INSA sesalkan kapal asing boleh ikut tender

Selasa, 20/04/2010 20:38:40 WIBOleh: Tularji

JAKARTA (Bisnis.com): Pelaku usaha pelayaran menyesalkan adanya kapal berbendera asing yang masih diberi peluang untuk ikut tender pengadaan kapal minyak dan gas (migas), padahal kapal berbendera Indonesia mulai ada yang menganggur.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Budhi Halim mengatakan masuknya kapal asing dalam tender itu menyebabkan potensi kapal nasional yang menganggur kian besar.

Menurut dia, saat ini beberapa kapal yang disiapkan perusahaan pelayaran nasional yang belum mendapatkan kontrak cukup banyak dan berpotensi bertambah setelah masuknya kapal berbendera asing dalam tender pengadaan kapal migas di Indonesia.

Dia menjelaskan organisasi INSA telah mendapatkan laporan dari anggotanya bahwa masih ada kapal tanker maupun off shore (pendukung lepas pantai) asing yang masih ikut dalam tender pengadaan di Indonesia.

“Untuk kapal migas seperti di Pertamina, seharusnya tidak ada kapal berbendera asing yang ikut tender meskipun mengantongi nota dinas pergantian bendera karena kapal berbendera Indonesia sudah tersedia,” katanya kepada Bisnis.com, hari ini.

Dia meminta semua pihak mematuhi roadmap asas cabotage yang sudah disepakti bersama dan diikat kuat oleh UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran maupun aturan turunan lainnya.

Ketentuan yang mengatur asas cabotage adalah Instruksi Presiden No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Sektor Maritim Nasional dan KM No. 71/2005 tentang Kegiatan Pengangkutan Barang/Muatan di dalam Negeri.

KM No.71 tahun 2005 itu dipertegas dengan keluarnya KM No. 22/2010. Terkait ketentuan tersebut, semua pihak termasuk Pertamina sepakat bahwa penggunaan kapal asing untuk angkutan minyak dan gas bumi telah ditutup mulai 1 Januari 2010. (ts)

'Status hub port Tanjung Priok harus dievaluasi'

Selasa, 20/04/2010 19:08:19 WIBOleh: Hendra Wibawa

JAKARTA (Bisnis.com): The National Maritime Institute (Namarin) menyatakan pemerintah harus mengevaluasi penetapan Tanjung Priok sebagai pengumpul utama (hub port) menyusul kerusuhan Koja Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Direktur Namarin Jakarta Siswanto Rusdi mengatakan evaluasi harus menyentuh masalah kesiapan pelabuhan terbesar di Indonesia itu bersaing menghadapi pelabuhan lain di Asean. "Jangan dipaksakan Tanjung Priok menjadi hub port karena masih banyak alternatif lokasi hub port lainnya," ujarnya, hari ini.

Dia menjelaskan eksistensi Tanjung Priok patut dipertanyakan setelah terjadinya kerusuhan Koja yang menewaskan tiga orang dan menyebabkan ratusan orang luka.

Siswanto memaparkan selama ini arus barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok menghadapi banyak kendala, baik sisi teknis maupaun nonteknis. Dari sisi teknis Tanjung Priok menghadapi masalah kemacetan, sedangkan nonteknis masalah sosial.

Dia menyatakan penetapan hub port jangan dilakukan Menteri Perhubungan Freddy Numberi atau Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo karena menyangkut masalah perekonomian nasional dan daerah.

Dirut Pelindo II R.J. Lino menyatakan pihaknya memproyeksikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan pengumpul utama. "Kami menginginkan Tanjung Priok sebagai hub port," katanya.

Sampai dengan saat ini, Pelindo II tengah menyiapkan renovasi makam Mbah Priuk guna mempercepat pemenuhan ISPS Code di Pelabuhan Tanjung Priok. "Komitmen kami renovasi dan pemugaran untuk makam sebagai komitmen ISPS code," katanya hari ini.

Dia menyatakan pihaknya harus merenovasi dan memugar makam Mbah Priuk untuk mengimplementasikan kode keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan atau ISPS Code. Bila Tanjung Priok tak memenuhi ISPS Code, Lino memaparkan kapal asing akan membatalkan sandar di pelabuhan terbesar di Indonesia itu.

"Kami masih ada masalah dengan ISPS Code. Kalau ISPS Code belum dipenuhi nanti kapal asing datang tak mau sandar karena makam itu."

Sesuai kesepakatan dengan ahli waris makam Mbah Priuk dan Pemprov DKI Jakarta, dia melanjutkan, areal makam dan bangunan akan direnovasi.(yn)

'Renovasi makam Mbah Priuk percepat ISPS code'

Selasa, 20/04/2010 15:50:10 WIBOleh: Hendra Wibawa

JAKARTA (Bisnis.com): PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menyatakan renovasi makam Mbah Priuk akan mempercepat pemenuhan ISPS Code di Pelabuhan Tanjung Priok.

R.L. Lino, Dirut Pelindo II, mengatakan renovasi itu akan mengubah pintu masuk makam Mbah Priuk sedangkan jalan lama akan digunakan perluasan areal peti kemas.

"Komitmen kami renovasi dan pemugaran untuk makam sebagai komitmen ISPS code," katanya dalam RDP di Komisi VI DPR hari ini.

Dia menyatakan pihaknya harus merenovasi dan memugar makam Mbah Priuk untuk mengimplementasikan kode keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan atau ISPS Code.

Bila Tanjung Priok tak memenuhi ISPS Code, Lino memaparkan kapal asing akan membatalkan sandar di pelabuhan terbesar di Indonesia itu.

"Kami masih ada masalah dengan ISPS Code. Kalau ISPS Code belum dipenuhi nanti kapal asing datang tak mau sandar karena makam itu."

Sesuai dengan kesepakatan dengan ahli waris makam Mbah Priuk dan Pemprov DKI Jakarta, dia melanjutkan areal makam dan bangunan akan direnovasi.

Lino menambahkan pihaknya juga telah menunjuk sejarawan Fahry Ali untuk melacak sejarah Mbah Priuk yang dianggap dikebumikan di Tanjung Priok.

"Targetnya 6 bulan selesai," ucap Lino. Sesuai dengan data, seluruh kerangka sebanyak 26.000 kerangka di kawasan makam Dobo atau dikenal makam Mbah Priuk seluas 5,4 Ha telah dipindahkan ke kawasan Samper seluas 11 ha sejak 2007.

Pada 2008, terjadi penguasaan lahan kembali oleh orang yang mengatasnamakan ahli waris Mbah Priuk menjelang konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) ke Hutchinson Port Holding Hong Kong selama 20 tahun sejak 2009. (wiw)

INSA: Pertumbuhan kapal niaga RI mulai melambat

Selasa, 20/04/2010 12:59:04 WIBOleh: Tularji

JAKARTA (Bisnis.com): Jumlah armada niaga nasional dalam 3 bulan pertama 2010 hanya bertambah 139 unit menjadi 9.309 unit dari posisi Desember 2009 yang tercatat sebanyak 9.170 unit.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mengatakan pertumbuhan kapal niaga nasional akan melambat pada setahun terakhir ini seiring dengan berakhirnya tenggat waktu pelaksaan asas cabotage.

Dia menjelaskan puncak pengadaan kapal nasional terjadi pada 2009 karena saat itu kebutuhan kapal untuk pengangkutan komoditas batu bara maupun migas meningkat secara signifikan menjelang ditutupnya peluang kapal berbendera asing mulai 1 Januari 2010.

Menurut dia, pengadaan kapal tahun ini akan menurun apalagi tender pengadaan kapal pendukung kegiatan lepas pantai belum banyak yang dibuka. “Tahun ini pengadaan kapal akan melambat dibandingkan tahun lalu,” katanya kepada Bisnis.com, tadi pagi.

Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan dalam 5 tahun terakhir jumlah kapal niaga nasional meningkat 54,1% atau terjadi penambahan 3.168 unit, dari 6.042 unit pada 31 Maret 2005 menjadi 9.309 unit pada 31 Maret 2010.

Johnson menjelaskan penambahan kapal selama triwulan I/2010 sebagian besar untuk memperkuat angkutan kontainer, kargo umum, batu bara, tanker dan off shore. “Kebanyakan masih batu bara karena demand sedang bagus,” ujarnya.

Dia mendesak pemerintah tetap berkomitmen melaksanakan asas cabotage karena merupakan amanat UU No.17/2008 tentang Pelayaran dan KM No.71/2005 tentang Pengakutan Muatan Antarpelabuhan di Dalam Negeri.(er)