Senin, 19/04/2010 JAKARTA : Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) meminta dukungan organisasi Asean Shipowners’ Federation (ASF) dalam upaya keluar dari zona war risk seperti yang ditetapkan oleh Joint War Committee (JWC).
Sugiman Layanto, Ketua Bidang Angkutan Lepas Pantai Dewan Pengurus Pusat INSA, mengatakan INSA menyampaikan hal itu pada pertemuan anggota ASF di Hong Kong, pekan lalu.
Dukungan dari ASF sangat penting supaya perjuangan Indonesia untuk keluar dari zina war risk lebih mudah.
“INSA telah meminta ASF membantu mengeluarkan bagian dari Indonesia yang masih dianggap war risk,” katanya kepada Bisnis.com, siang ini.
Organisasi pelayaran ASF menggelar pertemuan di Hongkong pekan lalu yang membahas berbagai masalah pelayaran di dunia.
Dalam pertemuan itu, INSA yang diwakili Ketua Bidang Angkutan Lepas Pantai Sugiman Layanto meminta dukungan ASF agar Indonesia dikeluarkan dari zona war risk.
Seperti diketahui, dalam pertemuan JWC pada November tahun lalu mengeluarkan daftar sejumlah kawasan perairan pada negara-negara yang dinyatakan berpotensi meningkatnya ancaman perang, terorisme, dan bahaya kerusuhan lainnya.
Sejumlah kawasan di Indonesia yang masuk dalam daftar JWC, yakni Kalimantan, khususnya Balikpapan serta sebelah utara pantai timur Kudat dan Tarakan, Tanjung Priok, dan sebelah utara pantai timur Sumatra (Belawan).
Akibatnya, setiap kapal yang mau masuk ke kawasan itu dikenakan biaya tambahan asuransi kapal sebesar mencapai 0,00125% per perjalanan dari total nilai kapal. Negara lainnya seperti Somalia dikenai 1% dari nilai kapal.
Maman Permana, Sekretaris Masyarakat Pelayaran, Pelabuhan dan Lingkungan Maritim (Mappel) mengatakan penetapan Indonesia ke dalam zona war risk itu tidak adil karena saat serangan world trade center (WTC), Amerika Serikat (AS) tidak dikenakan war risk. (wiw/bisnis.com/rs)
Sugiman Layanto, Ketua Bidang Angkutan Lepas Pantai Dewan Pengurus Pusat INSA, mengatakan INSA menyampaikan hal itu pada pertemuan anggota ASF di Hong Kong, pekan lalu.
Dukungan dari ASF sangat penting supaya perjuangan Indonesia untuk keluar dari zina war risk lebih mudah.
“INSA telah meminta ASF membantu mengeluarkan bagian dari Indonesia yang masih dianggap war risk,” katanya kepada Bisnis.com, siang ini.
Organisasi pelayaran ASF menggelar pertemuan di Hongkong pekan lalu yang membahas berbagai masalah pelayaran di dunia.
Dalam pertemuan itu, INSA yang diwakili Ketua Bidang Angkutan Lepas Pantai Sugiman Layanto meminta dukungan ASF agar Indonesia dikeluarkan dari zona war risk.
Seperti diketahui, dalam pertemuan JWC pada November tahun lalu mengeluarkan daftar sejumlah kawasan perairan pada negara-negara yang dinyatakan berpotensi meningkatnya ancaman perang, terorisme, dan bahaya kerusuhan lainnya.
Sejumlah kawasan di Indonesia yang masuk dalam daftar JWC, yakni Kalimantan, khususnya Balikpapan serta sebelah utara pantai timur Kudat dan Tarakan, Tanjung Priok, dan sebelah utara pantai timur Sumatra (Belawan).
Akibatnya, setiap kapal yang mau masuk ke kawasan itu dikenakan biaya tambahan asuransi kapal sebesar mencapai 0,00125% per perjalanan dari total nilai kapal. Negara lainnya seperti Somalia dikenai 1% dari nilai kapal.
Maman Permana, Sekretaris Masyarakat Pelayaran, Pelabuhan dan Lingkungan Maritim (Mappel) mengatakan penetapan Indonesia ke dalam zona war risk itu tidak adil karena saat serangan world trade center (WTC), Amerika Serikat (AS) tidak dikenakan war risk. (wiw/bisnis.com/rs)
