Ekspor perikanan 2010 belum naik signifikan

JAKARTA: Ekspor hasil dan produk perikanan 2010 diprediksi belum akan mengalami kenaikan yang signifikan akibat keterbatasan pasokan bahan baku.

“Pasokan bahan baku belum akan naik karena kebijakan memproduksi besar-besaran baru dilakukan 2010,” kata Direktur Pemasaran Luar Negeri Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Saut P Hutagalung, di Jakarta kemarin.

Dia memperkirakan ekspor hasil dan produk perikanan Indonesia baru akan mengalami kenaikan yang signifikan tahun 2011, jika peningkatan produksi perikanan berhasil dilakukan. “Peningkatan produksi di budi daya saja kan mulainya besar-besaran baru 2010, kalau dari hasil tangkap kan tidak mungkin besar,” ujar dia.

Namun, dia optimistis ekspor hasil dan produk perikanan Indonesia 2010 bisa mencapai US$2,9 miliar. “Ini karena ekonomi dunia mulai membaik, jadi perkiraannya bisa lebih dari 2009,” ujarnya. Hingga kini, dari target 2009 sebanyak US$2,8 miliar, realisasi hingga Agustus sudah mencapai US$1,7 miliar. (Bisnis/msb/Antara)

Investasi pelayaran bisa Rp100 triliun Diperlukan dukungan lembaga keuangan

JAKARTA: Investasi baru di sektor pelayaran hingga dimulainya penerapan asas cabotage secara penuh pada 1 Januari 2011 diperkirakan mencapai Rp100 triliun, seiring dengan bertambahnya jumlah kapal berbendera Indonesia.

Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Kerja sama Luar Negeri Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Djoni Sutji mengatakan proyeksi itu mengacu pada realisasi investasi sejak 2005 hingga Oktober 2009 yang sudah menembus Rp80 triliun.

Menurut dia, investasi sebesar itu dikucurkan oleh pengusaha pelayaran nasional untuk pengadaan armada berbendera Indonesia, guna memenuhi asas cabotage (komoditas domestik wajib diangkut oleh kapal nasional).

Dia mengungkapkan pengadaan kapal dari berbagai jenis dan ukuran di antaranya jenis kapal tanker, kapal curah, off shore atau lepas pantai, dan tongkang.

"Namun, mulai awal 2010 akan banyak perusahaan pelayaran yang membeli kapal off shore apalagi tender FSO dan FPSO dibuka pada tahun depan," katanya kepada Bisnis di sela-sela seminar bertema Kebijakan Pengembangan Industri Maritim Nasional, kemarin.

Selama kurun waktu 2005 hingga Oktober 2009, pengadaan kapal tanker berbendera Merah Putih sebanyak 151 unit, sedangkan kapal curah dan off shore masing-masing 21 unit dan 1.010 unit. Adapun, kapal jenis anchor handling tug supply (AHTS), kapal tunda, tongkang, dan lainnya sebanyak 1.268 unit.

Menurut Djoni, kebutuhan investasi di sektor angkutan lepas pantai sangat besar karena banyaknya kapal berkapasitas besar, seperti jenis floating storage and ofloading (FSO) dan floating production storage and ofloading (FPSO) yang harus diganti dengan armada berbendera Merah Putih sebelum 1 Januari 2011.

Data Departemen Perhubungan menyebutkan pada Maret 2005 jumlah kapal berbendera Indonesia hanya sebanyak 6.041 unit dengan kapasitas 5,67 juta GT, tetapi pada Oktober 2009 jumlahnya bertambah menjadi 9.064 unit (11,35 juta GT) atau melonjak 50,04%.

Geser Filipina

Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Ditjen Perhubungan Laut Dephub Adolf R. Tambunan mengatakan dengan pertumbuhan jumlah armada yang signifikan, kini kapal berbendera Merah Putih telah menggeser posisi Filipina yang sebelumnya menggungguli armada Indonesia. "Di Asean, Indonesia kini berada di urutan ketiga di bawah Malaysia dan Singapura," katanya.

Saat ini, pelayaran nasional telah menguasai 85,7% pangsa muatan dalam negeri yang mencapai 262,3 juta ton per tahun dan sisanya 14,3% atau 37,5 juta ton masih diangkut oleh kapal asing. Pada 2008, pelayaran nasional baru merebut 79,4% dari total muatan dalam negeri sebanyak 192,8 juta ton.

Adolf menegaskan dukungan lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman kepada pelaku usaha pelayaran nasional sangat diperlukan agar investasi di sektor ini terus tumbuh seiring dengan besarnya potensi angkutan laut yang belum tergarap.

Ibnu Wibowo, Direktur Utama PT PANN Multi Finance, menambahkan peningkatan investasi di sektor pelayaran masih memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam melaksanakan aturan tentang asas cabotage .

Sementara itu, Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia (BI) Wimboh Santoso mengatakan otoritas perbankan menilai sektor pelayaran sangat strategis sehingga hambatan yang berkaitan dengan pembiayaan dapat dikurangi.

Salah satu upaya BI adalah menjaga tingkat suku bunga yang kondusif dan diharapkan perbankan mengikuti kebijakan itu dengan menurunkan bunga pembiayaan. "BI berkomitmen untuk berpartisipasi dalam memberdayakan industri pelayaran nasional dan menjadikannya sebagai tuan rumah di negeri sendiri," tutur Wimboh.

Berdasarkan data BI, kredit perbankan ke sektor maritim hingga September tahun ini hanya tumbuh 1,98% dibandingkan dengan posisi Desember 2008, padahal potensi sektor ini menjanjikan.

Wimboh mengakui setelah tumbuh sebesar 90,65% pada Desember 2008, kredit sektor maritim hanya tumbuh tipis. Pada akhir tahun lalu, kredit ke sektor maritim mencapai Rp18,5 triliun, sedangkan sampai September 2009 tercatat Rp18,9 triliun. (Dewi Astuti) (tularji @bisnis.co.id)

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia

2 Operator layani Kalianget

SUMENEP, Madura: Dua perusahaan pelayaran mengantongi izin operasi sementara untuk melayani lintasan Kalianget-Kepulauan Kangean di Sumenep, Madura, Jawa Timur.

"Dua operator yang sudah diberi izin operasi sementara di lintasan itu adalah PT Dharma Lautan Utama dan PT Sakti Inti Makmur," kata Kepala Dinas Perhubungan Sumenep R. Ahmad Aminullah kemarin.

Dia menjelaskan kapal milik Dharma Lautan telah melayani Kalianget-Kangean sejak awal Oktober, sementara kapal Sakti Inti akan beroperasi mulai akhir bulan ini.

"Kami memang meminta Dharma Lautan mengoperasikan kapalnya untuk melayani lintasan itu karena dua kapal milik PT Sumekar yang merupakan operator tetap lintasan itu sedang diperbaiki." (Antara)

Kewenangan syahbandar disoal

JAKARTA: Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim memprotes penghapusan sejumlah kewenangan syahbandar yang diamanatkan dalam UU No. 17/ 2008 tentang Pelayaran melalui PP No.61/ 2009 tentang Kepelabuhanan.

Menurut dia, penghapusan sejumlah kewenangan syahbandar itu menunjukkan masih adanya tarik-menarik kepentingan dalam penegakan hukum di pelabuhan.

"Saya memprotes keras penghapusan sejumlah substansi kewenangan syahbandar dalam PP No.61/ 2009, bukan hanya masalah kelalaian, melainkan juga ada indikasi tarik-menarik kepentingan dalam penegakan hukum di pelabuhan," ujarnya Rabu. (Antara)

Berlian Laju Tanker siap modifikasi kapal lepas pantai

JAKARTA: PT Berlian Laju Tanker berencana memodifikasi empat unit kapal aframax menjadi armada floating storage and offloading (FSO) dan floating production storage and offloading (FPSO) pada tahun depan.

Direktur Utama PT Berlian Laju Tanker Widihardja Widjaja mengatakan kapal-kapal itu akan dioperasikan di Indonesia dengan berbendera Merah Putih, guna mendukung penerapan asas cabotage di sektor angkutan off shore (lepas pantai) paling lambat 1 Januari 2011.

Menurut dia, perseroannya telah menyiapkan empat unit kapal jenis aframax yang akan dikonversi menjadi armada FSO dan FPSO dalam rangka menghadapi tender yang akan dibuka pada 2010.

"Ada empat kapal aframax yang siap dikonversi menjadi armada FSO dan FPSO pada 2010 jika memang tender pengadaan benar-benar dibuka pada tahun depan," katanya kepada Bisnis pekan ini.

Dia menjelaskan dari empat kapal itu, tiga di antaranya sudah berganti bendera dari asing ke dalam negeri guna memenuhi asas cabotage, sedangkan satu kapal sedang dalam proses. "Intinya kalau tender dibuka, kami sudah siapkan armadanya."

Sebanyak lima perusahaan pelayaran nasional diperkirakan akan bersaing ketat dalam tender proyek pengadaan lima unit kapal jenis FSO dan FPSO yang akan digelar pada tahun depan.

Kelima perusahaan nasional itu yakni PT Berlian Laju Tanker, PT Trada Maritim, PT Apexindo Pratama, PT Armada Pelayaran Nasional Indonesia (Arpeni), dan PT Era Indoasia Fortune.

Dari lima perusahaan itu, PT Berlian Laju Tanker, PT Trada Maritim, PT Apexindo Pratama, dan PT Arpeni tercatat sebagai penyedia jasa layanan kapal lepas pantai lama dan bermodal besar, sedangkan PT Era Indoasia Fortune merupakan pemain baru.

Widihardja mengakui telah mendengar akan dibukanya tender pengadaan lima unit kapal FSO da FPSO pada 2010, tetapi belum bisa dipastikan apakah tender itu benar-benar akan terlaksana.

Dia menyarankan tender dibuka lebih cepat mengingat proses pengadaan armada jenis itu memerlukan waktu yang relatif lama. "Seharusnya akhir tahun ini sudah digelar, tetapi paling tidak awal 2010 sudah dibuka," katanya.

Berdasarkan Data Departemen Perhubungan, jumlah armada FSO dan FPSO yang kontraknya berakhir pada 2010 sebanyak enam unit. Keenam kapal itu yakni FSO Cinta Natomas, FSO Ladinda, FSO Raisis, FSO Madura Jaya, FPSO Gas Concord, dan LPG Petro Star.

BP Migas sebelumnya telah memberikan rambu-rambu kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terkait dengan implementasi asas cabotage (komoditas domestik wajib diangkut oleh kapal berbendera Indonesia) di sektor angkutan lepas pantai.

Hingga Juli 2009, jumlah kapal yang beroperasi untuk semua kegiatan hulu migas di Indonesia sebanyak 613 unit dengan 541 di antaranya telah menggunakan bendera Merah Putih dan sisanya masih berbendera asing.

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia

Uji petik kapal digencarkan *

JAKARTA: Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok gencar melakukan uji petik keselamatan kapal menjelang persiapan angkutan liburan Natal dan tahun baru.

Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Susetyo Widayat Hadi mengatakan kegiatan uji petik kapal secara berkesinambungan untuk menekan tingkat kecelakaan pelayaran.

"Uji petik dilakukan setiap saat terhadap seluruh kapal penumpang yang sandar di terminal penumpang Pelabuhan Priok. Sampai saat ini sudah ada satu kapal yang kami tunda pemberangkatannya karena tidak melengkapi perlengkapan keselamatan," ujarnya kepada Bisnis kemarin. (Bisnis/k1)

Pelabuhan kelas I dioperasikan 24 jam mulai 2010

JAKARTA: Seluruh pelabuhan kelas I, yang berjumlah 13 pelabuhan di seluruh Indonesia, ditargetkan beroperasi 24 jam penuh setiap hari mulai tahun depan guna memperlancar arus ekspor dan impor.

Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Sunaryo mengungkapkan pengoperasian seluruh pelabuhan kelas I itu akan melengkapi program 100 hari yang menargetkan layanan 24 jam di empat pelabuhan utama mulai awal tahun depan.

Empat pelabuhan utama itu, yakni Tanjung Priok Jakarta, Makassar, Belawan Medan, dan Tanjung Perak Surabaya.

"Tidak ada alasan bagi pengelola pelabuhan kelas I tidak dapat beroperasi 24 jam secara penuh. Kami yakin itu bisa tercapai karena semua ini dilakukan demi kelancaran arus barang melalui transportasi laut," katanya kepada Bisnis pekan ini.

Menurut Sunaryo, setelah empat pelabuhan utama itu mampu beroperasi 24 jam penuh, Dephub langsung mempersiapkan pengoperasian seluruh pelabuhan kelas I.

Rencana Dephub itu disambut positif pelaku usaha pelayaran nasional. Ketua DPP Indonesian National Shipowners' Association Johnson W. Sutjipto mengatakan pelayaran sudah lama berharap seluruh pelabuhan kelas I dioperasikan 24 jam setiap hari.

Arus barang

Menurut dia, pelayanan 24 jam diperlukan untuk memperlancar arus keluar masuk barang dan mengurangi waktu tunggu kapal yang akan sandar ataupun bongkar muat di pelabuhan.

Carmelita Sartoto, Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin Indonesia, menilai operasional 24 jam akan memberikan harapan bagi upaya meningkatkan kelancaran arus barang melalui pelabuhan.

Oleh karena itu, paparnya, Kadin mendukung langkah pemerintah memperlancar arus barang dengan mengoperasikan layanan 24 jam setiap hari di seluruh pelabuhan kelas I.

Dia mengungkapkan banyak faktor yang harus disiapkan oleh pemerintah sebelum mengoperasikan pelabuhan secara penuh, seperti membenahi fasilitas pelabuhan, tenaga kerja, dan kepabeanan.

Sekretaris Masyarakat Pemerhati Pelayaran, Pelabuhan, dan Lingkungan Maritim (Mappel) Maman Permana mengatakan rencana pemerintah itu patut didukung, meskipun operasional pelabuhan 24 jam akan menemui sejumlah kendala akibat infrastruktur belum memadai. (tularji/bisnis.com)

Anggaran Dephub turun Rp1,2 triliun

JAKARTA (bisnis.com): Dephub pada 2010 mendapatkan kucuran dana Rp15,8 triliun atau turun Rp1,2 triliun dibandingkan dengan pagu 2008 sebesar Rp17,0 triliun.

Menhub Freddy Numberi mengatakan melalui anggaran tersebut, Dephub akan mengembangkan perhubungan darat dengan menambah fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

Di sektor transportasi darat itu, Dephub juga akan melaksanakan angkutan jalan dan penyeberangan perintis, membantu pengembangan buss rapid transit (BRT) di sejumlah daerah, melanjutkan pembangunan dermaga penyeberangan.

"Pada sektor transportasi perkeretaapian, Dephub melaksanakan sejumlah proyek antara lain merealisasikan proyek mass rapid transit (MRT), double track Manggarai—Cikarang, Kroya—Kutoarjo, Cirebon—Kroya, Tegal—Pekalongan dan Elektrifikasi Serpong—Maja," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR hari ini.

Program Dephub di sektor angkutan laut antara lain pengembangan Pelabuhan Belawan dan Tanjung Priok, pembangunan vessel traffic service (VTS) di laut Selat Malaka, pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, dan pelayanan angkutan perintis.

"Di sektor angkutan udara, kami melanjutkan proyek bandara Kuala Namu dan Hasanuddin di Makassar, pelayanan angkutan perintis dan peningkatan mutu bandara di ibu kota provinsi atau kabupaten pemekaran dan daerah terpencil." (tw)

bisnis.com

Peningkatan kualitas pelabuhan terganjal Otda

JAKARTA (bisnis.com): Pelaksanaan otonomi daerah (Otda) yang tidak berjalan mulus bakal menjadi hambatan utama bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pelabuhan.

Sekretaris Masyarakat Pemerhati Pelayaran, Pelabuhan dan Lingkungan Maritim (Mappel) Maman Permana mengatakan di pelabuhan yang ada di daerah-daerah terdapat jalan milik pemerintah daerah yang hak pengelolaannya ada di tangan mereka.

Menurut dia, pelaksanaan otda yang kurang mulus menyebabkan perbaikan jalan daerah tersebut kurang maksimal. Padahal distribusi barang di pelabuhan harus didukung oleh baiknya jalan negara, jalan provinsi maupun jalan kabupaten dan kota.

Jika koordinasi antara pusat dan daerah tidak baik, katanya, upaya meningkatkan infrastruktur pelabuhan agar arus masuk dan keluar barang lancar sulit dilakukan. "Kordinasi pusat dan daerah harus diperkuat agar perbaikan pelabuhan bisa dilakukan," katanya kepada bisnis.com hari ini.

Pemerintah berencana membuka layanan 24 jam di empat pelabuhan utama di Indonesia yakni pelabuhan Tanjung Priok, Makassar, Belawan di Medan, dan Tanjung Perak di Surabaya melalui program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pelabuhan lainnya menyusul setelah suksesnya operasional layanan 24 jam di pelabuhan utama itu. Sejauh ini, Bea dan Cukai akan melakukan uji coba layanan kepabeanan dan cukai di empat pelabuhan utama itu dengan mengerahkan 500 personil.

Langkah tersebut sebagai upaya memangkas hambatan arus barang masuk dan keluar pelabuhan serta meningkatkan kegiatan ekspor dan impor mengingat selama ini persoalan layanan 24 jam di pelabuhan sudah lama didambakan pelaku usaha. (tw)

bisnis.com

Kontribusi pelayaran nasional masih kecil

JAKARTA (bisnis.com): Pelayaran nasional baru mampu mengambil alih pangsa muatan ekspor dan impor Indonesia sebesar 3% sejak Instruksi Presiden No.5 tahun 2005 ditandatangani.

Meneg PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan sebelum Inpres No.5 diteken, pelayaran
nasional menguasai 5% dari potensi angkutan ekspor sebanyak 500 juta ton.

"Untuk kegiatan ekspor dan impor, penggunaan kapal asing hanya berkurang sedikit yakni dari semula 95%, sekarang menjadi 92%," kata Armida dalam sambutannya pada Seminar Kebijakan Pengembangan Industri Maritim siang ini.

Menurut dia, peluang Indonesia dalam industri dan perdagangan antarbangsa sedemikian besar, namun kontribusi Indonesia masih kecil sehingga dalam lima tahun ke depan perlu didorong dalam menegakkan asas cabotage.

Dia menjelaskan sebelum inpres, 48% pelayaran dalam negeri masih dikuasai oleh asing, tetapi sekarang tinggal 20% terutama pada kegiatan PT Pertamina dan lepas pantai (tw)

bisnis.com

Kontrak angkutan jangka panjang jadi kendala

JAKARTA (bisnis.com): Pembiayaan di sektor pengadaan perkapalan batu bara untuk angkutan dalam negeri masih terganjal ketersediaan kontrak jangka panjang yang hingga kini masih sulit didapatkan perusahaan pelayaran nasional.

Dirut PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) Multifinance Ibnu Wibowo mengungkapkan kontrak jangka panjang diperlukan oleh lembaga pembiayaan dan perbankan supaya ada garansi kredit yang dikucurkan akan kembali.

Dia menjelaskan sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor angkutan batu bara mengajukan permohonan pembiayaan ke PT PANN, tetapi belum bisa diberikan karena tidak mengantongi kontrak angkutan jangka panjang.

Mereka kini masih mencari kontrak angkutan batu bara jangka panjang ke sejumlah produsen komoditas tambang itu di dalam negeri. "Begitu kontrak bisa diraih, kredit bisa langsung dikucurkan," katanya kepada bisnis.com hari ini.

Data Bank Indonesia menyebutkan hingga September tahun ini, kredit perbankan yang mengucur ke sektor maritim mencapai Rp18,9 triliun, naik 1,98% dibandingkan dengan posisi Desember 2008 sebanyak 18,5 triliun.

Ibnu menjelaskan lembaga keuangan di dalam negeri sudah banyak yang menawarkan pinjaman investasi pengadaan kapal berbendera Indonesia, tetapi masih mempersyaratkan perusahaan pelayaran melakukan kontrak jangka panjang minimal 8 tahun dengan pemilik barang.

PT PANN, katanya, sudah mendapat dukungan kuat dari sejumlah lembaga keuangan di dalam negeri untuk bekerja sama membiayai pengadaan kapal nasional dalam rangka memenuhi ketentuan asas cabotage (komoditas domestik wajib diangkut oleh kapal berbendera Indonesia). *tw/bisnis.com)