Selasa, 20/04/2010 19:08:19 WIB 
JAKARTA (Bisnis.com): The National Maritime Institute (Namarin) menyatakan pemerintah harus mengevaluasi penetapan Tanjung Priok sebagai pengumpul utama (hub port) menyusul kerusuhan Koja Jakarta Utara beberapa waktu lalu.
Direktur Namarin Jakarta Siswanto Rusdi mengatakan evaluasi harus menyentuh masalah kesiapan pelabuhan terbesar di Indonesia itu bersaing menghadapi pelabuhan lain di Asean. "Jangan dipaksakan Tanjung Priok menjadi hub port karena masih banyak alternatif lokasi hub port lainnya," ujarnya, hari ini.
Dia menjelaskan eksistensi Tanjung Priok patut dipertanyakan setelah terjadinya kerusuhan Koja yang menewaskan tiga orang dan menyebabkan ratusan orang luka.
Siswanto memaparkan selama ini arus barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok menghadapi banyak kendala, baik sisi teknis maupaun nonteknis. Dari sisi teknis Tanjung Priok menghadapi masalah kemacetan, sedangkan nonteknis masalah sosial.
Dia menyatakan penetapan hub port jangan dilakukan Menteri Perhubungan Freddy Numberi atau Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo karena menyangkut masalah perekonomian nasional dan daerah.
Dirut Pelindo II R.J. Lino menyatakan pihaknya memproyeksikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan pengumpul utama. "Kami menginginkan Tanjung Priok sebagai hub port," katanya.
Sampai dengan saat ini, Pelindo II tengah menyiapkan renovasi makam Mbah Priuk guna mempercepat pemenuhan ISPS Code di Pelabuhan Tanjung Priok. "Komitmen kami renovasi dan pemugaran untuk makam sebagai komitmen ISPS code," katanya hari ini.
Dia menyatakan pihaknya harus merenovasi dan memugar makam Mbah Priuk untuk mengimplementasikan kode keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan atau ISPS Code. Bila Tanjung Priok tak memenuhi ISPS Code, Lino memaparkan kapal asing akan membatalkan sandar di pelabuhan terbesar di Indonesia itu.
"Kami masih ada masalah dengan ISPS Code. Kalau ISPS Code belum dipenuhi nanti kapal asing datang tak mau sandar karena makam itu."
Sesuai kesepakatan dengan ahli waris makam Mbah Priuk dan Pemprov DKI Jakarta, dia melanjutkan, areal makam dan bangunan akan direnovasi.(yn)
Direktur Namarin Jakarta Siswanto Rusdi mengatakan evaluasi harus menyentuh masalah kesiapan pelabuhan terbesar di Indonesia itu bersaing menghadapi pelabuhan lain di Asean. "Jangan dipaksakan Tanjung Priok menjadi hub port karena masih banyak alternatif lokasi hub port lainnya," ujarnya, hari ini.
Dia menjelaskan eksistensi Tanjung Priok patut dipertanyakan setelah terjadinya kerusuhan Koja yang menewaskan tiga orang dan menyebabkan ratusan orang luka.
Siswanto memaparkan selama ini arus barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok menghadapi banyak kendala, baik sisi teknis maupaun nonteknis. Dari sisi teknis Tanjung Priok menghadapi masalah kemacetan, sedangkan nonteknis masalah sosial.
Dia menyatakan penetapan hub port jangan dilakukan Menteri Perhubungan Freddy Numberi atau Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo karena menyangkut masalah perekonomian nasional dan daerah.
Dirut Pelindo II R.J. Lino menyatakan pihaknya memproyeksikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan pengumpul utama. "Kami menginginkan Tanjung Priok sebagai hub port," katanya.
Sampai dengan saat ini, Pelindo II tengah menyiapkan renovasi makam Mbah Priuk guna mempercepat pemenuhan ISPS Code di Pelabuhan Tanjung Priok. "Komitmen kami renovasi dan pemugaran untuk makam sebagai komitmen ISPS code," katanya hari ini.
Dia menyatakan pihaknya harus merenovasi dan memugar makam Mbah Priuk untuk mengimplementasikan kode keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan atau ISPS Code. Bila Tanjung Priok tak memenuhi ISPS Code, Lino memaparkan kapal asing akan membatalkan sandar di pelabuhan terbesar di Indonesia itu.
"Kami masih ada masalah dengan ISPS Code. Kalau ISPS Code belum dipenuhi nanti kapal asing datang tak mau sandar karena makam itu."
Sesuai kesepakatan dengan ahli waris makam Mbah Priuk dan Pemprov DKI Jakarta, dia melanjutkan, areal makam dan bangunan akan direnovasi.(yn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar