JAKARTA: Perusahaan pelayaran nasional segera mempersiapkan untuk menyusun peta jalan [roadmap] penguasaan angkutan laut ekspor impor oleh kapal-kapal berbendera merah putih, setelah road map azas cabotage [angkutan domestik wajib dilayani kapal berbendera Indonesia] bisa diterapkan secara penuh pada 2011.
Ketua DPP Indonesia Shipowners Association [INSA] Johnson W Sucipto, mengatakan roadmap angkutan ekspor impor oleh pelayaran nasional perlu disiapkan sedini mungkin guna mendukung rencana perwujudan pelabuhan pengumpul atau internasional hub di pelabuhan Tanjung Priok pada 2014. “Roadmap angkutan ekspor impor itu akan kami bicarakan bersama dengan pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan dan instansi terkait lainnya. Targetnya tahun ini diupayakan bisa dimulai pembahasan,” ujarnya kepada Bisnis disela-sela seminar bertajuk Jakarta as Indonesia’s Hub Port.
Dia mengatakan, komitmen perusahaan pelayaran nasional untuk meraih pasar angkutan luar negeri atau ekspor impor dari dank e Indonesia masih cukup kuat mengingat potensinya saat ini sangat besar dan masih dikuasai oleh perusahaan asing. Dia menyebutkan, sampai saat ini pelayaran nasional hanya mampu melayani sekitar 7% dari dari 530 juta ton kargo ekspor impor setiap tahun dari dan ke Indonesia, sisanya diangkut oleh kapal berbendera asing.
Akibatnya, kata Johnson, sekitar Rp.250 triliun pertahun yang berasal dari ongkos angkut [freight] dinikmati oleh pelayaran asing. ”Kami siap melakukan investasi pengadaan kapal untuk menambah penguasaan pasar angkutan ekspor import tersebut supaya pelayaran nasional juga memperoleh porsi yang seimbang dalam perolehan freight. Karena itu kami sangat mendukung Hub di pelabuhan Priok,” ujarnya.
Kendati begitu dia belum bersedia mengungkapkan berapa banyak kebutuhan kapal berbendera Indonesia untuk mengambil alih peran kapal asing yang selama ini mengangkut muatan ocean going tersebut. “Harus disiapkan roadmap-nya terlebih dahulu, kita akan lakukan secara bertahap sebagaimana yang sudah diterapkan pada angkutan domestik [cabotage],” paparnya.[K1]
Ketua DPP Indonesia Shipowners Association [INSA] Johnson W Sucipto, mengatakan roadmap angkutan ekspor impor oleh pelayaran nasional perlu disiapkan sedini mungkin guna mendukung rencana perwujudan pelabuhan pengumpul atau internasional hub di pelabuhan Tanjung Priok pada 2014. “Roadmap angkutan ekspor impor itu akan kami bicarakan bersama dengan pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan dan instansi terkait lainnya. Targetnya tahun ini diupayakan bisa dimulai pembahasan,” ujarnya kepada Bisnis disela-sela seminar bertajuk Jakarta as Indonesia’s Hub Port.
Dia mengatakan, komitmen perusahaan pelayaran nasional untuk meraih pasar angkutan luar negeri atau ekspor impor dari dank e Indonesia masih cukup kuat mengingat potensinya saat ini sangat besar dan masih dikuasai oleh perusahaan asing. Dia menyebutkan, sampai saat ini pelayaran nasional hanya mampu melayani sekitar 7% dari dari 530 juta ton kargo ekspor impor setiap tahun dari dan ke Indonesia, sisanya diangkut oleh kapal berbendera asing.
Akibatnya, kata Johnson, sekitar Rp.250 triliun pertahun yang berasal dari ongkos angkut [freight] dinikmati oleh pelayaran asing. ”Kami siap melakukan investasi pengadaan kapal untuk menambah penguasaan pasar angkutan ekspor import tersebut supaya pelayaran nasional juga memperoleh porsi yang seimbang dalam perolehan freight. Karena itu kami sangat mendukung Hub di pelabuhan Priok,” ujarnya.
Kendati begitu dia belum bersedia mengungkapkan berapa banyak kebutuhan kapal berbendera Indonesia untuk mengambil alih peran kapal asing yang selama ini mengangkut muatan ocean going tersebut. “Harus disiapkan roadmap-nya terlebih dahulu, kita akan lakukan secara bertahap sebagaimana yang sudah diterapkan pada angkutan domestik [cabotage],” paparnya.[K1]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar