Jumat, 16 April 2010

Keberadaan kapal tanker lebihi permintaan

Jumat, 16/04/2010
Oleh: Tularji

JAKARTA (Bisnis.com): Ketersediaan kapal tanker untuk mengangkut kebutuhan komoditas bahan bakar minyak (BBM) domestik dalam rangka implementasi asas cabotage dinilai sudah berlebih dibandingkan dengan permintaan.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Budhi Halim mengatakan indikator berlebihnya armada tanker domestik terlihat dari terus merosotnya tarif sewa kapal jenis ini di pasar dalam negeri.

Untuk itu, dia menyarankan agar pengadaan kapal tanker mulai diarahkan untuk merebut pangsa muatan ekspor supaya tarif sewa tanker domestik membaik. "Sekarang tarif tanker rendah sekali," kataya kepada Bisnis.com, siang ini.

Tarif kapal tanker berbobot 3.000 DWT (dead weight tonnage) hingga Maret tahun ini turun 40% menjadi hanya US$1.800 per hari dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu sebesar US$3.000 per hari atau US$1 per DWT.

Sementara tarif sewa kapal tanker berbobot 6.500 DWT sejak awal tahun ini sudah turun 22,6% menjadi US$4.100 per hari dibandingkan dengan posisi yang sama pada 2009 sebesar US$5.300 per hari.

Pertamina adalah satu-satunya pangsa pelayaran tanker minyak di dalam negeri. Perseroan itu mengoperasikan sedikitnya 165 unit kapal dengan 130 diantaranya merupakan sewa dari pihak ketiga, sedangkan sisanya sebanyak 35 unit merupakan aset sendiri.

Perseroan BUMN itu tahun ini telah merencanakan akan melakukan pengadaan 10 unit kapal tanker minyak dan gas bumi dengan memesan pada perusahaan galangan dalam negeri senilai total US$200 juta. (msw/bisnis.com)

'Akomodasi kepentingan TPK Koja & masyarakat'

Jumat, 16/04/2010 15:40:54

JAKARTA Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus bentrok di Makam Mbah Priuk diminta mampu mengakomodasi kepentingan terminal peti kemas (TPK) Koja supaya mendapat pengakuan internasional berupa ISPS (International Ships and Port Security) Code, dan masyarakat yang mempertahankan makam sebagai simbol siar Islam dan cagar budaya.

“Kedua kepentingan yang dilematis itu harus segera diwujudkan sebagai solusi pemecahan kasus berdarah di Tanjung Priok yang terjadi baru-baru ini,” ujar Hanafi Rustandi, Ketua ITF (International Transport Workers’ Federation) Asia/Pasifik dan Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), hari ini.

Dia menyatakan ISPS Code juga memberikan peluang bagi siapapun untuk mengakses wilayah pelabuhan sepanjang mempunyai tanda pengenal khusus yang diterbitkan oleh otoritas pelabuhan setempat, karena pengakuan itu merupakan perangkat aturan untuk mengamankan kapal dan fasilitas pelabuhan.

“Masyarakat yang akan mengunjungi cagar budaya itu harus mendapatkan tanda masuk dari pihak pelabuhan, karena areal itu berada di lingkungan kerja pelabuhan dan perlu mendapat pengawalan dari petugas keamanan agar kunjungan masyarakat tidak mengganggu kegiatan bongkar muat,” jelasnya.

Terkait masalah ini, lanjut Hanafi, Pemda DKI harus segera memenuhi keinginan masyarakat Tanjung Priok yang tetap mempertahankan makam Mbah Priuk di kawasan pelabuhan.

“Pemugaran makam tidak bertentangan dengan penerapan ISPS Code yang harus dilaksanakan pelabuhan tingkat internasional,” tegasnya.

Menurut Hanafi, TPK Koja adalah pelabuhan yang dioperasikan secara patungan antara PT Pelindo II (51%) dengan Hutchinson (49%), sebuah perusahaan internasional yang berpusat di Hong Kong.

Sebagai pelabuhan internasional, TPK Koja harus mendapatkan sertifikat ISPS Code dari IMO(International Maritime Organization ) yang diberlakukan di seluruh dunia sejak 1 Juli 2004, termasuk pelabuhan internasional di Indonesia.

Ketentuan ini muncul setelah terjadinya serangan 9 September 2001 di Amerika Serikat dan itu sebabnya IMO membuat aturan internasional (ISPS Code) yang disetujui melalui penandatanganan konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) di London pada Desember 2002.

Sebagai pelabuhan internasional, tambah Hanafi, TPK Koja berusaha keras mendapatkan sertifikat ISPS Code, tapi terkendala adanya makam tersebut.

Saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu, Satuan Penjaga Pantai Amerika Serikat (US Coast Guard) menyatakan areal makam itu rawan dan masuk daftar hitam dalam implementasi ISPS Code.

Oleh karena itu, lanjutnya, Hutchinson selaku investor TPK Koja melalui Pelindo II berupaya keras untuk membongkar makam itu. “Tekanan investor itulah yang menyebabkan Pelindo minta bantuan Pemda DKI untuk menertibkan areal makam.”(er./bisnis.com)

Indonesian Hub Port Perlu Political RI - 1

Isu hub port di Indonesia marak dibicarakan oleh kalangan pemangku kepentingan kepelabuhanan beberapa hari lalu. Ada mereka yang mengatakan hub port di Indonesia adalah Tanjung Priok, namun ada juga yang berargumentasi hub port harus berada di beberapa wilayah di Tanah Air. Apapun pendapatnya, satu hal sangat terang dari dinamika yang ada, yakni Indonesia memerlukan hub port.

Karena ketiadaan hub port, 3 juta twenty-foot equivalent unit (TEU) kargo petikemas mengalir keluar dari Indonesia setiap tahunnya, dan hampir sebagian besar singgah sebentar atau transshipment di Port of Singapore untuk selanjutnya didistribusikan ke tujuan akhirnya di berbagai belahan dunia. Jika kita asumsikan pelabuhan negeri singa itu mendapat 150 dollar AS per TEU, maka kita akan kehilangan devisa 450 juta dollar AS per tahun. Memiliki hub port berarti Indonesia bisa menutup kehilangan devisa yang tidak sedikit itu dan, di samping itu, tentu akan mendapat berbagai keuntungan lainnya. Ini berarti kebutuhan akan hub port merupakan kebutuhan yang sangat strategis bagi kita.

Ada kisah menarik di balik dibukanya Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP) oleh pemerintah Malaysia yang menggambarkan betapa strategisnya sebuah hub port bagi satu negara. PTP dibangun ketika Malaysia dipimpin oleh Mahathir Mohamad alias Dr. M. Terletak persis di seberang Singapura, tepatnya di Johor Baru, pelabuhan ini sebetulnya tidak terlalu berhubungan dengan ekonomi domestik Malaysia. Ia jauh dari kota besar atau kawasan industri besar karena letaknya yang di ujung selatan Malaysia. Ini berarti hanya akan ada sedikit barang Malaysia yang bisa keluar dari pelabuhan itu, dan juga terlalu kecil barang yang akan diimpor lewat pelabuhan itu.

Namun, Dr. M tetap membangunnya. Dioperasikan pertama kali pada 1999 dan secara resmi diluncurkannya pada 2000, kini Pelabuhan Tanjung Pelepas merupakan salah satu pelabuhan penting di kawasan Asia dengan throughput tahunan mencapai 5 juta TEU. Tiga puluh persen saham PTP dipegang oleh Maerks dan Evergreen, dua raksasa pelayaran dunia, dan menjadikan pelabuhan itu sebagai homebase-nya.

Political will presiden

Bukan hendak menafikan dinamika yang terjadi di kalangan pemangku kepentingan kepelabuhanan mengenai hub port di Indonesia, semua wacana yang ada tidak akan berarti apa-apa jika presiden tidak memiliki political will untuk membangun hub port di Tanah Air. Hub port adalah kebutuhan yang amat sangat strategis, ia bukan “makanan”nya Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, apalagi direksi Pelindo atau Otoritas Pelabuhan yang akan dibentuk itu.

Political will presiden dibutuhkan untuk membereskan berbagai kendala non-teknis yang selama ini ada yang menyebabkan Indonesia hingga saat ini belum memiliki hub port. Kendala non-teknis inilah yang sering disebut berbagai kalangan sebagai biang kerok ketiadaan hub port di Indonesia hingga saat ini. Jika kendala non-teknis ini bisa diselesaikan jauh hari sebelumnya, mungkin kita sudah lama memiliki hub port. Selain itu, political will presiden sangat diharapkan karena pembangunan hub port akan membutuhkan sumberdaya yang sangat besar, baik berupa dana, personil dan lainnya.

Berkaca pada kisah Malaysia membangun Pelabuhan Tanjung Pelepas, political will presiden juga diharapkan dalam penetapan lokasi hub port akan dibangun dan seberapa banyak hub port akan dibangun di Indonesia. Presiden bisa saja mengikuti saran dari berbagai kalangan yang sudah dikemukan selama ini, misalnya, di Jakarta atau Sabang. Atau, presiden bisa menetapkan lokasi yang sama sekali baru, di luar wacana yang ada selama ini sejauh ia memiliki visi akan pentingnya pembangunan hub port di Indonesia.

Namun, sebelum presiden memutuskan political will-nya ada baiknya para pemangku kepentingan kepelabuhanan di Indonesia bertemu untuk membentuk tim persiapan pembangunan hub port. Mudah-mudahan tim ini bisa diapresiasi oleh presiden dengan menjadikannya lembaga resmi, dalam arti di-Keppres-kan. Kalau ini yang terjadi, tim ini harus memiliki kewenangan yang luas dalam beraktivitas.

Jika pilihan pertama tidak bisa dijalankan, pemangku kepentingan dapat mendesak presiden untuk menunjuk satu orang yang ahli di bidang kepelabuhanan, bukan keahlian administratif-birokratis, untuk menjabat pos yang sengaja ia bentuk untuk mewujudkan hub port di Indonesia.

Tim persiapan atau staf khusus bertugas untuk membantu presiden dalam mewujudkan hub port Indonesia. Mereka memberikan masukan untuk presiden seputar rencana tersebut dan berbagai kegiatan lainnya. Mengingat pembangunan hub port akan membutuhkan berbagai sumberdaya dalm jumlah yang sangat besar, dan karenanya akan memakan banyak waktu hingga terwujudnya hub port, tugas mereka tidak mesti berakhir dengan berakhirnya masa tugas presiden.

Untuk itu ada baiknya kalangan pemangku kepentingan kepelabuhanan juga mengajak DPR untuk bersama-sama mendukung upaya Indonesia membangun hub port dengan menerbitkan aturan perundang-undangan khusus untuk itu. Semoga.

Penulis adalah direktur The Indonesia Maritime Institute (Namarin), Jakarta

Maritim Indonesia, Raksasa Yang Tertidur

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi ekonomi maritim cukup besar. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km2 dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2. Selain itu, terdapat 17.840 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja maritim Indonesia mengandung keanekaragaman alam laut yang potensial, baik hayati dan non-hayati.

Konsep Negara Kepulauan (Nusantara) memberikan kita anugerah yang luar biasa. Letak geografis kita strategis, di antara dua benua dan dua samudra dimana paling tidak 70% angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya, harus melalui perairan kita. Wilayah laut yang demikian luas dengan 17.504 pulau yang mayoritas kecil memberikan akses pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media perhubungan antar pulau yang sangat ekonomis.

Sayangnya keuntungan yang luar biasa di atas sebagai konsekuensi jati diri bangsa nusantara tidak disertai dengan kesadaran dan kapasitas yang sepadan. Bangsa Indonesia masih mengidap kerancuan identitas. Di satu pihak mempunyai persepsi kewilayahan tanah air, tetapi memposisikan diri secara kultural sebagai bangsa agraris dengan puluhan juta petani miskin yang tidak sanggup kita sejahterakan, sedangkan kegiatan industri modern sulit berkompetisi dengan bangsa lain, antara lain karena budaya kerja yang berkultur agrarian konservatif, disamping berbagai inefisiensi birokrasi dan korupsi.

Mengembalikan Visi Kemaritiman

Sejak abad ke-9 Masehi, bangsa Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal bercadik. Mereka ke utara mengarungi lautan, ke barat memotong lautan Hindia hingga Madagaskar, ke timur hingga Pulau Paskah. Dengan kian ramainya arus pengangkutan komoditas perdagangan melalui laut, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar.

Pada masa lalu di era kerajaan Sriwijaya, Majapahit hingga Demak, Nusantara adalah negara besar yang disegani di kawasan Asia, bahkan di seluruh dunia. Sebagai kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara, Sriwijaya (683-1030 M) telah mendasarkan politik kerajaannya pada penguasaan alur pelayaran dan jalur perdagangan serta menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan sebagai pangkalan kekuatan lautnya. Angkatan Kerajaan Sriwijaya umumnya telah ditempatkan di berbagai pangkalan strategis dan mendapat tugas mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang yang berlabuh, memungut biaya cukai, serta mencegah terjadinya pelanggaran laut di wilayah kedaulatan dan kekuasaannya.

Ketangguhan maritim kita juga ditunjukkan oleh Singasari di bawah pemerintahan Kertanegara pada abad ke-13. Dengan kekuatan armada laut yang tidak ada tandingannya, pada tahun 1275 Kertanegara mengirimkan ekspedisi bahari ke Kerajaan Melayu dan Campa untuk menjalin persahabatan agar bersama-sama dapat menghambat gerak maju Kerajaan Mongol ke Asia Tenggara. Tahun 1284, ia menaklukkan Bali dalam ekspedisi laut ke timur.

Puncak kejayaan maritim nusantara terjadi pada masa Kerajaan Majapahit (1293-1478). Di bawah Raden Wijaya, Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit berhasil menguasai dan mempersatukan nusantara. Pengaruhnya bahkan sampai ke negara-negara asing seperti Siam, Ayuthia, Lagor, Campa (Kamboja), Anam, India, Filipina, China.

Kejatuhan Majapahit diikuti munculnya Kerajaan Demak. Kebesaran Kerajaan Demak jarang diberitakan, tetapi bukti kekuatan maritim Kerajaan Demak mampu mengirim armada laut yang dipimpin Pati Unus yang bergelar Pangeran Sabrang Lor membawa 100 buah kapal dengan 10.000 prajurit menyerang Portugis di Malaka.

Kilasan sejarah itu memberi gambaran, betapa kerajaan-kerajaan di Nusantara dulu mampu menyatukan wilayah nusantara dan disegani bangsa lain karena kehebatan armada niaga, keandalan manajemen transportasi laut, dan armada militer yang mumpuni. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwasannya Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi center of excellence di bidang maritim, kebudayaan, dan agama di seluruh wilayah Asia Tenggara.

Kejayaan para pendahulu negeri ini dikarenakan kemampuan mereka membaca potensi yang mereka miliki. Ketajaman visi dan kesadaran terhadap posisi strategis nusantara telah membawa negara ini disegani oleh negara-negara lain.

Namun sayang, kini kejayaan itu tidak lagi banyak dikenang. Kejayaan tersebut seakan tertutup oleh potret kemiskinan yang melanda rakyat Indonesia. Kecintaan kita kepada laut juga sepertinya semakin dangkal. Rasa keberpihakan negara terhadap dunia maritim pun masih lemah. Meski Departemen Kelautan dan Perikanan sudah dibentuk namun fokus pembangunan negara ini masih berfokus di sektor darat. Bahkan sejumlah kalangan masih menganggap sektor kelautan merupakan sebuah beban dibandingkan sebuah aset berharga.

Masalah utamanya adalah masalah paradigma. Paradigma darat/agraris masih kuat melekat pada kebanyakan masyarakat Indonesia, terutama pemerintahnya. Bangsa Indonesia masih mengidap kerancuan identitas. Di satu pihak mempunyai persepsi kewilayahan tanah air, tetapi memposisikan diri secara kultural sebagai bangsa agraris dengan puluhan juta petani miskin yang tidak sanggup kita sejahterakan, sedangkan kegiatan industri modern sulit berkompetisi dengan bangsa lain, antara lain karena budaya kerja yang berkultur agrarian konservatif, disamping berbagai inefisiensi birokrasi dan korupsi. Industri pun kita bangun tidak berdasar pada keunggulan kompetitif namun pada keunggulan komparatif, tanpa kedalaman struktur dan tanpa masukan keilmuan dan teknologi yang kuat.

Akibat dari hal ini adalah pembangunan perekonomian maritim dan pembangunan sumber daya manusia tidak pernah dijadikan arus utama pembangunan nasional, yang didominasi oleh persepsi dan kepentingan daratan semata.

POKOK MASALAH

Dari pemaparan di atas, kita mendapati kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia belum mampu memberdayakan potensi ekonomi kelautan. Negeri ini belum mampu mentransformasikan sumber kekayaan laut menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Berdasarkan tinjuan sejarah dari berbagai kerajaan di Nusantara pada masa lalu, Indonesia sebenarnya adalah negara yang berwatak maritim. Namun demikian, watak kemaritiman tersebut saat ini seakan sudah tidak lagi eksis.

Agar dapat menjadi bangsa yang kuat dan disegani dimata internasional maka Indonesia harus kembali berwawasan maritim. Permasalahannya apakah masih bisa membangkitkan kembali kejayaan masa lalu tersebut di tengah krisis multi dimensi yang belum usai menerpa bangsa kita. Mengembalikan visi kemaritiman bukan sesuatu hal yang mudah. Selain dibutuhkan kemauan yang tinggi untuk merombak sistem yang ada, masalah penyediaan infrastruktur menjadi masalah tersendiri.

Untuk itu diperlukan analisis dengan pendekatan konstruksi skenario untuk mengetahui apa saja kemungkinan yang bisa ditempuh untuk mewujudkan visi negara maritim. Bagaimana pula strategi yang bisa ditempuh di tengah globalisasi yang membuat arus perdagangan laut kian tinggi.

IDENTIFIKASI VARIABEL LINGKUNGAN

  1. A. Lingkungan Ekonomi
  • Peningkatan Perdagangan Dunia Melalui Laut

Tingginya permintaan bahan baku produksi dan bahan makanan dunia menjadikan jumlah pelayaran niaga terus meroket. Mengingat lebih dari 90 persen komoditas perdagangan dunia mengandalkan jalur laut untuk pendistribusiannya.

Kententuan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) akan meningkatkan volume perdagangan dunia yang melalui laut. Dari 21.480 milyar ton pada tahun 1999 menjadi 35.000 milyar ton pada tahun 2010, dan 41.000 milyar ton pada tahun 2014. 25% perdagangan dunia tersebut dibawa oleh sekitar 50.000-60.000 kapal dagang setiap tahunnya melintasi jalur lalu lintas internasional yang melintasi perairan Indonesia.

  • Kondisi Finansial Global

Krisis finansial global yang terjadi dan berdampak langsung pada perdagangan perikanan dunia. Lesunya pasar ekspor di Amerika Serikat dan Eropa tersebut akan menjadikan negara berpenduduk besar menjadi sasaran baru ekspor perikanan. Karena itulah perlu segera diantisipasi fenomena ini melalui instrumen pengendalian impor, seperti peningkatan uji mutu produk, pembatasan pelabuhan masuknya produk impor, dan dalam beberapa kasus perlu pengenaan tarif. Diversifikasi pasar juga sangat penting.

  • Ancaman ketidakekonomisan

Isu perompakan bisa memberikan dampak yang cukup merugikan bagi negara-negara yang mengampunya maupun yang menggunkannya. Dua wilayah yang paling rawan saat ini Selat Malaka dan Teluk Aden di Afrika.

Untuk wilayah Selat Malaka, kerugian bagi Indonesia sangat signifikan. Isu perompakan yang tidak kunjung diberantas membuat Indonesia tersudut. Pelayaran internasional akan mengenakan berbagai biaya tambahan atau surcharge kepada pemilik barang yang akan mengimpor atau mengekspor ke Indonesia dengan alasan perairan Indonesia merupakan black spot (daerah rawan). Dengan biaya tambahan yang diberlakukan tadi jelas barang yang akan dijual atau berasal dari Indonesia akan lebih mahal dibanding harga di negara lain. Ujung-ujungnya, Indonesia menjadi tidak kompetitif secara ekonomis. Kondisi inilah yang terjadi terhadap kita ketika Selat Malaka menjadi the hottest piracy spot di tahun 2000-2004.

Secara ringkas, variabel lingkungan ekonomi yang perlu diperhatikan adalah: (1) Peningkatan perdagangan dunia lewat laut, (2) Kondisi finansial global, dan (3) Perdagangan laut yang kurang ekonomis.

  1. B. Lingkungan Pertahanan dan Keamanan
  • Penetapan ALKI

Indonesia memiliki kekhasan yang tidak dimiliki bangsa lain terkait dengan posisinya yang strategis. Kekhasan ini konsekuensi dari adanya UNCLOS (United Nations Conference on the Law of the Sea) yang membagi Indonesia menjadi empat kompartemen strategis sesuai dengan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang ada. Hal ini berarti ancaman eksternal dan manifestasi ancaman lainnya sangat berpotensi mengekploitasi kawasan perairan Indonesia.

Ketentuan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) menjadi sebuah hal yang paling mengancam kepentingan Indonesia di wilayah perairan. Dengan adanya ketentuan ALKI tersebut, Indonesia harus mempersilakan kapal dagang dan kapal perang negara lain untuk dapat melintas di wilayah teritorial Indonesia.

Indonesia berada dalam sebuah situasi dan kondisi yang tepat dan sesuai untuk datangnya ancaman dari kekuatan eksternal yakni intervensi, mungkin invansi, negara lain yang ingin mengamankan kepentingannya dan pihak non-negara seperti kelompok teroris dan sindikat penyelundupan internasional yang memanfaatkan jalur laut internasional. Selain itu, Indonesia juga memiliki ancaman dari internal seperti dari kelompok pemberontak atau separatis yang mendapatkan pasokan persenjataan dari penyelundupan senjata yang beredar di sekitar perairan Indonesia karena adanya jalur laut internasional dan lemahnya pengawasan dan pengamanan patroli laut oleh pihak militer Indonesia.

  • Maritim Sebagai Kekuatan Abad 21

Negara-negara di dunia berlomba memperkuat barisan maritimnya. Diyakini, maritim merupakan kekuatan utama suatu negara di abad ini. Selama berabad-abad, laut menjadi media transportasi perdagangan dunia.

Asumsi itu muncul karena 90 persen perjalanan komersial dunia dilakukan melalui jalur laut, mayoritas penduduk di dunia tinggal dan hidup dalam beberapa ratus mil dari pesisir pantai, dan hampir tiga perempat bumi ditutupi air. Maritim yang terdiri dari lautan,pelabuhan, muara, kepulauan, daerah pesisir pantai telah mendukung 90 persen perdagangan dunia.

Lebih dari 90 persen perdagangan minyak juga dilakukan melalui jalur laut. Sehingga pembangunan sarana infrastruktur jalur laut yang memadai adalah kunci pertahanan dalam ekonomi global modern dengan simbol sistem distribusinya.

  • Perompakan Laut

Selat Malaka adalah salah satu dari koridor maritim paling sibuk di dunia dengan sekitar 50.000 kapal kargo dan kapal tangki melewati perairan itu setiap tahun. Kemerosotan ekonomi menimbulkan kekhawatiran pada keamanan maritim khususnya di Selat Malaka karena pembajakan dan perompakan kembali marak terjadi. Keamanan maritim di wilayah ini sulit untuk diramalkan dan negara-negara di kawasan itu harus waspada menghadapi setiap kemungkinan.

Begitu juga yang terjadi di Teluk Aden. Perompakan di Teluk Aden lepas pantai Somalia menunjukkan tidak ada penyelesaian untuk jangka lama. Hal yang paling penting adalah menjamin integritas dan kedaulatan hukum-hukum nasional di perairan-perairan itu di samping keamanan pelayaran dari semua bentuk ancaman.

Secara ringkas, variabel lingkungan pertahanan dan keamanan yang perlu diperhatikan adalah: (1) Penetapan ALKI, (2) Maritim sebagai kekuatan abad 21, dan (3) Perompakan laut.

  1. C. Lingkungan Politik
  • Wawasan Nasional

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: “Britain rules the waves“. Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya.

Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand, Perancis, Myanmar dan sebagainya. Wawasan nasional Indonesia adalah wawasan nusantara yang disingkat Wanus. Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.

Secara ringkas, variabel lingkungan politik yang perlu diperhatikan adalah: Wawasan nasional.

  1. D. Lingkungan Hukum
  • Pembajakan kapal

Selat Malaka merupakan pusat kejahatan pembajakan kapal terbesar di dunia. Namun akhir-akhir ini pembajakan di Teluk Aden juga mengemuka. Kedua wilayah itu merupakan jalur-jalur utama pelayaran dunia. Perlindungan atas kapal-kapal yang melintas masih kurang karena belum adanya satu kesepakatan antara negara-negara yang memiliki kepentingan atas jalur laut.

  • Illegal Fishing

Kebutuhan akan hasil laut yang besar membuat kebutuhan produksi perikanan menjadi besar pula. Negara-negara tropis, termasuk Indonesia menjadi sasaran utama dalam pencarian ikan, disamping komoditas yang tersedia di sana memiliki nilai jual tinggi di pasaran dunia.

Sayangnya, di Indonesia penegakan hukumnya masih sangat lemah. Kurangnya armada patroli pengawas laut dan teknologinya yang masih ketinggalan membuat kapal-kapal asing ilegal leluasa untuk mencuri ikan di wilayah kedaulatan NKRI.

  • Illegal Migrant

Penyelundupan manusia sudah menjadi isu besar di dunia. Korbannya sebagian besar adalah orang-orang dari negara berkembang. Jalur utama penyelundupan manusia yang paling sering dan mudah adalah lewat jalur laut. Banyaknya pelabuhan-pelabuhan “tikus” yang sangat minim pengawasan merupakan sarana yang ideal bagi kejahatan ini.

Secara ringkas, variabel lingkungan hukum yang perlu diperhatikan adalah: (1), Pembajakan kapal, (2) Illegal fishing, dan (3) Illegal migrant.

E. Lingkungan Kependudukan

  • Minimnya Tenaga Pelaut

Krisis global ternyata membuat banyak pebisnis malah banting setir menggarap bisnis kelautan yang dianggap tahan guncangan. Hal ini membuat kebutuhan tenaga pelaut menjadi tinggi. negara-negara di Eropa, Amerika, dan Timur Tengah terpaksa mengimpor pelaut dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Permasalahannya tenaga pelaut di Indonesia masih sangat kurang. Pendidikan kita jarang sekali memperkenalkan tentang dunia kelautan sejak dini, sehingga minat itu tidak tumbuh sejak dini. Alhasil, Indonesia hanya mampu mencetak 1.000 perwira per tahun. Padahal kebutuhan pelaut untuk pelayaran dunia hingga 2014 diperkirakan mencapai 25.000 perwira.

Hal ini juga terjadi di negara-negara maju. Ketersediaan pelaut makin tipis. Pasalnya, profesi pelaut sudah makin tidak diminati. Tetapi dari kondisi ini membuat pelaut-pelaut dari Indonesia sangat diminati. Mereka tidak terlampau berharap pada pelaut Eropa. Selain permintaan upahnya tinggi, minat masyarakat Eropa yang kurang jadi penyebabnya.

Secara ringkas, variabel lingkungan kependudukan yang perlu diperhatikan adalah: Minimnya jumlah pelaut.

  1. F. Lingkungan Ekologi
  • Kurangnya Perhatian Terhadap Masalah Kelautan

Dalam kebijakan internasional tentang stabilisasi iklim global, masalah kelautan tidak mendapat cukup perhatian. Ini memang aneh karena 70% permukaan bumi terdiri dari perairan laut. Wacana perubahan iklim memang menyinggung tentang naiknya permukaan air laut, peningkatan suhu laut, matinya terumbu karang, dan pola migrasi ikan yang berubah. Namun tinjauan tentang laut dalam keseluruhan pemikiran tentang perubahan iklim nyaris tidak ada. Stabilisasi iklim seakan-akan hanya diandalkan pada peran hutan dalam penyerapan karbon.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayah nasionalnya terdiri laut tentu berkepentingan terhadap peningkatan perhatian tentang laut dalam kaitannya dengan perubahan iklim, dan ingin mengangkat isu itu ke tingkat global.

  • Pencemaran Lingkungan Kelautan

Aktivitas Kapal-kapal yang semakin banyak membuat pencemaran udara bertambah parah. Bila dibandingkan, 15 Kapal Barang yang terbesar di dunia ini sekarang ini mengeluarkan polusi udara sama dengan seluruh mobil yang ada dipermukaan bumi ini, yaitu sejumlah 780 juta mobil. Satu kapal raksasa per tahunnya mencemarkan udara sama dengan 50 juta mobil. Pencemaran ini merupakan penyebab dari penyakit “Cancer- asthma”

Dunia pelayaran adalah merupakan pencemar yang paling besar didunia ini. Didunia ini ada 760 juta mobil, yang mencemarkan udara sejumlah 78.599 tons of Sulphur Oxides (SOx) pertahunnya. Jumlah kapal yang 90.000 itu membakar kira-kira 370 juta ton bbm dan mencermarkan udara dengan 20 juta ton Sulphur Oxides.
Sama dengan 260 kali lipat pencemaran udara oleh seluruh mobil didunia.
Sebuah kapal raksasa ini mengeluarkan atau mencemarkan udara dengan 5.200 tosn Sulphur Oxides per tahunnya.

Polusi udara dari mesin-mesin kapal-kapal raksasa ini sudah disinyalir ada sangkut pautnya dengan penyakit pernapasan didaerah-daerah pesisir lautan yang sangat ramai dilalui kapal-kapal barang. 60.000 kematian dini (premature deaths) diseluruh dunia dikatakan disebabkan oleh polusi udara mesin-mesin kapal ini.

  • Perusakan Ekosistem Laut

Kebutuhan komoditas perikanan membuat nelayan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan bom. Kegiatan ini membuat ekosistem laut menjadi mati.

Secara ringkas, variabel lingkungan ekologi yang perlu diperhatikan adalah: (1) Kurangnya perhatian terhadap masalah kelautan, (2) Pencemaran lingkungan kelautan, dan (3) Perusakan ekosistem laut.

  1. G. Lingkungan Teknologi
  • Energi Alternatif

Cadangan minyak yang dimiliki dunia Arab saat hanya untuk 80 tahun ke depan, sedangkan cadangan minyak Indonesia diperkirakan hanya untuk 25 tahun kedepan. Menjadi masalah dari mana dunia akan mendapatkan energi listriknya. Jawabannya ada di laut, khususnya lautan yang berada di wilayah tropis.

Harga minyak dunia sempat mencapai 147 dolar per barrel. Seluruh dunia termasuk Indonesia sibuk memikirkan energi alternatif. Sumber energi alternatif tersebut berada di laut dan Indonesia memiliki energi laut atau ocean energy resources yang sangat baik dan luas. Ocean energy resources yang dimiliki Indonesia dapat dikatakan yang terbaik dan terbesar di dunia.

Berbeda dengan sumber daya alam darat yang bisa langsung diambil dan dimanfaatkan, sumber ocean energy ini perlu penanganan terlebih dahulu untuk memperoleh listrik, makanan, air tawar dan manfaat lainnya. Penanganan sumber ocean energy ini melibatkan banyak pihak yang profesional, seperti ahli teknik perkapalan, ahli permesinan khususnya yang menguasai thermodynamic, ahli kelistrikkan, ahli konstruksi, ahli biota laut, ahli ekonomi dan banyak lagi.

Semua tenaga ahli yang disebutkan di atas dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena itu bagi bangsa ini perlu dari sekarang secara bertahap dan berkesinambungan untuk memikirkan pemanfaatan ocean energy ini.

Secara ringkas, variabel lingkungan ekologi yang perlu diperhatikan adalah: Energi alternatif.

Ringkasan Identifikasi Lingkungan

Secara ringkas hasil identifikasi variabel-variabel yang dianggap berpengaruh signifikan dan implikasinyaterhadap perusahaan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Identifikasi Variabel Implikasi Bagi Indonesia

Lingkungan Ekonomi

  • Peningkatan Perdagangan Dunia Melalui Laut
  • Kondisi Finansial Global
  • Ancaman ketidakekonomisan

Lingkungan Pertahanan dan Keamanan

  • Penetapan ALKI
  • Maritim Sebagai Kekuatan Abad 21
  • Perompakan Laut

Lingkungan Politik

  • Wawasan nasional

Lingkungan Hukum

  • Pembajakan kapal
  • Illegal fishing
  • Illegal migrant

Lingkungan Kependudukan

  • Minimnya Tenaga Pelaut

Lingkungan Ekologi

  • Kurangnya Perhatian Terhadap Masalah Kelautan
  • Pencemaran lingkungan kelautan
  • Perusakan ekosistem laut

Lingkungan Teknologi

  • Energi Alternatif
  • Indonesia menjadi jalur strategis pelayaran dunia, dimana sebagian besar perdagangan laut dunia melintasi Pasifik
  • Penerimaan sektor perdagangan laut meningkat seiring bertambahnya aktivitas pelabuhan
  • Perdagangan dunia lewat jalur laut bisa turun bila krisis global belum reda
  • Pelayaran internasional akan mengenakan berbagai biaya tambahan atau surcharge kepada pemilik barang yang akan mengimpor atau mengekspor ke Indonesia dengan alasan perairan Indonesia merupakan black spot (daerah rawan)
  • Dengan biaya tambahan yang diberlakukan tadi jelas barang yang akan dijual atau berasal dari Indonesia akan lebih mahal dibanding harga di negara lain. Ujung-ujungnya, Indonesia menjadi tidak kompetitif secara ekonomis.
  • Ancaman kedaulatan Indonesia
  • Konflik kepentingan di dalam dan luar negeri meruncing
  • Pentingnya Memperbaiki alutsista Angkatan Laut
  • Strategi pertahanan ke depan harus jelas dan sesuai dengan kondisi lingkungan strategis Indonesia sebagai negara kepulauan
  • Perompakan laut yang sering terjadi menjadikan aktivitas pelayaran yang melewati Selat Malaka terganggu
  • Pengamanan kawasan Malaka menjadi perhatian negara-negara sekitarnya.
  • Konsep Wawasan Nusantara menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Keamanan kapal-kapal yang berkepentingan dengan Indonesia terancam
  • Kerugian negara yang sangat besar
  • Praktik-praktik perbudakan menjatuhkan reputasi Indonesia
  • Indonesia menjadi sumber tenaga pelaut di luar negeri
  • Indonesia kekurangan tenaga pelaut untuk pelayaran dalam negeri
  • Kepentingan besar untuk menyikapi perubahan iklim
  • Kesehatan masyarakat pesisir laut yang dilalui kapal-kapal terancam akibat polusi yang meracuni
  • Kerusakan alam bawah laut Indonesia
  • Dengan sumber daya yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang untuk mengolahnya

IDENTIFIKASI KECENDERUNGAN UTAMA

Dari variabel-variabel lingkungan bisnis yang sudah diidentifikasi di atas yang termasuk dalam kategori kecenderungan utama ditampilkan dalam tabel berikut ini:

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

Peningkatan Perdagangan Dunia Melalui Laut Indonesia menjadinya jalur strategis pelayaran dunia, dimana sebagian besar perdagangan laut dunia melintasi Pasifik. Ini membuat penerimaan sektor perdagangan laut.

Wawasan Nusantara menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maritim sebagai kekuatan di abad 21 mendorong pentingnya untuk memperbaiki alutsista militer Indonesia. Strategi pertahanan ke depan harus jelas dan sesuai dengan kondisi lingkungan strategis Indonesia sebagai negara kepulauan

Perompakan laut yang sering terjadi menjadikan aktivitas pelayaran yang melewati Selat Malaka terganggu. Pengamanan kawasan Malaka menjadi perhatian negara-negara sekitarnya.

Pembajakan kapal membuat keamanan kapal-kapal yang berkepentingan dengan Indonesia terancam

Pencurian ikan secara ilegal berpotensi merugikan negara dalam jumlah sangat besar

Illegal migrant yang marak mengindikasikan perlindungan negara terhadap warganya kurang, selain faktor ekonomi juga berperan

Minimnya tenaga pelaut di dunia bagi Indonesia merupakan peluang sekaligus ancaman

Perhatian dunia terhadap kelautan yang kurang mendorong Indonesia untuk menjadi yang terdepan untuk menginisiasi

Pencemaran lingkungan kelautan mengancam kehidupan masyarakat pesisir laut

Perusakan ekosistem laut mengancam kehidupan biota laut yang dampaknya akan sampai juga ke manusia

IDENTIFIKASI VARIABEL KETIDAKPASTIAN

Dari variabel-variabel lingkungan bisnis yang sudah diidentifikasi di atas yang termasuk dalam kategori ketidakpastian ditampilkan dalam tabel berikut ini:

U1

U2

U3

U4

Krisis finansial global membuat komoditas hasil laut menurun, tetapi bisa juga turun bila krisis global belum reda.

Penetapan ALKI mengancam kedaulatan Indonesia dan konflik kepentingan di dalam dan luar negeri.

Ancaman ketidakekonomisan disebabkan karena pelayaran internasional akan mengenakan berbagai biaya tambahan atau surcharge kepada pemilik barang yang akan mengimpor atau mengekspor ke Indonesia dengan alasan perairan Indonesia merupakan black spot (daerah rawan).

Penggunaan energi alternatif dari laut merupakan peluang besar bagi Indonesia yang memiliki sumber daya melimpah

KONSTRUKSI SKENARIO

Konstruksi skenario berdasarkan dua variabel ketidakpastian yang memiliki intensitas pengaruh paling tinggi adalah penetapan ALKI dan ancaman ketidakekonomisan dapat dilihat pada tabel berikut:

Penetapan ALKI


Ancaman ketidakekonomisan

Kuat Lemah

Kuat

Keruntuhan

Globalisasi Efisien

Lemah

Stagnasi

Kejayaan Nusantara

Tiap Skenario dianggap lebih penting dibanding variabel yang lain. Maka masing-masing skenario memiliki pengaruh terhadap masing-masing variabel. Bentuk cetak biru skenario dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:


Keruntuhan Globalisasi Efisien Stagnasi Kejayaan Nusantara

T1 (Peningkatan Perdagangan Dunia)

T2 (Wawasan nasional)

T3 (Maritim sebagai kekuatan di abad 21)

T4 (Perompakan laut)

T5 (Pembajakan kapal)

T6 (illegal fishing)

T7 (Illegal migrant)

T8 (Kebutuhan tenaga pelaut)

T9 (Kurangnya perhatian dunia terhadap kelautan)

T10 (Pencemaran lingkungan kelautan)

T11 (Perusakan ekosistem laut)

U1 (Krisis finansial global)

U4 (Penggunaan energi alternatif)

Menurun

Menurun drastis

Jatuh

Tinggi

Meningkat

Meningkat

Meningkat

Bisa naik bisa turun

Tertinggal

Meningkat

Meningkat

Sangat terpengaruh

Minim

Meningkat

Tetap

Meningkat

Sangat minim

Sangat minim

Bisa naik bisa turun

Berkurang

Meningkat

Berkurang

Bisa naik bisa turun

Bisa naik bisa turun

Tidak terpengaruh

Meningkat

Berkurang

Tetap

Tetap

Tinggi

Tetap

Bisa naik bisa turun

Kecenderungan naik

Bisa naik bisa turun

Tidak punya pengaruh

Meningkat

Meningkat

Terpengaruh

Tetap

Meningkat pesat

Mapan

Meningkat pesat

Jauh berkurang

Jauh berkurang

Minimal

Minimal

Sangat meningkat

Berkurang

Berkurang

Berkurang

Bisa terpengaruh

Mengingkat

MEMBANGUN NARASI SKENARIO STRATEGIS

  1. 1. Skenario Keruntuhan

Skenario keruntuhan merupakan kombinasi dari tingginya tingkat ketidakekonomisan perdagangan laut di Indonesia dan bebasnya kapal-kapal melintasi Nusantara tanpa ada pengawasan berarti. Kondisi ini sangat mengancam kedulatan Indonesia. Pelayaran yang tidak ekonomis membuat kapal-kapal asing tidak berminat berdagang di Indonesia dan ancaman kedaulatan menjadi nyata dengan Indonesia harus mempersilakan kapal dagang dan kapal perang negara lain untuk dapat melintas di wilayah teritorial Indonesia. Indonesia berada dalam sebuah situasi dan kondisi yang tepat dan sesuai untuk datangnya ancaman dari kekuatan eksternal yakni intervensi, mungkin invansi, negara lain yang ingin mengamankan kepentingannya.

  1. 2. Skenario Globalisasi Efisien

Skenario globalisasi efisien adalah situasi dimana perdagangan laut mencapai efisiensi dengan jaminan keamanan yang bagus dan kebebasan untuk melintasi wilayah perairan Indonesia membuat jalur ini menjadi perlintasan dunia. Indonesia menjadi jalur laut yang bebas. Hal ini bisa berdampak positif maupun negatif bagi Indonesia, tergantung daya saingnya yang dimiliki.

  1. 3. Skenario Stagnasi

Skenario stagnasi adalah kondisi dimana tidak ada perkembangan berarti bagi Indonesia. Besarnya risiko pelayaran lintas Indonesia dan sulitnya perlintasan internasional di wilayah Indonesia membuat wilayah perairan Nusantara menjadi sepi dan perdagangan intersaional memilih melintasi jalur lain yang lebih baik. Perekonomian Indonesia tidak akan berkembang dan cenderung menurun.

  1. 4. Skenario Kejayaan Nusantara

Skenario Kejayaan Nusantara adalah situasi dimana Indonesia memegang penuh wewenang atas ALKI dan ancaman ketidakekonomisan akibat risiko perompakan sangat rendah. Pelayaran internasional bebas risiko keamanan dan jaminan keamanan untuk melintasi wilayah internal NKRI yang sangat aman melintas membuat Indonesia menjadi pusat kegiatan maritim dunia. Kegiatan maritim yang ramai dan kendali penuh menjadikan Indonesia bisa mengembalikan kejayaan bahari ayng sudah ratusan tahun tidak terdengar.

RANCANGAN STRATEGI

Asumsi yang Digunakan

Rancangan strategi disusun berdasarkan asumsi bahwa rancangan strategi bisnis ini dibatasi oleh kemingkinan empat skenario pokok yang telah ditentukan dan cetak biru skenario yang jika keduanya digabungkan menjadi sebua skenario utuh.

Narasi Skenario Strategis

  1. 1. Keruntuhan

Skenario keruntuhan merupakan kondisi dimana ketidakekonomisan perdagangan laut di Indonesia sangat tinggi, sementara kapal-kapal asing bebas melintasi Nusantara tanpa ada pengawasan berarti. Perdagangan dunia yang meningkat tidak bisa dinikmati oleh Indonesia karena dikuasai oleh asing

Kondisi ini sangat mengancam kedulatan Indonesia. Wawasan Nusantara yang dibangun selama ini menjadi tidak memiliki makna apa-apa lagi karena Indonesia sendiri tidak bisa mengendalikan perdagangan yang melintas bebas. Armada laut Indonesia yang sangat lemah sangat mengundang risiko intervensi asing dalam bentuk kebijakan atau yang paling parah adalah invasi terhadap wilayah NKRI. Selain itu, disintegrasi menjadi masalah pelik.

Indonesia menjadi neraka bagi bangsanya sendiri. Di tengah-tengah ancaman perompakan dari wilayah-wilayah sekitarnya, kedaulatan di dalam juga hilang karena besarnya kekuasaan asing. Indonesia hanya akan menjadi obyek kejayaan asing. Tidak adanya pengamanan membuat pihak asing bebas mengambil hasil laut kita. Tidak adanya jaminan kesejahteraan juga memicu perdagangan manusia.

  1. 2. Globalisasi Efisien

Skenario globalisasi efisien adalah situasi dimana perdagangan laut mencapai efisiensi dengan jaminan keamanan yang bagus dan kebebasan untuk melintasi wilayah perairan Indonesia membuat jalur ini menjadi perlintasan dunia. Indonesia menjadi jalur laut yang bebas. Kondisi inilah yang paling ideal bagi para pedagang. Minimnya risiko dan kebebasan penuh melintasi perairan Indonesia akan menciptakan efisiensi perdagangan yang tentunya akan meningkatkan daya saing.

Hal ini bisa berdampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Berdampak positif jika kebebasan ini bisa meningkatkan pemasukan dan daya saing. Namun, karena skenario globalisasi efisien yang lebih menitikberatkan sektor ekonomi berisiko hancurnya aspek lain.

Isu yang paling mengemuka saat ini adalah isu lingkungan. Kebebasan yang membuat ramainya perdagangan dan diminimalkannya peran pemerintah untuk mengawasi rentan akan perusakan lingkungan. Isu lingkungan menjadi kurang mendapat perhatian. Seperti sudah dijelaskan di atas, kerusakan seperti lingkungan udara dan ancamannya pada manusia dan biota laut sangat berisiko terhadap kehidupan masyarakat Indonesia sendiri.

Namun, apapun yang terjadi, kondisi efisiensi ekonomi inilah yang paling diharapkan sebagai cita-cita kapitalisme dunia.

  1. 3. Stagnasi

Skenario stagnasi adalah kondisi dimana tidak ada perkembangan berarti bagi Indonesia. Besarnya risiko pelayaran lintas Indonesia dan sulitnya perlintasan internasional di wilayah Indonesia membuat wilayah perairan Nusantara menjadi sepi dan perdagangan internasional memilih melintasi jalur lain yang lebih baik. Perekonomian Indonesia tidak akan berkembang dan cenderung menurun.

Kondisi ini berbahaya. Perdagangan dunia bisa terhambat, mengingat posisi Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan laut utama di dunia. Atau bila tidak terhambat, Indonesia saja yang mengalami masalah. Indonesia dengan wilayah perairan yang sangat luas bakal sepi dari aktivitas perdagangan akibat terasing dari dunia.

Indonesia tidak menjadi negara yang terpandang di mata internasional. Ini bisa menimbulkan ketidakpedulian akan kondisi Indonesia, padahal potensinya sungguh sangat besar. Bahkan bisa menjadikan reputasinya buruk, ketika aktivitas perdagangan sepi, tapi tingkat kegiatan ilegal seperti illegal fishing atau pengrusakan laut. Dunia tidak akan simpati terhadap Indonesia.

Keterpurukan akan terjadi secara pelan tapi pasti, walaupun tidak sampai mencapai keruntuhan.

  1. 4. Kejayaan Nusantara

Skenario Kejayaan Nusantara adalah situasi dimana Indonesia mencapai puncak kemegahan dengan memegang penuh wewenang atas ALKI dan ancaman ketidakekonomisan akibat rendahnya keamanan sangat rendah. Pelayaran internasional bebas risiko keamanan dan jaminan keamanan untuk melintasi wilayah internal NKRI yang sangat aman melintas membuat Indonesia sangat disegani dan menjadi pusat kegiatan maritim dunia. Kegiatan maritim yang ramai dan kendali penuh menjadikan Indonesia bisa mengembalikan kejayaan bahari yang sudah ratusan tahun tidak terdengar.

Wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan yang merupakan cita-cita luhur bangsa ini akan terjaga.

Kekuatan maritim yang besar akan menjamin keamanan dan kenyamanan berbagai kegiatan baik niaga, diplomasi, maupun militer. Indonesia sebagai pusat peradaban maritim memiliki armada laut yang kuat membuat bangsa lain akan takut untuk berbuat hal-hal yang terlarang di sepanjang wilayah NKRI.

Indonesia memegang kendali secara ekonomi. 70% perdagangan laut yang melintasi Pasifik menjadikan Indonesia jalur masuk paling strategis dan aman.

Lingkungan hidup mampu dijaga bila sistem maritim benar-benar ideal. Teknologi kelautan, sumber daya maritim yang handal bisa menciptakan aktivitas kehidupan yang tidak merusak.


Sumber : Mahendradatta/wordpress