Dephub lelang proyek stimulus Rp2,2 triliunPemenang lelang tak dapat tuntut pemerintah

JAKARTA: Departemen Perhubungan akhirnya menggelar lelang tidak mengikat proyek stimulus fiskal bidang infrastruktur 2009 senilai Rp2,198 triliun sebagai langkah percepatan.Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S. Ervan mengatakan lelang tidak mengikat itu telah diimplementasikan pada sejumlah proyek infrastruktur yang didanai stimulus fiskal kendati Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum turun."Tender tidak mengikat untuk proyek stimulus setiap direktorat jenderal sudah dilakukan sesuai dengan perintah Menhub," katanya kemarin.Menurut dia, keputusan menggelar lelang tidak mengikat tetap bergantung pada kesiapan setiap direktorat dengan mengacu aturan dan tertib administrasi.Pemenang lelang tidak mengikat, ungkap Bambang, dapat mengerjakan sekaligus mencairkan dana proyek setelah DIPA stimulus fiskal turun. Namun, pemenang lelang tidak dapat menuntut panitia lelang jika kemudian hari proyek yang telah ada pemenangnya dibatalkan secara sepihak."Artinya, kalau tidak keluar persetujuan anggarannya, pemenang tender tidak dapat menuntut pemerintah," ujarnya.Dia mengatakan proyek di Sulawesi Selatan yang tersangkut dugaan kasus suap tetap dilanjutkan karena proyek itu usulan Dephub setelah menerima aspirasi pemda setempat. Proyek itu a.l. pembangunan fasilitas pelabuhan Kayuadi (Selayar), Bonerate (Selayar), Joneponto, Takalar, Kalatoa, dan Siwa."Khusus untuk proyek pengembangan Bandara Pongtiku, Tana Toraja, yang diusulkan [DPR] ditolak karena ada kendala teknis, yakni tanah tidak rata," paparnya.Total pagu program sektor perhubungan yang didanai paket stimulus fiskal bidang infrastruktur 2009 mencapai Rp2 triliun dengan target menyerap tenaga kerja 62.692 orang.Total pagu itu merupakan usulan perubahan program sektor perhubungan yang dibiayai dana stimulus fiskal dengan alokasi terbesar di subsektor perhubungan udara. Perinciannya, subsektor perhubungan udara Rp800 miliar, subsektor laut Rp600 miliar, subsektor kereta api Rp400 miliar, dan sub sektor perhubungan darat Rp300 miliar.Sekjen Dephub M. Iksan Tatang sebelumnya mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Depkeu dan Komisi Anggaran DPR untuk menyelesaikan DIPA stimulus sektor transportasi. "Banyak anggota Komisi Anggaran DPR yang sibuk berkampanye sehingga kami menempatkan petugas di DPR." (hendra. wibawa@bisnis.co.id)

Oleh Hendra Wibawa

Bisnis Indonesia

Era Indoasia beli 4 kapal lepas pantai US$48 juta

JAKARTA: Perusahaan pelayaran PT Era Indoasia Fortune membeli empat unit kapal senilai US$48 juta dari China guna mendukung kegiatan lepas pantai di dalam negeri.Direktur Utama PT Era Indoasia Fortune Paulis D. Djohan mengatakan serah terima pembelian kapal itu akan dilakukan pada Juni-November 2009."Pengadaan empat kapal dari Yuexin Shipyard, China, itu diharapkan memperkuat armada nasional dalam kegiatan penambangan minyak dan gas lepas pantai di dalam negeri," katanya kepada Bisnis, kemarin.Dia menambahkan harga pembelian kapal dengan jenis AHTS, DP, dan anchor handling itu mencapai US$12 juta per unit atau total US$48 juta. Pembiayaan pembelian kapal diperoleh dari PT PANN Multifinance.Paulis menambahkan pihaknya mencari lagi pendanaan US$10 juta untuk pengadaan kapal lepas pantai (offshore vessel). "Setelah pembelian itu, kami langsung merundingkan pembelian kapal baru yang nantinya dibiayai oleh bank campuran," katanya.Paulis menambahkan sejumlah perusahaan pelayaran telah mendapatkan pembiayaan dari PANN Multifinance dan PT Bank CIMB Niaga yang ditandatangani saat workshop Peluang Pembiayaan Industri Pelayaran, pekan lalu.Saat itu, kedua lembaga tersebut mengucurkan kredit kepada empat perusahaan pelayaran nasional senilai US$48,46 juta untuk pembelian delapan kapal.Bank CIMB Niaga memperoleh porsi kredit US$10 juta yang diberikan kepada PT Wintermar untuk membiayai pembelian dua unit kapal yakni satu unit kapal ukuran 48 meter utility vessel MPV dan satu unit kapal 50 meter AHT 5.200 HP.Adapun porsi PANN Multifinance US$38,46 juta yang dikucurkan kepada tiga perusahaan, yakni PT Jaya Offshore senilai US$14 juta, PT Samudra Rezeki Permata US$3,96 juta, dan PT Artha Jaya Sejahtera US$20,5.Potongan hargaMenurut Paulis, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi industri pelayaran nasional untuk menambah atau meremajakan armada karena banyak kapal yang dibuat di China dijual dengan potongan harga.Namun, lanjutnya, perusahaan pelayaran nasional harus memperoleh dukungan yang kuat dari pemerintah dengan membantu mencarikan kontrak sewa kapal minimal 5 tahun dan mempercepat proses ratifikasi ketentuan internasional soal penahanan kapal (arrest of ship).Dia mengatakan pengadaan dan peremajaan kapal nasional, terutama untuk mendukung implementasi asas cabotage, memerlukan pembiayaan besar sehingga perlu didukung oleh lembaga pembiayaan.Saat ini, perusahaan pelayaran nasional membutuhkan pembiayaan pengadaan 127 kapal berbendera Indonesia senilai US$6,5 miliar guna menggantikan peran kapal asing pengangkut minyak dan gas di dalam negeri.Ketua umum Indonesia National Shipowners' Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mengatakan harga kapal sedang turun, bahkan terendah dalam 5 tahun terakhir.

Oleh TULARJI

Bisnis Indonesia

Dumai-Malaka tunggu izin

PEKANBARU: Pelabuhan penyeberangan lintas Dumai (Riau)-Malaka (Malaysia) yang dijadwalkan beroperasi pada Juni 2009 belum mendapat izin dari Departemen Perhubungan serta Departemen Hukum dan HAM."Percepatan pengoperasian pelabuhan itu didasari oleh surat dari Pemerintah Malaysia kepada Pemprov Riau. Nota kesepahaman bersama antara Indonesia dan Malaysia juga sudah ditandatangani, termasuk prosedur dan regulasi dari Malaysia sudah keluar dan menyetujui pengoperasian dermaga penyeberangan Dumai-Malaka pada Juni," ujar Kepala Bappeda Riau Emrizal Pakis, akhir pekan lalu. (Bisnis/k52)

TNT tawarkan solusi pengiriman barang lewat jaringan terpadu

Pada 14-15 April 2009 Bisnis diundang oleh TNT dalam peresmian pusat distribusi (hub) regional di Singapura. Fasilitas ini mengintegrasikan layanan pengiriman barang lewat udara dan darat. Berikut laporannya.Layanan multimoda dengan menyatukan jaringan udara dan darat bisa menjadi solusi pengiriman kargo di segala kondisi. Pasalnya, jika hanya mengandalkan moda angkutan udara berpotensi terhambat ketika terjadi hambatan dalam penerbangan.Hal itu tampak ketika ratusan demonstran menduduki Bandara Internasional Don Muang, Thailand, akhir tahun lalu, penerbangan terpaksa ditunda dan pengiriman barang terhambat.Dalam kondisi normal, setelah kargo dibongkar di bandara itu kemudian diangkut menggunakan truk ke wilayah Indochina, termasuk Vietnam, dan China. Namun, pada saat suhu politik di Thailand memanas, layanan seperti itu tidak dapat dilakukan.Beruntung bagi TNT yang sudah mulai merintis layanan terpadu jaringan udara dan darat di Singapura. Kargo yang semula akan diangkut lewat udara dari Singapura ke Thailand, dialihkan menggunakan moda darat memakai truk. Bahkan, pesaing TNT yang tidak memiliki jaringan terpadu seperti itu ikut mengirimkan barang melalui jaringan TNT.Pengoperasian TNT Regional Hub di Singapura memang sangat penting untuk menyatukan jaringan udara dan darat dalam memberikan solusi pengiriman kargo kepada pelanggan. Layanan terpadu ini lebih cepat tiga kali lipat dibandingkan dengan menggunakan transportasi laut dan lebih hemat daripada moda udara.Oleh karena itu, untuk menghemat ongkos pengiriman, konsumen dapat menggunakan jasa multimoda yang ditawarkan TNT. Barang yang akan dikirim ke China atau wilayah di sekitarnya dapat diangkut dari Singapura menggunakan pesawat sampai ke Thailand. Setelah itu pengiriman dilanjutkan lewat darat ke tempat tujuan.TNT Regional Hub di Singapura yang diresmikan pada 15 April 2009 itu dibangun dengan menelan biaya Sin$20 juta atau sekitar US$13,4 juta. Pusat distribusi yang berlokasi di sebelah apron kargo Bandara Changi itu merupakan fasilitas yang pertama mengintegrasikan jaringan udara dan darat di Singapura.Hub itu bisa menangani 350 ton kargo per hari dengan dukungan 110 staf. Dengan demikian, TNT dapat meningkatkan layanan udara internasional antara Eropa, Asia Tenggara, dan China.Selain itu, hub yang beroperasi selama 24 jam seminggu itu juga bisa menangani pengiriman kargo outbound dan inbound dengan hubungan darat langsung ke Malaysia dan Thailand. Fasilitas ini dapat melayani 2.300 parsel per jam atau 23.000 parsel per hari, 9.200 lembar dokumen per jam (92.000 lembar per hari), dan 350 ton kargo per hari.Pada April 2008, TNT telah menetapkan Singapura sebagai tempat transit bagi Boeing 747-400ER dalam perjalanan dari hub udara TNT di Eropa yaitu di Legie, Belgia, ke China. Pesawat itu beroperasi tiga kali seminggu yang menerbangi rute Singapura, Shanghai, dan Eropa.Fasilitas baru ini memperluas jaringan layanan udara langsung TNT dengan Asia Road Network (ARN) sepanjang 5.000 mil. ARN menghubungkan 125 kota di lima negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Indochina (termasuk Vietnam), dan China.Layanan ini 30% lebih murah dibandingkan dengan transportasi udara dan tiga kali lebih cepat daripada moda laut. ARN meniru keberhasilan yang diterapkan TNT dalam European Road Network dengan menawarkan solusi pengiriman barang lebih cepat dan lebih murah.Bernilai tinggiBerdasarkan studi TNT, mayoritas permintaan barang datang dari pelanggan yang bergerak di sektor teknologi tinggi, peralatan dan permesinan, serta kesehatan yang sering mengirimkan barang berat bernilai tinggi.Oleh karena itu, TNT telah meluncurkan tiga pilihan layanan pengiriman barang berat, yakni Express Freight, Economy Freight, dan Freight Plus. Layanan ini tersedia di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia.Langkah itu merupakan bagian dari investasi US$160 juta selama periode 5 tahun ke depan untuk membangun posisi terdepan TNT di Asia.Dengan tiga layanan terbaru, pelanggan akan mendapat keuntungan dari jaringan global yang terintegrasi dan komprehensif, tanpa bergantung pada pihak ketiga. Keahlian TNT dalam pengurusan dokumentasi dan memenuhi aturan lintas batas juga menjadi pengalaman nyata dari layanan door-to-door dari TNT.Untuk mendukung operasional di Indonesia, TNT mengoperasikan pesawat kargo B737-300F yang disewa dari Transmile dengan daya angkut 14 ton yang menghubungkan Singapura-Jakarta dan Singapura-Balikpapan lima kali dalam seminggu.Rute pesawat ini akan terhubung dengan operasional B747-400ERF yang berkapasitas 110 ton. Dengan adanya layanan itu, TNT Indonesia akan diuntungkan dengan rute langsung dan waktu transit yang lebih singkat.Pelanggan TNT di Balikpapan, misalnya, bisa menikmati pelayanan dan waku transit yang lebih baik untuk keperluan impor dari Eropa melalui koneksi Eropa-Singapura-Balikpapan.TNT Divisi Ekspres mulai beroperasi di Indonesia pada 1979 dengan nama PT Skypak International. Jaringan operasinya meliputi 33 kota besar di Indonesia yang didukung dengan 17 kantor cabang, 14 agen dan 10 depot, enam gateway (Jakarta, Surabaya, Batam, Medan, Denpasar dan Balikpapan), serta 600 karyawan di Tanah Air.Dengan jangkauan layanan yang sangat luas dan didukung fasilitas yang terkoneksi secara global, TNT memungkinkan memberikan solusi pengiriman barang yang lebih cepat dan lebih murah. (taufik.wisastra@bisnis.co.id)

Oleh Taufik Wisastra

Wartawan Bisnis Indonesia

Jabar persoalkan pembatasan trukOrganda Angsuspel DKI segera tinjau lapangan

JAKARTA: Pengusaha transportasi asal Jawa Barat mempersoalkan kegiatan angkutan ekspor impor dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang kini hanya bisa dilayani dengan menggunakan armada truk dari Ibu Kota.Roely Panggabean, Direktur PT Satria Perkasa Indonesia--perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, forwarder, dan pergudangan yang beroperasi di Terminal Gede Bage Bandung-mengatakan dugaan praktik monopoli itu sudah berjalan selama 1 tahun terakhir ini sehingga armada truk berpelat nomor di luar DKI Jakarta kesulitan mengangkut muatan impor dari Pelabuhan Priok.Menurut dia, sebagian besar daerah industri yang menjadi penopang atau hinterland dari Pelabuhan Priok berada di Jawa Barat, seperti Cikampek, Karawang, Purwakarta, dan Bandung."Truk asal Jawa Barat hanya bisa mengangkut muatan ekspor, sedangkan untuk impor tidak diperkenankan. Tidak ada aturan yang jelas soal pelarangan itu, tetapi dalam praktiknya di lapangan armada kami [asal Jabar] tidak diperkenankan mengangkut muatan impor dari Pelabuhan Priok,"ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.Dia menduga praktik monopoli itu diterapkan secara tidak tertulis oleh Organda Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) DKI Jakarta dalam rangka mengamankan pasar truk angkutan di DKI yang sudah melebihi kapasitas dibandingkan dengan volume muatan yang ada.Menurut Roely, meskipun larangan itu tidak diatur secara resmi, kenyataannya pengelola terminal di Pelabuhan Priok juga tidak melayani pengangkutan impor bagi armada truk asal Jabar."Silakan dicek saat ini sangat sedikit jumlah truk berpelat nomor daerah [di luar Jakarta] yang bisa mengangkut muatan impor dari Priok. Secara operasional kami rugi jika hanya bisa mengangkut ekspor, tetapi tidak diperkenankan memuat barang impor. Ini namanya tidak adil."Dia mengungkapkan akibat pembatasan itu, 75% dari sekitar 1.000 armada truk asal Jabar sudah gulung tikar dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. "Kami berharap semua instansi dan asosiasi terkait bisa duduk bersama mencari solusi masalah tersebut. Jangan sampai terjadi pengavelingan usaha karena akan berdampak buruk pada iklim berusaha di dalam negeri," tegasnya.DibantahSekretaris Organda Angsuspel DKI Jakarta Maradang Rasjid membantah tudingan monopoli itu dan meminta pembuktian yang lebih konkret.Menurut dia, semua armada truk yang telah teregistrasi melalui sistem online manajemen di Pelabuhan Priok pasti akan diperkenankan mengangkut muatan ekspor ataupun impor dari dan ke pelabuhan itu. "Kami [Angsuspel] tidak pernah melarang apalagi membuat aturan sepihak seperti itu," tegasnya.Namun, Rasjid berjanji akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti dugaan praktik monopoli seperti yang dituduhkan oleh pengusaha angkutan truk asal Jabar."Terus terang saya kaget mendengarnya. Saya rasa ini sebenarnya hanya menyangkut persoalan tingkat kepercayaan pasar [pemilik barang] dalam menggunakan truk. Pemilik barang bebas menentukan akan menggunakan armada siapa," tutur Rasjid.Kepala Humas Pelabuhan Tanjung Priok Hambar Wiyadi mengatakan penertiban terhadap angkutan sudah dilakukan mulai awal 2008, setelah manajemen pelabuhan dan pengelola terminal di Tanjung Priok menerapkan pelayanan secara online bagi aktivitas keluar-masuk truk. "Hanya armada yang sudah teregistrasi secara jelas yang bisa beroperasi di Pelabuhan Priok," tutur Hambar. (k1) (redaksi@bisnis. co.id)Bisnis Indonesia

'Revisi tarif penyeberangan'

JAKARTA: Operator angkutan darat meminta pemerintah menetapkan tarif baru angkutan penyeberangan antarprovinsi dengan mempertimbangkan tarif angkutan darat.Direktur Utama PT Safari Dharma Raya Hendro Darmo Juwono mengatakan tarif penyeberangan dan angkutan darat harus diharmonisasi sehingga kedua sektor bisnis ini tidak saling merugikan. (Bisnis/aji)

Angkutan ilegal dipersoalkan

JAKARTA: Organda mempersoalkan operator angkutan kota antarprovinsi (AKAP) yang menggarap pangsa angkutan pariwisata tanpa mengantongi izin terlebih dahulu dari pemerintah.Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Murpy Hutagalung mengatakan banyaknya armada AKAP yang melayani angkutan pariwisata menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antaroperator. (Bisnis/aji)

Pelindo I Medan diminta tunda sistem operator tunggal

Selasa, 21/04/2009
MEDAN: Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gafeksi) Sumut mendesak Pelindo I Medan menunda pelaksanaan operator tunggal di Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Belawan karena standar operasional prosedur sistem itu belum ada."Semua masih belum jelas. Kok Pelindo I Medan tiba-tiba memberlakukan operator tunggal di UTPK Belawan," kata Hasnil Basri, Ketua Umum Gafeksi Sumut, kemarin.Menurut dia, UTPK Belawan belum memiliki standar operasi yang seragam. "Masing-masing pihak berjalan sesuka hati sehingga merugikan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut [EMKL] yang beroperasi di Belawan," ujarnya.Hasnil menilai sistem operator tunggal di UTPK belum saatnya diterapkan karena selain SOP-nya tidak ada, peralatan pun masih minim. Sebagai contoh, ungkapnya, dua container crane bekas di dermaga antarpulau hanya bekerja 2 jam per hari. "Dengan kata lain, lebih banyak rusak dibandingkan dengan masa operasinya."Dia mengatakan harbour mobile crane (HMC) yang disewa dari pihak ketiga juga sering mengalami kerusakan sehingga penumpukan barang di lapangan penumpukan peti kemas tidak dapat dihindarkan.Namun, Hasnil tidak mengakui kelompok lain yang melakukan unjuk rasa di DPRD Sumut mengatasnamakan Gafeksi Belawan. "Tidak ada Gafeksi Belawan. Yang melakukan unjuk rasa ke DPRD Sumut itu bukan anggota Gafeksi, tapi EMKL yang tidak punya kantor," ujarnya.Kemarin, ratusan sopir dan buruh bongkar muat Belawan menggelar unjuk rasa di DPRD Sumut menuntut pembatalan operator tunggal di pelabuhan itu.Pengunjuk rasa itu mengatasnamakan Aliansi EMKL Pelabuhan Belawan dan Persatuan Supir Truk Pelabuhan (PSTP) Belawan."Kami mogok beroperasi di Pelabuhan Kontainer Antar Pulau Gabion Belawan," demikian pernyataan sikap pengunjuk rasa itu seperti dikutip Antara.Menurut koordinator aksi Syafruddin Siregar, pihaknya sangat dirugikan karena Pelindo I Medan memberlakukan sistem operator tunggal tanpa terlebih dahulu mempersiapkan infrastruktur ataupun pelayanan alat dan administrasi yang baik.Oleh Master Sihotang Bisnis Indonesia