Pengesahan cetak biru logistik dinilai mendesak

JAKARTA: Pemerintah diminta segera membentuk badan logistik nasional dan mengesahkan cetak biru logistik guna menekan biaya kiriman barang yang saat ini dinilai cukup tinggi, mencapai 25% dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp3.000 triliun.Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita menuturkan pengelolaan logistik secara benar dan terarah dapat menekan biaya logistik menjadi hanya 18% dari PDB."Kita harus melakukan revolusi di bidang logistik agar tidak tertinggal dengan negara lain. Di Thailand biaya logistik hanya 16% dari PDB, sementara di Amerika Serikat hanya 10%. Pemerintah harus cepat menetapkan cetak biru logistik, karena sudah selesai dibahas sejak tahun lalu dan kini berada di Menko Perekonomian," katanya seusai pembukaan Indonesia Supply Chain and Logistic Conference 2009 kemarin.Menurut Zaldy, pengesahan cetak biru logistik juga untuk mengantisipasi penerbitan peraturan pemerintah (PP) atau undang-undang baru yang menyentuh sektor logistik oleh instansi pemerintah yang berbeda."Pengesahan cetak biru logistik melalui keputusan presiden akan memperjelas arah sektor logistik dan supaya instansi pemerintah yang berbeda tetap mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan logistik," paparnya.Butuh arahanKetua Umum Gabungan Forwarder, Ekspedisi, dan Logistik Seluruh Indonesia (Gafeksi) Iskandar Zulkarnain mengatakan pelaku usaha logistik butuh arahan yang pasti dan jelas dari pemerintah."Kami mendesak pemerintah segera membentuk badan logistik nasional yang menyelaraskan peraturan-peraturan mengenai logistik yang diterbitkan oleh sejumlah instansi pemerintah," jelasnya.Dia mengharapkan badan logistik nasional diisi minimal oleh profesional, akademisi, dan wakil dari Departemen Perdagangan, Departemen Perhubungan, Bea dan Cukai, Departemen Pekerjaan Umum, Bappenas, serta Kamar Dagang dan Industri.Iskandar menuturkan cetak biru logistik juga diharapkan memperkuat ketahanan sektor logistik nasional dari pasar bebas pada 2012."Sekarang saja sudah banyak perusahaan angkutan darat, terutama di Batam, yang hampir mati karena truk-truk dari negara lain juga mengangkut barang di sana," ungkapnya.Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan departemennya akan berupaya membuat kebijakan yang membantu memangkas biaya logistik.Saat ini, tuturnya, kebijakan yang telah dikeluarkan Dephub untuk memajukan sektor logistik nasional adalah rencana mengoperasikan empat pelabuhan dan satu bandara internasional selama 24 jam setiap hari. Selain itu, pemerintah berupaya memperlancar arus logistik melalui sistem pelayanan terintegrasi melalui national single window (NSW)."Kami juga akan mengoptimalkan kembali dry port yang ada, sehingga proses ekspor bisa berjalan dengan lancar. Dry port di Gedebage [Bandung] dan Cikarang juga segera dioptimalkan," jelasnya.

(Raydion Subiantoro/Bisnis.com)