Arus peti kemas di TPK Semarang turun 8%

JAKARTA: Volume peti kemas ekspor impor melalui terminal peti kemas (TPK) Semarang selama Januari-Mei 2009 mencapai 151.219 TEUs. Dari Jumlah itu, 76.237 TEUs di antaranya merupakan peti kemas ekspor dan 74.982 TEUs barang impor.
Data operasional TPK Semarang menyebutkan arus peti kemas selama 5 bulan pertama tahun ini menurun sekitar 8% dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 165.484 TEUs yang terdiri dari 90.440 TEUs peti kemas ekspor dan 75.044 TEUs impor.
Adapun, arus kunjungan kapal selama 5 bulan pertama tahun ini yang melalui terminal peti kemas itu sebanyak 237 unit atau turun sekitar 20% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai 281 kapal.
Pada tahun ini, target produktivitas arus peti kemas TPK Semarang yang telah diusulkan dalam rencana kerja anggaran 2009 sebanyak 319.394 TEUs. (Bisnis/k1)

Pelabuhan Kendal siap operasi

SEMARANG: Pelabuhan penumpang dan barang antarpulau yang dibangun oleh Pemkab Kendal, Jawa Tengah, di desa Wonorejo senilai Rp196,61 miliar segera difungsikan untuk melayani angkutan penyeberangan.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pemkab Kendal Tatang Iskandariyanto mengatakan pelabuhan di Kendal yang dibangun sejak 2001 itu kini mendekati penyelesaian, terutama dermaga untuk sandar kapal hampir rampung dan rencananya dioperasikan pada tahun depan."Pada tahun anggaran 2009 [pelabuhan di Kendal] kembali memperoleh kucuran dana APBN sebesar Rp 9,9 miliar. Dana itu akan disalurkan melalui satuan kerja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Pulau," ujarnya, akhir pekan lalu.Dia mengungkapkan pembangunan pelabuhan itu membutuhkan dana Rp196,61 miliar dan saat ini telah direalisasikan untuk kegiatan fisik dan nonfisik sebesar Rp108,97 miliar. (Bisnis/rsj)SEMARANG: Pelabuhan penumpang dan barang antarpulau yang dibangun oleh Pemkab Kendal, Jawa Tengah, di desa Wonorejo senilai Rp196,61 miliar segera difungsikan untuk melayani angkutan penyeberangan.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pemkab Kendal Tatang Iskandariyanto mengatakan pelabuhan di Kendal yang dibangun sejak 2001 itu kini mendekati penyelesaian, terutama dermaga untuk sandar kapal hampir rampung dan rencananya dioperasikan pada tahun depan."Pada tahun anggaran 2009 [pelabuhan di Kendal] kembali memperoleh kucuran dana APBN sebesar Rp 9,9 miliar. Dana itu akan disalurkan melalui satuan kerja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Pulau," ujarnya, akhir pekan lalu.Dia mengungkapkan pembangunan pelabuhan itu membutuhkan dana Rp196,61 miliar dan saat ini telah direalisasikan untuk kegiatan fisik dan nonfisik sebesar Rp108,97 miliar. (Bisnis/rsj)

IMO didesak audit pusat data LRIT

JAKARTA: Departemen Perhubungan meminta International Maritime Organization (IMO) segera melakukan audit terhadap fasilitas National Data Center (NDC), menyusul mepetnya tenggat kewajiban implementasi sistem informasi kapal atau long range identification tracking (LRIT).Menhub Jusman Syafii Djamal mengatakan Dephub sudah mempersiapkan semua fasilitas untuk mendukung implementasi sistem informasi kapal itu dan kini tinggal audit dari IMO guna memperoleh sertifikat LRIT.Dia memaparkan Dephub dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) Multifinance sudah memiliki pusat data, sehingga siap jika LRIT diterapkan secara penuh paling lambat pada 1 Juli 2009."Kami minta agar audit bisa segera dilakukan. Semuanya sudah dipersiapkan, hanya menunggu audit dari IMO. Server alternatif juga sudah ada dari PT PANN," katanya, akhir pekan lalu.Direktur Utama PT PANN Multifinance Ibnu Wibowo sebelumnya mengatakan pihaknya tidak keberatan jika Dephub menggunakan pusat data milik perusahaannya."Sebagai BUMN kami tidak keberatan karena kebutuhannya untuk kepentingan nasional agar kapal Indonesia tidak terganggu berlayar ke luar negeri," ujarnya (Bisnis, 10 Juni).Menhub menegaskan tidak ada kesengajaan untuk memperlambat pelaksanaan audit fasilitas NDC, karena Indonesia juga duduk sebagai anggota dewan di organisasi negara-negara maritim itu.Namun, apabila Indonesia belum mendapat sertifikat LRIT paling lambat pada awal bulan depan, ratusan kapal berbendera Merah Putih terancam tidak bisa berlayar ke luar negeri.LRIT adalah sistem informasi yang menyediakan data tentang identitas, lokasi, serta tanggal dan waktu di mana posisi kapal berada. Regulasi LRIT dimasukkan dalam ketentuan Safety of Life at Sea (SOLAS) Bab V.Jenis kapal yang termasuk dalam objek LRIT adalah yang melakukan pelayaran luar negeri, termasuk kapal penumpang, kargo, serta pengeboran lepas pantai, yang berbobot 300 GT ke atas.Sebelumnya, Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Dephub Boedhi Setiadjid mengatakan Indonesia sudah mendapat identitas sistem itu dari IMO dengan nama National LRIT Data Centre.Namun, Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Bobby R. Mamahit mengakui pelaksanaan audit pusat data Indonesia untuk mendapatkan sertifikat NDC dari IMO kini masih masuk dalam daftar tunggu (waiting list). (22/Hendra Wibawa/Junaidi Halik)Bisnis Indonesia

Pelindo II benahi Pelabuhan PriokKapal peti kemas internasional dilarang masuk ke dermaga konvensional

JAKARTA: Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II segera melarang kapal peti kemas internasional dilayani di dermaga konvensional Pelabuhan Tanjung Priok terkait dengan penataan pelabuhan itu.Direktur Utama PT Pelindo II Richard J. Lino mengatakan adanya terminal peti kemas II di dermaga konvensional sejak awal bukan untuk kapal peti kemas internasional, melainkan melayani domestik.Menurut dia, terminal peti kemas II untuk kapal peti kemas dalam negeri itu hanya sementara waktu, sebelum membangun terminal peti kemas yang khusus melayani domestik."Dermaga konvensional hanya bisa untuk melayani kapal peti kemas domestik dan kapal jenis lost cargo. Adapun, kapal peti kemas internasional akan dilayani di dermaga khusus peti kemas," katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.Dia mengakui selama penataan Pelabuhan Priok terkesan tumpang-tindih antara peti kemas domestik, internasional, dan barang lost cargo, sehingga direksi baru Pelindo II akan mengembalikan fungsi pelabuhan itu ke penataan yang benar.Terkait dengan penataan itu, Richard mengungkapkan gudang di kawasan lini 1 yang sebelumnya diinstruksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk dibongkar guna menampung peti kemas internasional, kini mulai disetop."Sebenarnya yang sangat dibutuhkan Pelabuhan Priok saat ini adalah lahan di luar kawasan yang mudah diakses ke pelabuhan untuk menampung peti kemas dan lahan parkir truk," katanya.Richard memaparkan lahan pelabuhan bukan untuk tempat penimbunan peti kemas dan lapangan parkir truk karena justru pola itu yang selama ini menimbulkan kemacetan yang terus mengganggu kelancaran pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan Priok.Menurut dia, jika Pemprov DKI Jakarta memberikan lahan yang luas, seperti di kawasan Marunda untuk penunjang kegiatan di Tanjung Priok, pelabuhan tersibuk di Indonesia itu bisa ditata dengan baik.Tidak optimalRichard mengatakan jika Pelabuhan Priok tidak ditata dengan baik bisa merugikan perekonomian nasioanal karena pelayanan kapal dan barang tidak bisa dilakukan secara optimal.Saat berkunjung ke kantor DPP Indonesian National Shipowners'Association (INSA), beberapa waktu lalu, dia juga berjanji segera menata kembali semua pelabuhan yang dikelola oleh BUMN itu karena selama 20 tahun dinilai tidak berkembang.Dia mengungkapkan pada tahap awal akan dilakukan penataan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dilanjutkan ke Pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Menurut dia, penataan Teluk Bayur sebagai pelabuhan alam di pantai barat Sumatra akan dikembangkan untuk melayani kapal ukuran besar.Richard menegaskan Pelindo II juga siap mengembalikan fungsi pelayanan pelabuhan ke paradigma yang benar dalam melayani pengguna jasa angkutan laut di Tanah Air. "Orientasi PT Pelindo II ke depan adalah meningkatkan produktivitas dan pelayanan. Kalau ada karyawan Pelindo II yang 'nakal' segera laporkan dan akan ditindak tegas," katanya.Dia juga setuju membuat komitmen teknis dengan INSA untuk melakukan perbaikan pelayanan yang disertai dengan barometer service level agreement (SLA) yang bisa dinilai terus-menerus.Ketua Bidang Organisasi DPP INSA Paulis Djohan mengatakan organisasinya merespons positif perubahan paradigma pelayanan dari Pelindo II itu karena mencerminkan profesionalisme dan pemahaman bisnis yang kuat dari direksi baru BUMN pelabuhan itu."Direksi sekarang sangat menyadari risiko dari kerusakan-kerusakan pelayanan selama ini. Direksi baru juga mengetahui manajerial direksi sebelumnya di bawah standar." (aidikar.saidi@bisnis.co.id)Oleh Aidikar M. SaidiBisnis Indonesia

Dephub pertimbangkan subsidi Ujung-Kamal

JAKARTA: Departemen Perhubungan mempertimbangkan pemberian subsidi untuk menyelamatkan lintas penyeberangan Ujung-Kamal menyusul pengoperasian jembatan tol Surabaya-Madura (Suramadu).Menhub Jusman Syafii Djamal mengatakan subsidi dapat diberikan jika Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajukan usulan langsung kepada pemerintah pusat."Saat ini, beliau [Gubernur Soekarwo] belum meminta kepada pemerintah pusat," katanya akhir pekan lalu.Menurut Menhub, Gabungan Perusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Jawa Timur sebelumnya mengusulkan subsidi untuk penyeberangan Ujung (Surabaya)-Kamal (Madura).Usulan itu, kata Jusman, disampaikan Gapasdap kepada Pemprov Jatim karena penyeberangan Ujung-Kamal merupakan lintas dalam provinsi. "Posisinya, pengajuan subsidi kepada pemda setempat karena lintas itu dalam provinsi, bukan lintas provinsi."Namun, Menhub belum dapat memastikan anggaran subsidi dari pemerintah pusat untuk lintasan itu karena Pemprov Jatim belum mengajukan ke Dephub.Dephub masih mengevaluasi penyeberangan Ujung-Kamal selama 3 bulan sejak peresmian Suramadu. Evaluasi itu untuk mengetahui berapa besar penurunan volume angkutan feri di lintasan itu setelah pengoperasian Suramadu."Berapa kapal yang kompetitif untuk lintas Ujung-Kamal setelah Suramadu beroperasi, itu yang harus diketahui," ungkap Jusman.Saat ini, terdapat 18 unit kapal dengan enam perusahaan pelayaran penyeberangan yang melayani penyeberangan Ujung-Kamal.Muatan merosot 80%Ketua Umum Gapasdap Jatim Bambang Harjo mengungkapkan muatan feri Ujung-Kamal merosot 70%--80% setelah pengoperasian Suramadu, terutama saat jembatan tol itu dibuka gratis untuk umum pada 10-11 Juni.Jembatan Suramadu sempat ditutup pada 12 Juni, tetapi dibuka kembali mulai Sabtu hingga Selasa. Rencananya, tarif jembatan tol Suramadu--yang untuk sementara dioperatori PT Jasa Marga Tbk-diberlakukan mulai Rabu.Bambang mengatakan bila tarif Suramadu itu tidak dapat dinaikkan, Gapasdap Jatim berupaya menurunkan tarif penyeberangan, tetapi kebijakan ini membutuhkan dukungan pemerintah berupa subsidi."Pada dasarnya tarif Ujung-Kamal tidak bisa diturunkan, kecuali bila pemerintah bersedia memberikan subsidi. Konsep subsidi sebenarnya telah diajukan ke pemerintah dan Pemprov Jatim. Pemprov setuju dengan kebijakan itu, tetapi terkendala pada ketersediaan anggaran, entah apakah [subsidi] bisa ditanggung pemerintah pusat," ujarnya.Animo masyarakat untuk melihat dan mencoba Jembatan Suramadu tampak luar biasa, terlihat baik saat uji coba 24 jam pertama seusai peresmian (10-11 Juni) maupun sejak Sabtu hingga kemarin.Ribuan mobil maupun motor tak henti-hentinya memasuki wilayah penyeberangan, baik di sisi Surabaya maupun Bangkalan, menyeberang, ataupun sekadar masuk hingga ke tengah badan jembatan untuk mengambil gambar, lalu kembali lagi ke sisi asalnya. (k21/ Marlina A. Jobs)Oleh Hendra WibawaBisnis Indonesia

Rukindo-Pelindo segera merger

SURABAYA: Kementerian BUMN mempertegas kebijakan merger PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) dengan PT Pelabuhan Indonesia sebagai upaya penyehatan BUMN di bidang jasa pengerukan itu.Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan pemerintah telah mengambil kebijakan untuk penyehatan PT Rukindo dengan mengambil opsi merger, yakni semua proses operasional BUMN jasa pengerukan itu akan ditangani oleh manajemen Pelindo I, II, III, dan IV."Kebijakan ini [merger] menyangkut upaya penyehatan kembali PT Rukindo yang selama ini mengalami kesulitan finansial akut. Nantinya, PT Rukindo akan diserahkan kepada Pelindo yang selama ini memang merupakan salah satu pengguna utama jasa. Dengan demikian, diharapkan kondisinya semakin membaik," katanya di Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu. (Bisnis/k21)