TRANSITKegiatan bongkar muat lesu

PANGKALPINANG: Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Pangkalbalam, Provinsi Bangka Belitung, menurun karena kunjungan kapal ke daerah itu berkurang."Aktivitas bongkar muat di pelabuhan menurun drastis jika dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi beberapa bulan lalu," kata Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat Pangkalbalam Hazali AM di Pangkalpinang, akhir pekan lalu. (Antara)

RI tak perlu impor beras

JAKARTA: Pemerintah akan melakukan koordinasi untuk menghentikan kran impor beras, menyusul produksi beras dalam negeri sudah dinyatakan swasembada.
Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso menuturkan pihaknya merekomendasikan kesejumlah direktorat di Departemen Pertanian mengenai penyetopan impor beras. “Di internal Deptan, saya sudah bicarakan dengan pak Menteri [Mentan Anton Apriyantono]. Saya bicara juga dengan Dirjen Pemasaran dan Pengelolaan Hasil
Pertanian (P2HP) mengenai kondisi ini [situasi beras]. Saatnya impor beras dihentikan,” tuturnya di Jakarta baru-baru ini.
Menurut dia, impor beras hanya berlaku pada jenis beras yang tidak diproduksi di Indonesia dan diperlukan oleh sektor tertentu. Dia mencontohkan jenis beras yang belum bisa dibudidayakan di Tanah Air adalah beras jenis Japonika. (Bisnis/dle)

Harga biofuel ditetapkan 1 MeiRevisi Keppres No. 135/2000 ditunggu

BANDUNG: Pemerintah akan menerapkan formula harga patokan biofuel (bahan bakar nabati/BBN) jenis bioetanol dan biodiesel pada 1 Mei 2009 guna mengurangi subsidi pemerintah.Di sisi lain, rencana penetapan formula harga patokan itu diperkirakan bisa terganjal bila Keppres No. 135/2000 tentang harga jual eceran BBM dalam negeri dengan memasukkan soal biofuel segera direvisi dan persetujuan subsidi dari parlemen.Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H Legowo mengatakan formula harga patokan baru BBN tersebut mengacu pada harga yang diterapkan di negara lainnya di Asia Tenggara yang mengonsumsi BBN."Pembahasan di sidang sudah selesai, tinggal melapor ke Pak Menteri [Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro] saja dan kita harapkan tanggal 1 Mei ini sudah bisa diberlakukan," katanya kemarin.Menurut dia, pengaturan harga dasar biodiesel mengacu pada harga bahan bakar tersebut di pasar Asia Tenggara dan patokan harga ekspor biodiesel dari Departemen Perdagangan.Untuk harga dasar bioetanol menggunakan harga acuan di pasar Asia Tenggara dan harga produksi bahan baku bioetanol di dalam negeri."Bioetanol di Indonesia diproduksi dari singkong dan tebu, nah harga komoditas pangan ini akan menjadi acuan harga dasar bioetanol," katanya.Dirjen Migas, katanya, akan mengatur dan menetapkan harga dasar untuk dua jenis bahan bakar energi terbarukan ini setiap bulannya, sesuai dengan fluktuasi harga yang terjadi di pasar Asia Tenggara.Penerapan harga dasar baru bioetanol dan biodiesel, lanjutnya, akan berdampak positif mengurangi subsidi pemerintah untuk bahan bakar tersebut. Tahun ini pemerintah menyiapkan insentif Rp834 miliar untuk BBN.Di tempat terpisah, Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan industri, terutama produsen biofuel berharap pemberlakuan formula itu bisa dilakukan sesuai dengan target yaitu pada Mei. Namun, tuturnya, pemberlakukan formula itu diakui masih bergantung pada dua hal, yaitu Keppres tentang harga jual BBM dan juga persetujuan subsidi untuk BBN oleh parlemen.Perlu direvisi"Keppres No.135/2000 itu hanya mengatur harga BBM sehingga saat ini direvisi agar BBN dimasukkan dan diharapkan Keppres itu bisa selesai sebelum Mei. Selain itu kami juga berharap dukungan dari parlemen soal subsidi BBN," jelas Paulus.Selain formula harga, tutur Paulus, pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Departemen ESDM, Depkeu, Depdag, BPPT, PT Pertamina (persero), dan asosiasi, dalam rapat yang berlangsung pada Rabu lalu menyepakati nilai tukar harga pokok BBN berdasarkan kurs rata-rata beli BI, mengacu pada SK Menkeu No. 153/KMK.012/ 1982 tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berlaku bagi perusahaan migas.Dalam skala global, seiring dengan turunnya harga minyak mentah dunia yang kini di bawah US$50 per barel, produksi biofuel diperkirakan melambat tahun ini.Menurut laporan International Energy Agency (IEA), institusi itu memprediksi produksi biofuel dunia hanya mencapai 95.000 barel per hari dibandingkan dengan 345.000 barel per hari pada 2008. (k38/Rudi Ariffianto/Firman Hidranto) (redaksi@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia

EKSPLORASIJepang bantu nuklir Jordania

TOKYO: Jepang akan membantu Jordania untuk mendirikan pembangkit listrik berbasis nuklir yang pertama di negara Timur Tengah itu pada 2017 untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.Menurut laporan Kementerian Perdagangan, perjanjian kerja sama kedua negara telah ditandatangani kemarin. Perjanjian itu juga mengatur reaktor itu dibangun untuk kepentingan sipil dan berlaku selama 5 tahun.Jepang sebelumnya juga telah melakukan kerja sama yang sama dengan Kazakhstan, Indonesia, dan Vietnam untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis tenaga nuklir. (Bloomberg/fh)

Industri batu bara alami pelambatanBerau Coal revisi capex jadi US$14 juta

JAKARTA: Kinerja pertambangan batu bara Indonesia 2009 diperkirakan mengalami perlambatan yang ditandai dengan beberapa perusahaan tambang itu mulai melakukan revisi produksi dan investasi tahun ini.Konsekuensi itu harus diambil berkaitan dengan penurunan harga komoditas itu di pasar internasional. Selain itu, permintaan pasokan batu bara dari luar negeri juga mulai mengalami stagnasi seiring dengan terjadinya krisis global.Direktur Indonesian Coal Society Singgih Widagdo mengatakan sektor pertambangan batu bara nasional masih cukup bisa bertahan sepanjang tahun ini meskipun tidak tumbuh lebih kuat seperti tahun sebelumnya."Kebanyakan perusahaan tambang batu bara hanya akan memproduksi sesuai dengan kapasitas produksi perusahaan. Mungkin untuk melakukan peningkatan kapasitas memang akan terasa cukup berat," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.Kebijakan itu harus diambil perusahaan tambang, tambahnya, akibat kondisi harga yang masih belum kondusif. Harga batu bara saat ini berada pada kisaran US$63-US$70 per ton, padahal komoditas itu pernah menikmati masa puncak ketika harga mencapai US$190,95 per ton pada Juli 2008.Menurut Singgih, kecenderungan itu sebenarnya belum menjadi indicator sector tambang batu bara mengalami penurunan."Kondisi saat ini sebenarnya sama dengan periode 2007 dan sebelumnnya. Mungkin yang paling berat menimpa perusahaan menengah ke bawah, sedangkan perusahaan besar hanya melakukan konsolidasi saja."Salah satu indikasi sektor pertambangan batu bara mulai melambat adalah kebijakan yang dilakukan PT Berau Coal. Menurut Presdir Berau Coal Bob Kamandanu, pihaknya akan memangkas rencana belanja modal (capex) tahun ini hingga 65% dari US$40 juta menjadi US$14 juta.Implikasi keputusan itu, lanjutnya, Berau Coal telah memutuskan menunda pembangunan pelabuhan batu bara di Suaran, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur hingga 2010. Rencana semula, pelabuhan itu untuk mengangkut batu bara dari tambang Binungan, Kalimantan Timur."Produksi batu bara Berau Coal masih di level 14,7 juta ton. Begitu juga penjualannya mencapai 14 juta ton," tutur Bob, yang juga ketua Asosiasi Produsen Batu bara Indonesia (APBI).Manager External Affair PT Arutmin Indonesia Zainuddin JR Lubis mengemukakan produksi Arutmin saat ini masih belum terganggu dengan kondisi krisis global.Produksi ArutminPerusahaan kelompok Bumi Resources itu menargetkan produksi 2009 mencapai 19,2 juta ton. "Kami tetap optimistis target produksi tahun ini tetap tercapai karena kontrak jangka panjang dengan pembeli sudah disepakati. Pola ini cukup membantu perusahaan untuk bertahan."Berkaitan dengan kondisi industri batu bara secara nasional, Ketua APBI Bob Kamandanu mengemukakan asosiasi itu akan merevisi target produksi batu bara nasional karena kondisi perekonomian global yang masih belum stabil.Dia memprediksi produksi batu bara nasional selama kuartal pertama bisa tercapai."Namun, bila dalam perjalanannya tidak tercapai, kami akan melakukan koreksi," tegasnya. (12) (redaksi@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia

Ekspor hasil laut Sumut naik

MEDAN: Nilai ekspor hasil laut Sumut triwulan pertama tahun ini naik 21,07% menjadi US$18,75 juta dibandingkan dengan ekspor periode sama 2008 menyusul membaiknya permintaan dari Amerika Serikat."Secara volume pun berdasarkan SKA (surat keterangan asal) terjadi peningkatan sebesar 9,22% menjadi 6.700 ton," kata Kepala Seksi Hasil Pertanian dan Pertambangan Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Fitra Kurnia, pekan lalu.Menurut dia, selain hasil laut, ikan hasil budi daya Sumut seperti nila dan ikan hias juga diminati pasar internasional termasuk dari AS. Budi daya ikan nila antara lain dilakukan di Danau Toba dengan industri pengalengan di Kabupaten Serdang Bedagai. (Antara)

Blok Ambalat produksi minyak 40.000 bph

JAKARTA: Indonesia berharap akan mendapatkan tambahan produksi minyak dengan indikasi awal 30.000-40.000 barel per hari (bph) dari lima sumur di lapangan Aster, Blok Ambalat yang dikelola oleh Eni Ambalat mulai 2010.Potensi itu lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 4.000 bph per sumur. Tambahan produksi itu merupakan salah satu harapan Indonesia selain Blok Cepu, area laut dalam Kalimantan Timur, dan Tangguh untuk mempertahankan produksi pada kisaran 1 juta bph ketika produksi Chevron Pacific Indonesia sebagai kontributor utama menyusut 12% per tahun."CEO Eni sudah melapor kepada pemerintah bahwa mereka ada discovery besar sekali walaupun masih berupa indikasi awal. Yang jelas, dengan tambahan itu, bersama tambahan produksi lainnya kita optimistis produksi minyak terjaga di level 1 juta bph," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, kemarin.Dirjen Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM Evita Herawati Legowo menambahkan indikasi awal produksi yang diperoleh berdasarkan hasil eksplorasi dari lima sumur dihasilkan 30.000-40.000 bph. Dalam 2 atau 3 bulan ke depan, tuturnya, Eni akan melakukan tes produksi pertama (drill stem test/DST) sehingga dalam jangka waktu 3 bulan akan dihasilkan laporan konfirmasi atas temuan itu."Pada 2010 kami perkirakan Eni sudah bisa produksi minyak," katanya.Oktober 2008 lalu, pemerintah melansir informasi bahwa Eni telah menggelontorkan investasi sedikitnya US$200 juta untuk mengebor sebanyak enam sumur. Saat itu, satu pejabat di Ditjen Migas mengatakan indikasi awal produksi dari setiap sumur mencapai 4.000 bph."Produksi maupun cadangan minyak dari lapangan tersebut bisa berubah ketika pengeboran tambahan terus dilakukan," kata Purnomo.Sebelumnya dia mengatakan Eni akan membangun kilang dan terminal LNG terapung untuk mengembangkan lapangan migas tersebut.Namun, perusahaan asal Italia itu meminta kepastian dukungan keamanan dan politik dari pemerintah untuk merealisasikan rencananya tersebut.Blok Ambalat yang terletak berdekatan dengan Blok Bukat yang juga dikuasai Eni.

Oleh Rudi Ariffianto

Bisnis Indonesia

Penerapan tally di Priok akan direvisiAdpel minta masukan dari asosiasi

JAKARTA: Departemen Perhubungan akan merevisi penetapan tarif pencatatan dan penghitungan keluar masuk barang ataupun peti kemas atau tally di Pelabuhan Tanjung Priok, setelah sebelumnya mengkaji ulang tarif lini 2 di pelabuhan itu.Menhub Jusman Syafii Djamal mengatakan evaluasi kebijakan penetapan tarif tally akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan."Itu [tarif tally] kan pasti dikaji ulang oleh Dirjen Perhubungan Laut [Sunaryo]," ujarnya, pekan lalu.Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Dephub Bobby Mamahit mengakui kebijakan tarif tally segera dikaji ulang setelah selesai pembahasan tarif lini 2 di Pelabuhan Priok untuk pelayanan jasa forwarding dan pergudangan terhadap barang dan peti kemas impor.Dia menuturkan saat ini pihaknya sudah mendapat instruksi dari Dirjen Perhubungan Laut Dephub Sunaryo agar melakukan pembahasan guna memperjelas kegiatan tally di Pelabuhan Priok."Dirjen [Perhubungan Laut] sudah menginstruksikan agar tarif tally juga dikaji ulang. Kami akan melihat apakah memang ada yang perlu diperjelas soal kegiatan tersebut di pelabuhan," katanya.Bobby menuturkan kemungkinan besar penetapan tarif tally akan menggunakan batas atas dan batas bawah, agar ada persaingan yang sehat di antara para penyedia jasa.Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Susetyo Widayat Hadi mengatakan implementasi kegiatan tally di pelabuhan itu akan dikaji ulang agar lebih sesuai dengan semangat UU No.17/2008 tentang Pelayaran dan Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No.15/2007 tentang Tally Independen.Selain itu, paparnya, evaluasi itu juga berkaitan dengan adanya sorotan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal penetapan tarif tally di Pelabuhan Priok yang telah disepakti oleh sejumlah asosiasi di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu, beberapa waktu lalu."Ini pekerjaan rumah yang mesti saya selesaikan. Yang terpenting adalah bagaimana agar KM No. 15/ 2007 bisa tetap berjalan, tetapi jangan sampai ada kepentingan-kepentingan tertentu terhadap kegiatan tally itu," ujarnya kepada Bisnis.Cari solusiSusetyo menambahkan Adpel Priok berencana memanggil kembali seluruh asosiasi penyedia dan pengguna jasa terkait di Pelabuhan Priok guna mencari solusi terbaik terhadap persoalan tally."Saya masih baru di sini [menjabat Adpel]. Oleh karena itu, saya akan inventarisasi dahulu di mana titik permasalahannya dan apa yang mesti kita lakukan. Untuk itu, dalam waktu dekat Adpel Priok akan meminta kembali masukan dari asosiasi-asosiasi yang ada di Priok."Kegiatan tally di Pelabuhan Priok mulai diterapkan pada 16 Februari 2009 setelah dilakukan penadatanganan kesepakatan yang merevisi mekanisme dan tarif pelayanan jasa tally independen oleh sejumlah asosiasi di pelabuhan itu.Namun, Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) masih mempersoalkan kebijakan tally dan melaporkan kepada KPPU karena terindikasi adanya kartel. (22/k1) (redaksi@ bisnis.co.id)Bisnis Indonesia

Jumat, 17/04/2009

Investigasi dugaan kartel tally dilanjutkan

JAKARTA: Dugaan praktik kartel dalam kegiatan pencatatan dan penghitungan keluar masuk barang ataupun peti kemas atau tally di Pelabuhan Tanjung Priok diproses Direktorat Penegakan Hukum KPPU.

Direktur Komunikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ahmad Junaidi mengatakan proses klarifikasi sedang berjalan, dengan memanggil beberapa pihak yang terkait dengan laporan dari Depalindo itu.

"Dalam kasus pelaporan dugaan tally itu, proses klarifikasi akan selesai dalam 60 hari atau pada 15 Mei 2009. Namun, apabila dibutuhkan waktu lagi, akan diperpanjang hingga 29 Juni," katanya, kemarin.

Junaidi menjelaskan adanya indikasi kartel akan diketahui apabila tim dari Direktorat Penegakan Hukum KPPU sudah mendapat keterangan dari pelapor, terlapor, dan mendapat bukti-bukti kuat atas terjadinya pelanggaran terhadap pasal-pasal yang tertera di dalam undang-undang.

Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengakui dirinya sudah dipanggil oleh KPPU terkait dengan laporan dugaan kartel dalam kegiatan tally di Pelabuhan Priok.

"Saya sudah memenuhi panggilan dari KPPU beberapa waktu lalu, setelah pada panggilan pertama berhalangan hadir," tutur Toto.

Depalindo melaporkan Administrator Pelabuhan Tanjung Priok kepada KPPU terkait dengan dugaan praktik monopoli dan kartel yang dilakukan oleh 19 perusahaan tally independen.

Bukan pribadi

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dephub Bobby Mamahit yang saat itu menjabat sebagai Adpel Tanjung Priok mengatakan pihak terlapor otomatis akan berganti kepada Susetyo Widayat Hadi yang kini menjabat Adpel Tanjung Priok.

"Saya tidak dipanggil KPPU karena laporan tersebut kan ke jabatan, bukan pribadi. Jadi laporan sekarang ditujukan kepada Adpel Tanjung Priok yang baru [Susetyo]," jelasnya.

Junaidi memaparkan karena masih dalam tahap klarifikasi, KPPU belum bisa menemukan adanya indikasi monopoli harga. Namun, dia tetap meminta pemerintah turun tangan dalam penentuan tarif, karena kebijakan saat ini dinilai berpotensi memunculkan praktik kartel.

Menurut dia, tarif tally harus diserahkan kepada mekanisme pasar atau ditentukan oleh pemerintah dengan menetapkan batas atas, karena kegiatan itu termasuk salah satu hal penting di pelabuhan.

"Sampai saat ini kami belum menemukan adanya indikasi kartel. Yang jelas kami menilai penentuan tarif tally tidak bisa ditentukan melalui kesepakatan bersama, karena potensi kartel akan sangat besar," tegasnya. (22)

Bisnis Indonesia