Jumat, 05/02/2010
JAKARTA : Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) terpaksa merevisi rencana investasi pengadaan kapal di lintasan Merak—-Bakauheni, menyusul terbitnya Perpres tentang proyek jembatan Selat Sunda.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Gapasdap Luthfi Syarief mengatakan operator terpaksa menghitung ulang rencana investasi pengadaan kapal dalam rangka peremajaan armada berusia tua.“Ada beberapa perusahaan yang sudah merencanakan penambahan armada, kami belum bisa sebutkan identitas perusahaannya. Tetapi rencana mereka akan dikaji ulang setelah proyek JSS itu dilanjutkan,” katanya kepada Bisnis.com, hari ini.Menurut dia, keputusan pemerintah yang akan melanjutkan dengan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatra tersebut telah mengubah semua agenda pelayaran penyeberangan di Merak—Bakauheni.Dia menjelaskan organisasinya sangat menyayangkan jika pembangunan jembatan itu tetap dilanjutkan karena dana proyek itu bisa dimanfaatkan untuk membangun jalur distribusi barang lainnya yang lebih mendesak.Luthfi menjelaskan proyek tersebut memang menjadi ancaman bagi 33 kapal penyeberangan yang kini beroperasi di lintasan itu, tetapi organisasinya melihat kepentingan yang lebih luas yakni rendahnya kapasitas infrastruktur transportasi di Tanah Air.Kemarin Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengungkapkan perpres proyek jembatan Selat Sunda sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua pekan lalu, yang salah satu isinya soal pembentukan tim teknis. "Sudah dua minggu yang lalu kalau tidak salah [diteken]," katanya kemarin.Menurut dia, secara keseluruhan regulasi itu menyangkut pembentukan tim teknis, kelompok kerja yang terkait dengan teknis teknologinya, serta antisipasi gempa. Hatta mengatakan pengembangan proyek besar itu harus didasarkan pada analisis teknis yang betul-betul mendalam dari sosial dan tata ruang, agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.Menanggapi perpres itu, Gapasdap akan melakukan konsolidasi anggota terutama operator kapal di lintasan Merak—Bakauheni guna mengantisipasi dampak negatifnya. “Kami harus konsolidasi dalam menjawab tantangan ini,” kata Luthfi.(er/tularji/bisnis.com)
JAKARTA : Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) terpaksa merevisi rencana investasi pengadaan kapal di lintasan Merak—-Bakauheni, menyusul terbitnya Perpres tentang proyek jembatan Selat Sunda.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Gapasdap Luthfi Syarief mengatakan operator terpaksa menghitung ulang rencana investasi pengadaan kapal dalam rangka peremajaan armada berusia tua.“Ada beberapa perusahaan yang sudah merencanakan penambahan armada, kami belum bisa sebutkan identitas perusahaannya. Tetapi rencana mereka akan dikaji ulang setelah proyek JSS itu dilanjutkan,” katanya kepada Bisnis.com, hari ini.Menurut dia, keputusan pemerintah yang akan melanjutkan dengan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatra tersebut telah mengubah semua agenda pelayaran penyeberangan di Merak—Bakauheni.Dia menjelaskan organisasinya sangat menyayangkan jika pembangunan jembatan itu tetap dilanjutkan karena dana proyek itu bisa dimanfaatkan untuk membangun jalur distribusi barang lainnya yang lebih mendesak.Luthfi menjelaskan proyek tersebut memang menjadi ancaman bagi 33 kapal penyeberangan yang kini beroperasi di lintasan itu, tetapi organisasinya melihat kepentingan yang lebih luas yakni rendahnya kapasitas infrastruktur transportasi di Tanah Air.Kemarin Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengungkapkan perpres proyek jembatan Selat Sunda sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua pekan lalu, yang salah satu isinya soal pembentukan tim teknis. "Sudah dua minggu yang lalu kalau tidak salah [diteken]," katanya kemarin.Menurut dia, secara keseluruhan regulasi itu menyangkut pembentukan tim teknis, kelompok kerja yang terkait dengan teknis teknologinya, serta antisipasi gempa. Hatta mengatakan pengembangan proyek besar itu harus didasarkan pada analisis teknis yang betul-betul mendalam dari sosial dan tata ruang, agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.Menanggapi perpres itu, Gapasdap akan melakukan konsolidasi anggota terutama operator kapal di lintasan Merak—Bakauheni guna mengantisipasi dampak negatifnya. “Kami harus konsolidasi dalam menjawab tantangan ini,” kata Luthfi.(er/tularji/bisnis.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar