Outsourcing masih jadi isu utama

JAKARTA: Penggunaan tenaga alih daya (outsourcing) masih menjadi salah satu isu utama yang masuk dalam tuntutan serikat buruh. Tuntutan itu akan disampaikan lewat aksi demonstrasi, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional pada hari ini.Isu outsourcing tersebut bahkan akan dihubungkan dengan masalah politik, terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden pada Juli."Kami akan menyerukan boikot untuk calon presiden yang tidak punya program terhadap penghapusan outsourcing," ujar Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban kepada Bisnis, kemarin.Penggunaan tenaga kerja kontrak dinilai sebagai bentuk dari outsourcing manusia. "Kalau yang dialihdayakan itu adalah pekerjaannya, itu tidak masalah. Namun, yang terjadi adalah outsourcing manusia," katanya.Hal lain yang akan menjadi tuntutan dalam aksi memperingati Hari Buruh tersebut adalah meminta pemerintah untuk menindak polisi yang melakukan pemenjaraan atau kriminalisasi terhadap aktivis buruh. "Ini sering terjadi dengan menggunakan pasal penghasutan."Serikat buruh juga akan meminta pemerintah memberikan respons yang konkret terhadap buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK), akibat dampak dari krisis ekonomi global. Respons konkret tersebut seperti peningkatan pelatihan dan pemberian jaminan sosial untuk penganggur."Selain itu, kami juga meminta agar pengawasan ketenagakerjaan dilakukan secara tripartit, tidak hanya oleh pemerintah sendiri. Selama ini, semua laporan penyimpangan UU Ketenagakerjaan tidak ditindaklanjuti," kata Rekson.Terkait dengan outsourcing, KSBSI telah menyampaikan usulan dalam bentuk draf peraturan untuk pengaturan masalah sistem alih daya tersebut kepada pemerintah. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan lebih lanjut.Wakil Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar juga menilai masalah pekerja untuk waktu tertentu atau outsourcing merupakan masalah ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah."Tuntutan kami jelas, yakni agar pemerintah lebih peduli dengan nasib pekerja dan buruh, karena selama ini kami selalu terpojok oleh kebijakan yang ada," ujarnya.Dia menyebutkan 10.000 pekerja dan buruh, serta berbagai elemen masyarakat, akan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia dan akan melakukan salat Jumat di halaman gedung Indosat di Jalan Merdeka Barat, untuk selanjutnya menuju Istana Negara.Kegiatan produksiSementara itu, kalangan pengusaha mengkhawatirkan aksi unjuk sikap serikat pekerja/serikat buruh yang tidak terafiliasi dalam Tripartit Nasional dalam memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini, sehingga mengganggu proses produksi."Ada kekhawatiran pengusaha, karena pada tahun-tahun sebelumnya masih ada aksi sweeping pada buruh atau pekerja yang tidak mau ikut melakukan aksi demo memperingati Hari Buruh," ujar Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi B. Sukamdani.Dia berharap pemerintah mewaspadai hal tersebut karena akan mengganggu proses produksi dunia usaha.Haryadi menambahkan kalangan pengusaha memberikan izin kepada pekerja/buruh jika ingin memperingati Hari Buruh Internasional. Namun, harus sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu agar dapat dilakukan pengaturan jam kerja.Djimanto, Sekjen Apindo, juga menyebutkan masalah pengaturan waktu kerja dan kegiatan produksi, terkait dengan perayaan Hari Buruh Internasional, bergantu pada kebijakan masing-masing perusahaan."Apindo dan seluruh pengusaha menghormati adanya Hari Buruh Internasional. Untuk itu, kami menyerahkan kepada masing-masing perusahaan mengenai bagaimana cara menghormati itu. Jadi diatur saja antara manajemen dan pekerja di tingkat perusahaan. Sudah ada surat edaran dari Apindo soal itu," katanya.

(rochmad.fitriana@bisnis.co.id/yeni. simanjuntak@bisnis.co.id)Oleh R. Fitriana & Yeni H. SimanjuntakBisnis Indonesia