Kemenhub ajukan Rp1,6 triliun untuk Kuala Namu

JAKARTA: Kementerian Perhubungan secara resmi meminta alokasi anggaran untuk pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatra Utara, sebesar Rp1,6 triliun kepada Kementerian Keuangan.

Jumlah dana itu jauh lebih besar dari alokasi dalam daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) 2010 yang hanya Rp600 miliar, meski masih di bawah kebutuhan dana proyek pada tahun ini sebesar Rp2 triliun.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan jumlah anggaran harus lebih besar dari DIPA jika pemerintah ingin proyek Kuala Namu selesai sesuai dengan jadwal pada Juli 2011. Kalau tidak ada tambahan alokasi, jadwal penyelesaian proyek itu terancam mundur lagi.

"Saya sudah melakukan rapat internal dengan Dirjen Perhubungan Udara, dan kami sudah mengajukan alokasi APBN kepada Kementerian Keuangan. Jumlahnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan untuk proyek Kuala Namu pada tahun ini. Harus ada peningkatan," katanya kepada Bisnis pekan lalu.

Dia menuturkan usulan tambahan anggaran tersebut belum tentu disetujui oleh Kemenkeu, dan bergantung pada hasil pertemuan kedua instansi tersebut. "Yang jelas, kami sudah mengajukan secara resmi anggarannya," ujar Bambang yang juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Pembangunan Kuala Namu diperkirakan membutuhkan dana Rp6,9 triliun. Porsi pembiayaan berasal dari pemerintah Rp4,3 triliun dan sisanya PT Angkasa Pura II. Pemerintah sebelumnya mengucurkan anggaran Rp1,3 triliun, sehingga tersisa kewajiban sekitar Rp3 triliun.

Apabila APBN yang cair pada tahun ini untuk Kuala Namu hanya sesuai DIPA, yakni Rp600 miliar, proyek itu kemungkinan besar tidak bisa diselesaikan pada Juli 2011.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti Singayudha mengatakan dana APBN yang diajukan sebesar Rp1,6 triliun pada tahun ini diharapkan mencukupi untuk membiayai pembangunan bandara baru pengganti Polonia, Medan, itu.

Dia menambahkan pihaknya tetap bertekad menyelesaikan pembangunan Kuala Namu sesuai dengan jadwal, sehingga butuh dukungan dana yang mencukupi dari APBN.

"Kami mengharapkan Rp1,6 triliun cukup untuk kebutuhan tahun ini. Kami juga sudah mempunyai skema anggaran yang dibutuhkan untuk 2012," katanya.

Oleh Raydion Subiantoro
Bisnis Indonesia