Kecamatan Tarumajaya Kehabisan Blanko E-KTP

 
WARTA INDONESIA / WI Media (Tarumajaya Bekasi)-Sejak beberapa bulan belakangan Warga Kecamatan Tairumajaya menunggu antrian tercetaknya KTP Elektrik yang diajukan ke Kantor Kecamatan Tarumajaya.

Sampai saat ini diperkirakan ratusan warga yang masuk daftar tunggu pencetakan KTP Elektrik, dikarenakan habisnya blanko KTP Elektrik.

Dikomfirmasi kepada Camat Tarumajaya Dwi Sigit Andrian, membenarkan bahwa sejak beberapa bulan blanko KTP elektrik di Kantornya habis. "Blanko KTP Elektrik yang diterima di Kecamatan Tarumajaya dibatasi antara 50 hingga 100 pcs, tidak seimbang dengan pengajuan pencetakan oleh warga," ujar Dwi Sigit Andrian, menjawab pertanyaan Wartawan Warta Indonesia, usai melaksanakan upacara Kemerdekaan RI yang ke 71 hari ini, (17/08/2016).

Dikatakan, pihaknya sudah berkirim surat ke Pemerintah Kabupaten, agar blanko KTP Elektrik segera dikirim. "Dan kita juga minta tambah quota, sehingga permintaan warga tidak terus menumpuk," ungkapnya.

Sebelumnya petugas pelayanan administrasi kependudukan Kecamatan Tarumajaya, menyatakan bahwa blanko KTP Elektrik baru akan ada pada bulan depan (September 2016). "Kalau tidak kelamaan, silahkan saja menunggu," kata petugas itu, kepada salah satu warga Pahlawan Setia yang sedang mengajukan pencetakan KTP Elektrik. (WI Media).     

Akibat Pengeboran Pipa Gas, Muncul Semburan Lumpur di Tarumajaya Bekasi

TARUMAJAYA BEKASI,- Warga Tarumajaya, Bekasi, mengalami semburan lumpur akibat pengeboran jaringan pipa di Desa Segara Makmur RT 03 RW 08, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, pada Senin (8/8/2016) siang. Lumpur yang awalnya hanya menyeruak di lantai rumah warga setempat kini menutupi Jalan Marunda Makmur, Kampung Kebon Kelapa, sejauh 25 meter.

Ketua RT setempat, Juroh (55), mengatakan, semburan lumpur tersebut terjadi pada Minggu (7/8/2016) sekira pukul 23.00 WIB. Saat itu, tiba-tiba lumpur menyeruak dari lokasi pengeboran di sekitar lokasi hingga merembet ke jalan raya.
"Ketinggian lumpur mencapai 20 cm dari malam sampai tadi siang," ujar Juroh kepada wartawan pada Senin (8/8/2016) malam.

Akibat kejadian ini, kata Juroh, aktivitas kendaraan dari arah Marunda ke Tarumajaya atau sebaliknya menjadi terganggu. Bahkan kemacetan mulai terjadi sejak Senin pukul 05.00 hingga pukul 19.00 WIB.
"Sampai pukul 7 malam sekarang masih macet, karena kendaraan banyak yang tidak bisa melintas di lokasi," kata Juroh.

Juroh mengungkapkan, semburan lumpur tersebut tidak hanya menutupi jalan raya, tetapi masuk ke jalan lingkungan warga, yaitu di Gang Manggar dan Gang Antena. Adapun ketinggian lumpur di sana sekitar 15 cm.
"Bahkan lumpur ada yang masuk juga ke perumahan warga," katanya.

Menurut dia, pihak PT Pertamina Gas (Pertagas) selaku pelaksana proyek sudah berupaya menanggulanginya. Salah satunya dengan mengerahkan 3 unit truk untuk menyedot lumpur tersebut.

Untungnya, kata dia, hujan yang mengguyur wilayah setempat dari siang hingga sore membuat lumpur menjadi cepat menjalar. Dia memprediksi, bila tak hujan maka akses jalan tersebut akan lumpuh.
"Untungnya tadi hujan, jadi lumpur kesiram dan jalanan sudah bisa dilintasi. Tapi dampaknya kemacetan parah," ucapnya. "Sekarang pengeboran dihentikan dulu karena kondisi seperti ini," tambahnya.
Kronologi

Sebelumnya, peristiwa itu terjadi beberapa kali di Jalan Marunda Makmur, Kampung Kebon Kelapa. Pertama terjadi pada Senin (1/8/2016) lalu dan terakhir pada Rabu (3/8/2016) siang. Saat itu, warga dikejutkan dengan menyeruaknya lumpur dari dalam tanah dan lantai keramik rumahnya.

Akibat kejadian tersebut, toko obat milik Abdul Kodir (42) mengalami kerusakan. Bahkan dia harus merugi hingga Rp 270 juta akibat kejadian tersebut.
"Barang dagangan senilai Rp 40 juta rusak, omzet hilang Rp 30 juta per lima hari, dan bagian rumah banyak yang rusak Rp 200 juta," ungkap Abdul.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyatakan telah mengajukan permohonan kepada pelaksana proyek untuk menghentikan terlebih dahulu pengeboran tersebut. Dia meminta agar pelaksana proyek mempelajari permasalahannya sehingga bisa teratasi dengan baik.

"Saya juga sempat berbicara dengan Ombudsman, soalnya mereka ini belum memperpanjang izin. Meski begitu, kita tetap mengizinkan walau bagaimana pun itu BUMN yang memiliki tugas untuk membangun," kata Neneng. (Fitriyandi Al Fajri/Warta Kota).

Sekjen APMI (Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia) Ahlan Zulfakhri, S.T Mengomentarai Reshuffle terhadap Kemenkomaritim

SEMARANG-Menteri koordinator Maritim  (Menkomaritim) adalah salah satu posisi dikabinet pemerintahan Joko Widodo yang selalu mengalami reshuffle, sejak dipertama kali diperkenankan kepublik pada tanggal 26 Oktober 2014 terhitung Kemenkomaritim sudah mengalami dua kali reshuffle.

 Menkomaritim pertama adalah Indroyono yang berakhir menjabat pada 12 agustus 2015, kemudian dilanjut oleh Rizal Ramli hingga 27 Juli 2016, hingga sekarang dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Sekjen APMI, Ahlan Zulfakhri angkat bicara menyoal reshuffle Kemenkomaritim, beliau mempertanyakan bagaiamana pertimbangan Pak Jokowi dalam mengambilkan keputusan tersebut. Menurutnya Menkomaritim sangat startegis dalam pemerintahan saat ini, dilihat berdasarkan visi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia.

”Menkomaritim dua kali di ganti, ada apa Pak Jokowi? Menkomaritim merupakan posisi strategis yang seharusnya dapat diisi oleh orang yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.” tegas Ahlan

Ahlan menilai reshuffle yang terjadi di Kemenkomaritim sangat kurang tepat, pasalnya pergantian dua kali posisi tersebut dari Indroyono kemudian Rizal Ramli dan saat ini posisi tersebut di isi oleh jendral angkatan darat Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Ahlan, hal tersebut akan berdampak pada keberjalanan kebijakan karena seringnya terjadi perubahan kebijakan seiring bergantinya kemenkomaritim.

”Ketika kita melihat posisi ini tentunya cukup ironi, pasalnya menkomaritim merupakan menteri kordinator yang seharusnya memiliki grand design yang jelas tentang kebijakan-kebijakan maritim yang akan di ambil kedepan. Apa jadinya jika pucuk kepemimpinan terus berubah? Ada apa sebenarnya dengan kemenkomaritim?” tandas Ahlan

Sambung Ahlan, terkait reshuffle Kemenkomaritim, ada dua indikasi yang secara hipotesis kita bisa simpulkan pertama Presiden tidak cukup jeli dalam menempatkan personil di kemenkomaritim, atau yang kedua konsepsi maritim yang diusung presiden tidak di mengerti oleh para pengemban jabatan di kemenkomaritim. 

”Harapannya hal ini merupakan resufle terakhir bagi kemenkomaritim mengingat, target presiden menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.” harap Ahlan

(Hendra Wiguna/Jurnalis/Mahasiswa Undip)