Asas cabotage untungkan perusahaan pelayaran

JAKARTA : Perusahaan pelayaran nasional berhasil mendongkrak pangsa muatan angkutan laut luar negeri dari 5% pada 2005 menjadi 9% pada akhir tahun lalu menyusul pemberlakukan asas cabotage selama lima tahun.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Sunaryo mengatakan keberhasilan itu membuktikan peran perusahan pelayaran Indonesia dalam mengangkut muatan ekspor dan impor meningkat.

"Setelah lima tahun pelaksanaan Inpres No.5/2005 telah terjadi peningkatan pangsa muatan angkutan laut luar negeri," katanya dalam Indonesian Cabottage Advocation Forum 2010, kemarin. Selama tahun lalu, Sunaryo memaparkan perusahaan pelayaran nasional mengangkut 49,3 juta ton angkutan laut luar negeri sedangkan pada 2005 hanya 24,6 juta ton.

Dia menambahkan peralihan muatan ekspor dan impor ke perusahaan pelayaran nasional akan menghemat penggunaan devisa negara dengan berkurangnya penggunaan kapal asing. Sunaryo melanjutkan amanat Inpres No.5/2005 yang diperkuat Undang-Undang (UU) No.17/2008 tentang Pelayaran memberikan hasil signifikan dalam memberdayakan industri pelayaran nasional.

"Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa industri pelayaran nasional sedang menuju dan diharapkan dalam waktu dekat dapat mandiri," tutur dia.

Sampai dengan saat ini, Sunaryo mencatat telah terjadi peningkatan pemberian kredit lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya untuk pengembangan armada niaga nasional. Namun, dia menandaskan total pendanaan itu relatif terbatas dibandingkan dengan total pendanaan yang dibutuhkan perusahaan pelayaran nasional.

"Selain itu, pendanaan untuk pengadaan kapal niaga masih dengan tingkat suku bunga, own equity dan collateral yang masih tinggi," papar dia. Sunaryo juga memaparkan telah terjadi peningkatan jumlah armada dari 6.041 kapal dengan tonase 5,67 juta GT pada Maret 2005 menjadi 9.309 kapal pada posisi Maret 2010.

Dia mengatakan Kemenhub memberikan penghargaan kepada PT Pertamina yang telah mengubah sebanyak 150 kapal minyak, gas dan off shore berbendera asing miliknya menjadi bendera Merah putih. "Diharapkan kapal off shore yang saat ini masih dalam proses pengalihan dalam waktu dekat dapat selesai prosesnya," kata dia.

Dalam waktu dekat, ujar Sunaryo, Kemenhub akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dukungan fasilitas perpajakan yang berpihak terhadap pengembangan usaha perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan galangan kapal nasional.(msb/Hendra W./Bisnis.com)

Kinerja perusahaan pelayaran nasional menguat

JAKARTA : Perusahaan pelayaran nasional berhasil mendongkrak pangsa muatan angkutan laut luar negeri dari 5% pada 2005 menjadi 9% pada akhir tahun lalu menyusul pemberlakukan asas cabotage selama lima tahun.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Sunaryo mengatakan keberhasilan itu membuktikan peran perusahan pelayaran Indonesia dalam mengangkut muatan ekspor dan impor meningkat.

"Setelah lima tahun pelaksanaan Inpres No.5/2005 telah terjadi peningkatan pangsa muatan angkutan laut luar negeri," katanya dalam Indonesian Cabottage Advocation Forum 2010 di Jakarta hari ini.

Selama tahun lalu, Sunaryo memaparkan perusahaan pelayaran nasional mengangkut 49,3 juta ton angkutan laut luar negeri sedangkan pada 2005 hanya 24,6 juta ton.

Dia menambahkan peralihan muatan ekspor dan impor ke perusahaan pelayaran nasional akan menghemat penggunaan devisa negara dengan berkurangnya penggunaan kapal asing.

Sunaryo melanjutkan amanat Inpres No.5/2005 yang diperkuat Undang-Undang (UU) No.17/2008 tentang Pelayaran memberikan hasil signifikan dalam memberdayakan industri pelayaran nasional.

"Secara umum dapat dikatakan bahwa industri pelayaran nasional sedang menuju dan diharapkan dalam waktu dekat dapat mandiri," tutur dia.

Sampai dengan saat ini, Sunaryo mencatat telah terjadi peningkatan pemberian kredit lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya untuk pengembangan armada niaga nasional.

Namun, dia menandaskan total pendanaan itu relatif terbatas dibandingkan dengan total pendanaan yang dibutuhkan perusahaan pelayaran nasional. "Selain itu, pendanaan untuk pengadaan kapal niaga masih dengan tingkat suku bunga, own equity dan collateral yang masih tinggi," papar dia.

Sunaryo juga memaparkan telah terjadi peningkatan jumlah armada dari 6.041 kapal dengan tonase 5,67 juta GT pada Maret 2005 menjadi 9.309 kapal pada posisi Maret 2010.

Dia mengatakan Kemenhub memberikan penghargaan kepada PT Pertamina yang telah mengubah sebanyak 150 kapal minyak, gas dan off shore berbendera asing miliknya menjadi bendera Merah putih.

"Diharapkan kapal off shore yang saat ini masih dalam proses pengalihan dalam waktu dekat dapat selesai prosesnya," kata dia.

Dalam waktu dekat, ujar Sunaryo, Kemenhub akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dukungan fasilitas perpajakan yang berpihak terhadap pengembangan usaha perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan galangan kapal nasional. (ln/Hwendra W/bisnis.com)

Arus barang angkutan laut capai 7,9 juta ton

JAKARTA : Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat arus barang angkutan laut domestik selama Februari 2010 mencapai 7,9 juta ton atau turun 9,67% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan penurunan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Balikpapan dan Tanjung Priok yaitu turun 10,66% dan 2,71%. "Sebaliknya di Pelabuhan Makassar, Panjang, dan Tanjung Perak naik 61,49%, 10,59%, dan 0,55%," katanya hari ini.

Selama Januari-Februari 2010, menurut dia, jumlah barang angkutan laut dalam negeri juga anjlok 32,37% dibandingkan dengan periode yang sama 2009, dari 24,7 juta ton menjadi 16,7 juta ton. Penurunan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Balikpapan, Panjang, dan Tanjung Perak masing-masing turun 48,01%, 43,28%, dan 4,71%.

Sebaliknya, Pelabuhan Makassar dan Tanjung Priok mencatat kenaikan 103,58% dan 32,18%. Sementara itu, Rusman memaparkan pada periode Januari-Februari 2010 jumlah penumpang angkutan laut mencapai 976,400 orang atau naik 5,01% ketimbang periode sama 2009.

Peningkatan jumlah penumpang terjadi di Pelabuhan Belawan dan Tanjung Perak yaitu naik 13,94% dan 9,23%. Sebaliknya, jumlah penumpang di Pelabuhan Makassar, Balikpapan, dan Tanjung Priok turun 23,37%, 20,93%, dan 12,23%.(msb/Hendra Wibawa/bisnis.com).

2 Kapal curah segera perkuat armada niaga RI

JAKARTA : Dua unit kapal curah berbendera Merah Putih segera memperkuat armada niaga nasional setelah dikucurkannya pinjaman pembiayaan pengadaan dari PT Pann (Persero) sekitar US$35 juta.

Dua kapal curah milik PT Meranti tersebut nantinya akan difokuskan untuk menggarap pangsa muatan ke luar negeri (ocean going), menyusul minimnya kapal nasional yang bergerak di sektor angkutan ekspor komoditas tambang.

Direktur Utama PT Pann Ibnu Wibowo membenarkan perseroannya telah menyetujui permohonan pembiayaan pengadaan dua unit kapal bulk carrier yang diajukan PT Meranti. “Kapalnya segera datang,” katanya kepada Bisnis.com, siang tadi.

Dia menjelaskan dua unit kapal itu akan dikerahkan pemiliknya untuk merebut pangsa muatan ke luar negeri, terutama batu bara, karena saat ini 95% dari total potensi ekspor batu bara nasional sekitar 220 juta ton masih dinikmati oleh pelayaran asing.

Ibnu menilai proses pembiayaan di sektor pengadaan kapal bulk carrier sangat menjanjikan, terutama untuk mendukung kegiatan ekspor batu bara yang kini mulai dilirik pemerintah dalam rangka memangkas arus devisa keluar.

Hingga akhir 2009, jumlah kapal curah nasional mencapai 34 unit. Khusus kapal handymax, tercatat 13 unit dengan kapasitas angkut rata-rata di atas 40.000 ton, sedangkan panamax sebanyak 15 unit berkapasitas angkut rata-rata 80.000 ton, dan sisanya kapal jenis handysize.

Pada 2010 ini jumlah kapal jenis handymax dan panamax nasional diperkirakan tumbuh 20% dibandingkan dengan posisi tahun lalu. Pertumbuhan armada itu seiring dengan naiknya kebutuhan kapal nasional untuk angkutan bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).(er/Tularji/bisnis.com).