Sistem angkutan umum Jabodetabek dibenahi

JAKARTA: Departemen Perhubungan menyiapkan rencana induk pembenahan sistem angkutan umum di wilayah Jabodetabek, yang mencakup penyederhanaan trayek dan pemangkasan jumlah angkutan perkotaan (angkot).

Rencana induk yang dibahas bersama Kemenko Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan pemerintah daerah terkait itu akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres), sehingga dapat ditaati pemda yang terlibat.

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Ditjen Perhubungan Darat Dephub Elly Sinaga mengatakan selama ini DKI Jakarta dan kota sekitarnya belum mempunyai rencana induk pengembangan transportasi.

"Padahal sebagai kota besar, DKI dan kota-kota pendukungnya seharusnya mempunyai pegangan dalam mengembangkan transportasi, sehingga trayek angkutan umum tidak ruwet atau tumpang- tindih seperti sekarang," katanya dalam Focus Group Discussion bertema Upaya Menata Kembali Angkutan Umum di Jabodetabek Menuju Pembangunan Transportasi Yang Berkelanjutan, kemarin.

Acara itu antara lain dihadiri oleh Kepala Pusat Studi Transportasi Universitas Indonesia Alvinsyah, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, dan tenaga ahli dari Japan International Cooperation Agency (JICA) Sadayuki Yagi.

Elly memaparkan nantinya sejumlah trayek angkutan umum di dalam kota di Jabodetabek akan dihapus karena tumpang-tindih dan tidak efisien.

"Ada yang terhapus dan ada yang tidak. Yang jelas kami akan menata trayek-trayek menjadi lebih efisien. Ini sebagai salah satu upaya menghindari kemacetan total di Jakarta pada 2013," jelasnya.

Selain itu, Dephub juga akan memangkas jumlah angkot yang beredar, khususnya di DKI melalui program pertukaran armada. "Kami mengusulkan program pertukaran armada. Jadi, misalnya bagi pengusaha yang memiliki lima unit angkot bekas, bisa ditukar dengan dua angkot baru. Tapi, pembahasannya belum final."

Elly memaparkan sistem operasional angkot juga diubah, sehingga pengemudi akan menerima gaji setiap bulan. Strategi itu mungkin dilakukan bila pemerintah membeli pelayanan dari operator dengan perhitungan per kilometer.

Kepala Pusat Studi Transportasi UI Alvinsyah menuturkan sistem gaji untuk pengemudi bisa menjadi bumerang bagi pemerintah, karena ada kemungkinan sopir bermalas-malasan bekerja. Raydion Subiantoro/Bisnis Indonesia