Senin, 25/01/2010
JAKARTA: Pemerintah akan membentuk badan independen pengelola National Single Window (NSW) untuk meningkatkan kualitas dan memperlancar kegiatan sistem kepabeanan secara elektronik itu.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady menuturkan pembentukan badan independen itu diharapkan dapat terwujud paling lama 2 tahun mendatang.
"Memang sudah perlu adanya badan khusus independen yang mengurusi masalah NSW saja. Tidak seperti sekarang yang masih berada di bawah Tim Pelaksana Teknis," katanya pekan lalu.
Namun, menunutnya, badan independen itu belum bisa dibentuk dalam waktu dekat karena keterbatasan sumber daya manusia, regulasi, dan hal-hal teknis lainnya.
"Proyek pengembangan NSW juga masih berjalan. Paling lama 2 tahun lagi, kami harap sudah bisa terbentuk," katanya.
Badan pengelola NSW diharapkan dapat mempercepat penerapan NSW impor dan ekspor secara penuh sehingga menyederhanakan kegiatan itu. Di lembaga tersebut nantinya terdapat dua deputi, yakni deputi operasional dan deputi kebijakan.
Ketua Tim Pelaksana Teknis NSW Susiwijono Mugiharso sebelumnya mengusulkan pembentukan badan pengelola NSW kepada Menteri Keuangan agar pengembangan sistem kepabeanan elektronik itu lebih terkoordinasi dan terfokus.
"Selama ini kan tim yang menangani NSW bersifat adhoc. Saya dan rekan yang tergabung di tim juga tidak bisa selalu meninggalkan pekerjaan asli untuk mengurus NSW. Dengan adanya badan pengelola NSW, diharapkan lebih terfokus ke bidang itu," kata Susiwijono.
Edy menambahkan terkait dengan cetak biru logistik nasional, jika di antara sejumlah menteri yang terlibat di sektor logistik, seperti Menhub, Menperin, dan Menkominfo ada yang tidak menyetujui draf cetak biru tersebut, penetapannya akan ditunda.
"Bisa ditunda, tidak apa-apa karena cetak biru ini bukan bagian dari program 100 hari. Untuk logistik programnya jangka panjang. Yang jelas, kami ingin agar sektor logistik Tanah Air terintegrasi di lokal dan terkoneksi secara global," katanya.
Edy menuturkan pemerintah telah selesai merumuskan cetak biru logistik nasional guna menigkatkan daya saing perdagangan dan perindustrian nasional serta mempersiapkan perusahaan jasa kiriman dalam menghadapi liberalisasi logistik di kawasan Asean mulai 2013.
Namun, dia mengatakan penetapan cetak biru itu untuk menjadi pegangan bagi para pemangku kepentingan sektor logistik masih harus menunggu persetujuan dari sejumlah kementerian.
"Blue print sudah jadi, di bawah Ibu Mari [Menteri Perdagangan]. Tinggal finalisasi saja, tetapi bergantung pada saat rapat koordinasi terbatas yang kemungkinan dilakukan pada pekan ini," ujar Edy.
Oleh Raydion Subiantoro
Bisnis Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar