Semua Pihak Diminta Dukung Tally Mandiri

Segenap penyedia dan pengguna jasa pelabuhan diminta kontribusi yang nyata dalam rangka perbaikan pelayanan jasa transportasi laut, salah satunya dengan mendukung kegiatan tally mandiri.

----

Hal itu dikemukakan Dzulkarnain Oeyoeb, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dalam acara halal bihalal dan sosialisasi tally mandiri, yang diselenggarakan APTMI (Asosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia), pekan lalu di Jakarta. Menurut Oeyoeb, kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usaha tally mandiri telah diatur dalam UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, yang merupakan revisi dari UU No. 21 tahun 1992.

“Dalam UU itu dijelaskan, bahwa usaha kegiatan tally adalah bagian dari kegiatan angkutan di perairan, sehingga nantinya pemerintah akan menerbitkan RPP tentang angkutan di perairan, yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di Departamen Perhubungan,” kata Oeyoeb.

Dikatakan, sebelumnya kegiatan tally di pelabuhan juga telah diamanahkan dalam Peraturan Menteri No. 15 tahun 2007, sehingga diharapkan kegiatan tally di pelabuhan yang dilakukan perusahaan tally mandiri diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, lebih efisien dan secara profesional.

“Dan tentunya kita secara terus menerus kita lakukan sosialisasi berkenaan dengan kegiatan tally mandiri, dimana untuk tahap awal kita lakukan di Jakarta, Pelabuhan Priok. Namun demikian dalam waktu dekat, kita harapkan kegiatan tally mandiri juga akan dilaksanakan oleh semua pelabuhan utama di seluruh Indonesia,” ujar Oeyoeb.

Dengan sosialisasi, kata Oeyoeb, diharapkan akan terjadi satu bahasa, satu cara yang sama untuk semua. “Sehingga hal-hal yang masih belum adanya satu kesamaan (di antara semua penyedia dan pengguna jasa pelabuhan-red), dapat secara pelan-pelan kita lakukan secara lebih baik,”kata Oeyoeb.

Bukan Hal Baru

Sementara Sjafrizal, menegaskan, kegiatan tally mandiri bukanlah kegiatan yang baru. “Dulu sudah dilaksanakan di dalam kegiatan bongkar muat barang, akan tetapi sesuai dengan Permen (peraturan menteri) No. 15 tahun 2007 tentang penyelenggaraan tally di pelabuhan itu diatur secara tersendiri, hal itu untuk mendapatkan pelaporan yang lebih efektif sesuai dengan tuntutan bangsa kita, “ kata Sjafrizal.Kemudian mengenai pembiayaan, dulu juga sudah ada dalam tarif bongkar muat. “Jadi hal ini bukan suatu hal yang baru, atau tambahan komponen, dan lain sebagainya, hal ini yang perlu kita pahami bersama, “kata Sjafrizal.Berkenaan dengan SDM (sumber daya manusia), sebanyak 753 Tally-Man, juga didasarkan pada standar kompetensi, sehingga semuanya telah siap bekerja. “Dan sebagai informasi di Lombok, telah melaksanakan kegiatan tally, meski pelabuhannya terbilang kecil. Di Jawa Tengah dan Kalimantan Timur saat ini tengah dalam tahap persiapan untuk melakukan kegiatan tally mandiri,” kata Sjafrizal.Untuk itu, ATMI mohon dukungan dari perbagai pihak, pemangku berbagai kegiatan di Pelabuhan Priok Khususnya. “Dan saya laporkan perusahaan-perusahaan tally telah siap melakukan kegiatan tally, sehingga bila tuhan mengijinkan, dan juga se-ijin Ditjen Perhubungan Laut, tanggal 15 (November-red) kita mulai operasi,” kata Sjafrizal.Ditambahkan Sjafrizal, kalaupun masih ada hal-hal yang perlu disosialisasikan lebih lanjut, secara terus-menerus pihak APTMI akan men-sosialisasikan. “Secara profesional kita sosialisasikan, supaya pemahaman-pemahaman ini bisa kita pahami bersama, sehingga mencapai tujuan dan sasarannya, Dan tentunya kami sangat terbuka dengan semua pihak-pihak terkait di dunia usaha, dengan maksud dan tujuan demi pembangunan di sektor angkutan laut,” kata Ajafrizal. (SA).

Perusahaan Forwarder Semarang Banyak Nganggur

Sekitar 40 hingga 50 % perusahaan forwarder di Semarang, kini kehilangan pekerjaan (nganggur), akibat adanya stop ekspor-impor terutama dari buyer Amerika

.----

Hal itu dikemukakan, Suyanto, ketua DPW Gafeksi Semarang, saat dikonfirmasi Pers pekan lalu. Menurutnya, stop ekspor itu terjadi sebagai dampak terjadinya krisis global. “Sehingga komoditi ekspor seperti tekstil dan furniture Jawa Tengah, untuk tujuan Amerika banyak yang di-pending (ditunda),” kata Suyanto.Dikatakan, penundaan atau stop ekspor itu, tidak bisa dipastikan sampai kapan akan berlangsung. “Itu terserah buyer (pembeli) disana. Dan untuk pasar Amerika, kita (perusahan forwarder Jawa tengah) hanya bisa menunggu,” kata Suyanto.Meski begitu, tambahnya, forwarder Semarang, secara terus-menerus tetap melakukan komunikasi dengan para pengusaha (ekportir dan importir) domestik. “Sebab yang kami ikuti, hingga saat ini, para ekportir di Jawa Tengah berupaya mencari akses pasar baru, seperti membidik pasar Timur Tengah,” kata Suyanto. (SA).

Freihgt Luar Negeri Anjlok

Anjloknya harga minyak mentah dunia kembali menuai dampak, salah satunya pada sektor pelayaran, saat ini freight (tariff angkut) luar negeri, turun hingga 50 persen.
----------
Hal itu dikemukakan, Capt. Asmari Herry, ketua bidang angkutan kontainer DPP (Dewan Pengurus Pusat) INSA (Indonesia National Shipowner Association). Menurutnya, penurunan freight bukan hanya terjadi pada angkuitan domestic yang turun antara 10 hingga 20 %. “Freight luar negeri juga ikut turun bahkan cukup signifikan turunnya hingga 50 %,” kata Asmari.
Dikatakan, freight ke Eropa misalnya yang awalnya US $ 1000,- per container ukuran 20 feet, saat ini hanya US $ 500,-. “Demikian juga untuk freight ke Amerika juga sama dengan freight ke Eropa,” kata Asmari.

Penurunan freight itu, menurut Asmari, disebabkan semata-mata disebabkan karena mekanisme pasar. “Kalau marketnya turun maka freight ikut turun, sebaliknya kalau marketnya naik maka freight ikut naik juga,” kata Asmari.
Saat ini, seiring denga melemahnya harga minyak mentah dunia yang mencapai US $70 per barrel berpengaruh pada semua sektor. “Jumlah barang turun, angkutan turun, harga bahan bakar turun, maka freight juga turun,” kata Asmari.
Situasi ini (anjloknya freight) kata Asmari bisa berlangsung lama. “Bisa sampai tahun depan, dan saya tidak bisa memprediksi pastinya sampai kapan, sebab ini betul-betul tergantung pada mekaisme pasar global,: kata Asmari.
Apa ada satu solusi terhadap situasi ini? Menurut Asmari, solusinya tidak lain adalah langkah efisiensi. “Mungkin jumlah kapal dikurangi, bahan bakar dihemat, biaya-biaya yang tidak perlu dihindari, tapi di Indonesia ada paradoks, yakni adanya biaya-biaya yang mestinya tidak terjadi, seperti adanya tally di Priok,” kata Asmari.

INSA Menolak
Terkait dengan Tally Independent, menurut Asmari, INSA menolak. “Alasannya, pertama, keberadaan tally independent manfaatnya diragukan, apa manfaatnya saya tidak tahu, karena selama ini kita (pelayaran) sudah punya tally,” kata Asmari.
Kedua, lanjutnya, tidak ada sosialisasi untuk apa tally independent dan apa manfaatnya. “Sehingga kami (kalangan pelayaran) merasa keberatan dengan keberadaan tally independent,”kata Asmari.
Asmari menambahkan, pihak INSA telah menyampaikan penolakan atas Tally Independent kepada pemerintah dalam hal ini Ditjen Hubla (Perhubungan Laut). “Setelah sebelumnya kami DPP INSA telah melakukan Rapat Pleno membicarakan tentang Tally Independent,” kata Asmari. (SA).