Pertumbuhan ekonomi yang selalu menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Indonesia secara makro ternyata tidak berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.Angka pengangguran belum berhasil ditekan secara berarti oleh adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan.Jumlah penduduk Indonesia yang menganggur masih sangat besar. Berdasarkan data BPS, pengangguran mencapai 11 juta orang pada 2006 atau sekitar 10,4 % dari jumlah seluruh angkatan kerja.Sementara itu angka kemiskinan penduduk pada Maret 2006 dengan indikator kemiskinan yang tidak pernah diubah oleh BPS adalah 17,75% atau sebanyak 39,05 juta jiwa. Pada Maret 2008 angka itu menjadi 34,96 juta jiwa.Apabila yang dipakai adalah standar institusi internasional lain seperti Bank Dunia yang menetapkan US$2 per hari, maka jumlah penduduk yang berada dalam kemiskinan akan menjadi tiga kali lipat, atau mencapai 50%.Jika dilihat peta kekuatan suara pekerja, jumlah pekerja atau karyawan tetap di Indonesia berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2008 adalah sejumlah 28,18 juta jiwa. Angka ini adalah sesuatu yang sangat signifikan diperebutkan oleh kontestan pemilu legislatif dan presiden 2009.Suara pekerja sangat signifikan apabila para pekerja atau karyawan tidak tetap yang berjumlah 21,77 juta jiwa. Angka ini sangat mutlak memengaruhi kemenangan Pemilu 2009 bagi partai politik atau calon presiden (capres), yaitu sebesar 28,22%.Hal itu ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang berusaha sendiri, biasanya juga berasal dari keluarga kelompok pekerja adalah 20,92 juta jiwa. Total jumlah suara pekerja yang diperoleh adalah 70,87 juta jiwa dari jumlah pemilih 177 juta atau sebesar 40%.Jumlah pemilih pekerja yang sangat besar ini adalah potensi yang besar bagi kemenangan para kontestan pemilu dan dengan demikian para pekerja memiliki political bargaining (posisi tawar politik) yang sangat kuat.Angka pemilih potensial memenangkan ini akan semakin besar apabila ditambah dengan angka pengangguran sejumlah 9 juta jiwa dan kemiskinan yang saat ini berada di wilayah perdesaan atau bekerja di sektor pertanian, yaitu sejumlah 41,33 juta jiwa.Total jumlah suara signifikan yang akan memenangkan parpol pada 2009 ini akan menjadi 121,2 juta pemilih di luar mereka yang memilih golput.Kemiskinan dan pengangguran adalah permasalahan yang banyak dihadapi oleh berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia dengan tingkat populasi yang berbeda-beda. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang diakibatkan oleh hilangnya 51 juta jenis lapangan pekerjaan sebagai dampak dari resesi dunia.Resesi dunia yang akan terjadi mengakibatkan peningkatan pengangguran dari 2008 yang sebesar 6% menjadi 6,5% atau bertambah lagi jika dibandingkan dengan 2007 yang hanya 5,7% dari penduduk dunia.Dibandingkan dengan negara-negara maju, jumlah angka kemiskinan dan pengangguran di negara-negara berkembang relatif lebih besar meski krisis ekonomi dan keuangan saat ini akan menambah jumlah populasinya.Angka ini akan semakin besar. Jumlah penduduk setengah pengangguran atau usia produktif yang tidak bekerja penuh juga turut dihitung akan ditemukan jumlah yang mencapai lebih dari 46 juta orang.Penduduk usia produktif yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu pada 2006 telah mencapai 30 juta orang. Oleh karena itu, wajar jika jumlah orang miskin di Indonesia terus meningkat, menjadi lebih dari 39 juta jiwa.Jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan, secara persentase dibandingkan dengan jumlah penduduk, memang terlihat stabil atau sedikit menurun, setelah sempat mencapai 26% pada 1998. Namun, jumlah absolut orang yang miskin terus bertambah.Posisi tawarPara pekerja yang termasuk salah satu entitas kemiskinan juga kelompok yang tidak pernah memperoleh perhatian selama masa pembangunan berjalan sejak 1969.Oleh sebab itu, saatnya kini bagi pekerja untuk megambil sikap dalam menghadapi pemilihan presiden pada 8 Juli 2009 dengan cara meningkatkan posisi tawarnya.Berdasarkan data suara pemilih dari kelompok pekerja itu, posisi tawar mereka terhadap parpol pemerintah untuk 2009-2014, terutama untuk kebijakan yang akan diambil atas nasib mereka sangat penting.Jika dilihat kondisi pekerja saat ini bahwa kecenderungan pemihakan pemerintah terhadap pengusaha masih sangat kuat, yang ditunjukkan oleh ketidakadilan (unfairness) dan ketidakmerataan (equality) dalam hak-hak dasar, rasio pengupahan sangat timpang, yaitu 1:250.Di satu sisi, pihak-pihak yang mempertentangkan pekerja dan pengusaha selama ini distigmatisasi sebagai komunisme. Di sisi lain organisasi kapitalisme yang dibangun dengan melakukan pemisahan kepemilikan (ownership segregation) dibiarkan bertindak semena-mena terhadap pencapaian laba.Gambaran inilah kemudian yang memberikan penekanan terhadap tidak bekerjanya administratur dan aparatur yang berperan secara optimal dalam struktur politik hubungan industrial.Oleh karena itu, pada Pemilu 2009 ini, para pekerja harus menegaskan posisi politiknya, tidak saja dalam mengatasi kondisi krisis ekonomi global. Namun, juga menyelesaikan permasalahan pokok dan penting yang menyangkut politik hubungan industrial ini.Pekerja diharapkan tidak hanya terjebak pada slogan Bersama Kita Bisa dalam setiap kampanye dan mengabaikan distribusi keberhasilan penanganan makroekonomi.Permasalahan itu adalah yang menyangkut sistem kapitalisme dan struktur hubungan pekerja-manajemen (buruh-majikan) yang harus diselesaikan sebagai bagian menyeluruh dari penyelesaian krisis saat ini.Hubungan pekerja dan manajemen harus dikembalikan dalam logika Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, yaitu "usaha bersama berdasar asas kekeluargaan".Organisasi perusahaan harus dipandang sebagai pengejawantahan dari konstitusi negara dan tidak mengandung pengertian hanya mengutamakan tujuan menyejahterakan para pemilik modal yang selama ini berjalan.Kesejahteraan yang diperoleh dari pembagian keuntungan atau laba perusahaan selama ini seolah-olah memisahkan hak pekerja dalam porsi yang juga selayaknya diterimakan kepada mereka.Dengan posisi politik yang sangat kuat itu, para pekerja harus secara bersama-sama memperjuangkan perubahan paradigma organisasi perusahaan dengan memilih parpol dan presiden yang akan melakukan perubahan terhadap struktur yang tidak memberikan kesejahteraan kepada mereka sehingga selalu berada dalam kemiskinan.
Oleh Defiyan Cori
Peneliti Bright Indonesia & Tim Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas
Dimuat oleh Bisnis Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar