INSA siapkan dana beasiswa jadi pelaut

JAKARTA : Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) siap mengucurkan dana beasiswa kepada pelajar pada sejumlah sekolah atau akademi maritim guna memacu melipatgandakan jumlah pelaut di Indonesia.

Ketua Dewan Pengurus Pusat INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan beasiswa tersebut diberikan setelah pemerintah menggelar crash program untuk melipatgandakan jumlah pelaut Indonesia.

“Beasiswa kami siapkan untuk mendukung program percepatan itu,” katanya kepada Bisnis.com, siang ini.

Selama periode 2005—2009, lanjutnya, dibutuhkan sedikitnya 43.806 pelaut asal Indonesia guna mengimbangi pertumbuhan armada niaga nasional berbendera Merah Putih yang bertambah sebanyak 3.129 unit.

Padahal lembaga pendidikan kepelautan di Indonesia selama 5 tahun terakhir hanya mampu mencetak 6.500 perwira laut dan 5.000 anak buah kapal atau total 11.500 pelaut sehingga terjadi defisit yang cukup besar.

Sementara itu, Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta siap memasok 1.500 perwira laut setiap tahun setelah memperoleh bantuan peralatan simulasi pelayaran dari Jepang.

Kepala BP3IP Ridwan Setiawan mengatakan dalam 2 tahun terakhir, lembaga yang dipimpinnya mampu mencetak perwira laut sebanyak 1.500 orang.

"Awalnya kami hanya mampu mencetak 500 perwira laut setiap tahun, tetapi dalam 2 tahun terakhir mampu digenjot dua kali lipat," katanya.

BP3IP termasuk salah satu dari enam lembaga pendidikan di bawah Kemenhub yang mendapatkan bantuan pendanaan pengadaan peralatan simulasi pelayaran dari Jepang melalui program Maritime Education Training Improvement (METI).(fh/bisnis.com)

Produktivitas kapal Merak-Bakauheni rendah

Selasa, 02/03/2010

JAKARTA: Produktivitas kapal penyeberangan di lintasan Merak—Bakauheni hingga Februari tahun ini masih rendah menyusul banyaknya kapal-kapal yang menganggur menunggu jadwal operasi setiap hari.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Merak Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Togar Napitupulu mengatakan pada saat normal seperti sekarang, jumlah kapal yang dioperasikan terpaksa dipangkas. Kondisi itu terjadi karena muatan sepi. “Dari 33 kapal yang bertugas melayani lintasan tersebut, hanya 18 unit yang bisa dioperasikan setiap hari karena muatan benar-benar sepi,” katanya kepada Bisnis.com, siang ini.

Tercatat 15 unit kapal setiap hari stop operasi karena menunggu jadwal yang ditetapkan regulator sehingga wajar jika produktivitas kapal penyeberangan di lintasan terpadat di Indonesia itu rendah. Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 15 perusahaan tercatat sebagai operator kapal penyeberangan di lintasan Merak—Bakauheni.

Ke-15 perusahaan itu antara lain PT Dharma Lautan Utama, PT Jemla Ferry, PT Jembatan Madura, PT Indonesia Ferry ASDP, dan PT Bukit Samudera Perkasa. Menurut Togar, arus kendaraan yang akan menyeberang biasanya meningkat hanya pada saat Lebaran atau hari terakhir pasca libur panjang sekolah.

“Setelah itu, muatan sepi sehingga sebagian kapal terpaksa berhenti operasi,” ujarnya. Di sisi lain, rata-rata load factor atau tingkat isian kapal penyeberangan selama periode Januari—Februari tahun ini berkisar antara 55%--60% untuk muatan kendaraan berbagai ukuran baik pick up maupun truk dan bus besar.(msb/tularji/bisnis.com)

Tak ada kredit, peremajaan kapal tua terganjal

Rabu, 03/03/2010

JAKARTA Pelaku usaha angkutan penyeberangan kesulitan meremajakan kapal berusia tua karena belum ada lembaga keuangan dan perbankan yang memberikan kredit dengan syarat dan bunga ringan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Syarifuddin Mallarangan mengatakan operator penyeberangan mengalami kendala serius untuk berinvestasi di sektor penyediaan kapal penyeberangan baru.

Menurut dia, pelayaran penyeberangan belum mendapatkan bunga pinjaman yang rendah dan syarat lebih ringan, padahal Intruksi Presiden (Inpres) No.5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Maritim sudah berusia 5 tahun.

“Belum ada lembaga keuangan nonbank dan perbankan yang dapat memberikan fasilitas pinjaman dengan persyaratan ringan dan bunga yang lunak ke penyeberangan meskipun suku bunga acuan sudah turun lebih rendah,” katanya kepada Bisnis.com pagi ini.

Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mencatat kredit yang dikucurkan ke sektor pelayaran dikenakan bunga antara 13% hingga 16%, jauh lebih tinggi dibandingkan bunga yang diberikan lembaga keuangan asing sebesar 5%-6%.

Syarifuddin menjelaskan kendala utama lainnya terletak pada kondisi tarif yang rendah karena pemerintah menetapkannya berdasarkan perhitungan politis, bukan perhitungan komponen tarif yang sesungguhnya.

Akibatnya, katanya, pelaku usaha tidak bisa memupuk dana yang disiapkan untuk meremajakan armada. “Sementara perbankan dan lembaga keuangan memberikan bunga dan syarat pinjaman yang berat,” katanya. (wiw/ Tularji/bisnis.com)

Bisnis reparasi kapal prospketif

Rabu, 03/03/2010


SURABAYA : Industri galangan kapal dalam negeri masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnis reparasi kapal (dock space).

Sekretaris Jenderal Ikatan Pengusaha Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Wing Wirjawan mengungkapkan bahwa saat ini industri perkapalan di Indonesia masih kurang optimal dalam hal utilisasi bangunan kapal baru.

Wing mengungkapkan, industri galangan kapal dalam negeri rata-rata memproduksi kapal baru hanya sebesar 30% hingga 40%. Hal ini lantaran ada kecenderungan pelaku perkapalan di Indonesia banyak membeli kapal-kapal bekas dari luar negeri yang harganya sedang jatuh untuk memperbanyak armadanya.

“Untuk mengatasi hal itu, industri galangan kapal bisa memanfaatkan peluang dalam hal dock space,” ungkap Wing dalam Dialog Interaktif Revitalisasi Industri Manufaktur Maritim di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, hari ini.

Data IPERINDO menunjukkan ada peningkatan yang sangat signifikan dalam hal jumlah kapal berbendera Merah Putih yang beroperasi di dalam negeri dalam kurun waktu 2005-2009.

Jumlah kapal berbendera Merah Putih yang beroperasi di Indonesia pada Maret 2005 berjumlah 6.041 unit, sedangkan pada Maret 2009 jumlah kapal menjadi 9.064 unit.

Wing menunjukkan, jumlah 9.064 unit kapal tersebut memiliki kapasitas muatan kapal sebesar 11.350.000 GT, sehingga kebutuhan dockspace untuk reparasi kapal diperkirakan sejumlah 6.810.000 GT.

“Sayangnya, yang tersedia saat ini adalah reparasi kapal dengan kapasitas terpasang sebesar 6.000.000 GT,” ujarnya dalam dialog tersebut. Dengan demikian, kekurangan kapasitas dari jumlah tersebut adalah sebanyak 810.000 GT.

Wing memperkirakan pada 2014 nanti jumlah armada kapal berbendera Merah Putih di Indonesia berkapasitas hingga 13 juta GT, dan kebutuhan dock space masih 7,8 juta GT.

“Sehingga potensi untuk investasi peningkatan penyediaan fasilitas dock space saat ini sebesar 1,8 juta GT atau rata-rata potensi yang dikembangkan sebesar 350.000 GT/tahun,” ujarnya.

Dengan demikian, dikatakan oleh Wing, masih terbuka lebar kesempatan bagi investor baik PMDN maupun PMA dalam hal pengembangan fasilitas dock space di industri galangan kapal di Indonesia. (mrp/Denza Perdana Kurnia Putra

/bisnis.com).

Pemprov DKI diminta segera operasikan 8 kapal

Rabu, 03/03/2010
JAKARTA : Pemprov DKI diminta segera mengoperasikan delapan kapal penumpang tujuan Kepulauan Seribu, Jakarta, yang terancam menjadi besi tua karena tidak dipakai.

Padahal, kapal yang terdiri dari dua unit kapal Lumba-Lumba berkapasitas 50 tempat duduk per unit dan enam kapal Kerapu berkapasitas 30 tempat duduk per unit, sangat dibutuhkan warga.

“Oleh karena itu kami meminta Pemprov [DKI] segera mencari solusi untuk mengoperasikan delapan unit kapal tersebut,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Selamat Nurdin (F-PKS) di Jakarta, hari ini.

Dia berharap warga Kabupaten Kepulauan Seribu, termasuk kalangan pengusaha wisata bahari, agar tidak berhenti mendesak Pemprov mengoperasikan kapal yang dibeli dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu.

Selain itu, Komisi B DPRD juga mengundang Dinas Perhubungan DKI yang memiliki kewenangan mengelola dan mengoperasikan armada transportasi ke wilayah kepulauan tersebut untuk rapat, dengan harapan rapat dapat mengatasi masalah yang menjadi kendala pengoperasian delapan kapal Lumba-Lumba dan Kerapu itu.

“Di antara kendala yang sering dikemukakan adalah masalah dana operasional, keterbatasan nakhoda dan kemungkinan kerja sama dengan pihak lain untuk mengoperasikan,” ujarnya.

Menurut catatan Bisnis.com, kapal penumpang bernama Lumba-Lumba dan Kerapu itu tidak lagi beroperasi sejak akhir tahun lalu setelah berakhirnya APBD 2007 dan tidak dianggarkan kembali pada APBD 2008.

Sedangkan pelayanan penyeberangan warga Kepulauan Seribu ke daratan Jakarta dilayani dengan kapal kayu milik perorangan yang disebut kapal ojek, yang barangkat dan tiba di pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara dan Tanjung Pasir, Tangerang.

Kapal ojek dengan tarif Rp10.000 per penumpang itu melayani tiga pulau, yakni Pulau Kelapa, Panggang, dan Pulau Tidung.(er/Nurudin Abdullah .bisnis.com)