'Jembatan Selat Sunda matikan penyeberangan'

JAKARTA: Pemerintah diminta mengkaji kembali rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda karena permintaan terhadap angkutan penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni masih mampu dipenuhi oleh kapal penyeberangan.Wakil Ketua Indonesia Ferry Companies Association (IFA) Bambang Haryo mengatakan 33 kapal yang beroperasi di lintasan tersebut mampu menampung pertumbuhan permintaan.Menurut dia, saat ini baru 50% kapal yang beroperasi di lintasan tersibuk di Indonesia itu dengan rata-rata tingkat isian (load factor) 50%-60% karena keterbatasan dermaga. "Kalau semua kapal beroperasi, rata-rata load factor tidak lebih dari 30%," katanya kepada Bisnis pekan lalu.Berdasarkan catatan IFA, pertumbuhan permintaan penyeberangan di Selat Sunda tidak lebih dari 10% per tahun sehingga dengan jumlah kapasitas kapal yang ada masih mampu menampung kendaraan dan penumpang hingga 8 tahun ke depan.Dia mengatakan alasan lain yang menyebabkan Jembatan Selat Sunda tidak ekonomis yakni hilangnya fungsi infrastruktur penyeberangan yang menyerap 25.000 tenaga kerja. "Dampak ekonomi di daerah sekitar pelabuhan juga akan terhenti," ujarnya.Dia menilai angkutan penyeberangan jauh lebih andal dibandingkan dengan jembatan sebab jika terjadi kerusakan atau force majeure dari salah satu atau beberapa kapal, masih ada kapal-kapal pengganti yang siap beroperasi.Sebaliknya, bila terjadi kerusakan pada jembatan akibat force majeure akan memicu stagnasi karena tidak ada jembatan lain yang bisa menggantikannya.Selat Sunda sendiri merupakan jalur strategis yang sangat padat untuk kapal internasional, karena merupakan ALKI I (Alur Laut Kepulauan Indonesia).Biaya untuk membangun infrastruktur penyeberangan juga jauh lebih murah daripada jembatan dengan perkiraan 1 berbanding 400. "Biaya itu bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal."Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Jembatan Selat Sunda.Menurut dia, pembangunan jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatra itu akan menjadi pertimbangan serius guna menjaga agar komoditas Indonesia di Sumatra tidak lari ke Malaysia. (Tularji/Bisnis.com/rs)