Rabu, 19 November 2008

Ditjen Perhubungan Laut Diminta Realisasikan Indonesian Coast Guard

Prioritas utama Dirjen perhubungan laut yang baru dilantik pekan lalu, adalah merealisasikan Indonesian Coast Guard.“Kedepan tugas utama Dirjen Hubla, adalah melakukan koordinasi antar sektor untuk mewujudkan penegakan hukum di laut, melalui satu institusi yakni Indonesian Coast Guard,” kata Menteri Perhubungan Djusman S. Djamal, dalam sambutannya, pada pelantikan Sunaryo sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut pekan lalu.
Dijelaskan, dengan Indonesian Coast Guard, maka keamanan laut, keamanan pelayaran dan keamanan pelabuhan akan terwujud. “Kita harus melindungi industri maritime dari berbagai Pungli (pungutan liar) yang terjadi selama ini,” kata Djusman.
Menurut Djusman, pembentukan Indonesian Coast Guard, tidak lain sebagai upaya menjalankan amanah Undang-undang No. 17/2008 tentang pelayaran. “Selain juga menjalankan amanah SOLAS tahun 1974 dan UNCLOS 1982. Kita (Indonesia-red) hingga saat ini, dikecam kalangan maritime dunia, karena belum bisa merealisasikan Indonesian coast guard,”kata Djusman.
Tugas Dirjen Hubla lainnya, lanjut Djusman, adalah meneruskan road map transportasi nasional yang telah ditetapkan dalam blue print Depatemen Perhubungan. “Implementasi road-map itu, salah satunya mewujudkan asaz cabotage pada 2011 mendatang. Dan terkait dengan itu, harus ditingkatkan adanya pelayaran perintis yang menjangkau berbagai pelosok terpencil di nusantara. Dan jangan lupa pengawasan bagi kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan,” kata Djusman Syafi’i.
Dalam kesempatan itu, Djusman juga menegaskan, meski Dirjen Hubla dari kalangan angkatan laut, namun Sunaryo telah melepaskan jabatan sebagai perwira TNI angkatan laut sebelum kemudian menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Laut. “Untuk itu, tidak ada dwifungsi pada diri Sunaryo, karena dia telah menjadi sipil biasa saat ini. Dengan demikian kita percaya tidak akan terjadi conflict interest di kemudian hari,”kata Djusman Syafi’i.
Diakui juga, pengangkatan Sunaryo murni inisiatif dari Djusman Syafi’i. “Saya melihat persoalan sektor perhubungan laut cukup kompleks yang meliputi antar sektor. Sehingga saya berinisiatif meminta salah satu perwira terbaik angkatan laut untuk menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Laut,” kata Djusman S. Djamal.
Sementara, Sunaryo, usai dilantik, kepada wartawan mengungkapkan, dirinya siap melaksanakan tugas merealisasikan Indonesian Coast Guard. “Kita akan realisasikan Indonesian Coast Guard sebagai amanah Undang-undang pelayaran. Namun tentunya kita harus menunggu atau menyelesaikan dulu PP (peraturan pemerintah) tentang Coast Guard itu sendiri,” kata Sunaryo.Dijelaskan, dalam PP tersebut akan ditentukan bagaimana formula atau format dari Indonesian Coast Guard itu sendiri.
“Dan tentunya kita akan koordinasi antar sektor bagaimana formula yang tepat untuk Indonesian coast guard tersebutm,”kata Sunaryo.Berkenaan dengan kapan target pembentukan Indonesian Coast Guard itu, menurut Menteri Djusman S. Djamal, setidaknya akan terealisasi pada akhir tahun 2009. “Kita targetkan akhir tahun 2009, Indonesian Coast Guard sudah terbentuk,”kata Djusman S. Djamal.
46 Pelabuhan Liar
Dalam kesempatan pelantikan itu, Jusman S. Djamal, mengungkapkan pihaknya saat telah menemukan 46 pelabuhan tanpa izin (pelabuhan liar) yang disinyalir menjadi pintu masuk barang selundupan dari luar negeri. Meski demikian, Djusman, tidak menjelaskan secara rinci daftar nama pelabuhan yang dimaksud. “Sebagian besar pelabuhan liar terletak di daerah Kepulauan Riau dan Batam. Dan kita sudah terima datanya, " ujar Jusman.
Dikatakan data tersebut didapat setelah berkoordinasi dengan administrator pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar. Jusman menolak menjelaskan kapan puluhan pelabuhan tersebut akan ditutup. "Akan kami beritahu lebih lanjut," katanya.
Tidak ada toleransi kepada pelabuhan namun Jusman mengaku ada beberapa pertimbangan yang dilakukan sebelum penutupan. “Pelabuhan yang dikelola Pemda itu kan sudah mengeluarkan investasi. Jadi, kami harus pertimbangkan pengorbanan Pemda membangun pelabuhan tersebut,” ujarnya. Kasus pelabuhan liar itu sendiri, berawal dari keluhan Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan yang menyatakan negara mengalami kerugian akibat penyelundupan barang impor melalui ratusan pelabuhan liar.
Dirjen Bea dan Cukai Anwar Supriadi bulan lalu menyebutkan terdapat puluhan pelabuhan tikus di sekitar Batam yang menjadi pusat aksi penyelundupan. Akibatnya negara dirugikan hingga Rp 60 miliar per tahun. (SA).

Target Ekspor Indonesia 12.5 Persen

Meski terjadi krisis global dalam 2 bulan terakhir namun target ekspor nasional untuk tahun 2008 masih tetap optimis lampau target di atas 12,5 persen. Demikian dinyatakan Tri Mardjoko, direktur pusat pelayanan informasi ekspor, Departemen Perdagangan, saat ditemui Pers, pekan lalu.
Menurutnya, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari – Agustus 2008 mencapai US $ 95,4 miliar atau meningkat 29,9 persen disbanding periode yang sama tahun 2007, sedangkan ekspor nonmigas mencapai US $ 73,5 miliar atau meningkat 22,4 persen.Dikatakan, Mardjoko, angka pertumbuhan itu melebihi dari yang ditargetkan sebesar 12,5 persen untuk tahun 2008. Pertumbuhan itu di picu kepercayaan buyer.
“Misalnya, ada sejumlah buyer di India, yang melakukan kontrak pembelian dengan eksportir kita, sehingga pertumbuhan ekspor tujuan India naik dari 3,4 persen menjadi 6,5 persen per Agustus 2008,” ujarnya.Namun begitu, pertumbuhan ekspor menurun drastis terkena dampak krisis ekonomi global. “Pada 2 (dua) bulan terakhir, pertumbuhan ekspor menurun. Dan saya belum bisa memastikan angka terakhir dari penurunan itu,“ kata Mardjoko.
Dijelaskan, pangsa ekspor ke Eropa cenderung menurun dari 17,1 persen pada 2003 menjadi 13,9 persen pada pertengahan tahun 2008. “Demikian juga, ke Amerika Serikat dari 14,7 persen menjadi 11,6 persen. ke Jepang tercatat dari 14,4 persen menjadi 12,5 persen, Ke RRT dari 5,9 persen menjadi 7,6 persen, dan ekspor ke Singapure turun dari 10,1 persen menjadi 9.8 persen,” kata Mardjoko.Meski demikian, lanjutnya, pihaknya optimis, target pertumbuhan ekspor pada Desember 2008 mendatang tercapai.
“Bahkan kami yakin, angka pertumbuhan ekspor nasional di atas 12,5 persen, sekalipun perekonomian AS melemah. Sebab apa, kinerja ekspor kita diperkuat dengan intra-industry trade di Asia Timur yang sudah intens,” kata Mardjoko.
2 Strategi
Terkait dengan pertanyaannya yang kerap muncul dimasyarakat, yakni bagaimana kinerja BPEN (Badan Pengembangan Ekspor Nasional), untuk meningkatkan kineja ekspor nasional? Menurut Mardjoko, ada 2 (dua) strategi yang dilakukan BPEN, strategi pertama BPEN menggarap pasar non tradisional di luar negeri. Sedangkan strategi kedua, kata Mardjoko, BPEN mengawal pasar dalam negeri, jangan sampai eksportir luar negeri mencari pasar di Indonesia. “Upaya menggarap pasar non tradisional di luar negeri adalah melalui pendirian atau pembukaan kantor ITPC (Indonesia trade promotion center) disejumlah Negara tujuan ekspor,” kata Mardjoko.
Dijelaskan, ITPC pada intinya merupakan kantor di luar negeri untuk mempromosikan produk ekspor Indonesia di luar negeri atau Negara-negara tujuan ekspor dari Indonesia. “Dan di tahun ini kita baru saja membangun 11 unit ITPC, sehingga secara keseluruhan kita telah memiliki 20 unit yang tersebar di sejumlah Negara tujuan pasar ekspor Indonesia, seperti di Eropa, Amerika, Timur Tengah, Jepang dan lainnya,” kata Mardjoko.
Sedangkan, upaya pengawalan pasar dalam negeri, kata Madjoko, adalah melalui pembentukan P3ED atau pusat promosi dan pelatihan ekspor daerah. “Saat ini kita telah memiliki 5 P3ED yang berada di 5 Kota besar di seluruh Indonesia, yakni di Medan, Banjarmasin, Makasar, Malang dan Surabaya,” kata Mardjoko.
Dijelaskan, dari P3ED itu, oleh BPEN dihubungkan kepada ITPC yang menjadi tujuan pasar ekspornya. “Misalnya, P3ED Surabaya ingin mencari pasar di Eropa, maka BPEN menghubungkan P3ED kepada ITPC Eropa. Bahkan melalui mekanisme tersebut antara eksportir dan buyer bisa kami pertemukan langsung melalui teleconference,” kata Mardjoko.
Planning 2009
Lebih jauh, Mardjoko menjelaskan, untuk tahun 2009, BPEN diperkirakan masih akan menetapkan target pertumbuhan ekspor sebesar 12,5 persen. “Sam,pai saat inui belum ada target pertumbuhan ekspor secara resmi, namun prediksi saya, target itu masih 12,5. Hal ini dilakukan atas pertimbangan belum menentunya pasar global,” kata Mardjoko.Meski demikian, BPEN akan terus memacu pertumbuhan ekspor Indonesia dengan lebih mengintensifkan berbagai strategi. “Sejak September lalu, kita sebenarnya telah melaunching dua strategi baru untuk memacu kinerja ekspor nasional, yakni buyer reception desk (BRD) dan sistem inquiry otomatis (SIO),” kata Mardjoko.Dijelaskan, untuk BRD, BPEN menyediakan penerimaan langsung terhadap buyer yang datang ke Indonesia. “BPEN menempatkan orang di Bandara untuk menjemput buyer luar negeri yang kemudian diantar ke pasar ekspor dalam negeri. Setelah bertemu eksportir, buyer tadi kembali diantar oleh petugas BPEN ke Bandara. Dengan strategi ini, maka keamanan buyer akan lebih terjamin, sehingga buyer yang akan dating ke Indonesia tidak perlu ragu, karena takut dengan calo yang ada di Bandara,” kata Mardjoko.Kemudian, lanjutnya, untuk tahun 2009 BPEN juga mengintensifkan strategi SIO. “Yakni BPEN mempertemukan secara langsung antara eksportir dengan buyer di luar negeri, tanpa melalui ITPC atau P3ED,” kata Mardjoko.
Dukung NSW
Meski begitu, pengawalan pasar dalam negeri dan peningkatan kinerja ekspor nasional tergantung kepada dukungan kegiatan pabean di pelabuhan. “Apabila pabean di pelabuhan lemah atau maka bisa terjadi manipulasi angka impor bahan baku atau terhadap angka ekspor produk Indonesia. Hal itu selama ini kerap terjadi,” kata Mardjoko.
Dikemukakan dengan pemberlakukan NSW (National Single Window) pada akhi tahun 2008 menjadi solusi bagi keakuratan nilai ekspor nasional. “Dengan NSW, mekanisme ekspor dan impor lebih banyak dilakukan secara online. Sehingga hampir sama sekali tidak terjadi kontak person antara eksportir atai importer dengan petugas Bea dan Cukai. Semua terjadi secara online atau mesin computer yang menjawab,” Kata Mardjoko.Untuk itu, pihaknya (BPEN-red) berharap agar NSW bisa dilaksanakan dengan baik di seluruh pelabuhan utama di Indonesia. “Kita berharap NSW dapat berjalan dengan baik di Pelabuhan Belawan, Tg. Priok, Tanjung Perak dan Makasar. Sebab NSW telah menjadi keputusan nasional untuk dilaksanakan di seluruh wilayah pabean di Indonesia. Maka tak ada alasan untuk tidak menjalakan NSW sekitar Januri 2009,”ujar Mardjoko. (SA).