Petinggi Pelindo Teluk Bayur diusulkan digantiKadin desak pemda kelola pelabuhan

PADANG: Gubernur Sumatra Barat mengusulkan manajemen PT Pelindo II cabang Pelabuhan Teluk Bayur diganti, jika mereka tidak segera memperbaiki tiga crane yang rusak pekan lalu sehingga merugikan para pelaku usaha.Ancaman orang nomor satu di Sumbar itu tidak main-main karena dari laporan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Sumbar setidaknya 100 ton karet gagal diekspor.Bahkan, manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Teluk Bayur mengakui sedikitnya 300 TEUs peti kemas ekspor tertahan tidak bisa dikapalkan dari Padang. Peti kemas ekspor itu akan transshipment ke Pelabuhan Tanjung Priok berisi komoditas karet dan hasil perkebunan yang ditinggal karena sudah tidak bisa terhubung dengan jadwal pengapalan di Singapura pekan lalu."Saya mengerti kekesalan pelaku usaha atas kelalaian itu. Untuk itu saya bisa lapor ke pusat agar Pelindo memperbaiki pelayanannya. Kalau perlu diganti manajemen sehingga pelaku usaha tidak dirugikan," ungkap Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi dihubungi Bisnis kemarin.Dia sedang berada di Jakarta mengikuti acara evaluasi pemilu legislatif dan persiapan pemilu presiden bersama 31 gubernur lainnya.Gubernur Sumbar mengatakan kerusakan crane itu bisa saja menjadi langkah awal untuk mengambil alih pengelolaan dari Pelindo ke pemerintah daerah. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan secepatnya.Dia mengatakan dengan adanya UU No. 17/2008 memang memberi peluang bagi pemda untuk mengelola pelabuhan, tetapi peraturan pemerintah yang akan menjabarkan pelaksanaannya belum terbit.Asnawi Bahar, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), mengaku heran dengan kualitas infrastruktur di Pelabuhan Teluk Bayur sejak terjadinya kerusakan tiga crane secara serentak di pelabuhan itu.Dikelola pemdaDia menegaskan PT Pelindo II lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola Pelabuhan Teluk Bayur. Oleh karena itu, Kadin mendesak agar Teluk Bayur dikelola oleh pemda.Hal senada disampaikan Sekretaris Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) cabang Padang Djaswir Loewis. Pada saat kerusakan crane itu, ungkapnya, terdapat lebih dari 100 ton karet yang tertunda pengirimannya.Sementara itu, Humas Pelindo II Cabang Teluk Bayur Andi Agus Yahya mengakui perusahaan agak lamban dalam perbaikan crane itu. Dia menjelaskan masih ada satu crane jenis top loader yang dibeli pada 2002 yang bisa difungsikan. Adapun dua lagi jenis reach stacker yang dibeli pada 2005 masih dalam perbaikan."Kemungkinan perbaikan akan masih dilakukan dalam 1 pekan ke depan," ungkapnya ketika dikonfirmasi Bisnis pekan lalu, tanpa menjelaskan waktu pasti perbaikan itu akan selesai.Namun, dia menolak jika dinilai selama ini Pelindo tidak memberikan kontribusi apa pun kepada daerah.General Manager PT Pelindo II cabang Teluk Bayur Kusbiyantoro ketika dikonfirmasikan hal itu membenarkan alat bongkar muat peti kemas di pelabuhan itu mengalami kerusakan yakni dua unit reach stacker yang rusak sejak 16 April ."Tapi bongkar muat peti kemas terhenti hanya 3 hari karena satu unit alat sudah beroperasi normal," katanya.

(k6/Aidikar M. Saidi/Bambang Supriyanto)

(redaksi@bisnis. co.id)

Bisnis Indonesia

Pekerja JICT ancam mogok

JAKARTA: Pekerja Pelabuhan Tanjung Priok yang tergabung dalam Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP-JICT) dan SP Terminal Petikemas Koja mengancam melakukan mogok kerja pada 1-3 Mei 2009.Surat pemberitahuan mogok kerja karyawan JICT telah disampaikan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Meneg BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Adpel Tanjung Priok, Menteri Perhubungan, manajemen dan pemegang saham JICT, serta asosiasi penyedia dan pengguna jasa di Pelabuhan Priok."Aksi mogok akan melibatkan sekitar 1.000 orang untuk menuntut manajemen JICT melaksanakan perjanjian kerja bersama secara utuh dan konsisten," kata Ketua Umum SP-JICT Hazris Malsyah, kemarin.

(Bisnis/k1)

MULTIMODAArus penumpang turun 11%

JAKARTA: Arus penumpang pesawat di dunia selama Maret lalu merosot 11,1% di bawah level bulan yang sama 2008. Maskapai mengurangi kapasitas penumpang internasional 4,4% menjadikan tingkat isian pesawat rata-rata hanya 72,1%.Berdasarkan data International Air Transport Association (IATA), kondisi tersebut 5,4% poin di bawah rata-rata tingkat isian yang tercatat pada Maret 2008."Krisis ekonomi global terus memangkas permintaan terhadap angkutan udara internasional," kata Giovanni Bisignani, Direktur Jenderal & CEO IATA dalam siaran pers kemarin.

(Bisnis/hl)

'Kebijakan transportasi harus terintegrasi'

TANGERANG: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kebijakan transportasi jangka panjang harus terintegrasi dan disusun bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah."Sarana transportasi seharusnya dibangun dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat pada masa mendatang dan memperhatikan tren pertumbuhan ekonomi nasional serta kawasan," kata Kepala Negara dalam sambutan peresmian Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, kemarin.Transportasi nasional yang terintegrasi, kata Presiden, harus direncanakan dan ditata dari sekarang. "Jangan tambal sulam, jangan situasional, jangan mengejar tujuan jangka pendek. Kita memerlukan rencana strategis terintegrasi, perlu satu desain dan konsep yang tepat," ujarnya.Menurut dia, kerja sama dengan pihak swasta, terutama untuk pembangunan sarana transportasi yang bernilai komersial, menjadi salah satu hal penting.Presiden juga menilai penyediaan sarana transportasi juga harus memperhatikan kondisi geografis satu wilayah dan potensi ekonomi di wilayah tersebut.Kajian pembangunan infrastruktur transportasi di luar Jawa, misalnya, disarankan memperhatikan sejumlah sektor potensial, seperti energi, pariwisata, dan perkebunan.Para kepala daerah juga diminta terus berkoordinasi untuk menghindari pembangunan sarana transportasi yang tidak terhubung. "Integrasikan dalam satu roadmap. Jangan masing-masing gubernur bikin sendiri, akhirnya boros," ujarnya.Pada kesempatan itu, Presiden menyambut positif dimulainya pengoperasian Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Desain yang ramah lingkungan dan ketersediaan fasilitas untuk para penyandang cacat menjadi nilai lebih dari terminal baru ini.Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menyebutkan Terminal 3 direncanakan memiliki satu bangunan utama dan lima pier.Saat ini pier 1 sudah menjadi titik keberangkatan dan kedatangan dari maskapai Indonesia AirAsia dan Mandala. Terminal yang berdiri di lahan seluas 30.000 m2 dan menelan Rp285 miliar ini mampu menampung 4 juta penumpang.

Oleh Ratna Ariyanti

Bisnis Indonesia

Kapal riset berlayar ke Bitung

JAKARTA: Kapal ekspedisi World Ocean Conference (WOC) 2009 mulai bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, untuk melakukan riset dan pemetaan lingkungan perairan di Indonesia.Pelepasan ekspedisi WOC yang menggunakan kapal riset Baruna Jaya IV milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu dilakukan melalui dermaga arung samudra Pelabuhan Priok, kemarin.Kapal riset itu membawa sejumlah awak yang merupakan tenaga peneliti kelautan dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Universitas Riau, Sekolah Tinggi Perikanan, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sam Ratulangi.Kepala Balai Teknologi Kelautan BPPT Ridwan Jamaludin mengatakan kapal itu dijadwalkan singgah di Pelabuhan Bitung pada 11 Mei 2009 untuk melanjutkan kegiatan yang telah dicanangkan.Selain itu, paparnya, dalam perjalanan kapal itu juga akan melakukan survei pemetaan laut, transfer teknologi melalui pelatihan dan praktik survei kelautan di atas kapal, pemetaan potensi perikanan laut dalam, serta melakukan analisis pencemaran sedimen permukaan laut."Kapal Baruna Jaya IV merupakan kapal riset perikanan yang paling modern dan dilengkapi dengan alat penangkap jenis trawl," ujarnya di sela-sela pelepasan ekspedisi WOC 2009 di Pelabuhan Priok, kemarin.Ridwan menambahkan BPPT memiliki empat unit kapal riset yang semuanya dimanfaatkan untuk melakukan penelitian kelautan di seluruh perairan Indonesia, termasuk mendeteksi bahaya tsunami sedini mungkin.Sekretaris Menko Kesra Indroyono Susilo mengatakan selama ini sudah banyak temuan potensi sumber daya alam di lautan yang dilakukan oleh peneliti Indonesia, seperti kandungan mineral, emas, dan perak di dasar perairan Teluk Bone, Sulsel, tetapi belum ditindaklanjuti.

(k1)Bisnis Indonesia

Ratifikasi konvensi penahanan kapal terancam molor

JAKARTA: Ratifikasi konvensi internasional mengenai penahanan kapal (arrest of ship) terancam molor akibat adanya masa transisi pergantian anggota DPR kendati pemerintah mengharapkan bisa dipercepat.Juru bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan waktu penyelesaian proses ratifikasi konvensi internasional mengenai penahanan kapal bergantung pada pembahasan di DPR."Soal berapa lama waktu untuk menyelesaikannya bergantung pada DPR, sampai pada waktunya nanti diundangkan oleh pemerintah," katanya, kemarin.Pemerintah meratifikasi asas arrest of ship setelah konvensi internasional tentang hipotek atas kapal atau mortgage law diratifikasi. Arrest of ship merupakan ketentuan penahanan kapal yang disepakati dalam konvensi internasional 1999.Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada lembaga pembiayaan atau perbankan melakukan penahanan kapal milik debitur yang melanggar ketentuan atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.Sejauh ini, Departemen Perhubungan telah menyelesaikan naskah ratifikasi tersebut dan telah menyampaikannya kepada Deplu dengan harapan segera diproses.Ratifikasi arrest of ship dinilai akan memperkuat posisi perbankan atau lembaga pembiayaan dalam melakukan penahanan kapal jika debitur melanggar ketentuan peminjaman. "Draf ratifikasi itu selanjutnya akan diajukan ke DPR," kata Faizasyah.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Dephub Leon Muhammad mengungkapkan ratifikasi arrest of ship mendesak diselesaikan guna mendukung penerapan asas cabotage yang mewajibkan komoditas domestik diangkut kapal Indonesia.Dephub, lanjutnya, mempercepat ratifikasi arrest of ship agar peluang industri pelayaran nasional memperoleh pendanaan alternatif dari lembaga keuangan atau bank asing semakin terbuka."Kami berharap ratifikasi itu secepatnya selesai agar pembiayaan untuk pembelian kapal yang diajukan perusahaan pelayaran nasional bisa diperoleh dari lembaga keuangan asing," kata Leon.Wakil Ketua Umum Indonesian Ferry Association Companies (IFA) Bambang Haryo mengatakan pemberlakuan arrest of ship di Indonesia akan mendorong lembaga pembiayaan atau perbankan masuk ke sektor transportasi laut.

Oleh TularjiBisnis Indonesia

Pelabuhan perikanan terganjal

BENGKULU: Rencana Pemerintah Provinsi Bengkulu membangun pelabuhan perikanan nusantara di Pelabuhan Pulau Baai belum bisa diwujudkan karena terkendala status kawasan pelabuhan yang saat ini masih di bawah pengelolaan PT Pelindo II.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Maman Hermawan mengatakan realisasi proyek nasional yang juga diusulkan Provinsi Kalimantan Tengah itu bergantung pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu yang masih dalam proses penyusunan di Bappeda."Dari hasil ekspos di Departemen Kelautan dan Perikanan, mendapat sambutan dan respons sangat positif dan secara teknis sudah memenuhi syarat," katanya, kemarin. (Antara)

Sanksi bagi PFPD diusulkan

JAKARTA: Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gafeksi) menilai pemerintah seharusnya membuat aturan sanksi tegas bagi petugas fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) pada kantor Bea dan Cukai yang terbukti merugikan importir.Ketua Bidang Kepabeanan Gafeksi DKI Jakarta Widijanto mengatakan petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean yang berkaitan dengan penghitungan bea masuk telah tertuang dalam Perdirjen Bea dan Cukai No. P.01/BC/2007, tetapi memberikan kewenangan tak terbatas kepada petugas PFPD untuk menetapkan nilai bea masuk di pelabuhan."Akibatnya, petugas Bea Cukai itu tidak bisa dikontrol oleh pihak mana pun dalam menetapkan besaran nilai bea masuk. Aturan sanksi diperlukan agar pelaku usaha juga merasa dilindungi kalau dirugikan menyangkut besaran penetapan bea masuk," ujarnya kepada Bisnis, kemarin. (Bisnis/k1

Aturan impor kapal disoroti

JAKARTA: Indonesia National Shipowners' Association menolak pengetatan persyaratan impor kapal bekas yang diusulkan Ikatan Pengusaha Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo).Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA Paulis A. Djohan mengatakan pengetatan impor kapal belum tepat karena berpotensi menggagalkan kerja keras pelayaran nasional dalam rangka memenuhi tenggat penerapan asas cabotage secara penuh."Kalau pengetatan itu diatur dalam bentuk peraturan pemerintah, INSA menolak karena momentumnya tidak tepat apalagi kapasitas galangan domestik belum mampu memenuhi permintaan kapal yang dibutuhkan dalam rangka penerapan asas cabotage," katanya kemarin. (Bisnis/aji)

Tarif pergudangan di lini 2 Priok disepakati Dephub fasilitasi pertemuan pengguna dan penyedia jasa

JAKARTA: Penyedia jasa kepelabuhanan menyepakati delapan komponen tarif lini 2 di Pelabuhan Tanjung Priok untuk pergudangan barang dan peti kemas impor di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Departemen Perhubungan Leon Muhammad mengatakan kesepakatan baru komponen tarif lini 2 itu ditetapkan oleh tiga asosiasi pada awal pekan ini.Dia menyebutkan ketiga asoasiasi yang menyepakati komponen tarif lini 2 untuk pergudangan yakni Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi), Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (Aptesindo), dan Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan Indonesia (Apdepi)."Komponen tarif lini 2 Pelabuhan Priok sudah disepakati oleh penyedia jasa. Mereka [penyedia jasa] juga sudah menetapkan batas tarif atas," katanya, kemarin.Meski sudah disepakati, Leon mengatakan besaran tarif batas atas sebaiknya diumumkan setelah ada kesepakatan antara para penyedia dan pengguna jasa."Menhub [Jusman Syafii Djamal] ingin agar kaji ulang tarif lini 2 mendapat masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 1-2 hari ke depan kami akan mempertemukan penyedia dan pengguna jasa untuk membicarakan komponen dan besaran tarif yang telah disepakati itu."Pada 2 Mei 2007, komponen tarif lini 2 di Pelabuhan Tanjung Priok telah ditetapkan oleh Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Indonesian National Shipowner's Association (INSA) DKI Jakarta, dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).Ketua Umum Gafeksi Iskandar Zulkarnain menambahkan komponen tarif lini 2 untuk pergudangan yang disepakati pada 27 April 2009 mencakup biaya penerimaan barang (delivery), mekanik, cargo shifting, survei, penumpukan, pemeriksaan fisik barang (behandle), biaya tambahan (surcharge), dan administrasi gudang.Jasa forwarderDia mengungkapkan tarif jasa forwarder akan ditentukan setelah tarif pergudangan sudah disepakati dengan pengguna jasa. Dia mengharapkan komponen tarif jasa pergudangan dan batas atas yang telah disepakati itu bisa berlaku bagi semua penyedia jasa."Kami berharap nantinya tarif bisa berlaku ekuivalen, karena yang selama ini menerapkan praktik tarif tinggi adalah perusahaan forwarder yang bukan anggota Gafeksi. Ini akan menjadi pekerjaan rumah cukup besar bagi Kadin dan Gafeksi," tegasnya.Selain itu, Iskandar meminta para pengguna jasa bisa memahami aturan-aturan yang berlaku sehingga mendapatkan tarif lokal yang lebih murah."Sebaiknya Depalindo [Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia] melakukan edukasi terhadap seluruh anggotanya, seperti mengimpor barang dengan menggunakan TOS [term of shipment] dan CNF [cost and freight], bukan FOB [free on board]," katanya.

(22) (redaksi@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia

Diskon tarif pelabuhan perlu diperpanjang

JAKARTA: Pengusaha pelayaran meminta Departemen Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia memperpanjang pemberlakuan diskon 5% terhadap tarif jasa kepelabuhanan.Alleson, Ketua DPC Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Jaya, mengatakan diskon tarif jasa kepelabuhanan sangat membantu pelaku usaha transportasi laut nasional di tengah dampak krisis ekonomi global saat ini."Kami berharap dan meminta supaya diskon tarif itu dilanjutkan, tidak hanya berlaku selama 3 bulan. Kami anggap kebijakan itu merupakan stimulus bagi pelaku usaha transportasi laut di tengah volume muatan yang sepi saat ini," ujarnya kepada Bisnis di sela-sela serah terima kepengurusan INSA Jaya 2008-2011, pekan lalu.Alleson mengatakan INSA Jaya segera menyampaikan usulan perpanjangan diskon tarif jasa kepelabuhanan melalui DPP INSA agar induk asosiasi pelayaran nasional itu menindaklanjuti kepada Dephub dan Pelindo. "Kami segera menyampaikan keinginan perusahaan pelayaran tersebut kepada DPP INSA."Sebelumnya, diskon tarif jasa kepelabuhanan sebesar 5% diberlakukan selama 3 bulan, yakni 15 Februari-14 Mei 2009. Keringanan tarif itu mengacu pada surat Dirjen Perhubungan Laut Dephub No.KN.42/1/1/DJPL-09 tertanggal 11 Februari 2009 dan surat direksi Pelindo II No.KU/30/1/ 6/PI.II-09 tertanggal 12 Februari tentang Pemberian Keringanan Tarif Jasa Pemanduan, Penundaan, dan Container Handling.Alleson menambahkan pengusaha pelayaran juga menginginkan percepatan pekerjaan perbaikan fasilitas jalan di dalam areal Pelabuhan Priok yang kini mengakibatkan hambatan aktivitas pengapalan ekspor ataupun pembongkaran kargo impor."Kondisi keterlambatan pengapalan ekspor sering terjadi pada Kamis dan Jumat karena mendekati closing time. Kami berharap pada hari-hari tersebut pengelola Pelabuhan Priok dapat mengantisipasi," katanya.Kepala Humas Pelabuhan Tanjung Priok Hambar Wiyadi mengungkapkan seluruh pekerjaan perbaikan jalan di dalam Pelabuhan Priok ditargetkan rampung pada Oktober 2009. Adapun, yang menyangkut perpanjangan diskon tarif, saya belum bisa menanggapi, sebab hal itu merupakan kewenangan direksi Pelindo," katanya.

(k1)Bisnis Indonesia

Tarif rupiah di lini 2 Priok terganjal PPPemilik barang desak penetapan biaya dipercepat

JAKARTA: Departemen Perhubungan mengisyaratkan usulan penggunaan rupiah untuk semua komponen tarif lini 2 Pelabuhan Tanjung Priok sulit dipenuhi karena ada peraturan pemerintah (PP) yang mengizinkan transaksi dalam dolar AS.Menhub Jusman Syafii Djamal mengatakan ada beberapa komponen tarif lini 2 yang harus menggunakan dolar AS karena bisnis itu terhubung secara internasional."Ada peraturan pemerintah yang mengatur [penggunaan dolar AS], tetapi saya lupa nomornya. Nanti akan dicek lagi," ujarnya, baru-baru ini.Menhub menjelaskan apabila peraturan pemerintah itu tidak ada, memang sebaiknya seluruh komponen tarif lini 2 menggunakan rupiah karena transaksi terjadi di dalam negeri."Sebenarnya Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara BUMN juga sudah menganjurkan untuk memakai rupiah dalam setiap transaksi di dalam negeri. Namun, hal itu sulit dilakukan karena ada PP yang mengatur," tutur Jusman.Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) mengusulkan pemerintah menerapkan penggunaan rupiah di seluruh komponen tarif lini 2 Pelabuhan Priok, menyusul rencana Dephub mengkaji ulang kebijakan tarif itu.Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro mengatakan pemilik barang sebenarnya menyetujui tarif dalam dolar AS, tetapi hanya untuk biaya yang terkait dengan angkutan barang lewat laut ataupun udara."Yang kami minta adalah agar tarif pungutan berupa biaya keagenan, dokumen, dan administrasi bisa diubah menjadi rupiah dari sebelumnya menggunakan dolar AS. Selain itu, ketiga komponen tarif itu sebenarnya bisa digabungkan," tutur Toto.Dinilai lambanPemilik barang menyesalkan lambannya proses perumusan tarif lini 2 di Pelabuhan Priok untuk menetapkan tarif batas atas dan batas bawah terhadap kegiatan jasa forwarder dan pergudangan kargo impor.Ketua Umum Ikatan Importir Eksportir Indonesia Amelia Achyar mengatakan tarif lini 2 di Pelabuhan Priok harus secepatnya diatur untuk menghindari kerugian lebih besar bagi importir yang memasukkan barang less than container load melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu."Baru saja ada laporan dari anggota kami yang harus membayar Rp7 juta untuk mengeluarkan kargo berupa bahan baku garmen melalui lini 2 yang tidak sampai 4 kubik," katanya.Amelia menegaskan Dephub tidak perlu ragu mengatur tarif batas atas dan batas bawah di lini 2 Pelabuhan Priok karena tarif yang berlaku saat ini sangat memberatkan pelaku usaha."Dephub melalui Adpel [administrator pelabuhan] setempat mestinya lebih cepat merumuskan [batasan tarif] dengan merujuk pada tarif kesepakatan antarasosiasi yang pernah ada. Bisa saja tarif yang pernah disepakati itu disempurnakan sehingga pelaku usaha memperoleh kepastian tarif," ujarnya.Amelia menambahkan belakangan ini penerimaan kargo ataupun kegiatan pengapalan melalui Pelabuhan Priok sering terlambat seiring dengan kemacetan parah yang terjadi di kawasan pelabuhan itu akibat perbaikan jalan.Sementara itu, Kepala Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Susetyo Widayat Hadi mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan perumusan tarif lini 2 di Pelabuhan Priok dirampungkan.Kendati demikian, dia mengungkapkan instansinya telah menerima instruksi dari Dirjen Laut Dephub Sunaryo untuk merumuskan pengaturan tarif batas atas lini 2 tersebut."Saya masih mempelajari masalah ini dan akan kami upayakan dalam waktu secepatnya berkoordinasi dengan asosiasi yang ada di Pelabuhan Priok. Saya tidak ingin masalah ini diburu-buru," tegasnya. (22/k1/Hendra Wibawa) (redaksi@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia

Subsidi pelayaran perintis bisa beralih ke BUMN

JAKARTA: Menhub Jusman Syafii Djamal mengancam mengalihkan subsidi angkutan laut perintis ke perusahaan BUMN jika operator pelayaran swasta enggan melayani rute itu mulai tahun depan.Ancaman itu merespons permintaan Forum Operator Angkutan Laut Perintis Indonesia kepada pemerintah untuk menerapkan kontrak jangka panjang atau multiyear dalam penyelenggaraan pelayaran perintis di Tanah Air."Kalau dipandang kurang menarik bagi swasta, nanti [subsidi pelayaran perintis] akan diberikan kepada BUMN," katanya, akhir pekan lalu.Menhub menilai operator pelayaran perintis seharusnya melihat subsidi pelayaran perintis yang dianggarkan dari APBN sebagai peluang, bukan sebagai hambatan.Jusman juga menegaskan menolak secara tegas permintaan operator pelayaran perintis agar menerapkan kontrak jangka panjang dalam penyelenggaraan angkutan laut perintis.Menurut dia, kontrak angkutan laut perintis dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk subsidi pelayanan angkutan umum atau public service obligation."Artinya, tidak ada subsidi angkutan laut perintis yang hasilnya untuk membeli kapal dan tidak ada multiyear dalam kontraknya," ujar Menhub.Dia menegaskan pihaknya tetap akan menerapkan penyelenggaraan subsidi pelayaran perintis secara tahunan sesuai dengan mekanisme yang berjalan selama ini. "Mekanisme multiyear hanya diterapkan untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan."Data Ditjen Perhubungan Laut menyebutkan seluruh pengoperasian kapal perintis disubsidi oleh pemerintah dengan alokasi pada 2009 sebesar Rp266 miliar, sedangkan 2008 hanya Rp206,74 miliar.Oleh Hendra Wibawa

Bisnis Indonesia

Operator kapal perintis kesulitan BBM

");
//-->

CIANJUR (bisnis.com): Operator pelayaran kapal perintis yang mengoperasikan kapal negara masih mengalami kesulitan pemenuhan BBM dari PT Pertamina. Dirjen Perhubungan Laut Dephub Sunaryo mengatakan kesulitan itu merupakan hasil pengamatan yang dilaporkan tim Ditjen Perhubungan Laut. "Penyebabnya adalah kapal negara yang ada belum dilengkapi dokumen Gross Akta," katanya dalam pengarahan pada Rakornas Angkutan Laut Perintis di Hotel Yasmin Pacet Cianjur, hari ini. Untuk itu, menurut dia, sebanyak 23 kapal perintis milik Departemen Perhubungan telah dilengkapi Gross Akta guna memperoleh kemudahan dalam operasional. Pada hari ini, lanjut dia, pihaknya akan menyerahkan dokumen Gros Akta sebanyak 23 kapal yang telah diselesaikan. "Sehingga kemudahan bisa diperoleh operator kapal perintis." Sunaryo juga meminta operator kapal perintis tetap mengedepankan zero accident kendati anggaran perbaikan dan perawatan kapal sangat kecil. Pada 2009, pelayaran angkutan laut perintis terdapat 58 trayek dengan 58 kapal, dimana 81% dari jumlah itu melayani kawasan timur Indonesia. Saat ini, terdapat 26 kapal negara yang dibangun oleh pemerintah dengan rincian 23 kapal dibangun Dephub dan 3 kapal dibangun pemda. Seluruh pengoperasian kapal perintis disubsidi pemerintah dengan alokasi pada tahun ini sebesar Rp266 miliar, sedangkan 2008 alokasi subsidi perintis hanya Rp206,74 miliar. (dj)

oleh : Hendra Wibawa

Dephub bangun 4 kapal perintis

CIANJUR (Bisnis.com): Departemen Perhubungan membangun empat kapal perintis senilai sekitar Rp78 miliar pada tahun ini untuk memenuhi permintaan sejumlah pemda di kawasan timur Indonesia.Direktur Lalu Lintas & Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Dephub Leon Muhamad mengatakan keempat kapal baru itu akan digunakan untuk menambah lima trayek angkutan laut perintis yang diajukan Pemda Papua dan Papua Barat."Sesuai DIPA [Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran] 2009, akan dibangun dua kapal perintis tipe penumpang 500 DWT dan dua kapal barang 750 DWT. Namun, DIPA khusus proyek itu masih tanda bintang," katanya dalam konferensi pers Rakornis Angkutan Laut Perintis di Pacet Cianjur, hari ini. Saat ini, menurut dia, anggaran pembangunan empat kapal perintis itu masih dalam proses pencairan sedangkan Ditjen Perhubungan Laut kini tengah mempersiapkan trayek baru untuk keempat kapal itu.Dia mengungkapkan pembangunan keempat kapal perintis itu akan dilakukan di galangan dalam negeri melalui mekanisme lelang terbuka.Sesuai DIPA 2009, satu kapal perintis penumpang tipe 500 DWT berkapasitas 250 penumpang dan 300 ton barang dianggarkan senilai Rp17 miliar.Sementara itu, kapal barang tipe 750 DWT berkapasitas 350 penumpang dan 400 ton barang senilai Rp22 miliar. (ln

oleh : Hendra Wibawa

Tarif lini 2 Priok boleh gunakan dolar AS

JAKARTA (bisnis.com): Menhub Jusman Syafii Djamal mengizinkan pelaku bisnis di lini 2 Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan dolar AS untuk biaya barang impor dan pergudangan. "Tarif lini 2 Priok diperkenankan mengunakan dolar AS sesuai PP Kepelabuhanan," katanya hari ini Menhub menjelaskan pihaknya akan meninjau ulang peraturan tentang kewajiban penggunaan mata uang rupiah dalam pengenaan tarif lini 2 Priok. Dephub lanjut Menhub akan menetapkan ketentuan tarif batas atas dan bawah di lini dua Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan mata uang rupiah. Dirjen Perhubungan Laut Dephub Sunaryo menyatakan selama ini tarif lini dua Tanjung Priok ada sebagian dalam bentuk dolar AS. "Nanti kalaupun dalam dolar AS, semuanya harus dikonversi dalam rupiah," katanya. Komponen tarif lini dua Tanjung Priok yang terakhir adalah sebagai berikut : untuk Biaya forwarder terdiri 12 komponen. Ke-12 komponen itu yakni CFC charge US$23/m3/ton, Delivery order (DO) US$34, Fee keagenan US$45, dan Administrasi forwarder US$25. Selain itu, biaya pergudangan antara lain Penumpukan Rp2.000 /m3/ton/hari, Mekanik Rp25.000 /m3/ton, Delivery Rp25.000 /m3/ton, Retribusi kebersihan Rp50 /m3/ton, Surveyor (bila diperlukan) Rp30.000, Administrasi CFS Rp35.000 per dokumen, Behandel (bila diperlukan) Rp20.000 /m3/ton dan Surcharge sesuai tarif berlaku. Sunaryo melanjutkan saat ini pihaknya tengah mengkaji dengan pihak terkait untuk menetukan besaran tarif batas atas dan bawah lini dua Tanjung Priok. Jika tarif batas atas dan bawah sudah diterapkan, maka operator tak bisa lagi bermain-main mematok tarif di luar koridor yang ada. "Kalau ada yang melanggar, diperingati dulu, kalau belum jera maka kegiatan usahanya di lini dua, bisa dibekukan," tambahnya. (tw)

oleh : Hendra Wibawa & Raydion

Dephub lelang proyek stimulus Rp2,2 triliunPemenang lelang tak dapat tuntut pemerintah

JAKARTA: Departemen Perhubungan akhirnya menggelar lelang tidak mengikat proyek stimulus fiskal bidang infrastruktur 2009 senilai Rp2,198 triliun sebagai langkah percepatan.Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S. Ervan mengatakan lelang tidak mengikat itu telah diimplementasikan pada sejumlah proyek infrastruktur yang didanai stimulus fiskal kendati Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum turun."Tender tidak mengikat untuk proyek stimulus setiap direktorat jenderal sudah dilakukan sesuai dengan perintah Menhub," katanya kemarin.Menurut dia, keputusan menggelar lelang tidak mengikat tetap bergantung pada kesiapan setiap direktorat dengan mengacu aturan dan tertib administrasi.Pemenang lelang tidak mengikat, ungkap Bambang, dapat mengerjakan sekaligus mencairkan dana proyek setelah DIPA stimulus fiskal turun. Namun, pemenang lelang tidak dapat menuntut panitia lelang jika kemudian hari proyek yang telah ada pemenangnya dibatalkan secara sepihak."Artinya, kalau tidak keluar persetujuan anggarannya, pemenang tender tidak dapat menuntut pemerintah," ujarnya.Dia mengatakan proyek di Sulawesi Selatan yang tersangkut dugaan kasus suap tetap dilanjutkan karena proyek itu usulan Dephub setelah menerima aspirasi pemda setempat. Proyek itu a.l. pembangunan fasilitas pelabuhan Kayuadi (Selayar), Bonerate (Selayar), Joneponto, Takalar, Kalatoa, dan Siwa."Khusus untuk proyek pengembangan Bandara Pongtiku, Tana Toraja, yang diusulkan [DPR] ditolak karena ada kendala teknis, yakni tanah tidak rata," paparnya.Total pagu program sektor perhubungan yang didanai paket stimulus fiskal bidang infrastruktur 2009 mencapai Rp2 triliun dengan target menyerap tenaga kerja 62.692 orang.Total pagu itu merupakan usulan perubahan program sektor perhubungan yang dibiayai dana stimulus fiskal dengan alokasi terbesar di subsektor perhubungan udara. Perinciannya, subsektor perhubungan udara Rp800 miliar, subsektor laut Rp600 miliar, subsektor kereta api Rp400 miliar, dan sub sektor perhubungan darat Rp300 miliar.Sekjen Dephub M. Iksan Tatang sebelumnya mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Depkeu dan Komisi Anggaran DPR untuk menyelesaikan DIPA stimulus sektor transportasi. "Banyak anggota Komisi Anggaran DPR yang sibuk berkampanye sehingga kami menempatkan petugas di DPR." (hendra. wibawa@bisnis.co.id)

Oleh Hendra Wibawa

Bisnis Indonesia

Era Indoasia beli 4 kapal lepas pantai US$48 juta

JAKARTA: Perusahaan pelayaran PT Era Indoasia Fortune membeli empat unit kapal senilai US$48 juta dari China guna mendukung kegiatan lepas pantai di dalam negeri.Direktur Utama PT Era Indoasia Fortune Paulis D. Djohan mengatakan serah terima pembelian kapal itu akan dilakukan pada Juni-November 2009."Pengadaan empat kapal dari Yuexin Shipyard, China, itu diharapkan memperkuat armada nasional dalam kegiatan penambangan minyak dan gas lepas pantai di dalam negeri," katanya kepada Bisnis, kemarin.Dia menambahkan harga pembelian kapal dengan jenis AHTS, DP, dan anchor handling itu mencapai US$12 juta per unit atau total US$48 juta. Pembiayaan pembelian kapal diperoleh dari PT PANN Multifinance.Paulis menambahkan pihaknya mencari lagi pendanaan US$10 juta untuk pengadaan kapal lepas pantai (offshore vessel). "Setelah pembelian itu, kami langsung merundingkan pembelian kapal baru yang nantinya dibiayai oleh bank campuran," katanya.Paulis menambahkan sejumlah perusahaan pelayaran telah mendapatkan pembiayaan dari PANN Multifinance dan PT Bank CIMB Niaga yang ditandatangani saat workshop Peluang Pembiayaan Industri Pelayaran, pekan lalu.Saat itu, kedua lembaga tersebut mengucurkan kredit kepada empat perusahaan pelayaran nasional senilai US$48,46 juta untuk pembelian delapan kapal.Bank CIMB Niaga memperoleh porsi kredit US$10 juta yang diberikan kepada PT Wintermar untuk membiayai pembelian dua unit kapal yakni satu unit kapal ukuran 48 meter utility vessel MPV dan satu unit kapal 50 meter AHT 5.200 HP.Adapun porsi PANN Multifinance US$38,46 juta yang dikucurkan kepada tiga perusahaan, yakni PT Jaya Offshore senilai US$14 juta, PT Samudra Rezeki Permata US$3,96 juta, dan PT Artha Jaya Sejahtera US$20,5.Potongan hargaMenurut Paulis, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi industri pelayaran nasional untuk menambah atau meremajakan armada karena banyak kapal yang dibuat di China dijual dengan potongan harga.Namun, lanjutnya, perusahaan pelayaran nasional harus memperoleh dukungan yang kuat dari pemerintah dengan membantu mencarikan kontrak sewa kapal minimal 5 tahun dan mempercepat proses ratifikasi ketentuan internasional soal penahanan kapal (arrest of ship).Dia mengatakan pengadaan dan peremajaan kapal nasional, terutama untuk mendukung implementasi asas cabotage, memerlukan pembiayaan besar sehingga perlu didukung oleh lembaga pembiayaan.Saat ini, perusahaan pelayaran nasional membutuhkan pembiayaan pengadaan 127 kapal berbendera Indonesia senilai US$6,5 miliar guna menggantikan peran kapal asing pengangkut minyak dan gas di dalam negeri.Ketua umum Indonesia National Shipowners' Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mengatakan harga kapal sedang turun, bahkan terendah dalam 5 tahun terakhir.

Oleh TULARJI

Bisnis Indonesia

Dumai-Malaka tunggu izin

PEKANBARU: Pelabuhan penyeberangan lintas Dumai (Riau)-Malaka (Malaysia) yang dijadwalkan beroperasi pada Juni 2009 belum mendapat izin dari Departemen Perhubungan serta Departemen Hukum dan HAM."Percepatan pengoperasian pelabuhan itu didasari oleh surat dari Pemerintah Malaysia kepada Pemprov Riau. Nota kesepahaman bersama antara Indonesia dan Malaysia juga sudah ditandatangani, termasuk prosedur dan regulasi dari Malaysia sudah keluar dan menyetujui pengoperasian dermaga penyeberangan Dumai-Malaka pada Juni," ujar Kepala Bappeda Riau Emrizal Pakis, akhir pekan lalu. (Bisnis/k52)

TNT tawarkan solusi pengiriman barang lewat jaringan terpadu

Pada 14-15 April 2009 Bisnis diundang oleh TNT dalam peresmian pusat distribusi (hub) regional di Singapura. Fasilitas ini mengintegrasikan layanan pengiriman barang lewat udara dan darat. Berikut laporannya.Layanan multimoda dengan menyatukan jaringan udara dan darat bisa menjadi solusi pengiriman kargo di segala kondisi. Pasalnya, jika hanya mengandalkan moda angkutan udara berpotensi terhambat ketika terjadi hambatan dalam penerbangan.Hal itu tampak ketika ratusan demonstran menduduki Bandara Internasional Don Muang, Thailand, akhir tahun lalu, penerbangan terpaksa ditunda dan pengiriman barang terhambat.Dalam kondisi normal, setelah kargo dibongkar di bandara itu kemudian diangkut menggunakan truk ke wilayah Indochina, termasuk Vietnam, dan China. Namun, pada saat suhu politik di Thailand memanas, layanan seperti itu tidak dapat dilakukan.Beruntung bagi TNT yang sudah mulai merintis layanan terpadu jaringan udara dan darat di Singapura. Kargo yang semula akan diangkut lewat udara dari Singapura ke Thailand, dialihkan menggunakan moda darat memakai truk. Bahkan, pesaing TNT yang tidak memiliki jaringan terpadu seperti itu ikut mengirimkan barang melalui jaringan TNT.Pengoperasian TNT Regional Hub di Singapura memang sangat penting untuk menyatukan jaringan udara dan darat dalam memberikan solusi pengiriman kargo kepada pelanggan. Layanan terpadu ini lebih cepat tiga kali lipat dibandingkan dengan menggunakan transportasi laut dan lebih hemat daripada moda udara.Oleh karena itu, untuk menghemat ongkos pengiriman, konsumen dapat menggunakan jasa multimoda yang ditawarkan TNT. Barang yang akan dikirim ke China atau wilayah di sekitarnya dapat diangkut dari Singapura menggunakan pesawat sampai ke Thailand. Setelah itu pengiriman dilanjutkan lewat darat ke tempat tujuan.TNT Regional Hub di Singapura yang diresmikan pada 15 April 2009 itu dibangun dengan menelan biaya Sin$20 juta atau sekitar US$13,4 juta. Pusat distribusi yang berlokasi di sebelah apron kargo Bandara Changi itu merupakan fasilitas yang pertama mengintegrasikan jaringan udara dan darat di Singapura.Hub itu bisa menangani 350 ton kargo per hari dengan dukungan 110 staf. Dengan demikian, TNT dapat meningkatkan layanan udara internasional antara Eropa, Asia Tenggara, dan China.Selain itu, hub yang beroperasi selama 24 jam seminggu itu juga bisa menangani pengiriman kargo outbound dan inbound dengan hubungan darat langsung ke Malaysia dan Thailand. Fasilitas ini dapat melayani 2.300 parsel per jam atau 23.000 parsel per hari, 9.200 lembar dokumen per jam (92.000 lembar per hari), dan 350 ton kargo per hari.Pada April 2008, TNT telah menetapkan Singapura sebagai tempat transit bagi Boeing 747-400ER dalam perjalanan dari hub udara TNT di Eropa yaitu di Legie, Belgia, ke China. Pesawat itu beroperasi tiga kali seminggu yang menerbangi rute Singapura, Shanghai, dan Eropa.Fasilitas baru ini memperluas jaringan layanan udara langsung TNT dengan Asia Road Network (ARN) sepanjang 5.000 mil. ARN menghubungkan 125 kota di lima negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Indochina (termasuk Vietnam), dan China.Layanan ini 30% lebih murah dibandingkan dengan transportasi udara dan tiga kali lebih cepat daripada moda laut. ARN meniru keberhasilan yang diterapkan TNT dalam European Road Network dengan menawarkan solusi pengiriman barang lebih cepat dan lebih murah.Bernilai tinggiBerdasarkan studi TNT, mayoritas permintaan barang datang dari pelanggan yang bergerak di sektor teknologi tinggi, peralatan dan permesinan, serta kesehatan yang sering mengirimkan barang berat bernilai tinggi.Oleh karena itu, TNT telah meluncurkan tiga pilihan layanan pengiriman barang berat, yakni Express Freight, Economy Freight, dan Freight Plus. Layanan ini tersedia di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia.Langkah itu merupakan bagian dari investasi US$160 juta selama periode 5 tahun ke depan untuk membangun posisi terdepan TNT di Asia.Dengan tiga layanan terbaru, pelanggan akan mendapat keuntungan dari jaringan global yang terintegrasi dan komprehensif, tanpa bergantung pada pihak ketiga. Keahlian TNT dalam pengurusan dokumentasi dan memenuhi aturan lintas batas juga menjadi pengalaman nyata dari layanan door-to-door dari TNT.Untuk mendukung operasional di Indonesia, TNT mengoperasikan pesawat kargo B737-300F yang disewa dari Transmile dengan daya angkut 14 ton yang menghubungkan Singapura-Jakarta dan Singapura-Balikpapan lima kali dalam seminggu.Rute pesawat ini akan terhubung dengan operasional B747-400ERF yang berkapasitas 110 ton. Dengan adanya layanan itu, TNT Indonesia akan diuntungkan dengan rute langsung dan waktu transit yang lebih singkat.Pelanggan TNT di Balikpapan, misalnya, bisa menikmati pelayanan dan waku transit yang lebih baik untuk keperluan impor dari Eropa melalui koneksi Eropa-Singapura-Balikpapan.TNT Divisi Ekspres mulai beroperasi di Indonesia pada 1979 dengan nama PT Skypak International. Jaringan operasinya meliputi 33 kota besar di Indonesia yang didukung dengan 17 kantor cabang, 14 agen dan 10 depot, enam gateway (Jakarta, Surabaya, Batam, Medan, Denpasar dan Balikpapan), serta 600 karyawan di Tanah Air.Dengan jangkauan layanan yang sangat luas dan didukung fasilitas yang terkoneksi secara global, TNT memungkinkan memberikan solusi pengiriman barang yang lebih cepat dan lebih murah. (taufik.wisastra@bisnis.co.id)

Oleh Taufik Wisastra

Wartawan Bisnis Indonesia

Jabar persoalkan pembatasan trukOrganda Angsuspel DKI segera tinjau lapangan

JAKARTA: Pengusaha transportasi asal Jawa Barat mempersoalkan kegiatan angkutan ekspor impor dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang kini hanya bisa dilayani dengan menggunakan armada truk dari Ibu Kota.Roely Panggabean, Direktur PT Satria Perkasa Indonesia--perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, forwarder, dan pergudangan yang beroperasi di Terminal Gede Bage Bandung-mengatakan dugaan praktik monopoli itu sudah berjalan selama 1 tahun terakhir ini sehingga armada truk berpelat nomor di luar DKI Jakarta kesulitan mengangkut muatan impor dari Pelabuhan Priok.Menurut dia, sebagian besar daerah industri yang menjadi penopang atau hinterland dari Pelabuhan Priok berada di Jawa Barat, seperti Cikampek, Karawang, Purwakarta, dan Bandung."Truk asal Jawa Barat hanya bisa mengangkut muatan ekspor, sedangkan untuk impor tidak diperkenankan. Tidak ada aturan yang jelas soal pelarangan itu, tetapi dalam praktiknya di lapangan armada kami [asal Jabar] tidak diperkenankan mengangkut muatan impor dari Pelabuhan Priok,"ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.Dia menduga praktik monopoli itu diterapkan secara tidak tertulis oleh Organda Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) DKI Jakarta dalam rangka mengamankan pasar truk angkutan di DKI yang sudah melebihi kapasitas dibandingkan dengan volume muatan yang ada.Menurut Roely, meskipun larangan itu tidak diatur secara resmi, kenyataannya pengelola terminal di Pelabuhan Priok juga tidak melayani pengangkutan impor bagi armada truk asal Jabar."Silakan dicek saat ini sangat sedikit jumlah truk berpelat nomor daerah [di luar Jakarta] yang bisa mengangkut muatan impor dari Priok. Secara operasional kami rugi jika hanya bisa mengangkut ekspor, tetapi tidak diperkenankan memuat barang impor. Ini namanya tidak adil."Dia mengungkapkan akibat pembatasan itu, 75% dari sekitar 1.000 armada truk asal Jabar sudah gulung tikar dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. "Kami berharap semua instansi dan asosiasi terkait bisa duduk bersama mencari solusi masalah tersebut. Jangan sampai terjadi pengavelingan usaha karena akan berdampak buruk pada iklim berusaha di dalam negeri," tegasnya.DibantahSekretaris Organda Angsuspel DKI Jakarta Maradang Rasjid membantah tudingan monopoli itu dan meminta pembuktian yang lebih konkret.Menurut dia, semua armada truk yang telah teregistrasi melalui sistem online manajemen di Pelabuhan Priok pasti akan diperkenankan mengangkut muatan ekspor ataupun impor dari dan ke pelabuhan itu. "Kami [Angsuspel] tidak pernah melarang apalagi membuat aturan sepihak seperti itu," tegasnya.Namun, Rasjid berjanji akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti dugaan praktik monopoli seperti yang dituduhkan oleh pengusaha angkutan truk asal Jabar."Terus terang saya kaget mendengarnya. Saya rasa ini sebenarnya hanya menyangkut persoalan tingkat kepercayaan pasar [pemilik barang] dalam menggunakan truk. Pemilik barang bebas menentukan akan menggunakan armada siapa," tutur Rasjid.Kepala Humas Pelabuhan Tanjung Priok Hambar Wiyadi mengatakan penertiban terhadap angkutan sudah dilakukan mulai awal 2008, setelah manajemen pelabuhan dan pengelola terminal di Tanjung Priok menerapkan pelayanan secara online bagi aktivitas keluar-masuk truk. "Hanya armada yang sudah teregistrasi secara jelas yang bisa beroperasi di Pelabuhan Priok," tutur Hambar. (k1) (redaksi@bisnis. co.id)Bisnis Indonesia

'Revisi tarif penyeberangan'

JAKARTA: Operator angkutan darat meminta pemerintah menetapkan tarif baru angkutan penyeberangan antarprovinsi dengan mempertimbangkan tarif angkutan darat.Direktur Utama PT Safari Dharma Raya Hendro Darmo Juwono mengatakan tarif penyeberangan dan angkutan darat harus diharmonisasi sehingga kedua sektor bisnis ini tidak saling merugikan. (Bisnis/aji)

Angkutan ilegal dipersoalkan

JAKARTA: Organda mempersoalkan operator angkutan kota antarprovinsi (AKAP) yang menggarap pangsa angkutan pariwisata tanpa mengantongi izin terlebih dahulu dari pemerintah.Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Murpy Hutagalung mengatakan banyaknya armada AKAP yang melayani angkutan pariwisata menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antaroperator. (Bisnis/aji)

Pelindo I Medan diminta tunda sistem operator tunggal

Selasa, 21/04/2009
MEDAN: Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gafeksi) Sumut mendesak Pelindo I Medan menunda pelaksanaan operator tunggal di Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Belawan karena standar operasional prosedur sistem itu belum ada."Semua masih belum jelas. Kok Pelindo I Medan tiba-tiba memberlakukan operator tunggal di UTPK Belawan," kata Hasnil Basri, Ketua Umum Gafeksi Sumut, kemarin.Menurut dia, UTPK Belawan belum memiliki standar operasi yang seragam. "Masing-masing pihak berjalan sesuka hati sehingga merugikan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut [EMKL] yang beroperasi di Belawan," ujarnya.Hasnil menilai sistem operator tunggal di UTPK belum saatnya diterapkan karena selain SOP-nya tidak ada, peralatan pun masih minim. Sebagai contoh, ungkapnya, dua container crane bekas di dermaga antarpulau hanya bekerja 2 jam per hari. "Dengan kata lain, lebih banyak rusak dibandingkan dengan masa operasinya."Dia mengatakan harbour mobile crane (HMC) yang disewa dari pihak ketiga juga sering mengalami kerusakan sehingga penumpukan barang di lapangan penumpukan peti kemas tidak dapat dihindarkan.Namun, Hasnil tidak mengakui kelompok lain yang melakukan unjuk rasa di DPRD Sumut mengatasnamakan Gafeksi Belawan. "Tidak ada Gafeksi Belawan. Yang melakukan unjuk rasa ke DPRD Sumut itu bukan anggota Gafeksi, tapi EMKL yang tidak punya kantor," ujarnya.Kemarin, ratusan sopir dan buruh bongkar muat Belawan menggelar unjuk rasa di DPRD Sumut menuntut pembatalan operator tunggal di pelabuhan itu.Pengunjuk rasa itu mengatasnamakan Aliansi EMKL Pelabuhan Belawan dan Persatuan Supir Truk Pelabuhan (PSTP) Belawan."Kami mogok beroperasi di Pelabuhan Kontainer Antar Pulau Gabion Belawan," demikian pernyataan sikap pengunjuk rasa itu seperti dikutip Antara.Menurut koordinator aksi Syafruddin Siregar, pihaknya sangat dirugikan karena Pelindo I Medan memberlakukan sistem operator tunggal tanpa terlebih dahulu mempersiapkan infrastruktur ataupun pelayanan alat dan administrasi yang baik.Oleh Master Sihotang Bisnis Indonesia

TRANSITKegiatan bongkar muat lesu

PANGKALPINANG: Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Pangkalbalam, Provinsi Bangka Belitung, menurun karena kunjungan kapal ke daerah itu berkurang."Aktivitas bongkar muat di pelabuhan menurun drastis jika dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi beberapa bulan lalu," kata Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat Pangkalbalam Hazali AM di Pangkalpinang, akhir pekan lalu. (Antara)

RI tak perlu impor beras

JAKARTA: Pemerintah akan melakukan koordinasi untuk menghentikan kran impor beras, menyusul produksi beras dalam negeri sudah dinyatakan swasembada.
Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso menuturkan pihaknya merekomendasikan kesejumlah direktorat di Departemen Pertanian mengenai penyetopan impor beras. “Di internal Deptan, saya sudah bicarakan dengan pak Menteri [Mentan Anton Apriyantono]. Saya bicara juga dengan Dirjen Pemasaran dan Pengelolaan Hasil
Pertanian (P2HP) mengenai kondisi ini [situasi beras]. Saatnya impor beras dihentikan,” tuturnya di Jakarta baru-baru ini.
Menurut dia, impor beras hanya berlaku pada jenis beras yang tidak diproduksi di Indonesia dan diperlukan oleh sektor tertentu. Dia mencontohkan jenis beras yang belum bisa dibudidayakan di Tanah Air adalah beras jenis Japonika. (Bisnis/dle)

Harga biofuel ditetapkan 1 MeiRevisi Keppres No. 135/2000 ditunggu

BANDUNG: Pemerintah akan menerapkan formula harga patokan biofuel (bahan bakar nabati/BBN) jenis bioetanol dan biodiesel pada 1 Mei 2009 guna mengurangi subsidi pemerintah.Di sisi lain, rencana penetapan formula harga patokan itu diperkirakan bisa terganjal bila Keppres No. 135/2000 tentang harga jual eceran BBM dalam negeri dengan memasukkan soal biofuel segera direvisi dan persetujuan subsidi dari parlemen.Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H Legowo mengatakan formula harga patokan baru BBN tersebut mengacu pada harga yang diterapkan di negara lainnya di Asia Tenggara yang mengonsumsi BBN."Pembahasan di sidang sudah selesai, tinggal melapor ke Pak Menteri [Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro] saja dan kita harapkan tanggal 1 Mei ini sudah bisa diberlakukan," katanya kemarin.Menurut dia, pengaturan harga dasar biodiesel mengacu pada harga bahan bakar tersebut di pasar Asia Tenggara dan patokan harga ekspor biodiesel dari Departemen Perdagangan.Untuk harga dasar bioetanol menggunakan harga acuan di pasar Asia Tenggara dan harga produksi bahan baku bioetanol di dalam negeri."Bioetanol di Indonesia diproduksi dari singkong dan tebu, nah harga komoditas pangan ini akan menjadi acuan harga dasar bioetanol," katanya.Dirjen Migas, katanya, akan mengatur dan menetapkan harga dasar untuk dua jenis bahan bakar energi terbarukan ini setiap bulannya, sesuai dengan fluktuasi harga yang terjadi di pasar Asia Tenggara.Penerapan harga dasar baru bioetanol dan biodiesel, lanjutnya, akan berdampak positif mengurangi subsidi pemerintah untuk bahan bakar tersebut. Tahun ini pemerintah menyiapkan insentif Rp834 miliar untuk BBN.Di tempat terpisah, Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan industri, terutama produsen biofuel berharap pemberlakuan formula itu bisa dilakukan sesuai dengan target yaitu pada Mei. Namun, tuturnya, pemberlakukan formula itu diakui masih bergantung pada dua hal, yaitu Keppres tentang harga jual BBM dan juga persetujuan subsidi untuk BBN oleh parlemen.Perlu direvisi"Keppres No.135/2000 itu hanya mengatur harga BBM sehingga saat ini direvisi agar BBN dimasukkan dan diharapkan Keppres itu bisa selesai sebelum Mei. Selain itu kami juga berharap dukungan dari parlemen soal subsidi BBN," jelas Paulus.Selain formula harga, tutur Paulus, pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Departemen ESDM, Depkeu, Depdag, BPPT, PT Pertamina (persero), dan asosiasi, dalam rapat yang berlangsung pada Rabu lalu menyepakati nilai tukar harga pokok BBN berdasarkan kurs rata-rata beli BI, mengacu pada SK Menkeu No. 153/KMK.012/ 1982 tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berlaku bagi perusahaan migas.Dalam skala global, seiring dengan turunnya harga minyak mentah dunia yang kini di bawah US$50 per barel, produksi biofuel diperkirakan melambat tahun ini.Menurut laporan International Energy Agency (IEA), institusi itu memprediksi produksi biofuel dunia hanya mencapai 95.000 barel per hari dibandingkan dengan 345.000 barel per hari pada 2008. (k38/Rudi Ariffianto/Firman Hidranto) (redaksi@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia

EKSPLORASIJepang bantu nuklir Jordania

TOKYO: Jepang akan membantu Jordania untuk mendirikan pembangkit listrik berbasis nuklir yang pertama di negara Timur Tengah itu pada 2017 untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.Menurut laporan Kementerian Perdagangan, perjanjian kerja sama kedua negara telah ditandatangani kemarin. Perjanjian itu juga mengatur reaktor itu dibangun untuk kepentingan sipil dan berlaku selama 5 tahun.Jepang sebelumnya juga telah melakukan kerja sama yang sama dengan Kazakhstan, Indonesia, dan Vietnam untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis tenaga nuklir. (Bloomberg/fh)

Industri batu bara alami pelambatanBerau Coal revisi capex jadi US$14 juta

JAKARTA: Kinerja pertambangan batu bara Indonesia 2009 diperkirakan mengalami perlambatan yang ditandai dengan beberapa perusahaan tambang itu mulai melakukan revisi produksi dan investasi tahun ini.Konsekuensi itu harus diambil berkaitan dengan penurunan harga komoditas itu di pasar internasional. Selain itu, permintaan pasokan batu bara dari luar negeri juga mulai mengalami stagnasi seiring dengan terjadinya krisis global.Direktur Indonesian Coal Society Singgih Widagdo mengatakan sektor pertambangan batu bara nasional masih cukup bisa bertahan sepanjang tahun ini meskipun tidak tumbuh lebih kuat seperti tahun sebelumnya."Kebanyakan perusahaan tambang batu bara hanya akan memproduksi sesuai dengan kapasitas produksi perusahaan. Mungkin untuk melakukan peningkatan kapasitas memang akan terasa cukup berat," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.Kebijakan itu harus diambil perusahaan tambang, tambahnya, akibat kondisi harga yang masih belum kondusif. Harga batu bara saat ini berada pada kisaran US$63-US$70 per ton, padahal komoditas itu pernah menikmati masa puncak ketika harga mencapai US$190,95 per ton pada Juli 2008.Menurut Singgih, kecenderungan itu sebenarnya belum menjadi indicator sector tambang batu bara mengalami penurunan."Kondisi saat ini sebenarnya sama dengan periode 2007 dan sebelumnnya. Mungkin yang paling berat menimpa perusahaan menengah ke bawah, sedangkan perusahaan besar hanya melakukan konsolidasi saja."Salah satu indikasi sektor pertambangan batu bara mulai melambat adalah kebijakan yang dilakukan PT Berau Coal. Menurut Presdir Berau Coal Bob Kamandanu, pihaknya akan memangkas rencana belanja modal (capex) tahun ini hingga 65% dari US$40 juta menjadi US$14 juta.Implikasi keputusan itu, lanjutnya, Berau Coal telah memutuskan menunda pembangunan pelabuhan batu bara di Suaran, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur hingga 2010. Rencana semula, pelabuhan itu untuk mengangkut batu bara dari tambang Binungan, Kalimantan Timur."Produksi batu bara Berau Coal masih di level 14,7 juta ton. Begitu juga penjualannya mencapai 14 juta ton," tutur Bob, yang juga ketua Asosiasi Produsen Batu bara Indonesia (APBI).Manager External Affair PT Arutmin Indonesia Zainuddin JR Lubis mengemukakan produksi Arutmin saat ini masih belum terganggu dengan kondisi krisis global.Produksi ArutminPerusahaan kelompok Bumi Resources itu menargetkan produksi 2009 mencapai 19,2 juta ton. "Kami tetap optimistis target produksi tahun ini tetap tercapai karena kontrak jangka panjang dengan pembeli sudah disepakati. Pola ini cukup membantu perusahaan untuk bertahan."Berkaitan dengan kondisi industri batu bara secara nasional, Ketua APBI Bob Kamandanu mengemukakan asosiasi itu akan merevisi target produksi batu bara nasional karena kondisi perekonomian global yang masih belum stabil.Dia memprediksi produksi batu bara nasional selama kuartal pertama bisa tercapai."Namun, bila dalam perjalanannya tidak tercapai, kami akan melakukan koreksi," tegasnya. (12) (redaksi@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia

Ekspor hasil laut Sumut naik

MEDAN: Nilai ekspor hasil laut Sumut triwulan pertama tahun ini naik 21,07% menjadi US$18,75 juta dibandingkan dengan ekspor periode sama 2008 menyusul membaiknya permintaan dari Amerika Serikat."Secara volume pun berdasarkan SKA (surat keterangan asal) terjadi peningkatan sebesar 9,22% menjadi 6.700 ton," kata Kepala Seksi Hasil Pertanian dan Pertambangan Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Fitra Kurnia, pekan lalu.Menurut dia, selain hasil laut, ikan hasil budi daya Sumut seperti nila dan ikan hias juga diminati pasar internasional termasuk dari AS. Budi daya ikan nila antara lain dilakukan di Danau Toba dengan industri pengalengan di Kabupaten Serdang Bedagai. (Antara)

Blok Ambalat produksi minyak 40.000 bph

JAKARTA: Indonesia berharap akan mendapatkan tambahan produksi minyak dengan indikasi awal 30.000-40.000 barel per hari (bph) dari lima sumur di lapangan Aster, Blok Ambalat yang dikelola oleh Eni Ambalat mulai 2010.Potensi itu lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 4.000 bph per sumur. Tambahan produksi itu merupakan salah satu harapan Indonesia selain Blok Cepu, area laut dalam Kalimantan Timur, dan Tangguh untuk mempertahankan produksi pada kisaran 1 juta bph ketika produksi Chevron Pacific Indonesia sebagai kontributor utama menyusut 12% per tahun."CEO Eni sudah melapor kepada pemerintah bahwa mereka ada discovery besar sekali walaupun masih berupa indikasi awal. Yang jelas, dengan tambahan itu, bersama tambahan produksi lainnya kita optimistis produksi minyak terjaga di level 1 juta bph," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, kemarin.Dirjen Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM Evita Herawati Legowo menambahkan indikasi awal produksi yang diperoleh berdasarkan hasil eksplorasi dari lima sumur dihasilkan 30.000-40.000 bph. Dalam 2 atau 3 bulan ke depan, tuturnya, Eni akan melakukan tes produksi pertama (drill stem test/DST) sehingga dalam jangka waktu 3 bulan akan dihasilkan laporan konfirmasi atas temuan itu."Pada 2010 kami perkirakan Eni sudah bisa produksi minyak," katanya.Oktober 2008 lalu, pemerintah melansir informasi bahwa Eni telah menggelontorkan investasi sedikitnya US$200 juta untuk mengebor sebanyak enam sumur. Saat itu, satu pejabat di Ditjen Migas mengatakan indikasi awal produksi dari setiap sumur mencapai 4.000 bph."Produksi maupun cadangan minyak dari lapangan tersebut bisa berubah ketika pengeboran tambahan terus dilakukan," kata Purnomo.Sebelumnya dia mengatakan Eni akan membangun kilang dan terminal LNG terapung untuk mengembangkan lapangan migas tersebut.Namun, perusahaan asal Italia itu meminta kepastian dukungan keamanan dan politik dari pemerintah untuk merealisasikan rencananya tersebut.Blok Ambalat yang terletak berdekatan dengan Blok Bukat yang juga dikuasai Eni.

Oleh Rudi Ariffianto

Bisnis Indonesia

Penerapan tally di Priok akan direvisiAdpel minta masukan dari asosiasi

JAKARTA: Departemen Perhubungan akan merevisi penetapan tarif pencatatan dan penghitungan keluar masuk barang ataupun peti kemas atau tally di Pelabuhan Tanjung Priok, setelah sebelumnya mengkaji ulang tarif lini 2 di pelabuhan itu.Menhub Jusman Syafii Djamal mengatakan evaluasi kebijakan penetapan tarif tally akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan."Itu [tarif tally] kan pasti dikaji ulang oleh Dirjen Perhubungan Laut [Sunaryo]," ujarnya, pekan lalu.Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Dephub Bobby Mamahit mengakui kebijakan tarif tally segera dikaji ulang setelah selesai pembahasan tarif lini 2 di Pelabuhan Priok untuk pelayanan jasa forwarding dan pergudangan terhadap barang dan peti kemas impor.Dia menuturkan saat ini pihaknya sudah mendapat instruksi dari Dirjen Perhubungan Laut Dephub Sunaryo agar melakukan pembahasan guna memperjelas kegiatan tally di Pelabuhan Priok."Dirjen [Perhubungan Laut] sudah menginstruksikan agar tarif tally juga dikaji ulang. Kami akan melihat apakah memang ada yang perlu diperjelas soal kegiatan tersebut di pelabuhan," katanya.Bobby menuturkan kemungkinan besar penetapan tarif tally akan menggunakan batas atas dan batas bawah, agar ada persaingan yang sehat di antara para penyedia jasa.Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Susetyo Widayat Hadi mengatakan implementasi kegiatan tally di pelabuhan itu akan dikaji ulang agar lebih sesuai dengan semangat UU No.17/2008 tentang Pelayaran dan Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No.15/2007 tentang Tally Independen.Selain itu, paparnya, evaluasi itu juga berkaitan dengan adanya sorotan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal penetapan tarif tally di Pelabuhan Priok yang telah disepakti oleh sejumlah asosiasi di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu, beberapa waktu lalu."Ini pekerjaan rumah yang mesti saya selesaikan. Yang terpenting adalah bagaimana agar KM No. 15/ 2007 bisa tetap berjalan, tetapi jangan sampai ada kepentingan-kepentingan tertentu terhadap kegiatan tally itu," ujarnya kepada Bisnis.Cari solusiSusetyo menambahkan Adpel Priok berencana memanggil kembali seluruh asosiasi penyedia dan pengguna jasa terkait di Pelabuhan Priok guna mencari solusi terbaik terhadap persoalan tally."Saya masih baru di sini [menjabat Adpel]. Oleh karena itu, saya akan inventarisasi dahulu di mana titik permasalahannya dan apa yang mesti kita lakukan. Untuk itu, dalam waktu dekat Adpel Priok akan meminta kembali masukan dari asosiasi-asosiasi yang ada di Priok."Kegiatan tally di Pelabuhan Priok mulai diterapkan pada 16 Februari 2009 setelah dilakukan penadatanganan kesepakatan yang merevisi mekanisme dan tarif pelayanan jasa tally independen oleh sejumlah asosiasi di pelabuhan itu.Namun, Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) masih mempersoalkan kebijakan tally dan melaporkan kepada KPPU karena terindikasi adanya kartel. (22/k1) (redaksi@ bisnis.co.id)Bisnis Indonesia

Jumat, 17/04/2009

Investigasi dugaan kartel tally dilanjutkan

JAKARTA: Dugaan praktik kartel dalam kegiatan pencatatan dan penghitungan keluar masuk barang ataupun peti kemas atau tally di Pelabuhan Tanjung Priok diproses Direktorat Penegakan Hukum KPPU.

Direktur Komunikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ahmad Junaidi mengatakan proses klarifikasi sedang berjalan, dengan memanggil beberapa pihak yang terkait dengan laporan dari Depalindo itu.

"Dalam kasus pelaporan dugaan tally itu, proses klarifikasi akan selesai dalam 60 hari atau pada 15 Mei 2009. Namun, apabila dibutuhkan waktu lagi, akan diperpanjang hingga 29 Juni," katanya, kemarin.

Junaidi menjelaskan adanya indikasi kartel akan diketahui apabila tim dari Direktorat Penegakan Hukum KPPU sudah mendapat keterangan dari pelapor, terlapor, dan mendapat bukti-bukti kuat atas terjadinya pelanggaran terhadap pasal-pasal yang tertera di dalam undang-undang.

Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengakui dirinya sudah dipanggil oleh KPPU terkait dengan laporan dugaan kartel dalam kegiatan tally di Pelabuhan Priok.

"Saya sudah memenuhi panggilan dari KPPU beberapa waktu lalu, setelah pada panggilan pertama berhalangan hadir," tutur Toto.

Depalindo melaporkan Administrator Pelabuhan Tanjung Priok kepada KPPU terkait dengan dugaan praktik monopoli dan kartel yang dilakukan oleh 19 perusahaan tally independen.

Bukan pribadi

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dephub Bobby Mamahit yang saat itu menjabat sebagai Adpel Tanjung Priok mengatakan pihak terlapor otomatis akan berganti kepada Susetyo Widayat Hadi yang kini menjabat Adpel Tanjung Priok.

"Saya tidak dipanggil KPPU karena laporan tersebut kan ke jabatan, bukan pribadi. Jadi laporan sekarang ditujukan kepada Adpel Tanjung Priok yang baru [Susetyo]," jelasnya.

Junaidi memaparkan karena masih dalam tahap klarifikasi, KPPU belum bisa menemukan adanya indikasi monopoli harga. Namun, dia tetap meminta pemerintah turun tangan dalam penentuan tarif, karena kebijakan saat ini dinilai berpotensi memunculkan praktik kartel.

Menurut dia, tarif tally harus diserahkan kepada mekanisme pasar atau ditentukan oleh pemerintah dengan menetapkan batas atas, karena kegiatan itu termasuk salah satu hal penting di pelabuhan.

"Sampai saat ini kami belum menemukan adanya indikasi kartel. Yang jelas kami menilai penentuan tarif tally tidak bisa ditentukan melalui kesepakatan bersama, karena potensi kartel akan sangat besar," tegasnya. (22)

Bisnis Indonesia

Penumpang Pelni stabil

JAKARTA: Penurunan tarif angkutan laut jarak jauh kelas ekonomi yang dilayani oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dinilai tidak efektif untuk mendongkrak volume penumpang, karena harga jual tiket pesawat yang semakin terjangkau.Kepala Bagian Humas PT Pelni Edi Haryadi mengatakan relevansi antara penurunan tarif dengan rendahnya tingkat isian penumpang memang ada, tetapi saat ini dampaknya tidak terlalu signifikan."Kalau tarif diturunkan untuk meningkatkan jumlah penumpang, saya rasa tidak akan berdampak besar. Sejak berlaku bulan lalu, kenaikannya masih di bawah 5%," ujarnya. (Bisnis/22)

Bisnis Indonesia

DINAMIKAEkspor lesu karena permintaan

JAKARTA: Penambahan fasilitas pembiayaan perdagangan dinilai tidak akan efektif memulihkan aktivitas perdagangan internasional, mengingat permasalahan yang timbul saat ini bukan disebabkan oleh faktor pembiayaan, melainkan pengerutan pasar.Dradjad Hari Wibowo, anggota Komisi XI DPR, menilai tidak tepat jika trade financing dijadikan solusi atas merosotnya aktivitas perdagangan dunia. Jika fasilitas ini dipaksakan justru akan menjebak para eksportir/ importir ke dalam masalah pembiayaan."Seharusnya pemerintah justru lebih fokus pada penguatan pasar dalam negeri dan menjaga stabilitas perdagangan internasional," ujarnya kemarin. (Bisnis/16)

bisnis.com

Infrastruktur hambat investasi

SINGKAWANG: Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kalimantan Barat M. Zeet Hamdy Assovie mengatakan masalah infrastruktur, listrik, dan air bersih menjadi penghambat utama investasi di provinsi itu."Padahal, untuk kemudahan perizinan, Kalbar masuk lima besar nasional hasil survei KPPOD," ujarnya kemarin.Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), lanjut M Zeet, mencalonkan Kalbar untuk mendapat Investment Award.Namun karena keterbatasan infrastruktur, air bersih dan listrik, penghargaan itu akhirnya diberikan ke provinsi lain.Untuk membenahi infrastruktur di Kalbar dibutuhkan dana sekitar Rp5 triliun. (Antara)

Pemilik barang keluhkan tarif lini 2 PriokDephub segera panggil perwakilan asosiasi

JAKARTA: Depalindo mendesak Departemen Perhubungan mengkaji ulang pengaturan tarif lini 2 di Pelabuhan Tanjung Priok, karena tarif yang dikenakan untuk pelayanan jasa forwarding dan pergudangan terhadap barang dan peti kemas impor di pelabuhan itu dinilai tidak wajar.Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan Dephub perlu segera turun tangan agar tarif pelayanan jasa kepelabuhanan di lini 2 Tanjung Priok tidak terus melambung tanpa ada patokan yang jelas."Kami meminta agar tarif lini 2 di Pelabuhan Priok yang berlaku sekarang ditinjau ulang karena besaran dan komponen tarifnya tidak wajar. Untuk mengeluarkan kargo sebanyak 0,3 m3 saja bisa mencapai Rp6 juta, belum lagi pemilik barang juga harus membayar sejumlah pungutan yang mencapai US$100 per m3," ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.Menurut dia, penetapan tarif lini 2 juga tidak pernah disosialisasikan kepada pengguna jasa dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat. "Untuk itu, kami akan mengadukan masalah itu melalui jalur hukum," tegasnya.Toto menambahkan Depalindo telah menyiapkan laporan tertulis mengenai keberatan pemilik barang atas tarif lini 2 di Pelabuhan Priok dan segera disampaikan kepada Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Depdag, dan Tim Keppres 54 tentang kelancaran arus barang di pelabuhan.Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gafeksi) juga pernah mendesak Dephub segera menetapkan komponen tarif lini 2 di Pelabuhan Priok yang terkatung-katung lebih dari 2 tahun."Dephub harus secepatnya menetapkan komponen tarif lini 2 tersebut, karena hal itu sudah ditunggu oleh pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Priok," ujar Ketua Bidang Kepabeanan Gafeksi DKI Jakarta Widijanto, beberapa waktu lalu.Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Dephub Bobby R. Mamahit mengatakan pihaknya sudah mendapatkan instruksi dari Dirjen Perhubungan Laut untuk menangani persoalan yang dikeluhkan oleh pelaku usaha di Pelabuhan Priok terkait dengan tarif lini 2.Panggil asosiasiKendati begitu, Bobby belum bisa menargetkan kepastian waktu untuk menyelesaikan kemelut tarif lini 2 itu karena hingga kini belum ada titik temu mengenai jenis dan komponen tarif antarasosiasi penyedia dan pengguna jasa di Pelabuhan Priok."Kami akan mendorong Adpel [administrator pelabuhan] Tanjung Priok untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini dan segera memanggil seluruh asosiasi terkait untuk mencari titik temu," tegasnya.Komponen dan jenis tarif lini 2 Pelabuhan Priok sebelumnya telah disepakati oleh sejumlah asosiasi di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu pada 28 Mei 2007. Asosiasi itu yakni Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Indonesian National Shipowner's Association (INSA) DKI Jakarta, Aptesindo, Gafeksi DKI, dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI). (k1) (redaksi@bisnis.co.id)

Sumber Bisnis Indonesia