Sekretaris Masyarakat Pemerhati Pelayaran, Pelabuhan dan Lingkungan Maritim (Mappel) Maman Permana mengatakan di pelabuhan yang ada di daerah-daerah terdapat jalan milik pemerintah daerah yang hak pengelolaannya ada di tangan mereka.
Menurut dia, pelaksanaan otda yang kurang mulus menyebabkan perbaikan jalan daerah tersebut kurang maksimal. Padahal distribusi barang di pelabuhan harus didukung oleh baiknya jalan negara, jalan provinsi maupun jalan kabupaten dan kota.
Jika koordinasi antara pusat dan daerah tidak baik, katanya, upaya meningkatkan infrastruktur pelabuhan agar arus masuk dan keluar barang lancar sulit dilakukan. "Kordinasi pusat dan daerah harus diperkuat agar perbaikan pelabuhan bisa dilakukan," katanya kepada bisnis.com hari ini.
Pemerintah berencana membuka layanan 24 jam di empat pelabuhan utama di Indonesia yakni pelabuhan Tanjung Priok, Makassar, Belawan di Medan, dan Tanjung Perak di Surabaya melalui program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II.
Pelabuhan lainnya menyusul setelah suksesnya operasional layanan 24 jam di pelabuhan utama itu. Sejauh ini, Bea dan Cukai akan melakukan uji coba layanan kepabeanan dan cukai di empat pelabuhan utama itu dengan mengerahkan 500 personil.
Langkah tersebut sebagai upaya memangkas hambatan arus barang masuk dan keluar pelabuhan serta meningkatkan kegiatan ekspor dan impor mengingat selama ini persoalan layanan 24 jam di pelabuhan sudah lama didambakan pelaku usaha. (tw)
bisnis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar