Kebijakan konversi energi RI jadi percontohan

Kamis, 15/04/2010 12:50:42 WIBOleh: Irsad Sati

JAKARTA (Bisnis.com): Indonesia menjadi percontohan kebijakan konversi energi masyarakat dunia karena dinilai berhasil dalam mengubah pola penggunaan minyak tanah ke gas LPG dengan objek sasaran mencapai 52 juta keluarga.

Mantan Wapres Jusuf Kalla mengatakan kebijakan konversi energi minyak tanah ke LPG yang dimulai sejak 2005, dianggap oleh sejumlah negara sebagai program yang berhasil, sehingga mereka ingin belajar dari Indonesia untuk mengadopsi kebijakan serupa.

"Kebijakan itu dianggap luar biasa oleh dunia karena mampu menghapus subsidi Rp40 triliun per tahun tanpa gejolak dengan jumlah sasaran terluas di dunia melibatkan 52 juta rumah tangga di Indonesia yang selama ini memakai minyak tanah," katanya dalam kuliah JK on Leadership pada program pasca sarjana bisnis Universitas Paramadina, Jakarta, hari ini.

Dia mengungkapkan sejumlah negara telah menyatakan minatnya untuk mempelajari kebijakan konversi energi yang dilakukan Indonesia untuk diadopsi, seperti Brasil, Mesir, Nigeria, dan Malaysia.

Dalam hal ini, tambahnya, pemerintah negara-negara itu sudah melakukan komunikasi untuk meminta kesediaan Indonesia berbagai pengalaman dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Menurut Kalla, konversi energi dari minyak tanah ke LPG itu merupakan bagian dari desain kebijakan efisiensi energi nasional secara keseluruhan. Pasalnya, selama ini sudah menjadi penyakit akut bagi anggaran negara karena besarnya beban subsidi.

"Kebijakan itu dirancang satu paket dengan konversi bahan bakar pembangkit PLN dari minyak ke gas atau batu bara sehingga menciptakan sistem energi yang murah, tetapi tidak membebani negara dari segi alokasi subsidi anggaran."

Dia menjelaskan perubahan pola dan paradigma konsumsi energi masyarakat kelas bawah dari minyak tanah ke LPG mampu memberikan penghapusan subsidi yang tersedot untuk minyak tanah yang nilainya mencapai Rp40 triliun per tahun.

"Kalau ini dihitung dari sudut pandang bisnis, konversi itu merupakan keputusan bisnis luar biasa dengan tingkat IRR-nya mencapai 250% karena dengan biaya konversi Rp15 triliun bisa menghemat subsidi Rp40 triliun per tahun," katanya.

Biaya konversi, lanjutnya, bisa untuk sekian tahun ke depan karena biaya itu untuk program kompor dan tabung gas gratis yang dibagikan kepada masyarakat.

Di sisi lain, katanya, Presiden AS Barack Obama memuji kebijakan itu karena dianggap berhasil menghapus subsidi energi tanpa gejolak dan memperkuat upaya pengembangan energi ramah lingkungan.

"LPG kan jauh lebih ramah lingkungan ketimbang memakai minyak tanah. Jadi ini dinilai Obama prestasi terpenting yang dilakukan pemerintah Indonesia."

JK mengharapkan konversi energi itu bisa terus ditingkatkan agar dampaknya bisa makin besar untuk kepentingan penghematan anggaran, sehingga APBN bisa dialokasikan untuk kepentingan yang lebih luas untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini, lanjutnya, kalau produksi energi nasional yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara dengan semua perusahaan pembangkit dan PT Pertamina bisa lebih efisien, akan menjadikan sistem pengalokasian anggaran negara menjadi lebih berkualitas untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat.

"Arah pengembangan energi nasional harus terus makin efisien dan tersedia. Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang dimulai sejak 2005 itu merupakan tonggak sejarahnya yang bisa diinovasi lagi dalam program konversi energi yang lebih luas," katanya.(yn)

Komnas HAM selidiki insiden Priok

Kamis, 15/04/2010 16:06:59 WIBOleh: Antara

JAKARTA (Antara): Komnas HAM berjanji dalam dua pekan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kerusuhan di Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu (kemarin).

"Kita menargetkan penyelidikan peristiwa di Koja berlangsung selama dua pekan," kata komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh, ketika menerima pengaduan dari Petisi 28 terkait peristiwa Koja, di Jakarta, hari ini.

Dia mengatakan sebenarnya pihaknya sejak jauh-jauh hari meminta pihak pemprov untuk tidak melakukan penertiban di kawasan kompleks pemakaman Mbah Priok itu.

"Kita juga memberitahukan kepada pihak Pelindo untuk melakukan proses mediasi dahulu," katanya.

Karena itu, ia menyayangkan peristiwa yang sebenarnya tidak perlu terjadi tersebut.

Hal senada dikatakan oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Nucholish, pihaknya akan memfokuskan siapa yang melakukan perintah penertiban itu.

"Kemudian perintah itu diterima siapa," katanya.

Nantinya, kata dia, kalau dari hasil penyelidikan ada praktik suap soal pembebasan lahan itu.

"Maka kita akan koordinasikan dengan satgas pemberantasan mafia hukum," katanya.

Dia juga mengharapkan DPR untuk mengevaluasi kembali keberadaan Satpol PP.

"Kalau perlu dikembalikan saja fungsi satpol PP menjadi penjaga tempat-tempat milik pemprov DKI Jakarta," katanya.

Sementara itu, Petisi 28 meminta agar satpol PP dibubarkan karena telah menjadi alat kekerasan negara dalam menjalankan tugasnya.

Serta gubernur dan wakil gubernur dan kepala satpol PP untuk mundur dari jabatannya. (ts)

Yenny: Insiden Priok harus diusut tuntas

Kamis, 15/04/2010 16:03:34 WIBOleh: Antara

JAKARTA (Antara): Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hasil Muktamar Luar Biasa (MLB) di Parung, Zannuba Arifah Chafshoh atau Yenny Wahid, meminta bentrokan warga dan aparat di Koja, Jakarta Utara, diusut tuntas.

"Insiden itu harus diusut tuntas, siapa yang sebenarnya bertanggungjawab atas insiden tersebut," katanya dalam pernyataan sikap di Jakarta, hari ini.

Dalam pernyataan tertulisnya, Yenny mengingatkan seluruh pihak agar mampu menahan diri, tidak terpancing emosi dan provokasi.

"Sedangkan pada pemerintah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menyangkut program-program pembangunan," kata putri mantan Presiden Abdurahman Wahid alis Gus Dur itu.

Dalam menyikapi sengketa lahan atau tanah, pemerintah dan aparat seharusnya lebih dapat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan daripada kekerasan.

"Pemerintah dan jajaran aparatnya, harus lebih peka terhadap suara warga," ujar Yenny.

Tak hanya itu, program pembangunan nasional pemerintah jangan sekadar mengejar materi atau keuntungan komersial, melainkan mempertimbangkan pula kekayaan dan kearifan lokal yang ada.

"Makam Mbah Priok merupakan salah satu situs budaya dan spiritual yang dimiliki warga Tanjung Priok yang harus dipertahankan," ujar Yenny.

Bentrokan warga dan aparat di Koja, Jakarta Utara yang terjadi sepanjang Rabu (kemarin) mengakibatkan dua orang tewas, sekitar 130 orang luka-luka dan puluhan mobil dibakar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka dialog untuk menyelesaikan masalah ini. Pemprov tidak berniat untuk menggusur makam, tetapi bangunan pendopo yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Makam Mbah Priuk justru akan dipercantik. Pelindo juga sudah menyetujui pemberian uang kerohiman Rp2,5 miliar bagi ahli waris dan tanah 5.000 meter persegi bagi kepentingan masjid. (ts)

Menyoal demokratisasi BUMN

Senin, 12/04/2010 08:54:53 WIBOleh: Revrisond Baswir

Krisis demi krisis yang melanda perekonomian dunia ternyata berpengaruh cukup besar terhadap kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan badan usaha milik negara (BUMN).

Jika krisis keuangan yang melanda beberapa negara Asia Timur dan Tenggara pada 1997/1998 mendorong pemerintah untuk melakukan privatisasi BUMN, maka krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara industri utama pada 2007 lalu, justru cenderung mendorong pemerintah untuk kembali merangkul BUMN sebagai kekuatan strategis perekonomian nasional.

Latar belakang pergeseran kebijakan itu tentu tidak dapat dilepaskan dari kombinasi perubahan situasi lingkungan ekonomi-politik internasional dan tarik menarik antarkepentingan yang memengaruhi perumusan kebijakan ekonomi-politik nasional.

Terkait dengan krisis keuangan 1997/1998, peran Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai dokter penyelamat perekonomian Indonesia tidak mungkin diabaikan. Secara lebih tegas, melalui berbagai nota kesepahaman yang disodorkannya, peran IMF sebagai otak pelaksanaan privatisasi yang dilakukan pemerintah tidak mungkin dibantah.

Kenyataan itu masih diperparah oleh masih dominannya peranan Mafia Berkeley dalam pentas ekonomi-politik nasional. Implikasi dari kombinasi dua kepentingan ekonomi-politik yang sangat propasar itu, maka mudah dimengerti bila privatisasi BUMN cenderung mencuat menjadi kebijakan prioritas. Sebagaimana direpresentasikan antara lain oleh Frans Seda, "Semua BUMN harus diprivatisasi."

Kini, menyusul krisis keuangan yang dialami AS pada 2007, masyarakat internasional secara mengejutkan menyaksikan ditempuhnya kebijakan penyelamatan perusahaan (bail-out) dan penggelontoran stimulus fiskal dalam jumlah yang luar biasa besarnya.

Bahkan, sebagaimana terungkap dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh negara-negara G-20, kebijakan penggelontoran stimulus fiskal cenderung ditetapkan sebagai kebijakan prioritas dan karena itu dipromosikan sebagai kebijakan yang harus ditempuh oleh semua negara anggota G-20.

Ditambah oleh semakin kerasnya perlawanan terhadap pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara nasional, maka kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan BUMN pun cenderung berbalik arah.

Walaupun pelaksanaan privatisasi masih tetap menjadi kebijakan resmi pemerintah, termasuk dengan mencantumkannya sebagai salah satu pos pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi keberadaan BUMN sebagai kekuatan strategis perekonomian nasional kembali mencuat ke permukaan.

Pertanyaannya, sejauh manakah pergeseran orientasi kebijakan tersebut benar-benar telah dijabarkan dalam bentuk rencana strategis dan rencana aksi penyelenggaraan BUMN? Lebih dari itu, sejauh manakah infrastruktur penyelenggaraan BUMN telah dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut?

Kinerja BUMN

Sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin ada baiknya bila perkembangan kinerja BUMN dalam beberapa tahun belakangan dikemukakan secara ringkas.

Secara kseluruhan, total aset BUMN pada akhir 2009 diperkirakan telah mencapai Rp2.150 triliun. Angka itu lebih besar Rp77 triliun dari total aset BUMN pada 2008 yang mencapai Rp1.976 triliun.

Pendapatan usaha BUMN pada akhir 2009 diperkirakan mencapai Rp930 triliun, atau merosot Rp270 triliun dari pendapatan usaha 2008 yang mencapai Rp1.200 triliun. Sedangkan laba bersih BUMN diperkirakan mencapai Rp74 triliun atau merosot Rp5 triliun dari laba bersih 2008 yang mencapai Rp79 trilyun.

Dengan laba bersih sebesar itu, maka setoran dividen BUMN pada akhir 2009 diperkirakan mencapai Rp28,6 triliun. Dibandingkan dengan setoran 2008 sebesar Rp25 triliun, setoran dividen BUMN meningkat sebesar Rp3,6 triliun.

Walaupun perkembangan kinerja BUMN secara umum tidak terlalu mengecewakan, tetapi bila ditelusuri lebih jauh, akan terungkap bahwa ternyata tidak seluruh BUMN memiliki kontribusi sepadan terhadap kinerja keseluruhan BUMN tersebut.

Dari sekitar 139 BUMN yang ada, diperkirakan hanya sekitar 22 BUMN yang benar-benar memberikan sumbangan signifikan terhadap kinerja keseluruhan BUMN.

Total aset ke-22 BUMN papan atas seperti Pertamina, PGN, PLN, Bank Mandiri, BRI, dan Jamsostek, diperkirakan meliputi 90% dari total aset seluruh BUMN, sedangkan laba bersih ke 22 BUMN papan atas tersebut, kecuali PLN, diperkirakan meliputi 80% dari total laba bersih seluruh BUMN.

Perlu ditambahkan, selain terdapat perbedaan yang cukup besar antara BUMN papan atas dan kelompok BUMN di bawahnya, diperkirakan sekitar 20 BUMN masih tetap mempertahankan posisinya sebagai BUMN merugi. Beberapa diantaranya adalah Pelni, Perum PPD, Merpati, PAL, PTPN XIV, dan Balai Pustaka.

Dengan ukuran dan kinerja yang sangat bervariasi tersebut, mudah dimengerti bila citra BUMN belum banyak berubah. Lebih-lebih, bila disimak berdasarkan produktivitas asetnya.

Return on asset (ROA) BUMN secara bersama-sama dalam 15 tahun terakhir hanya berkisar antara 1,5% dan 5%. Sedangkan on return equity (ROE) BUMN untuk periode yang sama hanya berkisar antara 5% hingga 25%.

Kenyataan yang memprihatinkan tersebut, di tengah-tengah pergeseran kebijakan yang dilakukan pemerintah, tentu mendorong kita untuk kembali mempertanyakan wujud konkret rencana strategis dan rencana aksi pemerintah dalam menyelenggarakan BUMN.

Artinya, secara khusus, langkah-langkah konkret apa sajakah yang akan dilakukan pemerintah dalam mengonsolidasikan potensi dan keragaman BUMN?

Demokratisasi BUMN

Bila dicermati wacana yang berkembang seputar rencana strategis dan rencana aksi untuk mengonsolidasikan potensi dan keragaman BUMNyang berkembang belakangan ini, dalam 10 tahun terakhir boleh dikatakan tidak terjadi perubahan yang berarti.

Sebagaimana dicanangkan oleh Tanri Abeng 10 tahun yang lalu, rencana strategis dan rencana aksi penyelenggaraan BUMN ternyata masih tetap mengacu pada tiga kata kunci berikut: restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi.

Bahwa setelah sepuluh tahun jargon restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi masih tetap bertahan, lebih-lebih setelah terjadinya krisis keuangan di AS pada 2007, keabsahan rencana startegis dan rencana aksi itu tentu layak dipertanyakan.

Artinya, jika pemerintah memang benar-benar hendak menjadikan BUMN sebagai kekuatan startegis perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, masih relevankah pengkonsolidasian potensi dan keragaman BUMN dilakukan dengan logika restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi tersebut?

Lebih-lebih bila diletakkan dalam kerangka visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Sebagai kekuatan strategis perekonomian nasional, BUMN tentu wajib menerjemahkan ketiga aspek visi tersebut ke dalam rencana strategis dan rencana aksinya.

Sebagai misal, selain berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial, langkah-langkah konkret apa sajakah yang akan dilakukan BUMN dalam turut memperkuat pilar-pilar demokrasi?

Perlu dicatat, selain mengamanatkan penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasi hajat hidup orang banyak, Pasal 33 UUD 1945 juga mengamanatkan pelembagaan demokrasi ekonomi.

Pertanyaannya, peran apakah yang akan dimainkan BUMN dalam turut mewujudkan demokrasi ekonomi pada tingkat penyelenggaraan BUMN?

Pertanyaan tersebut, hemat saya, tidak hanya menuntut dilakukannya prubahan mendasar dalam merumuskan logika dasar rencana strategis dan rencana aksi penyelenggaraan BUMN. Hal itu juga menuntut perubahan mendasar dalam penataan infrastruktur penyelenggaraan BUMN.

Sejumlah produk perundang-undangan yang dibangun dalam kerangka restrukturisasi, profitisasi, privatisasi, dan mengabaikan pelembagaan demokrasi ekonomi perlu ditinjau ulang. Jika tidak, rencana startegis dan rencana aksi penyelenggaraan BUMN akan terus terjebak di wilayah abu-abu. Wallahualam bissawab.

Oleh Revrisond Baswir
Deklarator Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Bentrok Koja ancam investasi angkutan laut

Kamis, 15/04/2010 15:47:58 WIBOleh: Tularji

JAKARTA (Bisnis.com): Bentrok antara aparat dengan massa di terminal peti kemas (TPK) Koja, pelabuhan Tanjung Priok, dapat berimplikasi terhadap rencana masuknya investasi di sektor infrastruktur angkutan laut.

Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Carmelita Hartoto mengatakan kerusuhan tersebut telah mencederai sektor pengangkutan laut Indonesia yang kini daya saingnya sedang rendah.

Untuk itu, dia mengharapkan PT Pelindo II dan pemerintah mencari solusi yang terbaik supaya proses recovery dapat dilakukan. "Ini bukan soal kerugian pengusaha, tetapi kepentingan perekonomian nasional," katanya kepada Bisnis.com, hari ini.

Menurut dia, proses penertiban pelabuhan di Indonesia dalam rangka memacu daya saing perlu tetap dilanjutkan supaya arus barang, baik ekspor-impor maupun dalam negeri, semakin lancar.

Bentrok di Priok kemarin menyebabkan dua kapal kontainer yakni KMTC Port Klang yang diageni oleh PT Samudera Indonesia dan kapal MSC Asia yang diageni oleh PT Anda Lautan tertahan. Sementara itu, kegiatan pengangkutan peti kemas dari dan ke TPK Koja juga terhenti.

Pagi tadi, satu unit kapal lagi telah sandar di terminal Koja. Kapal NYK bermuatan 1.000 TEUs tersebut memiliki rute Singapura—Tanjung Priok. Di sisi lain, masih ada dua kapal yang tertahan di laut karena gangguan operasional bongkar muat di TPK Koja tersebut.

Hingga siang tadi, pintu utama terminal Koja masih belum dibuka. Pelayanan ke luar dan masuk peti kemas masih dialihkan melalui JICT setelah TPK Koja dan JICT sepakat membuka akses dalam rangka memperlancar arus barang ekspor dan impor.

General Manager Koja Doso Agung mengatakan strategi tersebut diambil supaya potensi terhambatnya lalu lintas peti kemas ke TPK Koja bisa ditekan sehingga muatan barang ekspor dan impor dapat terlayani.(er)

Ekspor via Tanjung Priok lancar

Kamis, 15/04/2010 13:43:10 WIBOleh: Linda T. Silitonga & Irsad Sati

JAKARTA (Bisnis.com): Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan tidak ada kegiatan ekspor yang terhambat karena beberapa pintu pelabuhan peti kemas tetap dibuka untuk memperlancar kegiatan bongkar muat di pelabuhan internasional tersebut.

"Jadi tidak semuanya terblokir dan tidak ada perjalanan ekspor terhambat," tuturnya di Jakarta International Expo, Kemayoran, hari ini.

Sementara itu Menhub Freddy Numberi mengakui kerusuhan di lokasi Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok kemarin mengganggu kegiatan bongkar muat kontainer pada shift I dan II, tapi kegiatan operasional secara keseluruhan berjalan lancar.

"Tidak ada masalah. Kemarin, memang di Koja terganggu, tapi yang lainnya lancar. Terimasih pada semua pihak dan masyarakat yang telah membantu [menenangkan kasus Koja]," katanya.

Sebelumnya, Kadin sudah meminta pemerintah untuk mengamankan kegiatan bongkar muat di pelabuhan tersebut karena dikhawatirkan menganggu kegiatan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan dan industri yang beroperasi Indonesia yang mengapalkan produknya via pelabuhan tersebut. (mrp)

Menhub: Ekspor tetap berjalan normal

Kamis, 15/04/2010 12:43:34 WIBOleh: Hendra Wibawa

JAKARTA (Bisnis.com): Menteri Perhubungan Freddy Numberi menyatakan aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok tetap berjalan kendati kegiatan di Terminal Peti Kemas (TPK) Koja terhenti akibat tragedi Koja, Jakarta Utara, kemarin.

"Ekspor tetap berjalan normal, itu khan khusus Koja saja [kerusuhan]," katanya di sela-sela acara Infrastructure Asia 2010 di JIExpo Kemayoran Jakarta, hari ini.

Menhub menjelaskan penyelesaian masalah sepenuhnya akan diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta untuk menyelesaikannya.

Menhub menyatakan arus barang masuk dan keluar TPK Koja hanya terganggu selama dua shift kerja, sedangkan terminal lain seperti Jakarta International Container Terminal (JICT) tidak terganggu.

Namun, Freddy belum dapat menyebutkan berapa besar arus barang di TPK Koja yang tertahan termasuk kerugian yang diderita pemilik barang dan operator pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Menhub menyerahkan penyelesaian kasus kerusuhan Koja yang dipicu rencana penggusuran bangunan di sekitar makam Mbah Priuk kepada Pelindo II dan Pemprov DKI Jakarta. "Itu urusan Pemda-lah yang menangani," tegas Freddy.

Bentrokan antara warga dan Satuan Polisi Pamong Praja (PP) saat eksekusi makam Al Arif Billah Hasan bin Muhammad Al Haddad atau biasa dikenal dengan nama Mbah Priuk kemarin mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di kedua belah pihak. Para korban dirawat di RSUD Koja, Jakarta Utara.(er)

Hindari konflik, Pelindo II disarankan reklamasi laut

Kamis, 15/04/2010 12:33:50 WIBOleh: Hendra Wibawa

JAKARTA (Bisnis.com): PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II diminta memperluas lahan Pelabuhan Tanjung Priok dengan mereklamasi laut ketimbang menggusur lahan pemakaman Mbah Priuk di Koja, Jakarta Utara.

Pendiri Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri Indonesia (APDII) Nasdion Agoes mengatakan pilihan reklamasi laut Tanjung Priok tidak banyak menimbulkan dampak sosial seperti bila menggusur pemakaman dan permukiman.

"Kalau Pelindo II mau memperluas kegiatannya, perluaslah ke arah laut. Ini lebih mahal tetapi lebih baik untuk bisnis ke depan," katanya hari ini.

Dia menyatakan perluasan lapangan penumpukan melalui reklamasi laut lebih baik dari sisi pemenuhan persyaratan kode internasional tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan atau international ship and port facility security (ISPS) Code.

Nasdion melanjutkan pilihan reklamasi laut memang membutuhkan biaya mahal dibandingkan dengan membebaskan lahan di sekitar pelabuhan. "Namun, reklamasi laut jauh lebih baik bagi bisnis kepelabuhanan yang sarat peraturan keamanan," ucap dia.

Nasdion juga menyesalkan kemelut berdarah dalam proses penggusuran lahan pemakaman Mbah Priuk di Koja Jakut yang diklaim sebagai milik Pelindo II.

Dia mempertanyakan pengakuan Pelindo II yang merasa memiliki tanah di Koja melalui kesepakatan dua menteri tentang daerah lingkungan kerja (DLKr), padahal makam itu telah ada sebelum BUMN itu didirikan.

Bentrokan antara warga dan Satuan Polisi PP saat eksekusi makam Al Arif Billah Hasan bin Muhammad Al Haddad atau biasa dikenal dengan nama Mbah Priuk itu mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di kedua belah pihak. Para korban dirawat di RSUD Koja, Jakarta Utara.(er)

TPK Koja layani sandar kapal NYK pascabentrok

Kamis, 15/04/2010 12:18:12 WIBOleh: Tularji

JAKARTA (Bisnis.com): Terminal peti kemas (TPK) Koja di pelabuhan Tanjung Priok tadi pagi telah menerima pelayanan sandar kapal NYK (Nippon Yusen Kaisha) bermuatan sekitar 1.000 TEUs kontainer meskipun pelayanan peti kemas masih belum pulih.

Dengan demikian, saat ini terdapat tiga unit kapal peti kemas yang melakukan bongkar muat di terminal Koja. Dua lainnya adalah kapal kontainer KMTC Port Klang (bukan Poltang) yang diageni oleh PT Samudera Indonesia, dan kapal MSC Asia yang diageni PT Anda Lautan.

Asmari Herry, Executive Director PT Samudera Shipping Line Ltd, Grup Samudera Indonesia yang mengageni KMTC Port Klang, mengatakan saat ini kegiatan bongkar muat kapal kontainer di terminal Koja sudah mulai dilakukan.

Menurut dia, kegiatan bongkar muat dilakukan setelah TPK Koja bekerja sama dengan Jakarta International Container Terminal (JICT) mengatur arus lalu lintas peti kemas dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok pascabentrok aparat dengan massa kemarin.

Dia menjelaskan hingga kini pintu masuk ke Koja masih ditutup. "Saat ini bongkar muat peti kemas dilanjutkan kembali, itupun dengan menggunakan gate-nya JICT karena gate-nya TPK Koja masih ditutup dan dijaga aparat keamanan," katanya siang ini.

Kapal NYK membawa produk impor dan ekspor ke Indonesia dengan rute Singapura - Tanjung Priok. Kapal itu dijadwalkan sudah meninggalkan Priok besok setelah bongkar muat peti kemas selesai dilakukan.

GM TPK Koja Doso Agung mengatakan peti kemas impor dari TPK Koja akan melalui JICT dahulu sebelum ke luar dari area Pelabuhan Tanjung Priok. Begitu juga dengan peti kemas ekspor, harus melalui JICT dulu sebelum ke TPK Koja.

Strategi tersebut dipilih guna menekan potensi terhambatnya lalu lintas peti kemas. "Bekerja sama dengan JICT, membuka empat gate. Gate satu dan dua untuk peti kemas ekspor, dan gate 12 dan 13 untuk peti kemas impor. Kemarin malam pelayanan dihentikan demi keamanan," jelasnya.(er)

TPK Koja-JICT atur lalu lintas peti kemas

Kamis, 15/04/2010 11:10:23 WIBOleh: Raydion Subiantoro

JAKARTA (Bisnis.com): Terminal peti kemas (TPK) Koja bekerja sama dengan Jakarta International Container Terminal (JICT) dalam pengaturan arus lalu lintas peti kemas dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok, menyusul pecahnya kerusuhan kemarin di Koja, Jakut.

GM TPK Koja Doso Agung mengatakan peti kemas impor dari TPK Koja akan melalui JICT dahulu sebelum keluar dari area Pelabuhan Tanjung Priok. Begitu juga dengan peti kemas ekspor, harus melalui JICT dulu sebelum ke TPK Koja.

Strategi tersebut dipilih guna menekan potensi terhambatnya lalu lintas peti kemas.

“Bekerja sama dengan JICT, membuka empat gate. Gate satu dan dua untuk peti kemas ekspor, dan gate 12 dan 13 untuk peti kemas impor. Ini dilakukan sejak tadi pagi pukul 07.00. Kemarin malam pelayanan dihentikan demi keamanan. Pekerja di shift dua dan tiga diliburkan,” jelasnya siang ini.

Dia menuturkan keadaan di depan area TPK Koja tidak memungkinkan peti kemas bisa keluar langsung. Oleh karena itu, jelasnya, peti kemas harus melalui JICT sebelum bisa keluar.

“Banyak kendaraan terbakar. Keadaannya cukup berantakan. Jadi tidak mungkin peti kemas keluar langsung dari TPK Koja,” paparnya.

Doso mengatakan potensi kerugian yang diderita TPK Koja sebesar Rp2 miliar, belum termasuk kerugian dari perusahaan pelayaran dan pemilik barang akibat terhambatnya lalu lintas peti kemas.(er)

Terminal peti kemas Koja diharapkan normal hari ini

Kamis, 15/04/2010 09:44:57 WIBOleh: Tularji

JAKARTA (Bisnis.com): Pelaku usaha pelayaran berharap kegiatan pelayanan kapal di terminal peti kemas Koja, Tanjung Priok sudah normal hari ini supaya arus barang ekspor dan impor melalui terminal itu kembali lancar.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mengatakan organisasinya belum dapat memastikan kapan dua kapal peti kemas yang tertahan di terminal itu sejak kemarin bisa meninggalkan Priok.

Kedua kapal kontainer tersebut adalah KMTC Poltang yang diageni oleh PT Samudera Indonesia, dan kapal MSC Asia yang diageni oleh PT Anda Lautan. Kapal tersebut masing-masing membawa 12.000 TEUs kontainer.

Keduanya tertahan di terminal peti kemas Koja, Tanjung Priok setelah terjadi bentrok antara aparat Satpol PP dengan massa. “Hari ini kami harapkan kegiatan di terminal Koja sudah normal,” katanya kepada Bisnis.com, pagi ini.

Menurut dia, bentrok antara Satpol PP dan massa di Priok menyebabkan kegiatan bongkar muat peti kemas di terminal Koja terganggu sehingga pelayanan terhadap kedua kapal tersebut tersendat.

KMTC Poltang dijadwalkan meninggalkan pelabuhan Priok tadi malam menuju Hong Kong, China dan Korea Selatan, tetapi akibat gangguan operasional hingga tadi malam kapal tersebut belum bisa berangkat.

Executive Director PT Samudera Shipping Line Ltd Asmari Herry mengatakan tersendatnya kegiatan bongkar muat kapal KMTC Poltang di terminal Kodja Bahari berimplikasi terhadap jadwal pelayanan kapal itu di sejumlah pelabuhan dunia.

Menurut dia, kerugian pelayaran tidak hanya terjadi Priok karena tersendatnya pelayanan terhadap satu unit kapal di pelabuhan terbesar di Indonesia itu berimbas kepada jadwal kapal tersebut di pelabuhan lainnya di dunia.

Karena itu, dia mengharapkan hari ini gangguan operasional di Tanjung Priok sudah dapat diatasi supaya kapal-kapal yang tertahan di pelabuhan Koja bisa beraktivitas normal kembali sehingga kerugian pelayaran dapat ditekan. (mrp)

Arus peti kemas Tanjung Priok masih lumpuh

Kamis, 15/04/2010 09:14:40 WIBOleh: Tularji

JAKARTA (Bisnis.com): Arus keluar masuk peti kemas dari dan ke terminal peti kemas masih lumpuh pasca-bentrok antara aparat Satpol PP dengan massa dalam penertiban bangunan di sekitar makam Mbah Priok.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Sudirman mengatakan sebenarnya aktivitas di pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut mulai beransur normal sejak pukul 22.00 tadi malam, tetapi baru yang berada di luar terminal Koja. Sementara di terminal peti kemas Koja masih terhenti. “Hingga pagi ini truk-truk kontainer belum bisa beraktivitas normal mengangkut keluar atau masuk membawa peti kemas ke terminal Koja itu,” katanya kepada Bisnis.com. pagi ini.

Akibatnya, operasional layanan peti kemas tersebut terganggu, sehingga kegiatan pengangkutan ekspor dan impor tersendat. Hingga kini belum bisa dipastikan kapan kegiatan pengangkutan peti kemas di Koja bisa normal, padahal ada dua kapal yang menunggu pelayanan di terminal itu.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W.S utjipto mengatakan bentrok di Tanjung Priok menyebabkan dua kapal kontainer yakni KMTC Poltang yang diageni PT Samudera Indonesia, dan kapal MSC Asia yang diageni Anda Lautan terhenti sejak pagi.

KMTC Poltang dari Korea membawa peralatan elektronik dan suku cadang ke Indonesia. Kedua kapal itu masing-masing membawa 12.000 TEUS. “Kami berharap tersendatnya pelayanan di Tanjung Priok segera teratasi,” katanya.

Eksekusi pembebasan lahan seluar 1,4 hektare di sekitar makam Mbak Priok, tokoh muslim lagendaris telah memicu bentrokan berdarah. Bentrok fisik antara massa dan petugas Satpol PP tidak bisa dihindarkan.

TPK Koja adalah satu dari empat pengelola bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok. Tiga lainnya adalah Jakarta International Container Terminal (JICT), PT Multi Terminal Indonesia (MTI), dan Terminal Konvensional PT Pelindo II. (mrp)

Depalindo sesalkan kerusuhan di Koja

Rabu, 14/04/2010 17:45:25 WIBOleh: Raydion Subiantoro

JAKARTA (Bisnis.com): Dewan Pengguna Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) menyayangkan kerusuhan yang terjadi di Koja, Jakarta Utara, karena menghambat arus lalu lintas barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro mengatakan pelayanan peti kemas yang harus melalui pemeriksaan fisik atau behandle tidak bisa dilakukan.

“Barang masuk dan keluar Pelabuhan Tanjung Priok tertunda. Selain itu, lokasi kerusuhan dekat dengan tempat behandle, di sekitar Koja. Informasinya, behandle belum bisa dilakukan,” jelasnya sore ini.

Dia mengatakan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan pemerintah daerah harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar, agar permasalahan tidak berlarut-larut sehingga berdampak terhadap perekonomian nasional.

Toto juga mengimbau masyarakat sekitar agar bisa meredam emosi, karena Pelabuhan Priok adalah objek vital untuk mendukung pertumbuhan perekonomian.

“Kami mengimbau agar masyarakat jangan membabi buta. Priok cukup penting bagi dunia usaha, untuk kelancaran arus barang. Pelindo dan pemda juga harus cepat mencari jalan keluar,” jelasnya. (wiw)

'Amankan kapal milik Pertamina di Tg. Priok'

Rabu, 14/04/2010 17:10:47 WIBOleh: Raydion Subiantoro & Hendra Wibawa

JAKARTA (Bisnis.com): Kementerian Perhubungan menginstruksikan untuk mengamankan kapal milik PT Pertamina di Terminal Pelabuhan Tanjung Priok sebagai antisipasi meluasnya kerusuhan di Koja, Jakarta Utara.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Sunaryo menuturkan dirinya sudah meminta agar sejumlah tug boat bersiap di dekat kapal Pertamina.

"Instruksi khusus, tug boat siaga di depan kapal tanker Pertamina untuk sewaktu-waktu menarik keluar. Berkembangnya kerusuhan, bila semakin meluas, pasti akan ke kapal Pertamina. Seandainya massa menerobos, yang pertama ditemui Pertamina," katanya sore ini.

Dia mengatakan pihaknya fokus pada pengamanan di dalam Pelabuhan Priok, supaya aktivitas tidak terganggu. "Menjaga agar tidak ada orang yang tidak berkepentingan bisa masuk. Di dalam, kami siagakan Adpel dan coast guard. Kegiatan pelabuhan tidak boleh terganggu. Kalau di luar pelabuhan itu urusan Satpol PP dan polisi," katanya.

Sunaryo mengatakan untuk sementara waktu barang-barang yang baru dibongkar dari kapal akan ditaruh di gudang-gudang di dalam area Pelabuhan Tanjung Priok, untuk meminimalisasikan potensi adanya gangguan.(yn)