PT Freeport Indonesia) ke produksi smelter PT Smelting Gresik yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia dan Mitsubishi.Sejauh ini, Indonesia diperkirakan terancam kelangkaan armada tanker karena 56 kapal berbendera asing yang disewa oleh Pertamina hanya dibolehkan beroperasi di dalam negeri sampai 31 Desember 2009.

Oleh Hendra Wibawa

Bisnis Indonesia

Izin pelanggar tarif lini 2 agar dibekukanDephub tindak lanjuti laporan Gafeksi

JAKARTA: Departemen Perhubungan meminta Administrator Pelabuhan Tanjung Priok menyetop sementara izin pengoperasian perusahaan penyedia jasa, yang terbukti melanggar aturan tarif batas atas pelayanan barang dan peti kemas di lini 2 pelabuhan itu.Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Dephub Bobby R.Mamahit mengatakan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. KN.42/1/6/DJPL/2009 selain mengatur batas atas tarif lini 2 juga memerintahkan kepada Adpel setempat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar ketentuan itu."Saya minta Adpel Priok tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas supaya penegakan hukum terhadap aturan yang telah ditetapkan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Sanksi ini juga sekaligus memberikan efek jera bagi yang tidak taat aturan," tegasnya kepada Bisnis, kemarin.Bobby mengatakan hal itu menanggapi Gabungan Logistik, Forwarder, dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta yang melaporkan sembilan perusahaan forwarder yang menjadi mitra operator pergudangan di lini 2 Pelabuhan Priok diduga masih memungut biaya pelayanan barang dan peti kemas di luar ketentuan batas atas yang ditetapkan oleh Dephub.Kesembilan perusahaan yang dilaporkan oleh Gafeksi itu, yakni PT Pelagi Bahari Anugerahtama, PT Trans Bhuana Gemilang, PT Kargo Distribusi Indoraya, PT Care Logistindo, PT DMV, PT Padma Cargo Indonusa, PT Inti Duta Dwitama Transindo, PT Hyper Mega Shipping, dan PT Gilang Kencana Trans."Kami memang sudah mendengar adanya laporan itu. Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo juga sudah memerintahkan agar masalah ini dapat ditindaklanjuti supaya aturan yang sudah kita buat bisa ditaati oleh semua pelaku usaha di pelabuhan," katanya.Bobby menambahkan jika terbukti melanggar, kesembilan perusahaan itu bisa langsung dihentikan operasionalnya di Pelabuhan Priok. "Kalau izin usaha memang dikeluarkan oleh dinas perhubungan provinsi, tetapi kan yang menyangkut izin operasionalnya di Priok merupakan wewenang Adpel setempat."Cek lapanganDirjen Perhubungan Laut Dephub Sunaryo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya segera melakukan pengecekan lapangan atas laporan itu. "Kita akan cek lapangan untuk membuktikan apa betul adanya pelanggaran tarif tersebut. Soal keputusannya nanti saja, yang jelas saya selalu dalam koridor taat asas," katanya dalam pesan singkat.Sebelumnya, Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Susetyo Widayat Hadi mengatakan instansinya segera menindaklanjuti laporan Gafeksi itu dengan memberikan rekomendasi kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mencabut izin operasi sembilan perusahaan yang bergerak di bidang forwarder itu.Dokumen yang diperoleh Bisnis menyebutkan sembilan perusahaan forwarder penyedia jasa itu masih mengenakan komponen tarif di luar yang sudah ditetapkan oleh Dephub.Bahkan, invoice perusahaan forwarder itu masih mencantumkan biaya receiving, biaya bill of lading (BL), delivery, mekanis, cargo shifting, uang dermaga, trucking, handling, tuslag, kebersihan, stiker, surveyor, administrasi, meterai, gerakan ekstra, fasilitas pelabuhan, pemadam kebakaran, dan stripping sehingga biaya pengeluaran barang di lini 2 Priok tetap melambung.Padahal sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Dephub No. KN.42/1/6/DJPL/2009, biaya pelayanan jasa barang dan peti kemas di kawasan lini 2 Priok hanya mencakup delapan komponen, yakni biaya penumpukan, mekanis, surveyor, cargo shifting, delivery, administrasi, pemeriksaan fisik (behandle), dan biaya tambahan (surcharge).

Bisnis Indonesia

Operator kapal feri pesimistis raih keuntungan

JAKARTA: Perusahaan angkutan penyeberangan pesimistis dapat meraup keuntungan pada semester II tahun ini karena tarif rendah dan ruang kapal yang terjual sedikit, meski tingkat isian kapal diperkirakan meningkat.Sekretaris Jenderal DPP Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Luthfi Syarief memperkirakan tingkat isian kapal pada semester II tahun ini meningkat."Libur sekolah, puasa, Lebaran, Natal, dan tahun baru dapat memperbaiki tingkat isian kapal di berbagai lintasan yang selama semester pertama tahun ini cenderung turun," katanya kemarin.Namun, dia belum dapat memperkirakan lonjakan permintaan penyeberangan karena sangat bergantung pada kondisi ekonomi dalam negeri. "Yang jelas, libur sekolah dan hari-hari besar keagamaan berdampak positif terhadap tingkat isian kapal," ujarnya.Operator, lanjut Luthfi, berharap pada semester II terjadi kenaikan permintaan penyeberangan yang cukup signifikan sehingga bisa mengembalikan tingkat isian kapal yang sempat turun selama 6 bulan pertama tahun ini."Penurunan tingkat isian angkutan penyeberangan pada semester I telah diprediksi sejak awal sebagai dampak krisis ekonomi global. Kami berharap ada perbaikan pada semester II."Namun, menurutnya, kenaikan isian tidak menjamin perusahaan meraup keuntungan karena ruang kapal yang dijual relatif kecil, sementara tarif tetap rendah.MengeluhLuthfi mengakui saat ini sebagian besar operator mengeluh karena muatan kapal merosot dalam 6 bulan terakhir.Dia mengungkapkan kapal di lintasan Padangbai-Lembar, Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan Ujung-Kamal mengalami penurunan muatan yang cukup signifikan.Berdasarkan data Gapasdap Lembar, tingkat isian penumpang di lintasan itu rata-rata 166 orang per hari atau hanya 3% dari total kapasitas 5.035 orang per hari.Sementara itu, tingkat isian kendaraan bermotor hanya 63% atau 257 unit per hari dari kapasitas terpasang 407 unit.Tingkat isian di Ujung-Kamal juga merosot sejak peresmian Jembatan Suramadu. Muatan mobil anjlok 85%, sepeda motor merosot 60%, dan penumpang turun 50%.Menurut Ketua DPD Gapasdap Jatim Bambang Harjo, pendapatan operator turun sekitar 80% dan sedikitnya enam kapal yang beroperasi di dermaga 2 Pelabuhan Ujung sudah berhenti total.

Oleh TularjiBisnis Indonesia

Penumpang kapal laut sepi

PANGKALPINANG: Menjelang liburan sekolah, penumpang kapal laut rute Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang, ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, masih sepi karena kurangnya minat masyarakat dan perekonomian masih lesu.
Staf bagian tiket kapal laut di Pelabuhan Pangkalbalam Anwar mengatakan penumpang kapal laut masih sepi karena tiket pesawat lebih murah dan lebih cepat sampai ke tempat tujuan daripada menggunakan kapal laut.
Dia mengungkapkan jumlah penumpang kapal rute Pangkalbalam-Tanjung Priok pada 20 Juni 2009 sebanyak 40 orang, sedangkan angkutan ekspedisi sebanyak 26 unit mobil yang terdiri dari 20 unit mobil jenis colt diesel dan enam unit mobil jenis pikap.
"Untuk angkutan ekspedisi laut, seperti mobil, alat berat, dan motor saat ini masih stabil sekitar 26 unit hingga 40 unit, sehingga operator kapal tidak mengalami kerugian akibat sepinya masyarakat yang menggunakan kapal laut," ujarnya, kemarin.
Dahyar, staf Administrator Pelabuhan Pangkalbalam, mengakui sampai saat ini penumpang kapal rute Pelabuhan Pangkalbalam-Tanjung Priok masih sepi karena kondisi ekonomi masyarakat masih lesu. (Bisnis/Antara)

Hanafi jadi ketua ITF Aspas

JAKARTA: Ketua Umum DPP Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi Rustandi terpilih secara aklamasi menjadi Ketua International TransportWorkers Federation (ITF) Asia Pasifik (Aspas) periode 2009-2013 dalam sidang yang berlangsung pada 16-18 Juni 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia.Hanafi menggantikan Datuk Zainal Rampak yang juga merupakan salah seorang aktivis pekerja sektor transportasi di Malaysia.Sidang ITF itu diikuti oleh 300 peserta yang mewakili pekerja sektor transportasi laut, darat, dan udara dari 30 negara di Asia Pasifik yang keseluruhan anggotanya mencapai 6 juta pekerja transportasi."Kami akan meneruskan perjuangan untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap seluruh pekerja transportasi di dunia, termasuk di Indonesia," ujar Hanafi dalam siaran pers akhir pekan lalu. (Bisnis/k1)