JAKARTA: Thailand mempelajari keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan program nasional azas cabotage yang mewajibkan penggunaan kapal berbendera Merah Putih untuk kegiatan pengangkutan di dalam negeri.
Pelaku pelayaran di negara itu merencanakan akan menerapkan kebijakan azas cabotage seperti yang dilakukan Indonesia dengan mendorong pemerintahnya mengeluarkan regulasi yang mewajibkan penggunaan kapal nasionalnya untuk kegiatan pengangkutan domestik.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mengatakan pelayaran di negara itu yang tergabung dalam Thai Shipowners’ Association (TSA) ingin menerapkan azas cabotage.
Mereka mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia dalam melindungi pangsa muatan di dalam negeri dengan menerapkan program nasional tersebut. “Mereka ingin belajar dari Indonesia,” katanya kepada Bisnis.com, hari ini.
Dia menjelaskan asosiasinya telah memaparkan keberhasilan pelaksanaan azas cabotage di Indonesia kepada pengurus dan anggota TSA. “Thailand ingin melidungi pangsa muatan di dalam negerinya dengan menerapkan kebijakan asas cabotage,” ujarnya.
Azas cabotage adalah ketentuan bahwa muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional suatu negara. Asas ini berlaku untuk jenis kapal cair dan pendukung kegiatan lepas pantai pada 2010 dan 2011.
Komoditas yang diangkut mencapai 13 jenis, yakni beras, kayu, pupuk, general cargo, semen, gula, CPO, sayur dan buah-buahan segar serta produk segar lainnya, bahan kimia, jagung, kedele, BBM, dan batu bara.
Di kawasan Asean, Indonesia merupakan negara kedua setelah Malaysia yang terlebih dahulu melaksanakan kebijakan asas cabotage di sektor pengangkutan laut di dalam negeri.
Johnson mengakui ada kecenderung pada sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara untuk menerapkan kebijakan asas cabotage dengan meniru Indonesia seperti Vietnam, Fhilipina dan Thailand. (mrp/tularji/bisni.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar